Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Insiden Keselamatan Pasien (IKP) di RS Awal Bros Bekasi masih ada bahkan cukup tinggi jumlahnya di tahun 2018. Untuk mengatasi permasalahan ini, Divisi Keperawatan telah mengadakan program-program untuk meningkatkan critical thinkingdan keterampilan komunikasi perawat. Namun program ini belum meningkatkan semua aspek dari kompetensi SDM itu sendiri. Faktor utama yang muncul adalah bagaimana Divisi Keperawatan Awal Bros Bekasi dapat melakukan Pengembangan Kapasitas tenaga perawat di era VUCA saat ini. Sehingga standar mutu dan pelayanan yang di targetkan baik oleh corporatemaupun lembaga akreditasi nasional dan internasional dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan strategis pengembangan kapasitas SDM di Divisi Keperawatan RS Awal Bros Bekasi periode 2020-2024 dalam menghadapi era VUCA. Rencana Strategis Divisi Keperawatan ini disusun dengan menggunakan metode External Factors Evaluation(EFE), Internal Factors Evaluation(IFE), analisa SWOT, QSPM, dan penyesuaian indikator KPI dengan Malcolm Baldridge Criteria. KPI disesuaikan untuk menghadapi era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Agility). Berdasarkan Matriks IE ditemukan bahwa positioning Keperawatan RS Awal Bros Bekasi Barat untuk periode tahun 2020-2024 berada di sel II masuk dalam kategori "Growth & Expansion". Berdasarkan hasil penelitian disusun delapan KPI yang diharapkan mampu menurunkan IKP dan meningkatkan critical thinking perawat. Selain itu, disusun Strategi VUCA Prime(The Visioning Strategy, The Understanding Strategy, The Clarity Strategy, The Agility Strategy) digabungkan dengan kompetensi 6Cs (Critical Thinking, Compassion, Collaboration, Creativity, Communication & Computation Logic). Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan perencanaan strategis Keperawatan RS Awal Bros Bekasi Barat dan di adopsi untuk di gunakan sebagai pemilihan perencanaan strategis RS Awal Bros Grup lainnya. ......Patient Safety Incidents still exist even in quite high numbers in 2018. To overcome this problem, the Nursing Division has organized programs to improve critical thinking and nurse communication skills. But this program has not improved all aspects of the HR competency itself. The main factor that emerged was how the Bekasi Bros Initial Nursing Division could conduct Capacity Building for nurses in the current VUCA era. So that the quality and service standards targeted by both corporate and national and international accreditation institutions can be achieved. This research aims to compile a strategic planning for capacity building in the Nursing Division of Awal Bros Bekasi Hospital in the period 2020-2024 in the face of the VUCA era. The Strategic Plan for the Nursing Division was prepared using the External Factors Evaluation (EFE), Internal Factors Evaluation (IFE), SWOT analysis, QSPM analysis, and the adjustment of KPI indicators with the Malcolm Baldridge Criteria. KPIs are adapted to face the era of VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Agility). Based on the IE Matrix, it was found that the positioning of Nursing at Awal Bros West Bekasi Hospital for the period 2020-2024 was in cell II included in the "Growth & Expansion" category. Based on the results of the study, eight KPIs are arranged that are expected to reduce the IKP and increase nurse critical thinking. In addition, the VUCA Prime Strategy (The Visioning Strategy, The Understanding Strategy, The Clarity Strategy, The Agility Strategy) was combined with 6Cs competency (Critical Thinking, Compassion, Collaboration, Creativity, Communication & Computation Logic). This research can be used as a strategic planning reference for Nursing at Awal Bros West Bekasi Hospital and adopted for use as another strategic planning selection for Awal Bros Group Hospital.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas peran dan proses perubahan sosial profesi Arsiparis di lembaga Negara pada era VUCA. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya peran Arsiparis di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercermin dari peranan Arsiparis yang hanya dianggap sebagai pendukung dan bukan sebagai profesi yang memainkan peran penting dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019. Pendekatan model institusional dari Beckert (2010) memperlihatkan bahwa secara jejaring (Social Network) Arsiparis hanya memiliki relasi dengan kolega yang berada pada level menengah di dalam profesi dan hanya sedikit saja yang memiliki akses dan hubungan baik dengan pejabat tinggi. Tidak adanya pihak yang memiliki kuasa untuk memperjuangkan pentingnya peranan arsip bagi kepentingan organisasi maka cognitive frame dari pejabat tinggi di kedua instansi tersebut selalu menempatkan Arsiparis sebagai profesi yang tidak penting. Hal ini juga sejalan dengan Model Interaksi Hubungan Formal dari Nee (2005) serta konsep VUCA World dari Bennett dan Lemoine (2014) bahwa adanya perubahan tata kelola pemerintahan dari manual (kertas) menjadi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berpengaruh pada perubahan interaksi sosial dan strategi pengembangan profesi Arsiparis sebagai petugas kearsipan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, data dikumpulkan lewat penelitian pustaka, wawancara mendalam dengan Arsiparis dan pengelola arsip dalam pengarsipan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilu 2019.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the role and process of social change in the Archivist profession in state institutions in the VUCA era. The results of this study indicate the weak role of Archivists in Ministry of Home Affairs (Kemendagri) and the General Election Commission (KPU) reflected by the role of Archivists who are only considered as supporters and not as professions that play an important role in the 2019 general election. Institutional model approaches Beckert (2010) shows that in networking (Social Network) Archivists only have relations with colleagues who are at the middle level in the profession and only a few have access and good relations with high officials. In the absence of parties who have the power to fight for the importance of the role of records for the interests of the organization, the cognitive frame of high-ranking officials in both agencies always places Archivist as an insignificant profession. This is also in line with the Formal Relations Interaction Model from Nee (2005) and VUCA Wold concept from Bennet and Lemoine (2014) that a change in governance from manual (paper) to an Electronic-Based Government System (SPBE) by the Minister of Kemenpan RB has an effect on changes in social interaction and archiving professional development strategies as archival officers in carrying out good governance. Through a qualitative research approach with the type of case study research, data was collected through library research, in-depth interviews with archivists and archival managers in archiving Provisional Voter Lists (DPS) in the 2019 Elections.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai ragam tantangan yang dihadapi oleh Penerjemah di lingkungan birokrasi, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selaku salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bergerak di bidang kearsipan. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan konsep VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) untuk memetakan ragam bentuk situasi ketidakjelasan yang dialami oleh para Pejabat Fungsional Penerjemah Arsip Nasional Republik Indonesia dalam melakukan tugas dan fungsinya, menganalisis strategi yang dilakukan oleh para Pejabat Fungsional Penerjemah di Arsip Nasional Republik Indonesia dalam menghadapi ragam bentuk ketidakjelasan yang terjadi. Beberapa situasi yang dialami oleh seluruh Pejabat Fungsional Penerjemah Arsip Nasional Republik Indonesia, membuktikan bahwa sedang terjadi era VUCA di ranah birokrasi, khususnya pada Arsip Nasional Republik Indonesia, yang menyebabkan Pejabat Fungsional Penerjemah Arsip Nasional Republik Indonesia berada pada situasi yang rentan, tidak pasti, kompleks, dan tidak menentu.

---

ABSTRACT
This graduate thesis examines challenges faced by government translators who works at Arsip Nasional Republik Indonesia (English: National Archives of Indonesia). Arsip Nasional Republik Indonesia, abbreviated as ANRI, is one of non-department government agencies that specialized on archives. This thesis uses qualitative approach with case study as a research method and applies VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) concept to depict each volatile, uncertain, complex, and ambiguous situations faced by all government translators who works at Arsip Nasional Republik Indonesia when they do their principal duties and their functions. The concept of VUCA is also used to analyze strategies chosen by government translators when they stand up to volatile, uncertain, complex, and ambiguous situations in Arsip Nasional Republik Indonesia. All situations faced by government translators who works at Arsip Nasional Republik Indonesia, proves that there is a VUCA era in bureaucratic, especially in Arsip Nasional Republik Indonesia, so that the translators have to deal with volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity.

Abstrak :
Tata Kelola Kolaborasi merupakan sebuah proses Kerjasama pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan secara Bersama. Secara umum, Tata Kelola Kolaborasi selalu melibatkan seluruh Pemangku kepentingan mulai dari kondisi awal, proses kolaborasi, desain kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif menjadi dimensi utama dalam menjawab permasalahan. Tujuan untuk menganalisis faktor dan proses yang mempengaruhi Tata Kelola Kolaborasi dalam Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau Penelitian ini mengunakan kualitatif pada Post Positivist dan konstruktivisme dengan teknik analisis data mengunakan teknik triangulasi, dengan instrument NVivo seperti Coding, Kategorisasi serta Linking dalam menganalisasis Proses dan factor yang mempengaruhi Tata Kelola Kolaborasi Ekowisata Pesisir Mangrove di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau.  Hasil temuan menunjukan factor dan Proses yang mempengaruhi Tata Kelola Kolaborasi pada tingkat formal belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan strategi kebijakan yang dibuat masih belum maksimal. Ditemukan bahwa aturan dan regulasi belum berjalan dengan baik, ego sektoral pemangku kepentingan, hak dan kewenangan tumpang tindih, serta minim program yang dihasilkan dalam Tata Kelola Kolaborasi itu sendiri. Penyebab utamanya segala fasilitas pendukung dalam Tata Kelola Kolaborasi ekowisata pesisir di Pulau Bintan tidak menjadi prioritas utama. Alternatif dari temuan peneliti mengembangkan Desain Tata Kelola Kolaborasi dengan memperkuat instrument pada dua pendekatan yaitu Pendekatan VUCA serta Pendekatan Penta-Helix dalam Tata Kelola Kolaborasi dalam ekowisata Mangrove pesisir Pulau Bintan. Pengembangan Desain ini berdasarkan, karakteristik, ruang lingkup, situasi dan kondisi atas objek serta lokus yang diteliti dengan menggunakan pendekatan Tata Kelola Kolaborasi yang telah dikonstruksi oleh Ansell & Gash. ......Collaborative Governance is a collaboration of stakeholders to achieve common goals. In general, Collaborative Governance always involves all Stakeholders starting from the initial conditions, the collaboration process, institutional design and facilitative leadership are the main dimensions in answering problems. The purpose of this research is to analyze the factors and processes that affect Collaborative Governance in Coastal Ecotourism on Bintan Island, Riau Islands Province. This study uses qualitative Post-Positive and constructivism with data analysis techniques using triangulation techniques, with NVivo instruments such as Coding, Categorization and Linking in analyzing the Process and Factors influencing the Collaborative Governance of Mangrove Coastal Ecotourism on Bintan Island, Riau Archipelago Province. The findings show that the factors and processes that affect Collaborative Governance at the formal level have not been implemented properly, this is because the policy strategy made is still not optimal. It was found that the rules and regulations had not been running well, the sectoral egos of stakeholders, overlapping rights and authorities, and the lack of programs produced in Collaborative Governance itself. The main reason is that all supporting facilities in the Collaborative Governance of coastal ecotourism on Bintan Island are not a top priority. The alternative of the research findings is to develop a Collaborative Governance Design by strengthening the instrument in two approaches, namely the VUCA Approach and the Penta-Helix Approach in Collaborative Governance in Bintan Island coastal Mangrove ecotourism. The development of this design is based on the characteristics, scope, situation and condition of the object and locus under study using the Collaborative Governance approach that has been constructed by Ansell & Gash.