Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDisertasi ini menguraikan tentang proses kontrak sewa tanah dan semua ketentuan yang mengaturnya di wilayah Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta selama periode 1818-1912. Fokus penelitian ini adalah terjadinya kontrak sewa atas tanah-tanah apanage dan tanah-tanah lain di kerajaan-kerajaan Jawa oleh pengusaha asing dalam berbagai bentuk hak sewa. Pendekatan struktural dan teori tentang hukum adat digunakan untuk menjelaskan terjadinya proses perubahan yang berlangsung di wilayah Projo Kejawen, terutama dengan adanya pergeseran di bidang hukum.Kajian ini menemukan bahwa proses persewaan tanah mengakibatkan terdesaknya penggunaan hukum adat oleh hukum positif Barat, terutama dengan adanya penerapan prinsip Konkordansi. Prinsip ini bertujuan untuk memberlakukan hukum yang berlaku di Belanda bagi tanah koloninya, termasuk di wilayah raja-raja Jawa (Vorstenlanden). Seiring dengan perubahan itu, sejumlah peraturan kontrak sewa tanah dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda bagi persewaan tanah di Projo Kejawen. Sebagai akibat proses tersebut, muncul berbagai bentuk hak atas tanah yang tidak pernah dikenal dalam hukum adat Jawa. Kondisi yang diciptakan dalam struktur kepemilikan tanah oleh perubahan ini menjadi dasar yang kuat untuk memotivasi pemerintah kolonial melakukan reorganisasi agraria di Vorstenlanden.

---

ABSTRACT

This dissertation describes the process of landlease contract and all provisions that regulate it in the Kesunanan of Surakarta and the Sultanate of Yogyakarta the period 1818-1912. The focus of this study was the occurrence of a lease of apanage lands and other lands in the Javanese royal realm by foreign businessmen in various forms of lease rights. Structural approach and a theory of adat law is used to describe the process of change that taken place in the Projo Kejawen, especially with the shift in the legal aspect.

This study finds that the process of the landlease resulted in the replacing of customary law by the Western positive law, especially with the implementation of Concordance principle. This principle aims to enforce the laws of the Netherlands for the land colonies, including in the area of the kings of Java (Vorstenlanden). Along with those changes, a number of landlease regulations were made by the Dutch East Indies colonial government for leasing land in the Projo Kejawen. As a result of the process, other forms of land rights which never recognized in the adat law of Java were applied. Conditions that created in the structure of land ownership by this change was a strong basis to motivate the colonial government to make a program of agrarian reorganization in Vorstenlanden."

"Penelitian ini bertujuan untuk melacak pengenalan dan pengelolaan waterschap Bengawan di wilayah Vorstenlanden Surakarta. Sebagai badan irigasi yang otonom, waterschap bertugas untuk mengatur distribusi air secara adil di antara dua kepentingan, yaitu pengusaha perkebunan dan petani. Namun, ditemukan beberapa permasalahan dalam praktiknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pada tahapan heuristik, penelusuran sumber meliputi kajian terhadap literatur, arsip-arsip pemerintah Hindia Belanda, serta surat kabar sezaman yang disusun menjadi satu kesatuan dalam narasi penulisan sejarah. Sejauh penelusuran diketahui bahwa waterschap Bengawan belum bisa menjalankan tugasnya dengan efektif karena terbentur dengan beberapa aturan yang lebih berpihak pada kepentingan perusahaan. Hak otonom perkebunan dalam pengelolaan air menyebabkan sebagian besar air irigasi dialokasikan ke perkebunan sehingga meningkatkan produksi. Di sisi lain, hak otonom yang dimiliki oleh perkebunan ini juga memicu konflik antara perkebunan dan petani. Banyaknya perkebunan yang tutup selama krisis malaise, menyebabkan distribusi air difokuskan untuk pertanian yang pada akhirnya meningkatkan hasil produksi padi.

---

This research aims to trace the introduction and management of the Waterschap Bengawan in Vorstenlanden Surakarta. As an autonomous irrigation agency, the waterschap was tasked with organising the equitable distribution of water between two interests, plantation entrepreneurs and farmers. However, several problems were found in practice. The method used in this research is the historical method which consists of heuristics, verification, interpretation, and historiography. In the heuristic stage, the source search includes a study of literature, archives of the Dutch East Indies government, and contemporaneous newspapers that are compiled into a single unit in the narrative of historical writing. It is known that the Waterschap Bengawan has not been able to carry out its duties effectively due to several regulations that favour the interests of the company. The autonomous rights of plantations in water management caused most of the irrigation water to be allocated to plantations, thus increasing production. On the other hand, the autonomous rights owned by plantations also trigger conflicts between plantations and farmers. As many plantations closed during the malaise crisis, water distribution was focussed on agriculture, which in turn increased rice production."