Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Peranan putusan hakim hendaknya diletakkan pada unsur kepastian hukum demi terciptanya keadilan berdasarkan hukum sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691 K/Pdt/2011, bagaimanakah akta yang memiliki titel eksekutorial dapat dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditor atas terjadinya pembatalan Akta tersebut? Untuk mengetahui penyebab tidak adanya kepastian hukum dalam putusan beserta upaya untuk menanggulanginya untuk mengetahui apa saja dampak putusan tersebut bagi para pihak, Notaris serta masyarakat luas. serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab tidak adanya keadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menyatakan kesalahan penulisan dalam akta pengakuan utang mengakibatkan akta pengakuan utang tersebut menjadi batal demi hukum. Putusan tersebut tidak mencerminkan adanya kepastian hukum. Tidak adanya kepastian hukum disebabkan oleh tidak adanya aturan yang spesifik mengenai kriteria akta yang mengakibatkan akta menjadi batal demi hukum.

---

ABSTRACT
The role of judge decision should be placed on the element of legal certainty in order to create justice based on law so that it can be felt by the community, especially each party. This study aims to determine whether or not the judges' judgment in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1691 K / Pdt / 2011 to determine the cause of the absence of legal certainty in the decision and the effort to overcome it to know what the impact of the decision to the parties, wide community. As well as to know what is the cause of the absence of justice. With a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The judge's consideration in the verdict states the mistake of writing in the deed of recognition of debt resulting in the deed of recognition of the debt becomes null and void. The verdict does not reflect the legal certainty. The absence of legal certainty is caused by the absence of specific rules regarding the deed criteria which resulted in the deed being null and void by law.

Abstrak :
Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain semasa hidupnya atas harta miliknya.Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hibah tidak dapat ditarik kembali.Dalam penulisan tesis ini dibahas suatu kasus tentang suatu hibah yang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,sehubungan dengan itu maka perbuatan hukum yang terjadi setelah perbuatan hukum hibah tersebut yaitu balik nama pada sertifikat tanahnya, pembebanan objek sengketa tersebut dengan jaminan hutang berupa Hipotik dan Sita Eksekusi,semuanya adalah tidak sah dan batal demi hukum. Karena ternyata akta hibah yang dibuat oleh PPAT itu terbukti mengandung cacat hukum. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah Dapatkah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta hibah yang tanpa persetujuan dan sepengetahuan ahli waris dikenakan sanksi pemecatan sebagai PPAT khususnya dalam kasus Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu?; Apakah tepat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan Akta Hibah batal demi hukum karena mengandung cacat hukum?; Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan titik berat pada penelitian kepustakaan.Akta Hibah Nomor.11/Pasar.Rebo/1999 tanggal 11 Januari 1999 tidak sah dan mengandung cacat hukum, karena pembuatannya didasarkan oleh adanya hutang piutang antara pemberi hibah dan penerima hibah, Dengan Akta Hibah tersebut, dilakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor.4821Ciracas dari atas nama pemberi hibah keatas nama penerima hibah untuk selanjutnya dijaminkan kepada Bank. Dengan adanya sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka ahli waris dari pemberi hibah mengajukan bantahan atas Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT. Pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dengan menimbang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 956 K/Pdt/1991 tanggal 30 Oktober 1996, hibah atas warisan kepada orang lain yang merugikan anak-anaknya selaku ahli waris adalah merupakan perbuatan hukum hibah yang tidak sah dan batal demi hukum. Terhadap PPAT yang lalai tersebut dapat dikenai sanksi berupa teguran secara tertulis dan dapat diberhentikan sementara sesuai Peraturan yang berlaku.

---

Bequest is a gift of his/her assets given by a person to another during his/her life. Based on the prevailing laws and regulations, hibah is irrevocable, however in this thesis, I discuss a case of annulment of deed of bequest (Akta Hibah) by the Judge of the District Court of East Jakarta. In the case, the annulment of the deed of bequest is granted by the Panel of Judges due to a reason that the deed of bequest made by the Land Deed Official (PPAT) is legally defected. The main problem to be discussed in this thesis is whether the Land Deed Official drawing up a deed of bequest upon no approval or consent of his/her spouse and beneficiary could be sanctioned with his/her termination as a Land Deed Official, particularly in the case of the District Court of East Jakarta; Is it accurate for the legal consideration of the District Court of East Jakarta stating that the Deed of Bequest is void by law due to legal defection?; The research method applied is the normative research method, which focuses on researching based on records and documentation. Deed of Bequest Number li/Pasar Rebo/1999, dated 11 January 1999 is null and void, as the deed was executed based on debt and credit between the bequeathing party to the bequeathed party, and the Land Deed Official drawing up and signing the Deed of Bequest, also helped transferring the name of the Certificate of Ownership (Sertifikat Hak Milik) Number 482 / Ciracas, from the name of the bequeathing party into the name of the bequeathed party to be guaranteed to the Bank, as the guarantee is confiscated by the District Court of East Jakarta. Therefore, the objecting party, namely the beneficiary of the bequeathing party, submitted an objection to the Deed of Bequest made by the Land Deed Official by reason that it appears that the Deed was not made upon approval and consent of the beneficiary of the bequeathing party. The Panel of Judges has been correct in considering based on Judgment of the Supreme Court Number 956 K/Pdt/1991, dated 30 October 1996, that the hibah of the inheritance to other person causing loss to his/her children as beneficiaries is an unlawful act of bequeathing hibah. The negligent Land Deed Official may be sanctioned with written warning and may be temporarily dismissed subject to the prevailing laws and regulations.

Abstrak :
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas memerlukan organ perseroan. Salah satu organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang fungsinya antara lain melakukan pemberhentian dan pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas. Direksi yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali melalui RUPS dengan syarat persetujuan pemegang saham dan semuanya setuju dengan suara bulat. Tindakan pergantian Direksi dapat dilakukan sewaktuwaktu oleh pemegang saham melalui RUPSLB. Direksi yang diberhentikan melalui RUPSLB maupun melalui RUPS Tahunan maka tidak lagi berwenang mewakili perseroan untuk melakukan perbuatan hukum dan melakukan pengurusan perseroan. Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi yang telah berakhir masa jabatannya, maka tindakan hukum Direksi tersebut adalah Batal Demi Hukum, tidak sah, dan tidak mengikat bagi perseroan.

---

A limited liability company needs representative organ to do its business activities. One of the representative organs is the General Meeting of Shareholders which has many functionalities including to appoint and dismiss Board of Directors of a limited liability company. Members of Board of Directors whose term of office has expired can be re-appointed by the General Meeting of Shareholders subject to approval from all shareholders. The General Meetings of Shareholders has the right to dismiss the members of Board of Directors before the term of office expires by conducting an Extraordinary General Meeting of Shareholders and will be effective upon the adjournment of the General Meeting of Shareholders resolving the dimissal.The Director whose term of office has expired is not entitled to represent the company and to take all legal acts concerning the management of the company. The legal acts done by the directors as referred as above are considered void at law, invalid and shall not bind the company with the other parties.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis mengenai akibat hukum pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (“UU 24/2009”) ditinjau dari hukum perjanjian. Baik UU 24/2009 maupun peraturan turunannya tidak mengatur mengenai akibat hukum dari pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 ini. Oleh karena itu, akibat hukumnya adalah tergantung putusan hakim dalam perkara di pengadilan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam analisisnya, analisis akibat hukum terhadap perjanjian dilakukan berdasarkan hukum perjanjian yang mencakup sifat hukum perjanjian, bentuk perjanjian, syarat sebab yang halal dari syarat sah perjanjian, konsep batal demi hukum, dan asas itikad baik serta penyalahgunaan keadaan. Hasil penelitiannya yaitu, terdapat perbedaan penafsiran antara pendapat ahli hukum dan putusan pengadilan tahun 2015 sampai tahun 2021. Karena terdapat perbedaan penafsiran tersebut, maka ditemukan tiga jenis putusan terkait perkara ini, yaitu putusan yang menyatakan perjanjian batal demi hukum, putusan yang menyatakan perjanjian berlaku sah dan mengikat, dan putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang. ......This paper analyzes the legal consequences of violating the obligation to use the Indonesian language in agreements involving Indonesian parties, based on Article 31 paragraph (1) of Law Number 24 of 2009 ("Law 24/2009") in the context of contract law. Both the Language Law and its implementing regulations do not specify the legal consequences of violating Article 31 paragraph (1) of this law. Therefore, the legal consequences depend on the judge's decision in court cases. This research is normative juridical and utilizes a qualitative approach. In the analysis, the legal consequences of the agreement are examined based on contract law, covering the nature of the contract, forms of the contract, valid conditions of the contract, the concept of voidable contracts, the principle of good faith, and the misuse of circumstances. The research findings indicate differences in interpretation between legal experts and court decisions from 2015 to 2021. Due to these differences in interpretation, three types of decisions related to this case are identified: decisions declaring the agreement void, decisions stating the agreement is valid and binding, and decisions asserting that the court lacks jurisdiction.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“UU Nomor 24 Tahun 2009”) ditinjau dari Hukum Perjanjian. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tipe penelitian preskriptif untuk dapat mengetahui akibat hukum tidak dipenuhinya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ditinjau dari Hukum Perjanjian dan pada bagian akhir memberikan saran dan opini hukum yang lebih spesifik untuk permasalahan seputar kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing. Hasil penelitian menyatakan bahwa perjanjian yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak mengatur sanksi atau akibat hukum pelanggaran kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dan apabila ditinjau dari Hukum Perjanjian tidak dipenuhinya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tidak masuk dalam kerangka akibat hukum yang batal demi hukum jika syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi. Dengan demikian tidak dipenuhinya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian tidak serta merta mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum seperti dalam Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

---

ABSTRACT
This thesis specify obligation to use Bahasa Indonesia for agreement as stipulated in Article 31 of Law Number 24 of 2009 in view of Legal Agreement (Agreement Law). This is a normative judicial research by using prescriptive research to ascertainable that it is not an obligation to the law to fulfill obligation to use Bahasa Indonesia in agreement as stipulated in Article 31 Law Number 24 of 2009 in view of Legal Agreement (Agreement Law) and in the end of this thesis able to provide a legal advice and opinion which is more specific to settle issues around the obligation to use Bahasa Indonesia for agreement involving foreign party. The results finally determine that in view of Legal Agreement (Agreement Law) not fulfilling the obligation to use Bahasa Indonesia for agreement as stipulated in Article 31 Law Number 24 of 2009 is not include as void by law if objective requirement unfulfilled, therefore it does not necessarily lead the agreement to be void by law as decided by Judge of West Jakarta District Court Case number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.