Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada manajemen pemberian Visa on Arrival pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Hal ini dilakukan berkaitan dengan program pemerintah di bidang pariwisata yaitu Visit Indonesia Year 2008. Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara diharapkan turut menyukseskan program tersebut dengan membuat dan mengoptimalkan kemudahan di bidang Keimigrasian salah satunya adalah Visa on Arrival. Banyaknya keluhan yang timbul mengenai pelayanan Keimigrasian menimbulkan perhatian tersendiri dari masyarakat. Kurang ramahnya pelayanan dan kurangnya sarana pendukung pelaksanaan pemberian Visa on Arrival menjadi perhatian tersendiri dari masyarakat. Dengan melakukan analisa terhadap manajemen pemberian Visa on Arrival maka diharapkan diketahui bagaimana proses pemberian Visa on Arrival hingga sejauh mana masyarakat melihat kualitas pemberian Visa on Arrival pada saat ini. Tidak adanya perencanaan dan pola pengembangan karier yang ketat menurunkan tingkat profesionalisme pegawai Imigrasi. Penurunan profesionalisme ini dikhawatirkan dapat berakibat penurunan jumlah kunjungan wisatawan manca negara ke Indonesia. Dari hasil pengolahan data dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi manajemen pada pemberian Visa on Arrival dapat dikatakan telah cukup memadai, namun perlu adanya perbaikan dalam hal profesionalisme pegawai dan peningkatan pemanfaatan data yang dihasilkan. ......This research focuses on the issue of Visa on Arrival management in Indonesia. In line with this, Indonesia government planning a tourism program called Visit Indonesia Year 2008 and also there have been many issues rising given certain serious conditions caused by the Immigration officer that faced the international society directly which attract the public attention. By learning the management of Visa on Arrival hopefully will be known how far Directorate General of Immigration have been proceed the theory of management, in this case the functional of management that separated in to planning,organizing, leading and controlling. The common related issue is about the hospitality from the officer, professionalisme, and number of technology that able to provide their job application. And then to understand the utility of value customers receive by consuming or using the offering of Directorate General of Immigration and how service alone or together with physical goods or other kinds of tangibles contribute to this utility, that is, to understand how total quality is perceived in customer relationship and how it changes offer time; to understand how Directorate General of Immigration (personnel, technology and physical resources, system and customers) will be able to produce and deliver this utility or quality; to understand how Directorate General of Immigration should be developed and managed so that the intended utility or quality is achieved; and to make Directorate General of Immigration function so that this utility or quality is achieved and the objectives of the parties involved.

Abstrak :
Visa merupakan sebuah instrumen untuk menyaring orang asing yang akan masuk ke suatu negara dan sebagai bentuk pengendalian migrasi. Jika sebelumnya Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 169 negara maka baru-baru ini pemerintah mengkaji ulang hal tersebut dan kembali menerapkan kebijakan visa on arrival dengan menambah daftar negara subjek penerima fasilitas tersebut. Penelitian ini ingin mengkaji implementasi kebijakan migrasi melalui Visa on Arrival terhadap WNA dan dampaknya terhadap keamanan di TPI Bandara Soekarno-Hatta. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan studi pustaka dengan dilengkapi data-data empiris. Hasil penelitian adalah kebijakan visa on arrival memang mampu membantu pemulihan ekonomi nasional dengan warga negara asing yang datang dan membayar biaya PNBP sebagai biaya yang dibebankan bagi pengguna Visa On Arrival, namun dalam implementasi dan dampaknya masih ditemukan ancaman terhadap keamanan nasional, dan fungsi keamanan yang dianut oleh keimigrasian belum optimal sehingga kasus pelanggaran keimigrasian dan bahkan kejahatan pidana masih terjadi. Peneliti menyarankan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan visa selanjutnya agar tetap mempertimbangkan aspek keamanan nasional dan tidak hanya fungsi pembangunan kesejahteraan masyarakat atau pendapatan terhadap negara saja. ......Visa is an instrument to filter foreigners who will enter a country and as a form of migration control. If previously Indonesia implemented a visa-free visit policy for 169 countries, recently the government has reviewed this and re-implemented the visa on arrival policy by adding to the list of countries subject to receiving the facility. This study aims to examine the implementation of the migration policy through Visa on Arrival for foreign nationals and its impact on security at the Soekarno-Hatta Airport TPI. This study is qualitative using a literature study equipped with empirical data. The results of the study are that the visa on arrival policy is indeed able to help restore the national economy with foreign nationals who come and pay PNBP fees as fees charged to Visa On Arrival users, but in its implementation and impact, threats to national security are still found, and the security function adopted by immigration is not optimal so that cases of immigration violations and even criminal crimes still occur. The researcher suggests that this study can be used as a consideration for the next visa policy so that it continues to consider aspects of national security and not only the function of developing community welfare or income for the country.

Abstrak :
Dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara, pemerintah Indonesia telah memberikan bebas visa kunjungan kepada 169 (seratus enam puluh sembilan) negara. Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi merugikan perekonomian dengan adanya pelanggaran keimigrasian. Studi ini bertujuan untuk melakukan estimasi dampak negatif dari penerapan kebijakan bebas visa kunjungan di Indonesia, dengan menggunakan data jumlah pelanggaran keimigrasian tahun 2015 hingga tahun 2019. Dengan adanya variasi pada tahun penerapan kebijakan bebas visa kunjungan di setiap negara, studi ini menggunakan model staggered Difference-in-Difference (DiD). Ini merupakan studi pertama yang memberikan bukti empiris adanya dampak yang berbeda-beda antara pemberian bebas visa kunjungan dengan wilayah asal negara, tingkat pembanguna serta tingkat pendapatan. Dengan menggunakan panel data, hasil estimasi menunjukkan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan menaikkan tingkat pelanggaran keimigrasian rata-rata sebesar 43,76 persen. Dengan rasio manfaat biaya sebesar 1,2, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sebaiknya tidak hanya meningkatkan biaya pemantauan, tetapi juga lebih selektif dalam memilih negara yang akan diberikan bebas visa kunjungan, sehingga manfaat ekonomi yang diterima bisa lebih maksimal. ...... With a view of increasing the number of international tourist arrivals, the Government of Indonesia has provided visa exemption policy to 169 countries. On the other hand, this policy has the potential to inflict an economic loss due to the immigration violations. This research aims to estimate the adverse effect of visa exemption policy in Indonesia by using data on the number of immigration violations from 2015 to 2019. Using Difference in Differences (DiD) that exploit staggered implementation of visa exemption policy, this is the first study in providing empirical evidence of the heterogeneous impact of a country’s visa exemption policy across country of origin, development, and income levels. Using a panel data approach, the estimation results show that the visa exemption policy increases the immigration violations rate by 43,76 percent on average. With a cost benefit ratio 1.2, it shows that the Government of Indonesia have to not only increase monitoring costs, but also should be more selective in choosing countries to be granted visa exemption, so that the economic benefits can be more obtained for everyone

Abstrak :
Tourism contributes about 12.3 to ASEAN GDP. ASEAN Economic Community Framework can be a great momentum to accelerate the regional development of tourism in ASEAN region, bear in mind, tourism is one out of 12 sectors that are prioritized in ASEAN Economic Community AEC . In order to augment ASEAN tourism development, several necessary steps are ought to be implemented, one of which is the implementation of ASEAN Common Visa. The possibility of a non ASEAN to enter ASEAN through one visa. The analysis on the mechanism, opportunity as well as threat to be tested for the proposal of ASEAN Common Visa is through the comparison method with the Schengen Visa scheme in European Union. ASEAN Common Visa should be done in order to ease a holistic integration. Precise calculations on legal infrastructure, time frame to implementation, readiness of infrastructure, technology as well as human resources. Visa mechanism shall be joined between Schengen visa scheme and ACMECS visa scheme, where there would be a single visa applicable and co joint information system. Nevertheless, border checks in the internal ASEAN shall be continued even though ASEAN Common Visa is enacted, to reduce the possibility of diminishing national sovereignty.

---

Pariwisata merupakan penyumbang sekitar 12.3 PDB ASEAN. Kerangka Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan momentum yang tepat untuk mempercepat pengembangan pariwisata regional ASEAN, mengingat pariwisata masuk dalam 1 dari 12 sektor prioritas Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA . Untuk mewujudkan percepatan pengembangan pariwisata ASEAN, diperlukan beberapa langkah dan komitmen bersama yang harus ditempuh, salah satunya adalah implementasi ASEAN Common Visa. Ini memungkinkan warga negara non-ASEAN masuk ke ASEAN melalui satu visa. Analisa terhadap mekanisme, peluang dan tantangan dilakukan dalam menguji gagasan ASEAN Common Visa ini, yang dilakukan metode komparasi dengan konsep Visa Schengen yang ada di Uni Eropa. ASEAN Common Visa adalah hal yang lebih holistik. Perhitungan yang tepat diperlukan mengenai dasar hukum pembentukan, jangka waktu menuju implementasi, kesiapan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Mekanisme visa akan digabungkan antara mekanisme visa Schengen dan ACMECS yang mana tetap akan ada visa tunggal dan diberlakukan sistem informasi bersama Namun pengecekan dan pemeriksaan di tiap batas negara ASEAN akan diberlakukan agar tidak mengurangi kedaulatan negara masing-masing.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Visa Kebijakan Pembebasan di Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta. Semenjak penerapan Kebijakan Pembebasan Visa sebagai Hukum Presiden No. 21 tahun 2016, Indonesia dapat diakses oleh 169 negara yang ingin memasuki wilayah Indonesia tanpa a proses seleksi. Ini berarti ada perubahan dalam Kebijakan Imigrasi yang sebelumnya menggunakan kebijakan selektif untuk membuka kebijakan pintu sampai sekarang. Implementasi Visa Kebijakan Pembebasan telah menyebabkan peningkatan pesat dalam kedatangan pengunjung asing di Indonesia Indonesia. Bandara Soekarno Hatta saat ini tercatat sebagai Top 20 of Busiest Bandara Internasional di dunia; pembuat kebijakan harus menyadari fakta ini ketika itu datang ke implementasi Kebijakan Pembebasan Visa. Pintu masuk Soekarno Hatta Bandara berada di bawah wewenang Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta itulah sebabnya mereka memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan tersebut. Ini Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan wawancara mendalam dan karya sastra digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasilnya menunjukkan bahwa diberlakukannya Visa Kebijakan Pembebasan belum diterapkan secara optimal. Seperti yang dikatakan Edward, ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan baru ini (1) tidak memadai proses komunikasi; (2) kualitas sumber daya manusia yang rendah dan kebijaksanaan dari yang lebih tinggi posisi (3) proses fragmentasi rendah karena kurangnya standar operasional prosedur. Ada dua faktor lain juga yang meliputi (1) penurunan sumber keuangan untuk migrasi dan (2) tidak ada prinsip timbal balik dalam memperkuat hubungan dengan yang lain negara. ......This study aims to determine what factors influence the implementation of the Exemption Policy Visa at the Soekarno Hatta Class I Immigration Office. Since the application of the Visa Exemption Policy as Presidential Law No. 21 of 2016, Indonesia can be accessed by 169 countries who wish to enter Indonesian territory without a selection process. This means there have been changes in the previous Immigration Policy use selective policies to open policy doors until now. Implementation of the Exemption Policy Visa has led to a rapid increase in the arrival of foreign visitors in Indonesia Indonesia. Soekarno Hatta Airport is currently listed as the Top 20 of the Busiest International Airports in the world; Policy makers must be aware of this fact when it comes to implementing the Visa Exemption Policy. The entrance of Soekarno Hatta Airport is under the authority of Soekarno Hatta's Class I Immigration Office, which is why they have an important role in implementing the policy. This research uses a post-positivist approach with in-depth interviews and literary works used as a data collection technique. The results show that the Visa Exemption Policy has not been implemented optimally. As Edward said, there are three factors that influence the implementation of this new regulation (1) inadequate communication process (2) low quality human resources and wisdom from a higher position (3) the fragmentation process is low due to lack of standard operating procedures. There are also two other factors which include (1) decreasing financial resources for migration; and (2) there is no principle of reciprocity in strengthening relationships with others country.

Abstrak :
Penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi kebijakan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi pada pengunaan visa elektronik bagi pelaku bisnis Ekonomi APEC yang akan melakukan perdagangan dan investasi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Model operasional penelitian mengunakan teori Implementasi Kebijakan George Edward III Tahun 1980, yaitu ada 4 (empat) variabel penting yang menentukan apakah suatu kebijakan yang dikatakan efektif atau tidak efektif, variabel itu adalah komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi. Informan dalam penelitian ini terdiri 8 (delapan) responden yang mewakili steakholder kebijakan KPP APEC. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan mengunakan analisis GAP, yaitu analisis perbedaan antara persepsi harapan yang diinginkan dengan adanya kebijakan di bidang keimigrasian dengan implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia, dengan terdiri dari Regulator Kebijakan; Operator Kebijakan; dan Penguna Kebijakan. Dari analisis GAP terhadap hasil wawancara dengan survei lapangan, memperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia, berdasarkan 4 (empat) variabel penting, George Edward III Tahun 1980 dinyatakan belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari analisis implementasi kebijakan pada komponen Operator Kebijakan, penguna kebijakan belum efektif, meskipun dari sisi komponen Regulator sudah efektif. Hasil penelitian menyarankan bahwa kepada Regulator kebijakan: 1. untuk membuat kebijakan yang lebih memudahkan pemberian KPP APEC pada pelaku bisnis domestik; 2. untuk membuat kebijakan yang lebih transparan pada proses pre-clearance bagi pelaku bisnis Ekonomi Skema KPP APEC. Kepada pihak operator kebijakan perlu terus dilakukan penelitian terhadap kualitas pelayanan bagi pemegang KPP APEC di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang telah ditentukan. Selain itu, kepada masyarakat umum, dalam hal ini pelaku usaha untuk terus menerus melakukan pengawasan dan penilaian, agar kebijakan tersebut betul-betul terlaksana sesuai dengan persepsi harapan kebijakan tersebut dimunculkan.

---

The research focuses on the analysis of implementation of government policy, in this matter the Directorate General of Immigration is using the electronic visa for the APEC Economy Business user who does trading and investing. The research included as qualitative with descriptive design. The operational research model used a theory of George Edward III Policy Implementation in the year of 1980, there are 4 (four) important variables which decide whether a policy is effective or not. The variables are communication, resources, behaviors and bureaucratic structures. There are 8 (eight) respondents who became the informants and represent the stakeholders in the policy of KPP APEC. Data gathering was done by studying literature and close encounters interview, while analysis done by using GAP analysis. Analysis the differences between hope-perception that needed with policies in Immigration sector with the implementation of KPP APEC policy on the Indonesian Economy, consist of Policy Regulator; Policy Operator; and Policy user. From the GAP analysis of the result of the interview with field survey, have a end result that KPP APEC policy implementation on the Indonesian Economy, based on the 4 (four) valuables variable, The George Edward III in the year of 1980 is not yet effective. This matter can be viewed from the analysis of the policy implementation on the Policy Component Operator, policy user isn?t yet effective, even though from the Regulator component side is already effective. The result of this research suggest the Policy Regulator; 1) to make policy that may be easier in providing KPP APEC as domestic business user; 2) to make policy becomes more transparent on the process of pre-clearance as Economy Business user Scheme for KPP APEC. The Policy operator should continue with their research on the service quality of KPP APEC holder at the Immigration Checkpoint stated. Beside that, as for the general public, in this matter concern on the business user to continue their controlling and evaluating, so that the concern policy is real and on based on the hope-perception policy itself.

Abstrak :
Skripsi ini menampilkan suatu gambaran mengenai dinamika jumlah kunjungan wisatawan Australia di Bali pasca pemberlakuan kebijakan bebas visa tahun 1993. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperkaya historiografi serta melihat bagaimanakah perkembangan kebijakan bebas visa ini diterapkan kepada wisatawan Australia dan dampak dari jumlah kunjungan tersebut. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana pemerintah Indonesia, pusat maupun daerah Bali terus berupaya mengembangkan sektor pariwisatanya serta seberapa kuatnya pengaruh dan dampak yang diakibatkannya. Secara garis besar, kebijakan ini bukan hanya bertujuan untuk menstimulasi jumlah kunjungan secara kuantitatif melainkan juga pemerintah menjadikannya sebagai sebuah langkah dalam pembentukkan image negara yang terbuka, indah dan kondusif khususnya terhadap negara Australia yang memiliki pandangan tersendiri mengenai keamanan Indonesia. Perkembangan kebijakan ini bukan hanya dihadapkan kepada masalah ekonomi yang merupakan latar belakang utama dikeluarkannya kebijakan tersebut, melainkan juga faktor politik dan sosial kebudayaaan turut andil di dalamnya. ......This thesis shows an image about number of visiting Australian tourists in Bali after enactment of visa-free measure in 1993. There are 4 stages of research methods that using in this research, they are heuristic, source criticism, interpretation and historiography. The aiming of this research are to enrich of historiography then see how is development of this visa-free measure applied to Australian tourist and impact from that number of visiting. This research shows how Indonesia government, either central or Bali government keep trying to develop of tourism sector also how strong are effect and impact caused by the measure. The aiming of this measure not only for stimulating the number as quantitative but also the government made it an opened step in the formation of the state image, beauty, and conducive especially to Australia that has its outlook about Indonesia security. Development of this measure not only faced of economical issue which is the main reason of issuance of the policies but also political and social issue has been contributed on it.

Abstrak :
Menyingkapi tuntutan masyarakat. pada era reformasi yang menghendaki pelayanan prima yang diberikan Direktorat Jenderal Imigrasi serta dalam mengantisipasi pengaruh perkembangan globalisasi dunia, dimana keberadaan Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peranan yang sangat vital sebagai penjaga pintu gerbang negara Republik Indonesia serta menyukseskan pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini Sub Direktorat Visa berperan aktif didalam memberikan pelayanan persetujuan bagi pemohon yang mengajukan visa atau yang lebih dikenal dengan calling visa bagi orang asing yang akan datang ke Indonesia dengan menggunakan visa. Penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan permohonan persetujuan visa pada Sub Direktorat Visa Direktorat Jenderal Imigrasi dengan menggunakan konsep Service Quality yang terdiri dari lima dimensi yaitu Tangible, Responsiveness, Reliability, Assurance dan Empathy, serta menganalisis tingkat kesesuaian antara tingkat harapan penerima layanan dengan kinerja yang telah dicapai oleh Sub Direktorat Visa Direktorat Jenderal Imigrasi, disamping itu juga ingin mengetahui tingkat perbedaan harapan penerima layanan terhadap kelima dimensi kualitas pelayanan. Metode penelitian yang digunakan didalam penelttian ini adalah deskriptif yang bersifat kualitatif dengan didukung data yang bersifat kuantitatif. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan pengamatan langsung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai kepustakaan, peraturan perundang - undangan dan dokumentasi. Untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan memenuhi kriteria validitas digunakan uji validitas dengan menggunakan metode Pearson Correlation, sedangkan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan memenuhi kriteria reabilitas digunakan uji reabilitas dengan menggunakan metode Alpha Conbranch. Untuk menganalisis data didalam penelitian ini menggunakan skala Likert dan merggunakan Importance Performance Analysis. Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen dilakukan uji statistik koefisien Rank Spearman. Dan hasil perhitungan skor kualitas pelayanan dari kelima dimensi atau diperoleh skor rata - rata servqual sebesar - 0,04 (< 0). Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan responden menyatakan puas terhadap kualitas pelayanan pada perrnohonan persetujuan pembenan visa pada bagian Sub Direktorat Visa Direktorat Jenderal Imigrasi. Untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen pada bagian Sub Direktorat Visa Direktorat Jenderal imigrasi dilakukan uji korelasi Rank Sperman yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara kinerja dan harapan dari kualitas pelayanan diperoleh nilai rs = 0,534 dengan signifikansi (p) = 0,000, maka diketahui hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen termasuk korelasi yang sedang (moderate correlation). Hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi berbagai pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi khususnya Sub Direktorat Visa untuk dijadikan sebagai bahan kajian / referensi dalam melakukan penelitian lanjutan, dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima.

---

Pulling back demand socialize at era of reform wanting prima service given by Directorate General Immigration and also in anticipating influence of growth of world globalization, where existence Directorate General Immigration own very vital role as doorman of spandrel of state of Republic Of Indonesia and also the national development success. Directorate General Immigration in this case Sub of Directorate Visa of active sharing in giving service of approval for applicant raising visa or which more knowledgeable by calling visa for coming foreigner to Indonesia by using visa. This research is to know quality of service of application approval of visa at Sub Directorate of Visa Directorate General Immigration by using concept of Service Quality consisted of by five dimension that is Tangible, Responsiveness, Reliability, Assurance And Empathy, and also analyze storey; level of according to among storey; level of expectation of receiver of service with performance which have been reached by Sub of Directorate of Visa Directorate General Immigration, despitefully also wish to know storey; level of difference of expectation of receiver of service to fifth dimension of service of quality. Method of Research used in this research is descriptive having the character of qualitative pick a back by data having the character of quantitative. Data collected consisted of data of primary and data. Data of primary obtained by using direct questionnaire perception and, while data of secondary obtained by through of various bibliography, law and regulation and documentation. To know whether instrument used fulfill criterion of validity used by test of validity by using method of Pearson Correlation, while to know whether instrument used fulfill criterion of reliability used by test of reliability by using method of Cronbach Alpha. To analyze data in this research use scale of Likert and use Importance Performance Analysis. While to know relation of between quality of service with satisfaction of consumer conducted by a statistical test of coefficient Rank Spearman. From result of calculation of score of quality of service from fifth of dimension or obtained by a mean score service of quality of equal to - 0,04 (< - 0,05) by significant at -0,05 level. This matter is indication that as a whole the responder express to satisfy to quality of service at application of approval of gift of visa shares at Sub Directorate of Visa Directorate General Immigration. To know relation of quality of service with satisfaction of consumer at shares of Sub Directorate of Visa Directorate General Immigration conducted by test of correlation of Rank Spearman used to measure slivering of relation between performance and expectation from quality of service obtained by value rs = 0,534 by significant ( p) = 0,000, is hence known by relation of between quality of service to satisfaction of consumer is inclusive of correlation which is moderate correlation. Result of this research theoretically be of benefit to various party in Directorate General the Immigration specially Sub of Directorate of Visa to be made upon which the study / reference in continuation research, in order to anticipating growth and demand socialize to prima service.

Abstrak :
Pada sektor pariwisata di Toraja diberikan hak bebas visa kunjungan kepada wisatawan asing dari negara tertentu. Wisatawan asing yang memiliki bebas visa kunjungan datang ke Indonesia untuk mengunjungi tempat wisata di Toraja. Sektor pariwisata di Toraja sangat rawan dengan perencanaan tindak kejahatan sebagai perantara dari berbagai ancaman yang akan muncul. Dalam hal ini, maka sektor pariwisata di Toraja menjadi sangat populer sampai sekarang. Dengan potensi masalah tersebut pemberian bebas visa kunjungan dari negara orang asing dapat memunculkan penggunaan izin masuk yang diluar ketentuan kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo, seperti bekerja dan menjual barang. Dimana yang seharusnya aktivitas yang dapat dilakukan dengan menggunakan visa jenis ini ialah, kunjungan wisata, pembicaraan bisnis, transit, rapat, membeli barang, serta tugas pemerintahan. Penelitian ini bertujuanuntuk memastikan sejauh mana proses pelaksanaan pengawasan wisatawan asing yang menjadi sasaran pemantauan di bawah program bebas visa kunjungan dan mengetahui dampak yang akan terjadi pada proses pengawasan orang asing di pariwisata Toraja serta kendala dan hambatan pada proses pelaksanaan pengawasan terhadap wisatawan asing dalam memberikan izin bebas visa kunjungan di Toraja. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif di mana suatu cara atau terapan yang menggambarkan dan mengetahui peristiwa, sosial, sikap, persepsi, gagasan individu dan kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dapat membantu melindungi budaya dan lingkungan di pariwisata Toraja. Dengan membatasi akses orang asing yang tidak memiliki izin atau tidak mematuhi aturan, dapat mencegah kerusakan atau penyalahgunaan terhadap warisan budaya dan lingkungan alam serta  pengelolaan kunjungan wisatawan asing di pariwisata Toraja dapat menjadi lebih teratur. Hal ini dapat membantu menghindari kerumunan yang berlebihan, kerusakan pada situs budaya, atau dampak negatif lainnya yang dapat timbul akibat kunjungan yang tidak terkendali. Mengenai pemberian izin bebas visa kunjungan mendapat kendala dan hambatan yang cukup serius, terkadang wisatawan melakukan overstay atau waktu izin tinggal sudah melewati waktu batas. Tetapi proses tindakan yang dilakukan secara langsung sudah sangat tepat dengan menindaklanjuti masalah izin bebas visa kunjungan dan mengkoordinasikan masalah kepada penegakan hukum. Diharapkan kepada pihak pengawasan terutama dalam kebijakan bebas visa kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo sebagai pihak yang bertugas memberikan pengawasan yang lebih efektif lagi, untuk itu harus berusaha memberikan pengawasan secara komprehensif dan berkelanjutan serta memelihara dan meningkatkan kualitas pengawasannya agar bisa lebih meningkatkan kepuasan terhadap wisatawan orang asing. ......In the tourism sector in Toraja, visa-free visits are granted to foreign tourists from certain countries. Foreign tourists who have a free visit visa come to Indonesia to visit tourist attractions in Toraja. The tourism sector in Toraja is very vulnerable to crime planning as an intermediary for various threats that will arise. In this case, the tourism sector in Toraja has become very popular until now. With this potential problem, the granting of a visa-free visit from a foreigner's country can lead to the use of entry permits that are outside the provisions of the Non TPI Palopo Class III Immigration Office, such as working and selling goods. Where should the activities that can be carried out using this type of visa be, tourist visits, business talks, transit, meetings, buying goods, and government duties. This study aims to ascertain the extent to which the process of implementing supervision of foreign tourists who are the target of monitoring under the visit visa-free program and determine the impact that will occur on the process of monitoring foreigners in Toraja tourism as well as the constraints and obstacles in the process of implementing supervision of foreign tourists in granting free permits. visit visa in Toraja. The research method used is qualitative in which a method or application is used to describe and know events, social, attitudes, perceptions, ideas of individuals and groups. The results of the study show that supervision can help protect culture and the environment in Toraja tourism. By limiting the access of foreigners who do not have permits or do not comply with the rules, it can prevent damage or misuse of cultural heritage and the natural environment and the management of foreign tourist visits in Toraja tourism can become more regular. This can help avoid overcrowding, damage to cultural sites, or other negative impacts that can result from uncontrolled visits. Regarding the granting of visa-free permits for visits, there are quite serious obstacles and obstacles, sometimes tourists overstay or the time for a stay permit has passed the deadline. However, the process of action taken directly is very appropriate by following up on the issue of visa-free visit permits and coordinating the problem with law enforcement. It is hoped that the supervisory party, especially in the visa-free visit policy at the Immigration Office Class III Non TPI Palopo, as a party tasked with providing even more effective supervision, for this reason, must try to provide comprehensive and continuous supervision as well as maintain and improve the quality of supervision so that it can further increase satisfaction. towards foreign tourists.