Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelesaian Pelanggaran administrasi Pilkada dan Pemilu oleh Bawaslu dan jajaran sesuai dengan mandat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Keduanya menggunakan mekanisme yang bebeda yaitu mekanisme penerimaan laporan, kajian dengan produk rekomendasi untuk pilkada dan mekanisme adjudikasi dalam persidangan terbuka umum dengan produk putusan untuk Pemilu. Pada praktiknya terdapat hambatan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pilkada yang difokuskan pada pelanggaran Pasal 71 ayat (2) ayat (3) dengan sanksi administrasi pembatalan calon karena diparitas mekanisme dan produk akhir ini. Ditemui variasi tindaklanjut yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya ketika produk pelanggaran administrasi berupa rekomendasi meskipun baik putusan ataupun rekomendasi, UU Pemilu dan UU Pilkada sama mengatur kewajiban KPU dan jajarannya untuk melakukan tindaklanjut. Perbedaan terletak pada konteks pilkada karena setalah rekomendasi Bawaslu diberikan UU Pilkada juga memberikan kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pilkada oleh KPU dan jajarannya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakan penanganan pelanggaran administrasi Pilkada dan Penanganan Pelanggaran administrasi Pemilu oleh Bawaslu dan bagaimanakah hambatan dalam penanganan pelanggaran administrasi Pilkada jika dibandingkan dengan penanganan pelanggaran Pemilu berdasarkan Putusan dan Rekomendasi. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran administrasi Pilkada dan Pemilu menggunakan mekanisme yang diatur oleh dua regulasi yang berbeda sehingga menimbulkan disparitas meskipun diselenggarakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sama sebagaimana putusan MK 48/PUU-XVII/2019. Ditemui hambatan seperti perbedaan pemahaman antara KPU dan Bawaslu, sifat dan daya ikat rekomendasi, mekanisme non adjudikasi yang tidak berimbang dengan output rekomendasi pembatalan calon, peraturan KPU yang tidak sesuai. Saran adalah perbaikan kerangka hukum dengan revisi UU Pilkada berkenaan dengan kewenangan pelanggaran administrasi menyesuaikan dengan UU Pemilu untuk pelanggaran Pasal 71 ayat (2), (3) dengan sanksi pembatalan calon dengan output putusan, mengatur hukum acara sendiri, revisi PKPU Nomor 25 Tahun 2013 dan membangun kesepahaman antar lembaga penyelenggara pemilu

---

Settlement of Election and Election administrative violations by Bawaslu and its ranks in accordance with the mandate of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Law Number 10 of 2016 concerning Election of Governors, Regents and Mayors. Both of them use different mechanisms, namely the mechanism for receiving reports, studies with recommendation products for the regional elections and adjudication mechanisms in public open trials with decisions for elections. In practice, there are obstacles in resolving election administrative violations which are focused on violations of Article 71 paragraph (2) paragraph (3) with administrative sanctions for canceling candidates due to the disparity of the mechanism and the final product. There were variations of follow-up carried out by the KPU and its staff when the product of administrative violation was in the form of a recommendation, even though it was a decision or recommendation. The Election Law and the Pilkada Law both regulate the obligations of the KPU and its staff to follow up. The difference lies in the context of the election because after the Bawaslu recommendation was given the Pilkada Law also gave the authority to examine and decide on violations of the election administration by the KPU and its staff. The formulation of the problem in this research is howhandling of election administrative violations and handling of election administrative violations by Bawaslu and how are the obstacles in handling election administrative violations when compared to handling election violations based on Decisions and Recommendations. The writing of this thesis uses a normative juridical legal research method. The results of the study indicate that the handling of administrative violations of the Pilkada and General Elections uses a mechanism regulated by two different regulations, causing disparities even though they are carried out by institutions that have the same authority as the Constitutional Court's decision 48/PUU-XVII/2019. Obstacles were encountered such as differences in understanding between the KPU and Bawaslu, the nature and binding power of the recommendations, non-adjudication mechanisms that were not balanced with the output of recommendations for the cancellation of candidates, Inappropriate KPU regulations. Suggestions are improvements to the legal framework by revising the Pilkada Law with regard to the authority for administrative violations to comply with the Election Law for violations of Article 71 paragraph (2), (3) with sanctions for canceling candidates with decision outputs, regulating their own procedural law, revising PKPU Number 25 of 2013 and build understanding among election management bodies."

"

Penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu bagi masyarakat Aceh begitu penting untuk segera dirumuskan dan dilaksanakan. Kepentingan tersebut tidak hanya untuk menjawab hak korban yang mengalami pelanggaran HAM berat ataupun mengadili pelakunya, namun penting untuk menata kembali masa depan masyarakat Aceh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah dan perbandingan.  Dengan melihat perspektif sejarah, pengetahuan atau teori yang sudah ada mengenai pelaksanaan kebijakan Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di Provinsi Aceh, hingga saat ini tidak ada kemajuan apapun dalam penaganan kasus pelanggaran HAM di Aceh. Dianulirnya Undang-Undang KKR Tahun 2004 dan penundaan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, membuat Qanun No. 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh tidak jelas keberadaanya. Keberadaan KKR Aceh, hendaknya menjadi solusi dari kekerasan yang panjang sekaligus jalan hukum demi menegakkan keadilan, dimana setiap permasalahan yang dihadapi harus dicarikan solusi bijak, bukan malah menunda-nunda untuk diselesaikan. Presiden sebagai Kepala Negara seharusnya memberikan akan kejelasan terhadap batas waktu Penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa lalu agar terciptanya kepastian hukum bagi para korban pelanggaran HAM berat itu.

 

 

---

The resolution of past gross human rights violations for the Acehnese people is so important to be formulated and implemented immediately. The importance is not only to answer the rights of victims who experience gross human rights violations or try the perpetrators, but it is important to reorganize the future of the Acehnese people. It is a normative study, using a legal, conceptual, historical, and comparison approach. By looking at the existing historical, knowledge or theoretical perspectives on the implementation of the policy of resolving cases of the gross human rights violations in Aceh Province, until now there has been no progress in handling cases of human rights violations in Aceh. The annulment of the 2004 The Truth and Reconciliation Commission (KKR) Law and the postponement of the establishment of the Truth and Reconciliation Commission make the existence of Qanun (Islamic Bylaw) No. 17 of 2013 concerning KKR Aceh is not clear. The existence of the Aceh KKR should be a solution to long violence as well as a legal way to uphold justice, where every problem faced must be found a wise solution rather than delaying it to be resolved. The President as Head of State should provide clarity on the deadline for completing violations of human rights in the past in order to create legal certainty for victims of gross violations.

"

"Akta yang dibuat oleh PPAT kerap kali menyebabkan terjadinya suatu sengketaatau konflik dalam pertanahan, sehingga tidak sedikit PPAT yang terjerat perkara diPengadilan yang salah satunya adalah karena pembuatan akta yang tidak sesuai denganprosedur. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimanabentuk pelanggaran berat pembuatan akta jual beli oleh PPAT dalam kasus di PutusanPengadilan No. 1146 K / PDT / 2020 serta bagaimana pertanggungjawaban PPAT ataspelanggaran berat yang telah dilakukan tersebut. Adapun penelitian ini menggunakanmetode yuridis normatif dan bentuk penelitiannya adalah Eksplanatoris. Hasil daripenelitian ini menyimpulkan pelanggaran berat yang dilakukan ialah pembantuan dalampermufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa pertanahan dan membuatkan akta yangtelah terbukti PPAT mengetahui para pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukumatau kuasanya tidak hadir dihadap nya sehingga melanggar ketentuan 10 Ayat 3 Huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Akta Jual Beli yang dinyatakan batal demihukum menjadikan peristiwa hukum akibat lahirnya akta jual beli tersebut dianggap tidakpernah ada turut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatantara para pihak. Maka berdasarkan ketentuan pasal 62 PP No. 24 Tahun 1997 jo. pasal55 Peraturan KaBPN No. 1 Tahun 2006, PPAT VNR dapat dikenakan penjatuhan sanksiadministratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan ganti rugi. Hasil tesis inijuga menyarankan bahwa sebaiknya PPAT selaku pejabat yang memberikan pelayananharus memeriksa kewenangan penghadap sehingga dapat menghasilkan akta berkekuatanpembuktian sempurna.

---

Deed that had been made by land deed officical often cause conflict or dispute

over land, hence there are many land deed official that trap in court because of it which sometimes happens because not following the procedure when making deeds. The subject matter that will be discussed are how the deed against the law by land deed official in the case of the court verdict No. 1146 K / PDT / 2020 in the framework of the creation of the buy and sell deed and how the legal consequences of cancellation of the buy and sell deed are acts against the law by land deed official. As for this research using normative juridical methods and its research form is an explanatory. The form of serious conducted by VNR is aiding as a malicious agreement that resulted in a land dispute and create a deed where he knows the

authorities whom doing legal acts or their proxies are not present before him which is violate

the provisions of verse 10 section a PP 24year 2016 The sale and purchase deed, which is

null and void, makes the legal event due to the birth of the deed is deemed to have never.

According to chapter 62 PP No. 24 year 1997 jo. Chapter 55 Peraturan KaBPN No. 1 year

2006, PPAT VNR can be punished by dismissal with disrespect and compensation. This

thesis also advice that as PPAT who give public service must research about the authority

of the party that make the deed, so the deed can have the perfect evidentiary"

"Masuknya orang asing ke Indonesia maka dapat meningkatkan perekonomian dan bertambahnya devisa negara melalui pariwisata dan investasi. Namun jika izin tinggal yang diberikan kepada warga negara asing disalahgunakan maka dapat menjadi berbagai ancaman bagi keamanan Indonesia. Terlebih lagi saat ini telah dikeluarkannya surat edaran mengenai kemudahan administratif bagi penanam modal asing. Untuk itu dibutuhkan ketahanan organisasi yang tangguh dari intansi imigrasi khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan agar dapat terus melaksanakan fungsi keimigrasiannya dalam menghadapi ancaman yang datang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, menganalisis bagaimana ketahanan organisasi Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dalam menghadapi penyalahgunaan izin tinggal penanam modal asing, dan bagaimana strategi untuk mengatasi penyalahgunaan izin tinggal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan data-data berupa narasi, detail cerita, hasil detail dari informan. Dimana teknik pegumpulan data dapat berupa wawancara yang mendalam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ketahanan organisasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ketahanan organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan mampu bertahan dalam menghadapi perubahan alur prosedur bagi penanam modal asing yang menyebabkan peluang penyalahgunaan izin tinggal. Kantor Imigrasi Jakarta Selatan telah berusaha memenuhi tuntutan yang ada. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan dalam mengimplementasikan upaya resilien tersebut

---

The entry of foreigners into Indonesia can improve the economy and increase the country's foreign exchange through tourism and investment. However, if the residence permit given to foreign citizens is misused, it could pose various threats to Indonesia's security. Moreover, currently a circular has been issued regarding administrative convenience for foreign investors. For this reason, strong organizational resilience is needed from immigration agencies, especially the South Jakarta Immigration Office so that they can continue to carry out their immigration functions in the face of incoming threats. The purpose of this research is to identify the obstacles faced by the South Jakarta Immigration Office, analyze how resilient the South Jakarta Immigration Office organization is in dealing with misuse of foreign investors' residence permits, and what strategies to overcome misuse of residence permits. The research method used is a descriptive qualitative approach which uses data in the form of narratives, detailed stories, detailed results from informants. Where the data collection technique can be in the form of in-depth interviews. The approach used in this research is the organizational resilience approach. The results of this research show that the organizational resilience of the Immigration Office for South Jakarta is able to withstand changes in the flow of procedures for foreign investors which creates opportunities for abuse of residence permits. The South Jakarta Immigration Office has tried to meet existing demands. However, there are still several shortcomings and limitations in implementing these resilience efforts."

"Masalah utama yang dihadapi adalah identifikasi pelanggaran etika yang sulit, tantangan dalam menangani pelanggaran yang berkembang, serta keterbatasan sarana, prasarana, prosedur, dan mekanisme penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum yang ada dan merumuskan langkah-langkah ideal untuk meningkatkan proses tersebut.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci dari internal dittipidsiber, studi dokumen, dan observasi lapangan. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data, termasuk triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme penegakan hukum kasus cyber crime di media sosial dalam pelanggaran etika siber oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri dimulai dengan pemantauan aktivitas di media sosial dan menerima laporan dari masyarakat. Setelah verifikasi laporan, penyelidikan awal dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan. Penyelidikan ini melibatkan analisis digital dan forensik untuk menemukan bukti relevan dan mengidentifikasi pelaku. Jika bukti cukup kuat, penyidikan lebih mendalam akan dilakukan, termasuk memanggil saksi dan pelaku untuk dimintai keterangan. Proses ini melibatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kominfo dan penyedia layanan internet. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara disusun dan diajukan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Mekanisme ini juga mencakup peningkatan kompetensi penyidik, perbaikan fasilitas dan infrastruktur, serta penyempurnaan prosedur operasional. Upaya ideal dalam penanganan kasus penegakan hukum pelanggaran etika siber di media sosial oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri mencakup beberapa langkah penting. Pertama, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan untuk menghadapi berbagai ancaman siber. Kedua, pengembangan dan penggunaan teknologi canggih untuk mendeteksi dan menganalisis aktivitas siber dengan lebih cepat dan akurat. Ketiga, penyempurnaan prosedur operasional standar untuk memastikan setiap tahap penanganan kasus dilakukan dengan tepat dan sesuai regulasi. Keempat, peningkatan kerja sama dengan instansi lain serta masyarakat untuk membangun ekosistem yang mendukung penegakan hukum di ranah siber.

---

The main problems faced are difficult identification of ethical violations, challenges in dealing with growing violations, and limited facilities, infrastructure, procedures, and law enforcement mechanisms. This research aims to analyze the existing law enforcement mechanism and formulate ideal steps to improve the process. This research used a descriptive qualitative research method with a case study approach. Data were collected through interviews with key informants from the internal DTI, document studies, and field observations. Triangulation techniques were used to ensure data validity, including triangulation of sources, techniques, and time. The results showed that the law enforcement mechanism of cyber crime cases on social media in violation of cyber ethics by Dittipidsiber Bareskrim Polri begins with monitoring activities on social media and receiving reports from the public. After verification of the report, an initial investigation is conducted to collect the necessary evidence. This investigation involves digital analysis and forensics to find relevant evidence and identify the perpetrator. If the evidence is strong enough, a more in-depth investigation is conducted, including summoning witnesses and perpetrators for questioning. This process involves coordination with relevant agencies such as Kominfo and internet service providers. Once the investigation is complete, a case file is compiled and submitted to the prosecutor's office for further legal proceedings. This mechanism also includes improving the competence of investigators, improving facilities and infrastructure, and improving operational procedures. The ideal effort in handling cases of law enforcement of cyber ethics violations on social media by Dittipidsiber Bareskrim Polri includes several important steps. First, increasing the competence of human resources through continuous training to deal with various cyber threats. Second, the development and use of advanced technology to detect and analyze cyber activities more quickly and accurately. Third, improving standard operating procedures to ensure that every stage of case handling is carried out appropriately and according to regulations. Fourth, increasing cooperation with other agencies and the community to build an ecosystem that supports law enforcement in the cyber domain."

"Penggunaan meme oleh pelajar di dunia menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan maraknya media sosial, memunculkan dinamika komunikasi yang unik. Meme yang berupa gambar yang mengandung unsur humor dengan deskripsi singkat yang acap kali menyindir fenomena sosial dan budaya telah menjadi salah satu bentuk komunikasi di kalangan pelajar. Pelajar menggunakan medium ini untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan dengan cara yang unik dan kreatif. Penelitian ini melihat unsur pelanggaran maksim yang terdapat pada kesembilan meme bertema tugas kelompok unggahan @studenten.memes di Instagram. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori tentang pelanggaran maksim untuk menganalisis kesembilan meme secara keseluruhan. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya fungsi pelanggaran maksim flouting, suspending, infringing, violating, dan opting out guna mencapai kejenakaan dari unsur humor yang diciptakan oleh kesembilan meme tersebut. Membuat humor tercipta dengan adanya penekanan makna dengan cara yang kontradiktif, ironis, sinisme, atau denotatif. Pemahaman terhadap pelanggaran maksim menjadi kunci untuk mengartikan humor yang terkandung dalam meme-meme tersebut.

---

The use of memems by students worldwide has becme increasingly popular in recent years, especially with the rise of social media, giving rise to unique communication dynamics. Memes in the form of images containing elements of humor with short descriptions that often satirize social and cultural phenomena have become a form of communication among students. Students use this medium to communicate and convey messages in unique and creative ways. This research looks at the elements of maxim violations contained in the nine group assignment-themed memes uploaded by @studenten.memes on Instagram. The method used is a qualitative descriptive method using the theory of maxim violations to analyse the nine memes as a whole. The results of the research were the discovery of the function of violating the maxims of flouting, suspending, infringing, violating, and opting out in order to achieve humor from the elements of humor created by the nine memes. Thus humor is created by emphasizing meaning in a contradictory, ironic, cynical or denotative way. UNderstanding maxim violations is the key to interpreting the humor contained in these memes."

"Tulisan ini membahas peraturan pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran bersifat mendesak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan perbandingan pertimbangan hakim dalam pemutusan hubungan kerja akibat kesalahan berat dan pelanggaran bersifat mendesak pada dua putusan yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pengumpulan data melalui penelusuran literatur. Peraturan pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran bersifat mendesak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 memungkinkan pengusaha dapat langsung melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang diduga melakukan pelanggaran bersifat mendesak. Mekanisme ini memiliki persamaan dengan pemutusan hubungan kerja akibat kesalahan berat pada Pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 karena melanggar ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dan asas praduga tak bersalah. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bgl mengenai kesalahan berat dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pbr mengenai pelanggaran bersifat mendesak juga menunjukkan persamaan dalam menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Kedua putusan memperbolehkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan karena pekerja diduga melakukan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kesalahan berat pelanggaran bersifat mendesak tanpa adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut menandakan bahwa kesalahan berat yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dilahirkan kembali dengan mekanisme yang sama, tetapi dalam istilah yang berbeda, yaitu pelanggaran bersifat mendesak.

---

This paper discuss the regulation of employment termination due to urgent violations following Constitutional Court Decision Number 012/PUU-I/2003 and compares the opinion of the court in related to grave wrongdoings and urgent violations in two different decisions. The study uses doctrinal research and data collection through literature reviews. Government Regulations Number 35 of 2021, a derivative of the Job Creation Law, addresses the termination of the employment relationship due to urgent violations. According to Article 52 paragraphs (2) and (3) of this regulation, employers can immediately terminate employees suspected of urgent violations without a notification letter. This mechanism is similar to the annulled Article 158 of the Labour Law, which allows termination for grave wrongdoings, nullified by the Constitutional Court for the violating Article 27 of the 1945 Constitution and the principle of presumption of innocence. The opinion of court in the Industrial Relations Court decisions at the Bengkulu District Court Number 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bgl and the Pekanbaru District Court Number 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pbr also show similarities in handling such disputes. Both decisions permit the termination based on suspected criminal offenses without permanent legal force decision. These similarities suggest that the annulled concept of grave wrongdoings has re-emerged under the different term urgent violations, using the same mechanism.

"