Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 mengakibatkan kehancuran pada kehidupan dan wilayah di Provinsi NAD dan KepuIauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Bencana tersebut mengakibatkan korban meninggal sebanyak 132 ribu jiwa, 37.000 jiwa dinyatakan hilang, dan 572.000 penduduk kehilangan tempat tinggal pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Oleh sebab itu diperlukan tindakan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat yang terkena bencana.Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empirik, fakta, dan informasi yang sahih (valid) dan benar serta dapat dipercaya (reliabel} tentang Evaluasi Perencanaan Desa Dalam Membangun Kembali Lingkungan Perdesaan Pasca Bencana Alam Tsunami 2004. Di samping itu, penelitian ini secara lebih spesifik bertujuan juga untuk:1. Menemukenali apakah penyusunan rencana gampong yang telah dilakukan efektif dalam memenuhi kebutuhan mendesak perencanaan pembangunan kembali perdesaan pasca bencana alam tsunami.2. Memberikan gambaran model pencapaian kesepakatan dalam penyusunan rencana desa dan peta desa pasca bencana al= tsunami.3. Memberikan gambaran upaya perwujudan lingkungan perdesaan yang lebih balk di dalam rencana desa yang telah tersusun.Janis penelitian yang digunakan adalah metode expos, facto. Metode ini digunakan untuk memudahkan menemukan hubungan-hubungan (korelasi) antara variabel babas dan terikat berdasarkan fakta dan data yang sudah terjadi (expos, facto). Dengan dernikian penelitian dilakukan tanpa ada sesuatu perlakuan (treatment) apapun dari peneliti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik yang digunakan dalam metode kualitatif adalah teknik wawancara mendalam dan observasi langsung. Sampel penelitian dalam wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar ditetapkan secara purposive, artinya sampel desa yang dipilih ditetapkan dengan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi terjangkau dengan menggunakan teknik secara Purposive structured sampling.Hasil penelitian ini adalah Village plan dan village map ini disusun berdasarkan kesepakatan warga. Penyusunan sebuah perencanaan desa dengan melibatkan partisipasi penuh masyarakat dalam setiap tahap perumusan kebijakan dan hasil perencanaan tersebut diimplementasikan dalam hal ini adalah penyusunan village plan adalah proses yang langka terjadi sebelumnya di Indonesia. Faktor kerusakan yang massif inilah yang mendorong sernua pihak untuk terlibat dan bersama-sama membangun kembali desa.Dalam rangka pembangunan kembali rumah dan lingkungan perdesaan, pendekatan perencanaan dan pembangunan yang dilakukan didominasi oleh pendekatan bottom up atau pendekatan berbasis komunitas (community based approach). Salah satu produk pendekatan ini adalah tersusunnya village map (peta desa pasca tsunami) dan village plan (rencana gampong atau desa pasca tsunami).Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan antara lain:1. Penyusunan rencana gampong dengan pendekatan berbasis kemufakatan masyarakat efektif dalam merespons kebutuhan mendesak perencanaan pembangunan kembali perdesaan pasca bencana alam tsunami. Rencana gampong dapat disusun dalam waktu yang relatif singkat Efektif dalam pelibatan masyarakat terutarna dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian proses penyusunan rencana gampong merupakan suatu bentuk perencanaan partisipatif (participatory planning) yang dapat diaplikasikan secara efektif.Pendekatan penyusunan rencana gampong merupakan pendekatan yang cakap dan cocok untuk diterapkan (versatile) sebagai pendekatan yang mampu merespons kebutuhan masyarakat perdesaan dan juga untuk pembangunan kawasan atau wilayah yang telah hancur total akibat bencana alam seperti yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, khususnya pada ke 4 desa yaitu Desa Lam Jabal, Gampong Baro, Gampong Pande dan Desa Labuy.2. Pencapaian kesepakatan dalam penyusunan village plan dan village map bail( di Desa Lam Jabal, Gampong Baro, Gampong Pande dan Desa Labuy dilakukan dalam proses yang dikenal dengan duek pakat. Duek pakat atau rembug desa merupakan proses musyawarah atau rembug desa dengan tujuan menghasilkan kemufakatan bersama penduduk yang selamat dart bencana alam tsunami 2004. Proses pencapaian kesepakatan dilakukan dengan memberikan pemahaman mendalam terlebih dahulu kepada para tokoh kunci di masing-masing desa oleh pendamping (Fasilitator). Para tokoh kunci inilah yang kemudian menjadi media komunikasi dan sosialisai yang efektif terhadap berbagai rencana yang ada dalam village planning kepada penduduknya masing-messing.Umumnya proses komunikasi dan sosialisasi diwarnai dengan negosiasi bersama penduduk agar kemufakatan dapat tercapai. Namun kesepakatan tidak terlampau sulit untuk tercapai. Selain karena faktor pernimpin yang dipercaya telah menjadi juru kunci komunikasi, faktor terjadinya bencana alam tsunami temyata menjadi faktor pendorong utama kesadaran penduduk. Kesadaran yang dimaksud adalah agar sebagian penduduk rela untuk melepaskan sebagian dari hak milik pribadinya agar dapat digunakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kondisi lingkungan perdesaan yang lebih balk pada masa yang akan datang.3. Village plan yang telah tersusun berdasarkan kemufakatan bersama masyarakat baik di Desa Lam Jabat, Gampong Baro, Gampong Panda dan Desa Labuy telah memasukkan beberapa unsur penting sebagai bentuk upaya perwujudan lingkungan yang lebih baik. Beberapa unsur penting tersebut antara laina. Memasukkan bukit penyelamatan (Escape hill) di sekitar kawasan permukiman yang bisa dicapai dalam waktu 5, 10 dan 20 menit.b. Mendisain akses untuk evakuasi (evacuatiordescape routes) dengan penataan kembali dan pembangunan jaringan jalan lingkungan dan jalan lokal.c. Menciptakan sabuk hijau (green belt/forested town) yang sesuai tingkatan sehingga membentuk city belt, district belt dan neighborhood belt.d. Pembangunan kembali jalan pada masing-masing gampong atau desa meliputi pelebaran jalan utarna gampong serta peningkatan kualitas pedestrian. Peningkatan kualitas pedestrian terdiri dan pembangunan pedestrian baru dan juga perbaikan pedestrian yang telah lama rusak.Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian maka dapat diusulkan beberapa saran tindak antara lain:1. Penelitian ini dilakukan pada saat village plan belum selesai diimplementasikan (on going). Oleh sebab itu masih diperlukan penelitian lanjutan dengan jangka waktu setelah village plan ini selesai diimplementasikann (post implementation).2. Village plan pada dasarnya belum dikenal dalam hierarki perencanaan di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan adanya pemikiran khususnya dari pemerintah mengenai aspek legalitas village plan beserta berbagai pendekatan yang dilakukan."

"Berhasilnya pembangunan desa tidak terlepas dari adanya berbagai macam faktor pendukungnya. Macam-macam faktor pendukung tersebut antara lain adalah Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat. Kendatipun masih banyak faktor-faktor lain di luar faktor tersebut yang Juga ikut berpengaruh, seperti Dana Inpres Bantuan Pembangunan Desa, pembinaan dan dukungan dari Pemerintah tingkat atasnya, macam-macam program baik yang berasal dari instansi vertikal departemen maupun non depertemen, dan atau yang berasal dari instansi otonom lainnya yang ada, namun apabila tidak didukung oleh Kepemimpinan yang baik dari Kepala Desanya serta tidak mendapatkan sokongan Partisipasi dari masyarakat yang bersangkutan, maka pembangunan desa tersebut akan sulit untuk diwuiudkan. Di lain pihak, dilihat dari sudut Ketahanan Nasional struktur Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Ketahanan Berlapis), Desa adalah merupakan basis terdepan dari ketahanan nasional negara Republik Indonesia. Tentunya dengan berhasil diwujudkan Pembangunan Desa secara komprehensif integralistik, akan merupakan uiung tombak bagi berhasilnya pembangunan nasional Indonesia secara keseluruhan. Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa, dari Perspektif Ketahsnan Nasional". Setelah dilakukan penelitian dan dianalisis, secara parsial .dengan menggunakan Analisis Korelasi Product Moment, berhasil dibuktikan bahwa Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa menunjukkan Ftest > Ftabel atau 14,44804 > 4,17, dan ini berarti Kepemimpinan Kepala Desa mempunyai pengaruh yang kuat terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa. Demikian pula pada pembuktian tentang Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Keberha silan Pembangunan Desa, menunjukkan bahwa Ftest > Ftabel atau 45,51590 > 4,17, ini iuga membuktikan bahwa Partisipasi Masyarakat mempu yai pengaruh yang sangat kuat terhadap Keberhasilan dariPembangunan Desa. Demikian Pula pengaruh dari kedua variabel bebas (Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat), secara bersama-sama terhadap variabel tergantung (Keberhasilan Pembangunan Desa), yang dilakukan dengan Analisis Regresi Berganda, menunjukkan bahwa Ftest > Ftabel atau 26,3805 > 3,32. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa secara bersama-sama Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat, mempunyai pengaruh yang sangat kuat (signifikan) terhadap keberhaslien Pembangunan Desa. Dampak dari Keberhasilan Pembangunan Desa tersebut, dart segi Ketahanan Nasional menuniulkan kenyataan bahwa "Tingkat Ketahanan Nasional di Desa Lokasi Penelitian (Nanga Tepuai) adalah balk den stabil". Setidak tidaknya kondisi ini terlihat selama penelitian ini dilakukan, sebab Ketahanan Nasional yang alan diungkapkan dalam penelitian ini adalah Ketahanan Nasional sebagai kondisi."

"The implementation of regional autonomy that is expected could improve and answer peoples demands. cannot ensure local participation, even many groups are losing their space. The village began disturbed by the policies and rules made by the Local Government which reduce the village autonomy. Therefore, it needs leader who can reinforce village autonomy and also still have to uphold the regional social cultural to empower its people. Taking locus at Sumbersari Village, Purworejo, this study aims to determine the role of village chief in the development of social welfare, especially in community empowerment, in accordance to the village autonomy. The study shown that the roles of village chief has not run optimally, mainly in open public participation in planning and decision making the affects quality of village policy. in addition, superior government intervention in the rural governance and development decreased quality of village autonomy."

"Village as "self governing Society: has to be existed as local government community with its uniqueness based on its origin and customs and traditions. As a community based on customs and traditions with its traditional characteristic, institutions which are at village cannot able to move dynamically in order to push the village to be more modern and self sustainable. The village is in a dilemmatic position between demand of a dynamic change of government and its traditional position. In one hand there are pressure and demand so that the village possess accelaration's ability and responsive to the demand of government change to be more modern and self sustainable, in other hand the village is a enslaved by its own disability, both in human and financial resources aspect, in order to response those demand and dynamic change. Finally the village in thta static condition is disposed to be left behind in every change. By strengthening the institutions which are in the village, it can be expected that the static condition can be changed toward a more dynamic ad self sustainable movement without leaving behind the especial characteristic of the village as traditional community with its own origin."

"This research is aimed to clarify describes how does the society participation in arranging of Independent Village Development Planning Program , advantage and disadvantage factors that influence society participants in arranging of Independent Village Development Planning Program needed, and strategic description in increasing the society participants in arranging of Independent Village Development palnning Program in Long Ikis, Paser . This research used descriptive -qualitative design. Data of this research was based on the paper sheet of the interview and documentation sources. Technique purposive and snowball used in determination of informan. Analysis was done using interactive model, such as reduction, data review, and conclusion. descriptive strategic formula was used SWOT analysis instrument. This research revealed the following findings , generally, society participants of Long Ikis residents in arranging of Independent Village Development Planning Program were bias/partiality. Disadvantage factor that describe the weakness of program ,such as,limited time, work ,fund, information,socialization, communication,and departement oriented. Advantage factor that support the program likely, benefit , interest and territori. Strategic description in improving the society participants in arranging of Independent Village Development planning Program in Long Ikis , Paser using maximized unit in the resident with the appropriate development fund in Paser, revitalized social economic in decreasing the poorness, organized the society norm toward in varying government policy, and effectively communication approve between government and employment in the palm plantation sector."

"Kampung merupakan embrio dari sebuah kota. Berawal dari sebuah kampung lalu tumbuh menjadi kota metropolitan. Pertumbuhan kota memang berdampak baik namun juga ada dampak buruknya. Kota Semarang dengan populasi 6,6 juta jiwa dalam proses pembangunannya didapati ada empat kampung lama yang digusur oleh developer dalam kurun tahun 2005 hingga 2018, baik itu dibangun hotel maupun apartemen. Keberadaan kampung yang penduduknya berekonomi menengah ke bawah merupakan sasaran empuk bagi developer. Kondisi ini memicu komunitas Peka Kota Hysteria yang fokus pada isu anak muda seni dan perkotan untuk bergerak melestarikan kampung-kampung di perkotaaan salah satunya kampung Bustaman. Penelitian ini mengungkap faktor internal dan eksternal KPK Hysteria dalam melestarikan kampung Bustaman. Serta akan mengungkap strategi yang digunakan oleh KPK Hysteria. Melalui Strategi yang diterapkan yaitu 1. berbasis budaya lokal, 2. pengoptimalan keterlibatan warga kampung Bustaman, dan 3. menggunakan gerakan seni melalui jaringan internal. Tiga hal tadi diterapkan oleh KPK hysteria dengan langkah-langkah yang sistematis. KPK hysteria dinilai mampu dan berhasil melestarikan kampung Bustaman dengan pendampingan selama 6 (enam) tahun. Keberhasilan ini dapat dilihat dari peningkatan modal sosial yaitu: perubahan norma sosial, adanya kontrol sosial, jaringan, trust, dan yang paling dirasakan yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya remaja pada kampung Bustaman.

---

Village is an embryo of a city. Metropolitan city is growing from a village. The city growth has good and bad impacts. Semarang City has 6.6 million population and in the process of its development, four old villages have been evicted by the developer during 2005 to 2018, either for hotel or apartment. A village whose population is middle to lower economy is an easy target for developer. This condition has triggered Peka Kota Hysteria community which focuses on the issue of arts and urban youth to preserve villages in the urban area i.e Bustaman village. This study revealed KPK Hysteria's internal and external factors in preserving Bustaman village and will reveal strategies used by KPK Hysteria. Through the strategy implemented namely 1. Based on local culture, 2. Optimizing the involvement of the resident of Bustaman Village and 3. Using art movement through internal network. These tree strategies are implemented by KPK Hysteria with systematic steps. KPK Hysteria is considered capable and succeeded in preserving Bustaman village with the supporting for 6 years. This success can bee seen from the increasing social captal of Bustaman Village: changes in social norm, the existence of social control, network, trust, and the most impact for the resident is the improvement of Human Resources, especially for the youth in Bustaman village."

"Pembangunan wilayah pedesaan masih menjadi kajian menarik dewasa ini, terutama masalah kemiskinan dan peran serta masyarakat yang erat kaitannya dengan pemerataan pembangunan. Salah satu program yang bertujuan menanggulangi kemiskinan dengan mengembangkan swadaya adalah Program PKT. Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan kebijakan tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan penelitian (research question), sebagai berikut: (1) bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan Program PKT?; (2) bagaimanakah peranan organisasi desa dalam Program PKT?. Untuk mendapatkan jawaban pertanyaan penelitian, dilakukan penelitian lapangan (field research) tentang pelaksanaan PICT di Kabupaten Semarang. Sebagai unit analisis dipilih enam desa di Kecamatan Getasan yaitu: desa Somogawe, Jetak, Manggihan, Kopeng, Getasan, dan desa Wates. Dari enam desa tersebut dibagi dua kelompok sample, yaitu: desa yang berhasil dan kurang berhasil melaksanakan proyekproyek PKT. Tipe penelitian adalah deskriptif-komparatif bertujuan memberikan gambaran terperinci mengenai partisipasi dalam Proyek-Proyek PKT pada tahap perencanaan proyek, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan hasil dan tahap evaluasi proyek. Tiga proyek yang diteliti adalah (1) proyek prasarana desa; (2) proyek usaha pertanian dan (3) peternakan. Sedangkan nara sumber (informan) sebanyak 45 orang ditentukan dari kelompok sasaran (petani, buruh tarsi, peternak); aparat pemerintah desa dan aparat pemerintah daerah sebagai pengelola proyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam PRT diartikan sebagai segenap aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendukung keberhasilan suatu program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Partisipasi terlaksana secara terorganisasi dalam kelompok-kelompok di tingkat dusun atau desa dengan pengarahan dan pembinaan dari aparat pemerintah. Proses perencanaan proyek diprakarsai oleh aparat pemerintah. Peran serta masyarakat sasaran terbatas pada perumusan usulan jenis-jenis bantuan proyek yang akan diberikan melalui proyek-proyek PKT. Peran serta masyarakat tergolong bank terutama pada tahap pelaksanaan proyek dan pemanfaatan hasil. Dukungan kelompok sasaran sebagai pengembangan usaha (resources input) berupa dana, tenaga dan materi pada pelaksanaan proyek telah melebihi jumlah bantuan modal dari PKT. Terutama pada proyek-proyek yang dilaksanakan secara swakelola, yaitu: (1) proyek bak PAH; (2) proyek usaha pertanian dan (3) peternakan di desa Somogawe, Manggihan dan Getasan. Manfaat dari proyek pasar desa dan bak PAH telah dirasakan langsung oleh masyarakat di desa Somogawe dan Jetak. Sedangkan usaha pertanian dan peternakan telah menunjukkan hasil yang cukup baik, terutama di desa Manggihan, Getasan dan desa Wates. Mekanisme kerja PKT, diawali dalam kegiatan organisasi dalam birokrasi pemerintah daerah. Bentuk kerja sama multi sektoral dilaksanakan dengan kerja sama antar instansi pemerintah, bukan dalam pendekatan terpadu memecahkan permasalahan kemiskinan di pedesaan. Sehingga tahap pelaksanaan, proyek prasarana desa tidak berbeda dengan proyek sektoral dari masing-masing dinas daerah. Peranan aktif organisasi desa dalam pelaksanaan proyek adalah (1)atpel PKT dan (2) LKMD sebagai pelaksana teknis administratif pengelolaan bantuan proyek, terutama di desa Somogawe, Manggihan dan Getasan. Usaha pengembangan proyek PKT secara berkelanjutan telah mendorong berkembangnya aktivitas 1embaga-lembaga masyarakat, seperti: kelompok tani dan kelompok peternak di desa Somogawe, Manggihan, Getasan dan desa Wates. Pengembangan proyek secara swadaya dengan sistem bergulir (revolving fund) dalam proyek usaha pertanian dan peternakan, telah dapat mengembangkan tingkat sosial-ekonominya secara swadaya."

"

Berdasarkan studi literatur terhadap 56 penelitian yang spesifik membahas desa cerdas, terdapat 7 penelitian yang membahas model konseptual untuk tema-tema tertentu di bidang desa cerdas. Dari ketujuh penelitian ini, belum ada yang membahas model generik dari desa cerdas yang menggambarkan bagaimana sebuah desa cerdas dibangun beserta aspek-aspek yang perlu dikembangkan di dalamnya. Penelitian ini membahas pengembangan model konseptual desa cerdas di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mengembangkan model generik konseptual berdasarkan model kota cerdas sebagai acuan. Data yang digunakan berupa artikel-artikel ilmiah tentang desa cerdas, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, serta hasil wawancara pakar. Pakar yang terlibat sebagai narasumber adalah 1 orang akademisi di bidang pengembangan teknologi perdesaan, 1 orang praktisi di bidang kota cerdas, serta 2 orang kepala desa yang sudah menerapkan program desa cerdas di desanya. Analisis data dilakukan dengan melakukan meta-analysis terhadap studi literatur, thematic analysis terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU Desa, serta thematic analysis terhadap hasil wawancara pakar. Hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini memunculkan sebuah model desa cerdas yang dapat diterapkan di Indonesia yang terdiri atas 4 buah tujuan, 10 strategi, 5 dimensi dengan 49 fokus area, serta 9 fondasi. Tujuan menjelaskan tentang apa yang dingin dicapai dari sebuah desa cerdas. Strategi menjelaskan tentang bagaimana cara mencapai tujuan desa cerdas. Dimensi-dimensi menjelaskan area fokus yang perlu dikembangkan dari sebuah desa cerdas, sedangkan fondasi merupakan landasan yang harus dipenuhi untuk melakukan pengembangan desa cerdas. Model ini divalidasi dengan melakukan expert judgement yang melibatkan 3 orang pakar yang terdiri atas 1 orang praktisi di bidang e-government, 1 orang akademisi di bidang kota cerdas, serta 1 orang akademisi di bidang pengembangan teknologi perdesaan. Hasil akhir dari penelitian ini berupa sebuah model desa cerdas di Indonesia yang terdiri dari 2 buah tujuan, 11 strategi, 4 dimensi dengan 38 fokus area, serta 9 fondasi.

---

Based on the literature study of 56 specific studies discussing smart villages, there are 7 studies that discuss conceptual models for certain themes in smart villages. From these studies, no one has discussed the generic model of a smart village that illustrates how a smart village is built along with aspects that need to be developed in it. This study discusses the development of smart village conceptual models in Indonesia. This research is a qualitative descriptive study that develops generic conceptual model based on smart city model as a reference. The data used are scientific articles about smart villages, Law No.6 of 2014 about Villages, and expert interviews. Experts involved as resource persons consist of 1 academic in rural technology development specialty, 1 professional in the smart city field, and 2 village heads who had implemented smart village programs in their villages. Data analysis was carried out by conducting a meta-analysis of literature studies, thematic analysis of the provisions contained in the Village Law, and thematic analysis of expert interviews’ transcribe. The results of the analysis carried out in this study gave rise to a smart village model that can be applied in Indonesia consisting of 4 objectives, 10 strategies, 5 dimensions with 49 focus areas, and 9 foundations. The purpose show objectives to be achieved by a smart village. Strategies explain how to achieve those goals. The dimensions explain the focus areas that need to be developed from, while the foundations are basics that must be met to develop smart villages. This model is validated by conducting expert judgment involving 3 experts consisting of 1 professional in the field of e-government, 1 academic in the field of smart cities, and 1 academic in the field of rural technology development. The final result of this research is a smart village conceptual model in Indonesia which consists of 2 objectives, 11 strategies, 4 dimensions with 38 focus areas, and 9 foundations.

"