Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan di dalam hukum dan berkehidupan bernegara. Selain itu, setiap warga negara juga berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Namun bentuk-bentuk tindakan yang merugikan atau viktimisasi masih saja di alami oleh mereka yang beretnis minoritas seperti halnya etnis Tionghoa. Melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan menambahkan proses survei terhadap mereka yang beretnis Tionghoa di Kota Jakarta menjelaskan bahwa Double victimization yang dirasakan oleh etnis Tinghoa adalah situasi atau keadaan yang membuat seseorang atau sekelompok orang etnis Tionghoa menjadi korban karena sudah diterima sebelum kejadian kejahatan terjadi. Stereotipe dan prasangka menimbulkan unsur kebencian yang dilakukan oleh kelompok lain terhadap etnis tersebut sudah tertanam di setiap benak masyarakat umum. Berdasarkan pada klasifikasi korban, maka etnis Tionghoa di katakan sebagai socially weak victims, yaitu kaum minoritas yang memiliki posisi sosial lemah dalam tatanan masyarakat dan memiliki tendensi yang cukup tinggi untuk menjadi korban ataupun dieksploitasi oleh elemen kejahatan. Stigma and Social Identity yang melekat pada mereka yang beretnis Tionghoa, sebagai mana dijelaskan oleh Goffman menciptakan sarana untuk mengelompokkan orang dan atribut pelengkap yang dianggap wajar dan alami bagi setiap anggota kelompok yang pada dasarnya merugikan mereka yang beretnis Tionghoa.

---

Every citizen has the same position in the law and has a state of life. In addition, every citizen also has the right to protection against any form of racial and ethnic discrimination. However, forms of harm or victimization are still experienced by those who are ethnic minorities like the Chinese. Through a qualitative research approach by adding a survey process to those of Chinese ethnicity in the City of Jakarta, it was explained that Double victimization felt by ethnic Tinghoa was a situation or situation that made a person or group of ethnic Chinese victims because they were received before the crime occurred. Stereotypes and prejudices create an element of hatred carried out by other groups towards ethnicity that has been embedded in the minds of the general public. Based on the classification of victims, Chinese are said to be socially weak victims, namely minorities who have a weak social position in the society and have a high tendency to become victims or be exploited by elements of crime. The Stigma and Social Identity inherent in those who are ethnic Chinese as explained by Goffman creates a means to classify people and complementary attributes that are considered natural and natural for each group member which basically harms those of Chinese ethnicity.

Abstrak :
Dalam keadaan tertentu, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya melakukan perubahan sosial, terkadang tidak bersifat populis, malah cenderung melahirkan permasalahan baru yang amat mendasar. Diantaranya kegagalan pemerintah memproteksi keseimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha dan buruh dalam kerangka regulasi ketenagakerjaan menyangkut sistem outsourcing. Meski sangat tendenius menganalogikan sistem outsourcing dengan penjajahan baru di zaman modern (ASPI : 2005), namun realita tersebut tampak manakala saat penulis melakukan penelitian terhadap buruh outsourcing PT (X) yang dipekerjakan pada PT (Y). Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapatkan sebuah kesimpulan, bahwa hubungan kerja melalui sistem outsourcing ini telah menghadirkan perlakuan tidak seimbang yang bermuara pada diskriminasi dan eksploitasi terhadap hak-hak dasar buruh outsourcing diantaranya menyangkut : upah lembur, upah pokok, biaya perpanjangan kontrak, jamsostek serta larangan bergabung ke dalam serikat. Hal ini konsekuensi dari tidak lengkapnya ketentuan dalam regulasi ketenagakerjaan mengatur secara tegas dan pasti menyangkut batasan bidang kerja serta sanksi pidana maupun administrasi kepada pengusaha sekiranya melanggar ketentuanketentuan yang sebenarnya telah dituliskan dalam regulasi ketenagakerjaan sendiri. Selain itu, komponen struktur hukum ketenagakerjaan seperti Disnakertrans yang sejatinya berfungsi melakukan tindakkan pengawasan untuk pencegahan, sama sekali tidak berjalan disebabkan alasan hukum dan prioritas kerja. Alhasil, regulasi ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan komponen strukturnya (disnakertrans) terkesan hanya semata-mata sebatas mengisi kelengkapan administrasi negara dibidang ketenagakerjaan belaka. Pada titik itulah, viktimisasi struktural terhadap buruh outsourcing telah terjadi. ......In particular cirsumstances, a policy could be made by The Government in an effort to make a social changes, sometime it could not be popular for civilians, in fact it will make a new fundamental problem. Such as a failure by The Government to protect the balancing of right and obligation between a businessman and a worker in the regulation of employment related to outsourcing system. Even it is so tendency to analogicaly outsourcing system with a new colonialism in the modern age (ASPI : 2005), but that reality has shown when a writer doing a research to a outsourcing worker at company (X) that has been hired to another company (Y). In a research by using qualitative approaching, a writer have concluded, that a working relationship by this outsourcing system has occuring unbalancing treatment that estuary to a discrimination and exploitation of outsourcing worker fundamental right such as : overtime wages, basic wages, contract extending fee, insurance, and cannot be joining into a union. It is a consequency from the uncomplete rules in manpower regulation arrange with an expressly and as always related to jobs border and also give a criminal punisment or administrative to a businessman if they breaking a provisions that has been writed in a regulation of employment. Besides that, a law structural component for employment like Disnakertrans that should have a function to monitoring for prevention, absolutely not running because a legal reason and work priority. As a result, a regulation of employment that equipped with the structural component (disnakertrans) it is just only impressing filled a completeness of national administration in the field of employment. So, in that part of fact, a structural victimitation to an outsourcing worker is happening.

Abstrak :
Jamu sebagai warisan budaya Indonesia telah tercoreng oleh jamu berbahan kimia obat. Pencampuran jamu dengan bahan kimia obat sekilas nampak sebagai kejahatan yang ‘biasa-biasa’ saja. Namun secara ilmiah diketahui bahwa kimia obat sangat membahayakan jika dikonsumsi tanpa dosis dan aturan yang tepat. Beberapa literatur menunjukkan bahan kimia obat dalam jamu menyebabkan gangguan jantung, gagal ginjal, perforasi lambung, osteoporosis hingga menimbulkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana proses viktimisasi yang terjadi pada konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara tidak terstruktur. Data diambil dengan teknik purposive sampling kepada pengguna jamu berbahan kimia obat. Hasil penelitian menunjukkan proses viktimisasi berawal ketika korban memiliki kebutuhan untuk menyembuhkan penyakitnya. Adanya perasaan puas terhadap khasiat jamu berbahan kimia obat tersebut menyebabkan penggunaan secara kontinu. Hingga akhirnya pada satu titik korban merasakan efek negatifnya dan tersadar bahwa itu disebabkan oleh jamu yang ia konsumsi. Proses viktimisasi terhadap korban bisa berlangsung secara singkat, namun bisa pula berlangsung lama. Dampak terhadap kesehatan pun berbeda-beda tergantung pada frekuensi penggunaannya. Kerugian fisik yang dialami antara lain gangguan tidur, badan terasa lemas, batuk-batuk, gangguan jantung hingga mengakibatkan kematian. ......Jamu as Indonesia's cultural heritage has been tarnished by herbal medicine mixed with active pharmaceutical substances. Mixing herbs with active pharmaceutical substances seems not a serious crime. However, it is scientifically known that active pharmaceutical substances are very dangerous if consumed without proper dosage and its rules of use. Some literature shows that active pharmaceutical substances in herbal medicine can cause heart disease, kidney failure, gastric perforation, osteoporosis and even death. This study aims to reveal how the victimization process happened to consumers. The method used in this research is qualitative with unstructured interviews. Data were taken using purposive sampling technique. The results show that the victimization process begins when victim has a need to heal their illness without going to a doctor. The satisfaction feeling with the efficacy of herbal medicine mixed with active pharmaceutical substances then causes continuous his consumption. Until finally the victim felt the negative effects and realized that it was caused by the herbs he has consumed. The victimization process can be last in short or in a long time. The impact on health also varies depending on the frequency of use. Physical impact includes sleep disorder, body feels very weak, coughs, heart problems and death.

Abstrak :
Pelibatan perempuan dalam peredaran gelap narkotika terus berkembang. Namun, demikian pembahasan mengenai isu ini seringkali dikesampingkan dan hanya dibahas dalam sudut pandang keputusan, tanpa menyingkap berbagai bentuk eksploitasi mereka dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Melalui analisis kritis dan pendekatan feminis marxis dan sosialis, studi ini berupaya memberikan penggambaran pelibatan perempuan dalam berbagai peran pada jaringan kejahatan narkotika. Studi ini memberikan analisis pada pengalaman 8 (delapan) perempuan yang diperoleh melalui studi literatur, studi dokumen putusan pengadilan, dan wawancara mendalam pada narapidana perempuan yang pernah dilibatkan dalam kasus peredaran gelap narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan mengalami peningkatan eksploitasi serta viktimisasi seiring dengan penempatan mereka dalam berbagai posisi beresiko. Jaringan kejahatan narkotika mereproduksi nilai patriarki dan kapitalisme dengan menempatkan perempuan pada rantai terbawah dan garda terluar untuk menghasilkan keuntungan bagi bisnis ilegal tersebut. ......Abstrak Berbahasa Inggris: The involvement of female in the illicit trafficking of narcotics continues to grow. However, discussions on this issue are often sidelined and only discussed from the point of view of decisions, without disclosing the various forms of their exploitation in the illicit drug trafficking network. Through critical analysis and feminist Marxist and Socialist approaches, this study attempts to provide a description of the involvement of female in various roles in narcotics crime networks. This study provides an analysis of the experiences of 8 (eight) females obtained through literature studies, studies of court decision documents, and in-depth interviews with female prisoners who have been involved in drug trafficking cases. The results of this study indicate that women experience increased exploitation and victimization along with their placement in various risky positions. The narcotics crime network reproduces the values of patriarchy and capitalism by placing women at the bottom of the chain and at the outermost guard to generate profits for these illegal businesses.

Abstrak :
Pelibatan perempuan dalam peredaran gelap narkotika terus berkembang. Namun, demikian pembahasan mengenai isu ini seringkali dikesampingkan dan hanya dibahas dalam sudut pandang keputusan, tanpa menyingkap berbagai bentuk eksploitasi mereka dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Melalui analisis kritis dan pendekatan feminis marxis dan sosialis, studi ini berupaya memberikan penggambaran pelibatan perempuan dalam berbagai peran pada jaringan kejahatan narkotika. Studi ini memberikan analisis pada pengalaman 8 (delapan) perempuan yang diperoleh melalui studi literatur, studi dokumen putusan pengadilan, dan wawancara mendalam pada narapidana perempuan yang pernah dilibatkan dalam kasus peredaran gelap narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan mengalami peningkatan eksploitasi serta viktimisasi seiring dengan penempatan mereka dalam berbagai posisi beresiko. Jaringan kejahatan narkotika mereproduksi nilai patriarki dan kapitalisme dengan menempatkan perempuan pada rantai terbawah dan garda terluar untuk menghasilkan keuntungan bagi bisnis ilegal tersebut. ......The involvement of female in the illicit trafficking of narcotics continues to grow. However, discussions on this issue are often sidelined and only discussed from the point of view of decisions, without disclosing the various forms of their exploitation in the illicit drug trafficking network. Through critical analysis and feminist Marxist and Socialist approaches, this study attempts to provide a description of the involvement of female in various roles in narcotics crime networks. This study provides an analysis of the experiences of 8 (eight) females obtained through literature studies, studies of court decision documents, and in-depth interviews with female prisoners who have been involved in drug trafficking cases. The results of this study indicate that women experience increased exploitation and victimization along with their placement in various risky positions. The narcotics crime network reproduces the values of patriarchy and capitalism by placing women at the bottom of the chain and at the outermost guard to generate profits for these illegal businesses.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses modernisasi pasar tradisional jika dilihat dari aspek kejahatan negara serta bagaimana viktimisasi dan reaksi sosial yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut. Kejahatan Negara dalam penelitian ini tidak menunjuk pada kejahatan yang dilakukan oleh Negara secara utuh tetapi kejahatan yang dilakukan oleh perpanjangan tangan negara atau agen-agen pemerintahan. Penelitian ini menggunakan studi kasus proses modernisasi pasar Tradisional Melawai, Blok M, Jakarta Selatan. Dalam upaya untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuannya, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskripitif– analisis. Informan diambil dari tiga pihak yakni PD. Pasar Jaya, mantan pedagang pasar tradisional Melawai serta Asosiasi pedagang pasar tradisional Melawai (TIM 21). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa pihak PD. Pasar Jaya yang seharusnya melayani para pedagang berperekonomian lemah berubah orientasi dan berfokus pada pencarian keuntungan dalam proses modernisasi pasar tradisional Melawai sehingga mengabaikan kepentingan dari para pedagang. Kejahatan yang dilakukan oleh pihak PD. Pasar Jaya lebih banyak berupa pengabaian-pengabaian terhadap hak-hak para pedagang serta adanya konspirasi pihak PD. Pasar Jaya dengan pihak swasta dengan tujuan memaksimalkan keuntungan sehingga semakin mempersulit pihak pedagang untuk memperjuangkan hak-haknya.

---

ABSTRACT This study discusses about how the process of traditional market modernization if viewed from the aspects of states crime and how victimization and social reaction caused by that crime. State crime in this study does not refer to the crime committed by the State as a whole, but the crimes committed by an arm of the state or government agencies. Researchers used a case study of the modernization process of Melawai traditional market, Blok M, South Jakarta. In an effort to get the results of the study in accordance with the purpose, the researchers used qualitative research methods with descriptive-analysis research type. Informants drawn from the three subjects wich are PD. Pasar Jaya, Melawai traditional market ex-traders and Melawai Traditional Market association (TIM 21). The results of this research showed that the PD. Pasar Jaya are supposed to serve the traders with weak economic level finally changes the orientation and focused on finding profit in the process of traditional market modernization. PD. Pasar Jaya are also ignoring the interests of the traders. The crimes committed by the PD. Pasar Jaya are in the form of omission the rights of the traders and the existence of the conspiracy between PD. Pasar Jaya to the private sector or bussiness with the aim of making the traders more difficult to maximize profits and to fight their rights.