Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Membahas tentang Mekanisme Pembahasan RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, ditinjau dari interaksi politik yang terjadi di antara fraksi di DPR RI dalam proses pembahasannya. Lebih spesifik penelitian hendak menjawab permasalahan bagaimana mekanisme politik yang berlangsung dalam Pansus RUU Pilpres dan interaksi politik yang terjadi dalam Pansus, dilihat dari tiga variable, yaitu variabel kepentingan, variabel orientasi terhadap norma dan prosedur, serta variabel sikap.Teori yang digunakan adalah teori Demokrasi (O'Donnell dan Schmitter), teori Perwakilan Politik (Gilbert Abcarian), teori Kebijakan Publik (William N. Dunn), Sistem Pemilu dan Kepartaian (Maurice Duverger), dan Teori Kepentingan (Macridis Brown). Dalam menganalisa permasalahan, penelitian menggunakan metode penelitian dengan pendekatan secara kualitatif, yang termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif karena hendak menjawab pertanyaan tentang "bagaimana", dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Menggunakan analisis data secara induktif agar dapat menemukan pengaruh hubungan nilai-nilai eksplisit sebagai sturktur analistik.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam suatu proses perumusan suatu kebijakan berupa undang-undang tidak terlepas dari siapa yang terlibat/pemeran resmi dalam mekanisme perumusan kebijakan publik tersebut. Fraksi-fraksi di DPR melakukan interaksi politik sehingga terbentuk berbagai macam polarisasi dalam Pansus, terhadap substansi sebagai fokus penelitian, yaitu ketentuan electoral threshold dan persyaratan calon presiden. Sedangkan mekanisme yang melandasi beroperasinya Pansus tersebut, proses pengambilan keputusan terhadap substansi/materi RUU dilakukan secara tertutup, dengan forum lobby, setelah menggunakan cara pembahasan dalam rapat-rapat tidak mencapai titik temulsepakat. Kompromi yang disepakati dalam forum lobby ditempuh oleh fraksi-fraksi dalam rangka mengakselerasikan kepentingan masing-masing fraksi mereka, yang menjadi kebijakan dan kepentingan dari partai mereka juga.Dari tiga variabel penelitian, menggambarkan bahwa dari variabel kepentingan, masing¬masing fraksi adalah menciptakan suatu UU yang sesuai dengan kepentingan fraksi/partai mereka. Dan variabel orientasi terhadap norma dan prosedur, maka Pansus RUU Pilpres telah melakukan pembahasan secara demokratis. Dari variabel sikap, maka mayoritas fraksi menerima hasil dari proses pembahasan RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang disahkan kemudian dengan UU Nomor 23 tahun 2003.

---

This thesis discusses the Discussion Mechanism of Bill Draft on President and Vice President Election to Become a Law based on the perception of political interactions among factions in DPR RI during this discussion. Specifically, this research is about to answer the question on how the political mechanism take place during the special committee of President Election Bill Draft. This political interactions research focused on three variables, namely interest variable, norm and procedure orientation variable and act variable.

This research uses the theory of Democracy (O'Donnell dan Schmitter), Representative Politics Theory (Gilbert Abearian), Public Policy Theory (William N. Dunn), General Election and Party System (Maurice Duverger), dan Interest Theory (Macridis Brown). In order to analyze this issue, the research uses a qualitative research theory. And it categorized as a descriptive qualitative methods since it answered the question on how, using interview and documentation as a technique on collecting data. Inductive data is used to analyze in order to learn more on the influence of the relation of explicit values as an analytic structure_

The result of the research shows that during discussion on law policy, it can 't be seen by who's offically involved on that discussion. Factions in the DPR exercise its political interaction that cuse many polarization on special committee especially on the substance which is the focus of this research namely electoral threshold and requirement of candidates president. While the procedure based on how Special Committee works, the decision process toward the substance of the bill draft was made privately using lobby was taken by factions in order to accelerate each faction interest, which happen to be the policy and interest of each party.

From three research variables, the interest variable shows that each factions draft the bill based on their own faction/party's interest. From the norm and procedure orientation variable, the Special Committee on the Bill Draft of President Election have conducted all the discussion in democratic manners. And from the act variable, the majority of factions accepts the outcome of discussion process as the final draft of President and Vice President general election, which enacted in the future as Law No. 23 year 2003."

"Recently society requirement to get good services is a problem facing by government either in private sector. Government as the only institution who give service monopolizes the fulfillment of public needs to their stakeholder.The research purpose to view quality services of protocol at Protocol and Household Bureau of Vice President Secretariat using service quality concept as well as knowing that exceeds level customer's expectations with the work achieved, to analyze the different level of customer expected of services with service quality dimension and to find out employee evaluations according Ts McKinsey Model.Five dimensions of quality service explained by Zeithmal, Berry and Parasuraman (1990:21) are reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangible.Waterman and Robert (1984:11) define 7 important factors as a framework of quality services are considered shared vision and value, strategy, skill, structure, system, staff and style.Valuation method used in this thesis is descriptive analyze. The data consists of primer data (by questioner) and secondary data (penetrate interview).The Jesuit of research showing that protocol has good works (59,55 %) with conformity level 83,68 °I°. Statistic calculation showing there was no differences between customer's evaluation with five dimensions service quality to face stakeholder requirement. Protocol and Household Bureau with all of the resources consider shared vision and values, strategy, structure, system, staff, skill and style as important aspect in service quality base on The 7's McKinsey Model.Theoretical this research give benefits to many units in Secretariat of Vice President's Office especially for Protocol and Household Bureau as reference to the next research in more complex and comprehensive unit analysis.In practical this research can be used by Protocol and Household Bureau of Vice President Secretariat for making decision strategy that increase their service quality and performance."

"ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk menganalisa pemilihan metode assessment denganmenggunakan metode Assessment Center dan memanfaatkan hasilnya untuk memetakankompetensi kandidat pimpinan Bank BNI.Adapun pokok-poko pikiran dalam pembahasan tulisan ini adalah sebagai berikut :Sebagai suatu perusahaan perbankan yang sedang berjuang memenangkan persaingandi era globalisasi seperti saal ini. Bank BNI membutuhkan kandidat pimpinan masadepan yang qualified. Banyak metode assessment yang pernah dilakukan sepertiwawancara, psikotest, inventories serta lainnya. dan Bank BNI telah memilih metodeassessment centre sebagai alat untuk mengindentifikasi kompetensi.Dalam kajian ini dibahas teori dan pendapat ilmuan tentang kompetensi, metode assessment centre, implementasi metode assessment centre dalam dalam system managemen sumber daya manusia. Serta upaya Bank BNI mengimplementasikan metodc assessment centre dalam sistem manajemen sumber daya manusianya.Implementasi metode assessment centre di Bank BNI dimulai dengan melakukananalisa jabatan yang berbasis kompetensi terhadap jabalan-jabatan dijenjang Vice President (VP). Selanjutnya dibuat rancangan assessment centre untuk menggali kompetensi yang telah ditetapkan menjadi success profile level VP di Bank BNI dalam 13 kompetensi berikut L Visionary Leadership, Building Business Partnership, Costumer Focus, Aligning Performance for Success, Delegating of Responsibility, Chage Leadership, Strategic decision makin, Commercial Acumen, Marketing & Entreprenerual Insight, Excecutive Disposition, dan Managing the job.Dari data pelaksanaan assessment terdapat 60 (enam puluh) kandidat VP di Bank BNI menunjukkan masih dibutuhkan pengembangan kompetensi agar dapat suksesmenduduki jabatan VP pada semua kompetensi.Hasil ini memberikan masukan bagi manajemen 'Bank BNI untuk dapatmempersiapkan program-program yang terencana dalam menutupi gap ataukesenjangan level kompetensi yng dimiliki para kandidat sehingga saatnya nantidapat menjadi pimpinan Bank BNI yang qualified.Kajian lebih lanjut disarankan untuk terus melakukan proses assesment denganmcnggunakan metode Assesment Centre, sehingga diperoleh data yang lebihrepresentatif untuk menggambarkan level kompetensi kandidat pimpinan Bank BNIdi masa depan."

"Skripsi ini adalah membahas pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pasca perubahan UUD 1945 yang telah dilaksanakan sejak Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004. Pemilihan Umum secara langsung merupakan pelaksanaan demokrasi oleh masyarakat, memungkinkan timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan dan perhitungan suara dalam penentuan pemenang pada pemilihan tersebut, untuk itu skripsi ini menguraikan tata cara penyelesaian sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan untuk mengadili sengketa Pemilu

---

This paper isto discussthe implementation of the General Election of President and Vice President directly by the people after the 1945 changes that have been implemented since the election of President and Vice President in 2004. Election directly in the exercise of democracy by the people, allowing the emergence of disputes in the implementation and counting in determining the winner in the elections, for this thesis outlines the procedures for dispute resolution election of President and Vice President of the Constitutional Courtas ajudicial institution authority to adjudicate disputes elections."

"Ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam pasal 134, 136bis, dan pasal 137 KUHP. Pasal ini muncul sebagai adopsi dari pasal penghinaan terhadap Raja dan Ratu Belanda yang turut diberlakukan di Indonesia pada era sebelum kemerdekaan berdasarkan asas konkordansi. Setelah kemerdekaan, ketentuan tersebut dipertahankan namun dengan penyesuaian berupa perubahan pada frasa "Raja" dan "Ratu" menjadi "Presiden" dan "Wakil Presiden". Sejak periode rezim pemerintahan Soeharto, ketentuan tersebut, khususnya pasal 134 KUHP banyak digunakan untuk mengkriminalisasi ungkapan, tulisan, atau perbuatan yang dinilai mencemarkan nama baik Presiden dan Wakil Presiden. Ketiadaan parameter untuk mengidentifikasi rasa keterhinaan menyebabkan unsur menghina dimaknai secara kabur oleh para hakim yang mengacu pada politik hukum pidana masing-masing rezim tanpa mempertimbangkan situasi kebatinan yang ada. Adanya potensi kelenturan pemaknaan pasal yang bisa melanggar kebebasan berekspresi mendorong adanya pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi. Skripsi ini berusaha membuktikan kecenderungan pemaknaan pasal 134 KUHP secara luas melalui analisis terhadap putusan pengadilan, ditunjang dengan dokumen-dokumen sejarah yang ada, di samping membandingkan keberadaan ketentuan tersebut dengan ketentuan serupa di beberapa negara lain.

---

Defamation towards President and Vice President of Republic of Indonesia is regulated in Article 134, 136bis, and article 137 Indonesian Penal Code. These articles were adopted from the originals regulating defamation towards King and Queen of Dutch Monarch, which was enforced in Indonesia in pre-independence period upon concordance basis. After the independence, those articles were maintained after getting through a conformation-replacement of "King" and "Queen" phrases with "President" and "Vice President". Since the Soeharto era, those articles, especially article 134, were regularly used to criminalize oral or written expression, and also dissent behavior which were valued as insulting and jeopardizing the image of President or Vice President. The absence of parameter to identify the feeling of being insulted caused the obscure interpretation of the "defaming" aspect in article 134. The judges gave the interpretation in the compliance with the politics of criminal law of each regime, neglecting the ongoing social situation. The possibility of interpreting the law widely could result on the abuse of freedom of expression, and according to it, Constitutional Court of Republic of Indonesia decided those existing laws on defamation towards President and Vice President were void. This thesis aims to prove the flexibility in interpreting the law, through analyzing court decisions supported with studies on historical documents regarding defamation towards the head of the State. This thesis also compared the law of defamation, especially defamation towards the President and Vice President in Indonesia with other countries."