Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai negara berkembang, di Indonesia saat ini sedang marak pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kemudian  Terdapat proyek-proyek infrastruktur (khususnya proyek jalan tol) yang masuk dalam proyek strategis nasional namun memiliki kelayakan yang rendah secara finansial , hal ini menjadi kasus penelitian untuk  memperoleh skenario/skema investasi agar proyek tersebut bisa tetap dapat diimplementasikan sesuai dengan rencana pemerintah. Analisis akan dilakukan dengan melakukan studi kasus yang mendalam tentang proyek Infrastruktur yang memiliki tingkat kelayakan investasi yang rendah di Indonesia. Studi kasus dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang suatu masalah, serta melakukan identifikasi bagaimana solusi/strategi terbaik untuk meningkatkan kelayakan proyek ini agar dapat tetap diimplementasikan serta  mengetahui dampak dari penerapan skenario terbaik terhadap kelayakan finansial nya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pembangunan jalan tol hanya sampai Besuki ternyata merupakan skenario terbaik yang menghasilkan tingkat kelayakan terbaik. Alternatif lain adalah dukungan pemerintah untuk menyelesaikan jalan tol dari Besuki hingga Banyuwangi. Adanya dukungan pemerintah berupa VGF agar jalan tol Probolinggo Banyuwangi dapat terhubung dan memberikan tingkat pengembalian investasi yang menguntungkan bagi investor, dalam hal ini Badan Usaha Jalan Tol. ......As a developing country, Indonesia is currently rampant in implementing infrastructure development. However, there are infrastructure projects (especially toll road projects) that are included in the National Strategic Project (PSN) but have low financial feasibility. Despite this, they are economically and socially politically feasible, and require a particular strategy to ensure the project can still be implemented. The analysis will be conducted by conducting in-depth case studies on infrastructure projects with low investment feasibility in Indonesia. These case studies aim to obtain a clear picture of the problem and identify the best solution/strategy to improve the feasibility of the project, enabling its implementation. Additionally, the impact of implementing the best scenario on its financial feasibility will be determined. Based on the analysis results, shortening the toll road segment is the best scenario that offers the highest financial feasibility. The second alternative involves seeking construction support from the Government to complete the toll road from Besuki to Banyuwangi, which represents the final stretch of the toll road on Java Island. The provision of VGF (Viability Gap Funding) in the form of construction support aims to facilitate the connection of the Probolinggo-Banyuwangi toll road and ensure a profitable rate of return on investment for Toll Road Business Entities, who are the investors in this project.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek pajak penghasilan yang timbul sebagai akibat adanya pemberian Dukungan Kelayakan kepada project company selaku sponsor proyek dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di bidang infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan lapangan, studi lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dukungan Kelayakan yang diberikan kepada project company berdasarkan PSAK 61 termasuk ke dalam hibah yang terkait dengan aset yang mengakibatkan adanya timbulnya pajak penghasilan yang merupakan beban. Pengenaan pajak penghasilan tersebut dinilai akan mengurangi pengembalian investasi yang diinginkan oleh swasta. Oleh karena itu dalam pemberian besaran Dukungan Kelayakan perlu mempertimbangkan aspek pajak yang akan timbul. Adapun alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memasukan komponen pajak dalam perhitungan besaran Dukungan Kelayakan atau mengecualikan pengenaan pajak penghasilan atas pemberian Dukungan Kelayakan. ......This research aims to analyze the income tax aspects that arise as a result of the Provision of Viability Gap Fund to the project company as the project sponsor in Public Private Partnership Infrastruktur Project. This study used a qualitative approach with literature and field studies, field studies with in depth interviews to expert parties. The results show that Viability Gap Fund given to the project company according to PSAK 61 is included in the grants related to assets which resulted in an income tax as a burden. The imposition of income tax is assessed to reduce rate of return desired by the project company. Therefore, in giving the amount of Viability Gap Fund it is necessary to consider the tax aspects that will arise. The alternative policy that can be done by the government are by including the tax component in the calculation of Viability Gap Fund amount or by exclude the imposition of income tax on the provision of Viability Gap Fund.