Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Salah satu bentuk penegakan hukum tindak pidana perikanan adalah penenggelaman kapalasing. Pihak yang diberi kewenangan yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan,Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan/atau PenyidikKepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 69 ayat (4)Undang-Undang Perikanan dapat dilakukan tindakan berupa pembakaran dan penenggelamankapal asing dalam kondisi memaksa (forced major), seperti adanya perlawanan dari Nakhodaatau anak buah kapal (ABK) kapal asing yang dapat membahayakan keselamatan kapalpengawas perikanan. Dalam perkembangan selanjutnya, penenggelaman kapal yang semulabertujuan untuk memberikan efek jera dinilai kurang efektif karena proses peradilan selamaini hanya menjerat Nahkoda dan awak mesin kapal namun tidak menjerat pemilik kapal.Permasalahan lainnya yaitu pengawasan yang lemah serta proses hukum yang berlarut-larut.Selain itu, penerapan Pasal 69 ayat (4) dalam pelaksanaan di lapangan menimbulkan distorsidan banyak kritik dari berbagai pihak karena terkait dengan ketentuan-ketentuan hukuminternasional khususnya Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS 1982). Dengandemikian, isi dari Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Perikanan yang mengatur ketentuanpenenggelaman kapal asing dengan didasarkan bukti permulaan yang cukup ke depannyamenjadi sulit untuk dilaksanakan. Tindakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing yangdapat dipertanggungjawabkan secara hukum memerlukan uji materiil terhadap Pasal 69 ayat(4) Undang-Undang Perikanan

---

ABSTRAK One form of criminal law enforcement in law of the sea is an act of sinking foreign vessels.Parties whom authorized to do that action are Civil Servant Investigators Fisheries,Investigators Navy officer, and / or Investigator of the Indonesian National Police. Until now,there is no other better way in handling vessels that allegedly used in the crime of fisheries.As stipulated in Article 69 paragraph (4) Indonesia Fisheries Act when in a state of forcedmajor, such as the resistance of the captain or crew of foreign vessels that may endanger thesafety of fishery patrol ship, then it could be the reason to burn and sink them. On furtherdevelopments, sinking ship that was originally intended to provide a deterrent effect,considered less deterrent for the vessels owner. Legal sanction has been given to the captainand chief of engine room crew, but have not been able to ensnare the ship owner becauseproceedings for the perpetrators of illegal fishing has not ensnare vessel owner and is stillconstrained weak supervision and a dragged on legal process. In addition, the application ofArticle 69 paragraph (4) the implementation of a practice cause a lot of distortion and getcriticism from various parties including countries that are victims of sinking as in the case offoreign vessel sinking associated with the provisions of international law, especially the UNConvention on the law sea (UNCLOS 1982). Thereby, the content of Article 69 Paragraph (4)Fisheries Act provisions governing foreign vessel sinking with sufficient evidence based onthe future becomes difficult to implement. In order for sinking action of foreign fishing vesselcould be accounted for by law then it required judicial review of Article 69 paragraph (4) ofthe Fisheries Act"

"Dalam operasi industri migas lepas pantai instalasi pipa bawah laut digunakan sebagai moda transportasi untuk memindahkan produk migas dari satu tempat ke tempat lainnya, operasi pipa bawah laut tersebut tidak lepas dari bahaya dan resiko yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Mayoritas kegagalan pipa bawah laut terjadi disebabkan karena kegagalan dalam mengenali bahaya dan tidak adanya mitigasi bahaya yang tepat.Kegagalan tersebut dapat dicegah melalui suatu metode manajemen risiko keselamatan dan salah satu tahapan dari manajemen risiko tersebut adalah penilaian risiko. Pipa memiliki kerentanan dalam mengalami kerusakan yang dapat mengakibatkan berbagai insiden keselamatan yang berdampak pada keselamatan manusia, pencemaran lingkungan, serta bisnis perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian risiko pipa bawah laut 20 inchi yang berlokasi di perairan Kalimantan Timur milik PT.Xpada fase operasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari dokumen PT. X. Metodologi penilaian risiko pipeline (DNV-RP-F107) digunakan untuk mengidentifikasi risiko. Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, didapatkan bahwa penilaian Risiko pada Pipa utama 20” penyalur MIGAS PT X telah dilakukan pada skenario kejatuhan dan terseret jangkar, kebocoran pipa, dan kapal tenggelam dengan hasil penelitian menunjukan risiko yang masih bisa diterima (acceptable/minor risk). Mitigasi yang telah dilakukan oleh PT Xdalam mengoperasikan pipa 20” untuk terus dipertahankan agar risiko pada ketiga skenario yang diteliti dapat terus terkontrol dan berada pada tingkat risiko yangrendah/dapat diterima.

---

In offshore oil and gas industry operations, underwater pipeline installations are used as

transportation to move oil and gas products from one place to another, the underwater

pipeline operation cannot be separated from the dangers and risks that can be caused by

various factors. Most subsea pipeline failures occur due to failure to recognize hazards

and the absence of proper hazard mitigation. These failures can be prevented through a

safety risk management method and one of the stages of risk management is risk

assessment. Pipes have a vulnerability to damage that can result in various safety

incidents that have an impact on human safety, environmental pollution, as well as the

company's business. This study aims to conduct a risk assessment of the 20-inch

submarine pipeline located in the waters of East Kalimantan belonging to PT.X in the

operation phase. This research is a quantitative research using secondary data obtained

from PT. X. A pipeline risk assessment methodology (DNV-RP-F107) will be used to

identify risks. From the results of the analysis carried out in this study, it was found that

the Risk assessment of the 20” main pipeline for oil and gas distributor PT X had been

carried out in the scenarios of falling and being dragged by anchors, pipe leaks, and

sinking ships with the results of the study showing acceptable risks. The mitigation that

has been carried out by PT X in operating the 20” pipe is to be maintained so that the

risks in the three scenarios studied can be controlled and are at a low/acceptable level of

risk."