Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seorang Notaris sebagai salah satu pejabat umum dapat membuat Akta Otentik. Untuk jabatan tersebut seorang Notaris mempunyai fungsi umum dan khusus. Fungsi umum didapat karena wewenangnya untuk membuat akta-akta yang bersifat perdata yang diberikan Pemerintah kepadanya. Sedangkan fungsi khusus adalah karena wewenangnya membuat akta yang di.scbutkan khusus olch peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-undang no.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur antara lain wewenang notaris untuk membuat akta risalah Rapat. Akta risalah Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris agar menjadi Akta Otentik dan dapat dijadikan alat bukti yang kuat, harus mengikuti prosedur teiah ditetapkan dalam Anqqaran Dasar Perseroan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesia ini adalah (1) Sampai dimanakah Akta Risalah Rapat dapat chi pertanggiing jawahkan kepada Notaris atas akibat--akibat hukum yang terjadi karena Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (piercing the corporate veil)? (2) Sampai dimanakah "block system" atau sistem pemungutan suara yang diatur dalam pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dapat diterapkan setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan TerbaLas No.1 tahun 1995? Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini termasuk penulisan hukum normatif, yaitu penelitian dan juga penulisan terutama dengan memakai data sekunder yaitu penelitian kepustakaan, dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang ada atau studi dokumen yang mencakup bahan primer, bahan sekunder dan bahan tertier. Akta Risalah Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, agar dapat mengikat para pihak yang meminta dibuatkan akta tersebut dan dapat mengikat pihak ketiga lainnya, hendaklah berisi apa yang dialami, disaksikan dan didengar Notaris sendiri. Jadi sepanjang Notaris mengikuti prosedur untuk mengadakan suatu Rapat Umum Pemegang Saham dan menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan benar dan taat hukum maka Notaris akan bebas dan aman dari akibat suatu hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang hasilnya dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh Notaris tersebut.

Abstrak :
Indonesian corporation law

Abstrak :
Corporate is a legal personality or legal entity created by more than a person and legalised by government ,with its property separated by that of owner, shareholder,board of directors and board of trutees....

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki beberapa keuntungan, salah satunya adalah prinsip tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham perseroan.

Prinsip tanggung jawab terbatas tersebut dapat dihapuskan apabila terjadi beberapa hal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Peseroan Terbatas mengatur beberapa hal mengenai penghapusan prinsip tanggung jawab terbatas tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut, pertama, dalam hal apa sajakah dapat diterapkan prinsip Piercing' The Corporate Veil terhadap pemegang saham?; kedua, apakah prinsip Piercing the Corporate veil dapat diterapkan dalam kasus PT. Bank Global Internasional? Metode penelitian yang digunakan penulis dalmm penulisan tesis ini adalah nmtode penelitian evaluatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan untuk melakukan evaluasi terhadap pengaturan mengenai prinsip Piercing The Coqporate Veil dan penerapannya berdasarkan literatur yang ada, Pada akhirnya penulis memperoleh kesimpulan bahwa prinsip Piercing The Corporate Veil berlaku untuk pemegang saham apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi, pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan, atau pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan sehingga perseroan tidak mampu membayar utangnya. Sementara untuk Studi kasus PT. Bank Global, prinsip ini berlaku terhadap pemegang sahanl Bank. Global akibat tindakannya menggunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan Bank Global dibekukan karena tidak memiliki dana cukup untuk membayar utangnya. Penulis juga mengajukan saran agar dibuat pengaturan yang lebih terperinci untuk memudahkan penerapan prinsip ini dan agar seyogyanya Bank Indonesia dan Bapepam- LK lebih berhati-hati dalam melakukan pengawasan yang berkaitan dengan institusi perbankan.

Abstrak :
Doktrin Alter Ego dan Piercing the Corporate Veil merupakan satu doktrin yang berkembang di negara ? negara Common Law, Doktrin ini mengajarkan penembusan tabir istimewa perseroan yang menutupi pemegang saham dan organ ?organ perseroan lainnya yang mungkin pada kenyataannya telah memanfaatkan perseroan untuk kepentingan sendiri sehingga dengan menutupi dirinya dengan tabir istimewa tersebut, pemegang saham dapat bersembunyi dari tuntutan tanggung jawab melebihi saham yang dimiliki dan organ ? organ perseroan lainnya dapat bersembunyi di balik pemenuhan tugas tugas yang dipercayakan kepada mereka. Perseroan selaku badan hukum sekalipun mempunyai kedudukan mandiri dan pemegang saham mempunyai pertanggung jawaban secara terbatas, namun bila pemegang saham menyalahgunakan / memanfaatkan perseroan dengan misalnya memanfaatkan jabatan anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris untuk memanfaatkan Corporate Opportunity melakukan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan conflict of interest atau dengan maksud melakukan self dealing untuk kepentingan pribadinya, maka tabir yang melindungi keterbatasan tanggung jawab tersebut dapat ditembus atau dikoyak untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi dan siapa tang telah terlibat dalam peristiwa atau perbuatan tersebut dengan maksud bilamana perlu menuntut pemenuhan tanggung jawab baik pemegang saham, anggota Direksi dan dewan Komisaris secara melebihi dari pada apa yang telah digariskan dalam anggaran dasar perseroan maupaun undang-undang termasuk tuntutan pertanggung jawaban sampai kekayaan pribadi. Penyalahgunaan kewenangan (detournement de pouvoir / misbruik van macht) baik secara langsung maupun tidak langsung sudah pasti dilakukan dengan itikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab memanfaatkan untuk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Terhadap tindakan pemegang saham, anggota Direksi dan dewan Komisaris yang merugikan pihak lain, Undang-Undang mengatur perlindungan hukum bagi pihak pihak tersebut dan mewajibkan Pengadilan menetapkan Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam memeriksa perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 3 ayat 2 UUPT. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata penerapan Doktrin ?Alter Ego and Piercing the corporate veil? tidak hanya terbatas pada tindakan ? tindakan yang disebut UUPT pasal 3 ayat 2 semata, akan tetapi terhadap berbagai aspek perbuatan hukum yang tidak selaras dengan hukum serta bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan. ...... The Doctrine Alter Ego and Piercing the Corporate Veil is one of the doctrines that develop in the Common Law jurisdictions. The doctrine allow Judges to pierces the company veil of that cover the shareholders and other corporate organs from exposing themselves to public knowledge that they may have used the company for their own respective benefits, so that by covering themselves with the corporate veil, they would not theoretically be held responsible for more than the shares they hold, in case the shareholders or for more than the fulfillment of their fiduciary duties of Directors and Commissioners. Being a legal entity, a limited liability company enjoys its independent status and, as such the shareholders and each Director and/or commissioners possesses limited responsibility within the limits of their respective duties or obligation. But if a shareholders abuses or misuses the company by utilizing the Board of Director and Board of Commissioners to seize corporate opportunities to take any action which result in conflict of interest or with a view to creating self dealing for his own benefit, then the corporate veil that cover the shareholder can be pierced in order to find out what has actually been going on and whoever are involve in such event or action, be they the shareholders, members of the Board of Director and Board of Commissioners with a view to whenever necessary, demanding or claiming the shareholders, member Board of Director and member Board of Commissioners involved in the action that has been found as being detrimental to the company to be held responsible for more than that mandated by the articles of association of the company or even exceeding the law, including against their personal asset. Abused of power (detournement de pouvoir / misbruik van macht) either directly or indirectly is always committed not in good faith and constitutes irresponsible in utilizing the limited liability company only for their personal advantages the law protect those who suffer from damages caused by misuse of the company by the shareholders, member Board of Director and member Board of Commissioners and obliges the court rely on Doctrine Alter Ego and Piercing the Corporate Veil in examining a case brought before it claiming the company for an alleged unlawful act committed thereby in pursuance of Company Law Article 3 paragraph 2. Under Article 1365 of Indonesian Civil Code, the Doctrine Alter Ego and Piercing the Corporate Veil can be interpreted so widely that is does not cover only acts mentioned in Company Law Article 3 paragraph 2, but to be applied to all acts which are contrary the law and are not il line with the purposes and objectives of the company.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas Sikap Pelajar SMA Negeri 14 Jakarta Terhadap Pelarangan Penggunaan Jilbab 1982_1991. Sikap yang disebabkan oleh keluarnya Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 yang merupakan pedoman mengenai pemakaian seragam secara nasional untuk seluruh sekolah di lingkungan pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen). Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 tersebut yang dijadikan pedoman oleh Kepala Sekolah untuk tidak memperbolehkan para siswinya untuk menggunakan jilbab. Hasil penulisan menunjukan bahwa dengan keluarnya SK No. 100/C/Kep/D/1991 yang memperbolehkan para pelajar menggunakan jilbab merupakan hasil perjuangan para pendahulunya guna mendapatkan kebebasan berjilbab. Serta pihak-pihak terkait yang mendukung gerakan perlawanan siswi berjilbab yang ditandai dengan semakin banyak siswi yang mengenakan jilbab tanpa menghalangi aktivitas kegiatan mereka selama di sekolah.

---

Abstract
This undergraduate thesis discusses on the reaction of SMA Negeri 14 Jakarta students on the ban of veil using during 1982_1991. The reactions were caused by a decree No. 052/C/ Kep/D.82 released as a guidance on school uniform rule nationally to all schools and under The Department of Education. The decree was used by headmaster to ban veil using toward students. This study shows that by the release of The Decree No. 100/C/Kep/D/1991 which allowed student to use veil was the result of moslem and their movements_ struggle to get freedom of veil using without disturbing students_ activities when they are studying at school.

Abstrak :
Corporate is a legal personality or legal entity created by more than person and legalised by government , with its property separated by that of owner, shareholder, board of directors and board of trustees...

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji tentang peran jilbab sebagai identitas kelompok dalam proses pemakaian jilbab pada mahasiswa perempuan muslim Angkatan Tahun 2000 di Fakultas X Universitas Y di Jakarta. Kajian ini panting karena motivasi pemakaian jilbab seorang perempuan muslim ternyata tidak hanya disebabkan oleh kewajiban agama, melainkan oleh banyak hal. Dengan rnenggunakan perspektif Psikologi sebagai pendekatan, penelitian ini berusaha melihat motivasi berjilbab subjek melalui konsepkonsep seperti sikap, pengaruh kelompok dan significant others pada perilaku individu, serta pembentukan identitas diri pada subjek yang termasuk dalam kategori dewasa muda atau young adulthood. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran agama bukan merupakan faktor utama yang memotivasi mayoritas subjek untuk memulai berjilbab. Kebutuhan untuk berafiliasi dengan kelompok yang sebagian besar anggotanya berjilbab dan identifikasi dengan sesama teman lebih berperan dalam proses pemakaian jilbab yang dialami oleh subjek. Selain itu, ditemukan adanya kecenderungan untuk menjadikan Jilbab sebagai identitas kelompok di Fakultas X. Kecenderungan tersebut dapat dilihat dari tiga aktivitas keagamaan yang selalu berkaitan dengan masalah jilbab, balk secara langsung melalui jilbab Day maupun secara tidak langsung melalui SIDNI dan men taring. Kecenderungan untuk menjadikan jilbab sebagai identitas kelompok yang terdapat di Fakultas X dalam perspektif Feminisme Radikal merupakan sebuah penindasan terhadap perempuan. Jilbab digunakan sebagai alat untuk rnengontrol seksualitas perempuan. Kontrol alas tubuh dan seksualitas perempuan ini didukung oleh konsep seksualitas dalam masyarakat muslim yang menganggap perempuan adalah film sehingga tubuhnya harus ditutup sedemikian rupa agar seksualitas mereka tidak terlihat.

---

This research is concerning the role of jilbab (veil) as a group identity within the process of wearing jilbab on female moslem students of year 2000's in the X Faculty of the Y University in Jakarta. This research is important because the motivation to start wearing jilbab for the majority of female moslem students is not only caused by religious obbligation, but also by other reasons. Using Psychologycal Perspective as an approach, this research tries to determine the wearing jilbab motivation through the concepts such as attitude, group and significant others that influences toward individual behaviour, as well as forming self-identity on subjects that categorized as young adulthood. The research shows that religious doctrins is not the main factor motivating the subjects to start wearing jilbab The need to affiliate with a group with most of its members are wearing jilbab and identification among friends also contribute to the process of wearing jilbab experienced by the subjects. Besides, there is also a tendancy to make jilbab as group identity in the X Faculty. The tendancy can be seen from 3 religious activities that always related to finial) issue, both directly through Jilbab Day and indirectly through SIDNI and mentoring. The tendancy to make jilbab as a group identity in Radical Feminism Perspective is an oppression toward women. Jilbab-is used as a tool to control women sexuality. This control over women's body and sexuality is supported by the concept of sexuality in moslem society that considering women as fitno, therefore their body must be covered so that their sexuality is concealed.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan anak perusahaan, hubungan dan tanggungjawab perusahaan induk, serta penerapan prinsip limited liability dan piercing the corporate veil dalam kontruksi perusahaan kelompok berbentuk piramida. Perusahaan kelompok adalah gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang membentuk satu kesatuan ekonomi yang dikendalikan oleh pemimpin sentral yaitu perusahaan induk sehingga menimbulkan celah hukum antara aspek yuridis dan realitas perusahaan kelompok yang disebabkan oleh kerangka pengaturan keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam kontruksi perusahaan kelompok. Fakta pengendalian oleh perusahaan induk dalam kontruksi perusahaan kelompok yang mempengaruhi kemandirian anak perusahaan disebabkan oleh perubahan status anak perusahaan dari subjek hukum yang mengendalikan menjadi objek pengendalian perusahaan induk sehingga pengurusan sehari-hari perseroan ditunjukan kepentingan perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi. Hasil penelitian menyarankan bahwa perusahaan induk yang melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan harus bersedia bertanggung jawab atas pengendaliannya tersebut, dimana pada prakteknya anak perusahaan seringkali dijadikan sebagai boneka dari perusahaan induk untuk kepentingannya, sehingga penerapan prinsip good corporate governance harus ditekankan agar kepengurusan anak perusahaan dan perusahaan induk terjaga transparansinya

---

ABSTRACT
The focus of this research is to examine the depth of subsidiaries, relationships and responsibilities of the parent company, as well as the application of the principle of limited liability and piercing the corporate veil in a construction of pyramid shaped company group. The group company is a compound or composition of the companies that are legally independent, which form a single economic entity which is controlled by the leader of the central namely the parent company, giving rise to a legal loophole between the judicial aspect and the realities of this group due to the regulatory framework linkage parent and subsidiary companies in construction of a group companies. The fact is, control by the parent company in a construction of a group companies affect the independence of the subsidiary due to changes in the status of a subsidiary of the controlling legal subjects into a objects of controlling so that the parent company controls the management of the company's daily for the company's interests as a group of economic unit. The results of the study suggest that the parent company that doing an controling should be willing to be responsible for their control, wherein in practice a subsidiary is often used as a puppet of the parent company's interests, so that the application of the principles of good corporate governance should be emphasized that the management of the subsidiary and the parent company maintained its transparency