Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perjanjian hibah dilakukan dengan menggunakan akta autentik. Akta autentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta hibah yang memiliki kekuatan hukum sempurna dalam perjanjian hibah pun tidak luput dari permasalahan hukum. Terbukti dari pelaksanaannya yang terjadi di masyarakat seringkali ditemui akta hibah yang harus dibatalkan oleh pengadilan karena terbukti cacat hukum sehingga dalam pelaksanaannya pun harus dibatalkan misalnya saja pada pembuatan akta hibah antara suami-istri selama masa perkawinan. Penulis bermaksud mengkaji tentang keabsahan dari akta perjanjian (untuk melakukan) hibah yang dilakukan antara suami-istri beda kewarganegaraan yang mempunyai perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2017 serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian secara deskriptif analitis dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa akta perjanjian (untuk melakukan) hibah yang dilakukan antara suami-istri beda kewarganegaraan yang mempunyai perjanjian perkawinan terbukti melanggar Pasal 1678 KUHPerdata sehingga akta menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Akibat hukumnya yaitu akta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi suami istri maupun pihak ketiga setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2017.

---

Grant agreements are carried out using authentic deeds. Authentic deeds are perfect evidence for both parties and their heirs and all people who have the rights from them about what is contained in the deed. The grant deed that has perfect legal force in the grant agreement is not immune from legal problems. Evident from the implementation that occurred in the community often found a deed of donation that must be canceled by the court because it proved to be legally flawed so that in its implementation it must also be canceled, for example in making a grant deed between husband and wife during the marriage. The author intends to examine the validity of the treaty deed (to do) the grant made between husband and wife of citizenship who have a marriage agreement based on the Supreme Court's Judicial Review Number 91 PK / Pdt / 2017 and its legal consequences. This study uses a normative juridical method with descriptive research typology analytical and analyzed qualitatively. From the results of this study, it is known that the agreement deed (to do) a grant made between husband and wife of different nationalities who have a marriage agreement is proven to violate Article 1678 of the Civil Code so that the deed becomes invalid and null and void. The legal consequence is that the deed does not have binding legal powers for the husband and wife or third parties after the Supreme Court Judicial Review Number 91 PK/Pdt/ 2017.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini berusaha untuk menganalisis mengenai pembatalan akta dengan alasan suatu keadaan pikun oleh putusan pengadilan. Dalam tesis ini juga menganalisi bagaimana suatu keadaan pikun dapat mempengaruhi keabsahan suatu akta serta bagaimana kepikunan dapat dijadikan alasan pembatalan akta oleh suatu putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif dengan bentuk preskriptif yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi masalah. Tesis ini memberi saran agar Notaris dapat melaksanakan tugasnya dengan prinsip kehati-hatian dan bagi para penegak hukum khususnya hakim hendaknya memiliki wawasan dan pengetahuan ilmu hukum serta peraturan-peraturannya sehingga terhindar dari keliru menerapkan hukum. Hal demikian guna kepastian hukum dan akta notaris sebagai alat bukti sempurna tidak terdegradasi.

---

ABSTRACT
This thesis seeks to analyze the cancellation of deed due to senility dementia reason by a court decision. In this thesis also analyzed how a senility dementia may affect the validity of a deed and how dementia can be used as an excuse by a deed of cancellation by the court decision. This study uses normative legal research conducted by qualitative data analysis techniques with a form of prescriptive aims to provide solutions or suggestions to resolve the problem. The thesis suggest that a Notary can perform their duties with the principles of prudence and for law agencies, especially judges should have the insight and knowledge of law and its regulations, in order to avoid the misleading law application. Thus it to obtain legal certainty and thereby to a notary deed as perfect evidence not degraded.