Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Alat bukti elektronik telah diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Narkotika. Alat bukti elektronik tersebut selalu diandalkan pada setiap tingkatan peradilan, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 1094/Pid.Sus/2015 PN.JKT.BRT, 13 Nopember 2015 yang memvonis terdakwa Wong Chi Ping dengan hukuman mati dan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 307/PID/2015/PT.DKI, 18 Januari 2016  juga telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut. Alat bukti elektronik yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut berasal dari berkas dakwaan Jaksa dan Jaksa mendapatkan dari berkas perkara penyidikan yang diajukan oleh Penyidik BNN. Legalitas penyidik BNN melakukan penyadapan untuk mendapatkan alat bukti elektronik diatur pada Pasal 75 huruf i Undang-Undang Narkotika.

---

Electronic evidence is provided in Article 86 of the Narcotics Act. Such electronic evidence is always relied upon at every level of the judiciary, whether at the level of investigation, prosecution or trial in court. The strength of proof of electronic evidence as a valid evidence can be seen in the Decision of West Jakarta District Court number 1094/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT, 13 November 2015 which sentenced the defendant Wong Chi Ping to death sentence and appeal decision of DKI High Court Jakarta number 307/PID/2015/PT.DKI, January 18, 2016 has also strengthened the decision of West Jakarta District Court. Electronic evidence which the Judge takes into consideration in deciding the case comes from the indictment file of the Prosecutor and the Prosecutor obtained from the file of the investigation case filed by the BNN Investigator. Legality investigator BNN intercepts to obtain electronic evidence is set in Article 75 letter i Narcotics Ac

Abstrak :
Hasil penelitian menunjukan distribusi frekuensi kerugian operasional claim spare part membentuk distribusi Geometric sedangkan distribusi severitas kerugian operasional membentuk distribusi Lognormal. Hasil tersebut didapat dari hasil pengujian distribusi dengan metode Kolmogorov Smirnov yang memiliki D max terkecil. Dengan menggunakan metode Loss Distribution Approach Aggregation Model, metode analisis simulasi Monte Carlo, besarnya Operational Value at Risk bulanan dari risiko operasional akibat claim spare part dengan tingkat kepercayaan 95% yang diperoleh adalah sebesar Rp 690.507.800,-. Berdasarkan hasil back testing dengan kupiec test menyatakan bahwa pengukuran risiko operasional akibat claim spare part pada PT.X dengan menggunakan Aggregation Loss Distribution Model simulasi Monte Carlo adalah valid. Jadi, nilai Operational VaR bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat pencadangan kerugian PT.X.

---

The results show that the frequency distribution of operational losses spare part claim form Geometric distribution while operating loss severity distributions form a Lognormal distribution. Results are obtained from the test results with the distribution of Kolmogorov Smirnov method which has the smallest D max. By using the method of Loss Distribution Approach Aggregation Model, method of Monte Carlo simulation analysis, the magnitude of Operational Value at Risk monthly operational risks due to spare part claim with 95% confidence level obtained is Rp 690,507,800, -. Based on the results of back testing with the test kupiec stated that due to operational risk measurement claim spare part of PT X by using LDA aggregation Model with Monte Carlo simulation is valid. Thus, VaR Operational value can be used as a basis for making backups loss PT.X.

Abstrak :
Hemodialisis merupakan salah satu terapi pengganti ginjal yang efektif dan paling banyak digunakan. Pasien harus patuh terhadap regimen terapi karena dapat mempengaruhi sukses hemodialisis, menurunkan mortalitas dan morbiditas. Belum ada instrumen baku untuk mengukur kepatuhan ini. Penelitian bertujuan menghasilkan instrumen kepatuhan regimen terapi yang valid dan reliabel di Indonesia. Penelitian dilakukan dua tahap. Tahap pertama yaitu diperolehnya susunan butir - butir instrumen dan tahap kedua diperolehnya instrumen valid dan reliabel. Untuk mencapai tujuan pertama dilakukan telaah literatur, studi kualitatif dan konsultasi pakar. Untuk tahap kedua dilakukan uji instrumen kepada 120 pasien hemodialisis menggunakan total sampel. Hasil penelitian tahap pertama diperoleh 60 butir instrumen (nilai koefisien validitas isi berkisar 0,78 sampai dengan 1). Hasil uji confirmatory analysis factor (CFA) diperoleh 35 butir instrumen valid dan reliabel terdiri dari 5 komponen yaitu kepatuhan melaksanakan HD sesuai program, pengobatan, pembatasan cairan, diet dan aktivitas fisik. Hasil analisis bivariat menunjukkan hasil terdapat hubungan signifikan kepatuhan dengan outcome pasien hemodialisis meliputi kepatuhan dengan IDWG (p < 0,001), frekuensi dirawat di rumah sakit (p 0,020), komplikasi intradialitik (p 0,009), namun tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan adekuasi dialisis (p 1,000). Hasil analisis multivariat nilai odds ratio (OR) paling besar adalah variabel jarak yaitu 3,4 (95% CI: 1,16-13,23). Instrumen KeReTa HD direkomendasikan digunakan untuk meningkatkan pengelolaan pasien hemodialisis melalui asuhan keperawatan. Perawat dapat mengkaji kepatuhan pasien menggunakan instrumen ini dan menjadi dasar pengembangan intervensi keperawatan untuk pasien hemodialisis di Indonesia. ......Hemodialysis is the most widely used and effective renal replacement therapies. Patient must adhere to the therapeutic regimen that can affect the success of hemodialysis, reducing mortality and morbidity. There is no standard instrument to measure this adherence. This study aims to results a valid and reliable instrument of adherence to hemodialysis therapeutic regimen in Indonesia. The research was conducted in two stages. The first is obtaining the arrangement of the items of the instrument and the second is the instrument obtained is valid and reliable. To achieve the first, literature reviews, qualitative studies and experts consultations were carried out. The second, the instrument was tested on 120 hemodialysis patients, with total sample. The first results obtained an instrument of 60 items (content validity coefficient values range 0.78 to 1). The results of the CFA analysis obtained a valid and reliable 35 items consisting adherence to HD program, medication, fluids, diet and physical activity. The results of the bivariate analysis showed the significant relationship between adherence to outcome hemodialysis patient that is IDWG (p < 0.001), frequency of hospitalization (p 0.020), intradialytic complications (p 0.009), but there was no relationship with dialysis adequacy (p 1,000). The results of multivariate analysis showed that the greatest odds ratio (OR) is the distance variable, which is 3.4 (95% CI: 1.16-13.23). The KeReTa HD instrument is recommended to be used to improve the management of hemodialysis patients through nursing care. Nurses can assess patient adherence using this instrument and become the basic for developing nursing interventions in Indonesia.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis mengenai akibat hukum pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (“UU 24/2009”) ditinjau dari hukum perjanjian. Baik UU 24/2009 maupun peraturan turunannya tidak mengatur mengenai akibat hukum dari pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 ini. Oleh karena itu, akibat hukumnya adalah tergantung putusan hakim dalam perkara di pengadilan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam analisisnya, analisis akibat hukum terhadap perjanjian dilakukan berdasarkan hukum perjanjian yang mencakup sifat hukum perjanjian, bentuk perjanjian, syarat sebab yang halal dari syarat sah perjanjian, konsep batal demi hukum, dan asas itikad baik serta penyalahgunaan keadaan. Hasil penelitiannya yaitu, terdapat perbedaan penafsiran antara pendapat ahli hukum dan putusan pengadilan tahun 2015 sampai tahun 2021. Karena terdapat perbedaan penafsiran tersebut, maka ditemukan tiga jenis putusan terkait perkara ini, yaitu putusan yang menyatakan perjanjian batal demi hukum, putusan yang menyatakan perjanjian berlaku sah dan mengikat, dan putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang. ......This paper analyzes the legal consequences of violating the obligation to use the Indonesian language in agreements involving Indonesian parties, based on Article 31 paragraph (1) of Law Number 24 of 2009 ("Law 24/2009") in the context of contract law. Both the Language Law and its implementing regulations do not specify the legal consequences of violating Article 31 paragraph (1) of this law. Therefore, the legal consequences depend on the judge's decision in court cases. This research is normative juridical and utilizes a qualitative approach. In the analysis, the legal consequences of the agreement are examined based on contract law, covering the nature of the contract, forms of the contract, valid conditions of the contract, the concept of voidable contracts, the principle of good faith, and the misuse of circumstances. The research findings indicate differences in interpretation between legal experts and court decisions from 2015 to 2021. Due to these differences in interpretation, three types of decisions related to this case are identified: decisions declaring the agreement void, decisions stating the agreement is valid and binding, and decisions asserting that the court lacks jurisdiction.