Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah turunnya laba tahun 2010 dibanding laba tahun 2009 dari Bank DKI Unit Usaha Syariah. Berdasarkan laporan keuangan periode tersebut, teijadi penurunan pendapatan operasional dan kenaikan BOPO Bank DKI UUS tahun 2010. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan ketidakefisienan unit keija dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Salah satu cara mengukur kineija antar unit keija Bank DKI UUS dapat dilihat dari tingkat efisiensinya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi teknik Bank DKI UUS dengan UUS BPD lainnya. Selain itu, menganalisis pula tingkat efisiensi antar unit keija Bank DKI UUS yang terdiri dari 6 unit keija yang memiliki karakteristik bisnis yang sama. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan biaya operasional dan total simpanan sebagai input dan total pembiayaan dan pendapatan operasional sebagai output. Data diambil dari laporan keuangan tahunan UUS BPD periode 2009-2010 untuk analisis efisiensi relatif antar UUS BPD, sedangkan laporan triwulan masing- masing unit keija dibutuhkan untuk analisa antar unit keija Bank DKI UUS sehingga terdapat empat laporan triwulan selama tahun 2010. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa teijadi penurunan efisiensi Bank DKI UUS di tahun 2010. CB4 merupakan cabang yang paling efisien dan CB3 yang paling tidak efisien dalam asumsi constant return to scale, sedangkan dalam asumsi variabel return to scale menunjukkan bahwa CB1, CB4, dan CB6 merupakan unit keija yang paling efisien dengan CB3 yang paling inefisien. ......The main issue in this study is the decline in profits in 2010 of Bank DKI Sharia Business Unit. Based on financial statements, Bank DKI sharia Business Unit declines in operating income and an increase BOPO ratio in 2010. This indicates a trend of branch inefficiency in running its operations. One way to measure the performance of branch Bank DKI sharia can be seen from the level of efficiency, so this study aims to determine and analyze the level of technical efficiency of Bank DKI Sharia with other Regional Development Bank. In addition, analyzing the same level of relative efficiency among branch of the Bank DKI Sharia which consists of six branch that have similar business characteristics. The method in this study is Data Envelopment Analysis (DEA) with operating expenses and total deposits as inputs and total financing and operating income as outputs. Data taken from annual reports Regional Development Bank period 2009-2010 and Bank Indonesia database. This data will be used to analyze the relative efficiency between Sharia Regional Development Bank, while the quarterly reports of each branch will be used to analyze of six branch of Bank DKI sharia so there are four quarterly reports during 2010. Results from the study showed that Bank DKI Sharia experiencing inefficiencies in 2010. CB4 is a branch of the most efficient and CB3 is the most inefficient in the assumption of constant returns to scale. The assumption of variable returns to scale indicates that CB1, CB4, and CB6 are branch of most efficient with the most inefficient is CB3.

Abstrak :
Bank Syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional perlu dikembangkan secara sehat dan kuat agar dapat memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional antara lain melalui perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Perubahan tersebut harus didukung pula dengan modal yang cukup dan manajemen yang profesional sehingga dapat tercipta bank syariah yang sehat dan tangguh (sustainable). BRI sebagai salah satu Bank terbesar dan tertua di Indonesia, turut mengembangkan Bank Syariah dengan mendirikan Unit Usaha S/ariah (UUS) dan memisahkan UUS tersebut ke dalam Bank Syariah yang telah didirikan sebelumnya melalui proses akusisi BJA dan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah. Penelitian dengan metode normatif ini telah menghasilkan kesimpulan bahwa dalam proses pendirian BRI Syariah telah terjadi 3 (tiga) peristiwa hukum yaitu Akuisisi, Perubahan Kegiatan Usaha (Konversi) dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, serta Pemisahan. Pemisahan UUS ke dalam BRI Syariah merupakan terobosan baru di bidang perbankan syariah mengingat hal ini dilakukan sebelum Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan perihal tersebut. ......Sharia Bank as part of national banking system should be developed soundly and strongly so that it can provide banking service for the people and support national economic growth throuh conversion of business activities of conventional bank into sharia bank. The conversion must also be supported by sufficient capital and profesional management, so as to create sound and strong (sustainable) sharia bank. BRI as one of the largest and oldest banks in Indonesia also develops Sharia Bank by establishing Sharia Business Unit (UUS) and separating the Sharia Business Unit (UUS) into the Sharia Bank previously established throughed BJA acquisition and conversion of its business activities into Sharia Bank. Survey with this normative method has generated a conclusion that in the process of BRI Syariah establishment, 3 (three) legal events have occurred, namely acquisition, conversion, from conventional bank into Sharia Bank, and spin-off. Spin off Sharia Business Unit (UUS) into BRI Syariah is a new breakthrough in Sharia banking, considering that it was performed before Bank Indonesia issued the regulation on this matter.

Abstrak :
Bank Syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional perlu dikembangkan secara sehat dan kuat agar dapat memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional antara lain melalui perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Perubahan tersebut harus didukung pula dengan modal yang cukup dan manajemen yang profesional sehingga dapat tercipta bank syariah yang sehat dan tangguh (sustainable). BRI sebagai salah satu Bank terbesar dan tertua di Indonesia, turut mengembangkan Bank Syariah dengan mendirikan Unit Usaha S/ariah (UUS) dan memisahkan UUS tersebut ke dalam Bank Syariah yang telah didirikan sebelumnya melalui proses akusisi BJA dan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah. Penelitian dengan metode normatif ini telah menghasilkan kesimpulan bahwa dalam proses pendirian BRI Syariah telah terjadi 3 (tiga) peristiwa hukum yaitu Akuisisi, Perubahan Kegiatan Usaha (Konversi) dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, serta Pemisahan. Pemisahan UUS ke dalam BRI Syariah merupakan terobosan baru di bidang perbankan syariah mengingat hal ini dilakukan sebelum Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan perihal tersebut. ......Sharia Bank as part of national banking system should be developed soundly and strongly so that it can provide banking service for the people and support national economic growth throuh conversion of business activities of conventional bank into sharia bank. The conversion must also be supported by sufficient capital and profesional management, so as to create sound and strong (sustainable) sharia bank. BRI as one of the largest and oldest banks in Indonesia also develops Sharia Bank by establishing Sharia Business Unit (UUS) and separating the Sharia Business Unit (UUS) into the Sharia Bank previously established throughed BJA acquisition and conversion of its business activities into Sharia Bank. Survey with this normative method has generated a conclusion that in the process of BRI Syariah establishment, 3 (three) legal events have occurred, namely acquisition, conversion, from conventional bank into Sharia Bank, and spin-off. Spin off Sharia Business Unit (UUS) into BRI Syariah is a new breakthrough in Sharia banking, considering that it was performed before Bank Indonesia issued the regulation on this matter.

Abstrak :
Kehadiran Good Corporate governance (GCG) diperlukan dalam suatu Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) agar dapat mencapai kesinambungan usaha melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (KNKG, Pedoman GCG 2006). Tesis ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan prinsipprinsip GCG pada BUS dan UUS di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif terhadap bahan kepustakaan dan didukung dengan wawancara dengan beberapa pejabat terkait. Tinjauan penelitian pengaturan prinsip GCG diperoleh dari Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia, Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam & LK. Tinjauan Penerapan prinsip GCG pada BUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; (2) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komitekomite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS; (3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (4) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; (5) batas maksimum penyaluran dana; dan (6) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. Sedangkan pada UUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (3) penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan (4) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS. ...... The presence of Good Corporate Governance (GCG) is required in an Islamic Commercial Bank (ICB) or Islamic Business Unit (IBU) in order to achieve sustainability through the management efforts that are based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness and equality (NCG, GCG Guidance 2006). This thesis aims to find answers to the questions of how the regulation and implementation of the GCG principles to ICB and IBU in Indonesia. The method used for this research is juridical normative research, which were conducted on literature research and supported by interviews with relevant officials. Review on the Regulations of GCG principles are obtained from the Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Company, Law No.21 of 2008 on Islamic Banking and Bank Indonesia Regulations, Law No.8 of 1995 on Capital Markets and Bapepam & LK Regulations. Review on the Regulations of GCG principles in ICB shall be at least embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors, (2) the completion and execution of Committees? tasks and the internal control function of BUS (3) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (4) the implementation of the compliance, internal audit and external audit functions (5) The maximum limit of funds, and (6) transparency of financial and non financial conditions of BUS. While at IBU shall be minimal embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Director of IBU (2) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board, (3) the distribution of funds to finance core customers and deposit of funds by core depositors, and (4) transparency of financial and non financial condition of IBU.