Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris UUJN . Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus penuh dengan kehati-hatian dan kecermatan agar dapat membuat akta otentik yang tidak bertentangan dengan Undang-undang sehingga tidak mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat 3 permasalahan pokok, yang pertama bagaimana akta jual beli yang dibuat oleh Notaris yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum? Yang kedua bagaimana akibat hukum dari akta yang dibatalkan oleh Pengadilan? Dan yang ketiga, bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya dan dibatalkan oleh Pengadilan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Tanggal 25 April 2017 Nomor 598 K/PDT/2017, dimana dalam kasus tersebut akta otentik yang dibuat oleh Notaris dibatalkan oleh Pengadilan karena dibuat dengan tidak hati-hati dan tidak cermat sehingga tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dapat dibatalkan dan akibat hukum atas pembatalan tersebut adalah tindakan hukum dalam akta dianggap tidak pernah ada. Sedangkan dari segi tanggung jawab, Notaris bertanggung jawab secara perdata dan juga secara administratif dari segi jabatannya. ......This thesis discussed about authentic deed made by Notary which is a public officials who has authority and obligation as regulated in the Law Number 02 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 about Notary UUJN . A Notary when doing his work, must be with prudence and precision in order to make an authentic deed that did not contradict with the law so that the deed can has a perfect power of proof and does not have an unlawful act element. In this study, the writer raised 3 problem, first, how a sale and purchase deed made by Notary contain an unlawful act element Second, what is the legal consequences of the notary deed which annulled by the court And the third, what is the notary responsibility due to the annulment of the deed which he she made This study uses normative legal research with the literature methode and case analysis with collecting secondary data. Case analysis was conducted on the supreme court dated 25 April 2017 Number 598 K PDT 2017, where in the case an authentic deed made by a notary was canceled by court because the deed made by a Notary who was not carefull and not precise. The result of this study indicates that a deed that contains unlawful act can be cancelled and the law concequences of the cancellation is the lawful act in the deed is considered never happen. In the perspective of responsibilities, Notary have a civil and administrative responsibilities.

Abstrak :
Tesis ini meneliti mengenai perlindungan Notaris sebagai pemegang protokol terhadap kerahasiaan akta yang ada di dalam penyimpanannya serta kewenangan dan tanggung jawab terhadap pemberian salinan Akta. Dalam tesis ini, Pemegang Protokol Notaris digugat untuk memberikan salinan akta oleh bukan para pihak yang ada di dalam Akta. Sehingga Notaris Pemegang Protokol dalam menjalankan jabatannya diperlukan Perlindungan hukum untuk memenuhi pemanggilan dan pemeriksaan jika terjadi sengketa-sengketa hukum karena penerima protokol hanya menerima peralihan protokol guna menjaga minuta/surat-surat yang dilekatkan pada minuta atau protokol dalam penyimpanan Notaris serta untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris yang berasal dari Undangundang yakni Notaris dapat menggunakan hak ingkar Notaris apabila Notaris dimintai keterangannya dalam proses peradilan, serta tanggung jawab dan kewenangan pemegang protokol Notaris sebagai penerima protokol bukan pembuat Akta, tanggung jawabnya hanya sebatas administratif yakni merawat minuta akta dan menyimpan protokol Notaris di tempat penyimpanannya, karena protokol Notaris tersebut telah diamanahkan dan telah beralih tanggung jawabnya untuk memelihara dan menjaganya. Selain itu mempunyai kewajiban untuk memberikan salinan Akta sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. ......This thesis examines the protection of the Notary as a protocol holder against the confidentiality of deeds in their storage and the authority and responsibility for providing a copy of the Deed. In this thesis, the Notary Protocol Holder is sued to provide a copy of the deed by non-parties in the Deed. So that the Notary Holder of Protocol in carrying out his position requires legal protection to fulfill summons and examinations in case of legal disputes because the recipient of the protocol only receives a transfer of protocol in order to maintain the minuta / letters attached to the minuta or protocol in the Notary's storage and to maintain dignity. and the dignity of their position, including testimony and processing in examinations and trials. This research is a normative juridical research type with descriptive analytical research and analyzed by qualitative methods. The result of this research is the legal protection that can be given to Notaries that comes from law, namely Notaries can use the right of refusal of the Notary if the Notary is asked for his information in the judicial process, as well as the responsibilities and authorities of the Notary protocol holder as the recipient of the protocol not the Deed maker. it is only limited administratively, namely maintaining the Minuta deed and keeping the Notary's protocol in its storage, because the Notary's protocol has been mandated and has shifted its responsibility to maintain and safeguard it. In addition, it has the obligation to provide a copy of the Deed in accordance with the provisions of Article 54 of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary which has been amended by Law Number 2 of 2014.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan peran penyidik polisi yang ditinjau sebelum dan sesudah Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013, sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan (1) Bagaimana perbedaan peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh Notaris pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012?; (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris sesudah Putusan MK No. 49/PUU-X/2012? (3) Bagaimana konsep tentang peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh notaris yang dapat memberikan perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan tugasnya?. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus notaris X (Notaris Jakarta Timur) yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 ayat 1 KUHP). Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan peran penyidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan tindak pidana oleh notaris pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012, yaitu meliputi pertama, pemanggilan terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana, tidak perlu lagi mendapatkan ijin dan MPD melainkan ijin dari MKN. Kedua, tidak berlakunya lagi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.03HT. 0310.TH 2007 yang mengatur tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris. Ketiga, Hak Istimewa Notaris yaitu hak ingkar tetap dapat digunakan notaris dalam penyidikan atau dalam memberikan keterangan kepada polisi. Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus bersifat profesional. Untuk memberikan perlindungan terhadap notaris pemerintah segera menetapkan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN. Diharapkan adanya kerjasama yang baik antara penyidik Subdit Harda dengan notaris agar proses penyidikan dapat berjalan dengan cepat, efektif dan efisien.

---

This research was based on the back ground that there were differences about the role of police investigator between UUJN 2004, UUJN 2014 and Constitutional Court No. 49//PUU-X/2012. The researcher focused on how the best of the concept about notary protection by police investigator who faced the law especially in criminal act viewed by Constitutional Court No. 49/PUU-X/2012 and UUJN 2004. Some problem that proposed in this research are (1) How differences of the police investigator role in criminal act by notary in dispute resolution after Constitutional Court No. 49//PUU-X/2012?; (2) What the impact of the police investigator role changing in handling of criminal act by notary against notary protection?; (3) How the concept about the role in handling the criminal act by notary which able to give a protection on notary in conducting the duty? Socio-legal approach was used in this research. So, there were two aspect in this research those are doctrinal aspect, i.e. UUJN and Constitutional Court No. 49//PUU-X/2012 and the practice of investigating in criminal act by notary. This research was conducted in Metro Jaya Police District. The role of the investigator Subdit Harda Ditreskrimum City Police in the handling of criminal acts by the notary after the Constitutional Court No. 49//PUU-X/2012, which includes the first, calling to the notary who allegedly committed the crime, do not need to get permission from the MPD. Secondly, are no longer effective in the provision of Article 14 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights No. M.03HT.0310.TH 2007 regarding the same thing. Third, the abolition of privilege Notaries in providing information to the police, who feared future public as well as other law enforcement officer can easily "calling out" notary for cases that are not material and do not need to involve a notary as a witness. Cooperation between the investigator Subdit Harda Ditreskrimum City Police with INI and PPAT in order to increase as an preventive action to protect a notary by police in handling criminal act by notary. This procedure must be accorded with Article 66 (1) UUJN 2014.

Abstrak :
Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam hal notaris berwenang dalam membuat akta pertanahan sebagaimana pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, yaitu akta pertanahan juga merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah seharusnya tidaklah menjadi masalah, karena selain yang disebutkan dalam pasal 15 ayat 2 huruf F tersebut bahwa notaris berwenang membuat akta pertanahan, dalam prakteknya sekarang ini, Jabatan notaris sekarang ini merangkap jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jadi, notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sama-sama berwenang dalam membuat akta pertanahan. Pasal 15 ayat 2 F tersebut belumlah dapat dilaksanakan sepenuhnya tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah secara bersama-sama memilki kewenangan yang sama dalam membuat akta terkait di bidang pertanahan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Jadi, akta pertanahan tersebut dapat dibuat oleh pejabat lain termasuk notaris itu sendiri. ......Research methods used in this paper is a normative juridical research. in the case of the notary in charge of a deed of land as well as Article 15 paragraph 2 letter F Law Notary, namely the deed of the land is also an authority Deed Official Land should not be a problem, because other than those mentioned in article 15 paragraph 2 letter F such that notaries authorized to make the land deed, in practice today, Position notary present concurrent positions Land Deed Officer. Thus, the notary and the Land Deed Official equally competent in making the land deed. Article 15, paragraph 2 F are not yet fully implemented without involving the Land Deed Officer. Notary and Land Deed Officer jointly have the same authority to make the relevant deed in the land sector in accordance with their respective capacities. Acts of Notary and Land Deed Official is authentic act which has binding legal force. Thus, the land deed can be made by other officials including the notary itself.

Abstrak :
Tesis ini adalah sebuah studi perbandingan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan perubahannya dengan Statut du Notariat de la France yang masing-masing merupakan peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dan di Perancis. Lembaga notariat baik di Indonesia maupun Perancis merupakan Latijnse Notariat, yang juga banyak dianut oleh negara-negara common law. Selain itu, lembaga notariat Indonesia tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga notariat Belanda, dimana lembaga notariat Belanda mengakar pada lembaga notariat Perancis berdasarkan asas konkordansi, sehingga dapat dikatakan bahwa Perancis merupakan ldquo;dasar peletak rdquo; lembaga notariat, salah satunya bagi Indonesia. Sebagai dasar peletak lembaga notariat, menjadi penting untuk menelusuri dan membandingkan peraturan tentang jabatan notaris di Perancis dengan Indonesia, guna menemukan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peraturan untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dan saran dari penelitian ilmiah ini.

---

This thesis is a comparison study between Undang Undang Jabatan Notaris and the Amendment with Statut du Notariat de la France, each of which is a regulation regarding the notarial office in Indonesia and in France. Notaries in Indonesia and France are Latijnse Notariat, which is widely embraced by the common law countries. In addition, Indonesian notarial office cannot be separated from the history of the Netherlands, which rooted in the French notarial office based on the principles of concordance, therefore it can be said that France is the ldquo base stone of notary, also for Indonesia. As the ldquo base stone, it is essential to explore and compare the regulations of notary in France with Indonesia, in order to find the advantages and disadvantages of each of the rules to then be drawn conclusions and suggestions of this scientific research.

Abstrak :
Notaris memiliki kewajiban yang tercantum dalam UUJN yaitu mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta. Hal tersebut juga tercantum dalam sumpah jabatan Notaris. Oleh karenanya undang-undang memberikan kewajiban Notaris untuk menolak memperlihatkan isi akta, termasuk memberikan salinan akta kepada pihak yang tidak berkepentingan. Namun ketidakjelasan mengenai konsep pihak yang berkepentingan dengan akta, membuat Notaris dapat mengalami gugatan pelanggaran kode etik, karena dianggap tidak memberikan salinan akta. Padahal pihak yang meminta bukanlah pihak yang di dalam akta, namun pihak terafiliasi dari pihak yang di dalam akta. Hal ini karena konsep pihak yang berkepentingan dalam hukum dapat diartikan berbeda-beda. Hal ini lah yang wajib dipahami oleh Notaris agar mereka dapat meberikan salinan akta sesuai pasal 54 UUJN dan tetap menjaga kode etik Notaris terutama mengenai kewajiban merahasiakan isi akta.

---

Notaries have an obligation as stated in Notary Law namely an obligation of confidentiality regarding the contents of the deed. It is also stated in the Notary Oath. Therefore, the law provides Notary an obligation to refuse to show the contents of the deed, including giving a copy of the deed to unauthorized parties. But the vagueness of the concept of concerning parties with the deed, making a Notary experience lawsuit of Notary code violations, because they did not provide a copy of the deed. Whereas the requesting party is not a party in the deed, but the affiliated parties of party in the deed. This is because the concept of concerning parties in the law can be interpreted differently. This is the one that must be understood by the Notary so that they can give a copy of the deed in accordance with Article 54 of Notary Law and maintain a code of ethics, especially regarding an obligation of confidentiality regarding the contents of the deed.