Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai dua hal, yang pertama adalah penggambaran konsep utilitarianisme yang mendasari tindakan tokoh protagonis, Uzumaki Naruto, dan tokoh antagonis, Uchiha Itachi dalam anime Naruto: Shipp?den (2007). Selain itu, penulis juga membahas mengenai respons penonton mengenai penggambaran konsep tersebut dalam anime Naruto: Shippuden. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep utilitarianisme tindakan yang dijelaskan oleh Ben Eggleston (2014), yaitu sebuah konsep yang memandang bahwa suatu tindakan dianggap benar jika tindakan tersebut menghasilkan kesejahteraan maksimal dibandingkan tindakan lain yang dapat dilakukan dalam situasi tersebut. Metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data yaitu analisis teks dan metode sinematografi sebagai metode pendukung. Analisis yang dilakukan meliputi plot, penokohan, dan dialog dari tokoh yang diteliti serta adegan visual tindakan yang dilakukan, khususnya pada sorotan kamera, bidikan kamera, warna, dan pencahayaan dari adegan yang dianalisis. Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti menemukan adanya konsep utilitarianisme tindakan yang mendasari tindakan tokoh Uzumaki Naruto dan Uchiha Itachi dalam anime Naruto: Shipp?den. Tindakan yang dilakukan oleh kedua tokoh ditunjukkan dengan penggambaran yang bertolak belakang, namun tetap dalam ranah konsep utilitarianisme. Sebagai kesimpulan, penulis berargumen bahwa konsep utilitarianisme yang mendasari tindakan kedua tokoh dapat berfungsi sebagai referensi terhadap pendidikan moral yang ditawarkan oleh sang pengarang untuk para penonton anime tersebut. ......This research discusses two research aspects: firstly, the depiction of the concept of utilitarianism underlying the actions of the protagonist character, Uzumaki Naruto, and the antagonist character, Uchiha Itachi, in the anime Naruto: Shipp?den (2007). The researcher also examines the audience's response to the portrayal of this concept in Naruto: Shippuden. The analysis is conducted using the concept of act utilitarianism, as described by Ben Eggleston (2014), which views an action as morally right if it maximizes overall well-being compared to alternative actions in a given situation. The methods employed to analyze the data include textual analysis and cinematography as a supporting method. The analysis encompasses the plot, characterization, and dialogue of both characters, as well as the visual depiction of their actions, particularly focusing on camera angles, shots, colors, and lighting in the analyzed scenes. Based on the conducted analysis, the researcher discovered the presence of the concept of act utilitarianism underlying the actions of both Uzumaki Naruto and Uchiha Itachi in the anime Naruto: Shipp?den. The actions of both characters are portrayed in contrasting manners, yet still within the realm of the utilitarianism concept. In conclusion, the researcher deduces that the concept of utilitarianism underlying the actions of both characters can serve as a reference for the moral education offered by the creator to the viewers of the anime.

Abstrak :
Vaksin merupakan manifestasi produk bioteknologi medis yang digunakan pada era modern. Vaksin memiliki peran dalam menciptakan perlindungan kelompok ditengah masyarakat (herd-immunity) utamanya dalam konteks yang penting dan mendesak seperti krisis kesehatan global. Urgensi vaksin sebagai produk bioteknologi dapat dikaji melalui teori biopolitik Michel Foucault dengan latar belakang teori utilitarianisme yang mendorong urgensi pembahasan vaksin secara filosofis. Biopolitik digunakan sebagai kekuasaan bagi otoritas dalam memberikan suatu regulasi dan mandat yang memandang masyarakat sebagai satu tubuh populasi yang dapat dapat dikelola dan dikuasai melalui intervensi disiplin dan normalisasi. Hal ini berimplikasi pada modifikasi perilaku tubuh individu (personalisasi) sebagai strategi kekuasaan (biopower) yang mendukung vaksin sebagai produk bioteknologi yang memaksimalkan utilitas dan kegunaan (utilitarian). Dengan demikian, upaya dan kebijakan otoritas dalam menciptakan angka kesehatan terwujud secara maksimal melalui penerapan kekuasaan biopolitik sebagai upaya mengontrol dan menginternalisasi populasi melalui vaksinasi ......Vaccines as a manifestation of medical biotechnology products are used in the modern era. Vaccines have a role in creating herd-immunity, especially in important and urgent contexts such as the global health crisis. The urgency of vaccines as a biotechnology product can be studied through Michel Foucault's biopolitical theory with a background of utilitarianism theory which encourages the philosophical urgency of discussing vaccines. Biopolitics is used as a power for authorities to provide regulations and mandates that view society as a population body that can be managed and controlled through disciplinary intervention and normalization. This has implications for individual body behaviour modification (personalization) as a power strategy (biopower) that supports vaccines as biotechnology products that maximize utility and utility (utilitarian). Thus, the efforts and policies of the authorities in creating health figures are maximized optimally through the application of biopolitical power as an effort to control and internalize the populationthrough vaccination.

Abstrak :
Bentham offers a detailed critique of William Blackstone's 'Commentaries on the Laws of England' (1765-9). He provides important reflections on the nature of law, and more particularly on the nature of customary and statute law, and on judicial interpretation.

Abstrak :
ABSTRAK
Artikel ini menjelaskan fenomena hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia memvonis mati 55 orang di tahun 2015 karena kejahatan narkotika. Di tahun yang sama, pemerintah Indonesia melaksanakan eksekusi mati kepada 14 terpidana. Ke-14 terpidana mati divonis mati karena kejahatan narkotika. Artikel ini ditulis untuk membahas hukuman mati yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2015 dilihat dari sudut pandang kriminologi kritis. Penulis menggunakan peacemaking criminology dan teori utilitarianisme dalam membahas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian data sekunder melalui kajian literatur. Perbedaan penulisan ini dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya adalah tulisan ini membahas kaitan hukuman mati dengan kejahatan negara dengan menganalisa pelanggaran berbagai perjanjian dan hukum internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hasil analisa dari tulisan ini adalah pemerintah Indonesia telah melakukan kejahatan negara karena penolakan grasi dan permohonan pengurangan hukuman yang dilakukan oleh para terpidana mati. Pemerintah Indonesia juga melakukan kejahatan negara karena telah melanggar berbagai hukum dan perjanjian internasional yang berlaku. Dengan melaksanakan hukuman mati, pemerintah Indonesia telah melanggar hak asasi manusia, dan kejahatan narkotika juga tidak termasuk dalam kejahatan paling serius. Selain itu, hukuman mati yang dilakukan terhadap para pelaku kejahatan narkotika juga terbukti tidak efektif.

---

ABSTRACT
This article explains the phenomena of death penalty that were done by the Indonesian government in 2015. Indonesian government sentenced 55 people in 2015 because of drug related crimes. In the same year, the Indonesian government executed 14 people. All of the 14 people were executed for drug related crimes. This article is written to discuss death penalty that were done in Indonesia in 2015 from the critical criminology point of view. The writer uses peacemaking criminology and utilitarianism theory in discussing the human rights violation that happened in the execution of death penalty in Indonesia. This writing uses research methode of secondary data by reviewing literatures. The difference of this writing and previous researches is that this writing is discussing the connection of death penalty with state crime by analizing the violations of international law and treaties that were done by the Indonesian government. The result of the analysis is that the Indonesian government were doing state crime because of the rejection of clemency and the petition of sentence reduction that were applied by the convicts. The Indonesian governemnt also did state crime because of the violation of various international law and treaties. By executing, Indonesian government also violates the human rights, and drug related crimes are not considered as one of the most serious crimes. Besides that, death penalty that were done to convicts of drug related crimes are also proven not effective.

Abstrak :
Eliminasi hewan dengan cara yang membuat hewan merasakan sakit berkepanjangan merupakan suatu tindakan yang salah. Cara eliminasi tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman manusia bahwa hewan juga merupakan makhluk sentient, sama seperti manusia. Makhluk sentient adalah makhluk yang dapat merasakan sakit. Skripsi ini menolak cara eliminasi anjing di Bali menggunakan prinsip moral utilitarianisme menurut Peter Singer. Prinsip utilitarianisme Singer membasiskan kesetaraan antara manusia dengan hewan berdasarkan kepentingan (interest). Singer mengatakan bahwa tolok ukur paling mendasar untuk kesataraan antara manusia dan hewan adalah kemampuan rasa sakit. Sesuatu yang benar bagi kaum utilitarian adalah yang dapat memaksimalkan kebahagiaan (pleasure) dan meminimalkan rasa sakit (pain). Jika anjing-anjing di Bali dieliminasi dengan cara yang dapat menyebabkan rasa sakit yang berkepanjangan, berarti tindakan tersebut dapat digolongkan ke dalam tindakan speciesist. ...... Animal elimination by making animals painful endlessly is a bad action. That way of elimination occurs because people do not fully understand that animals are also sentient creatures, just like people. Sentient creatures are creatures which can feel pain. This script rejects dogs elimination in Bali by using principle of utilitarianism morality according to Peter Singer. The principle of utilitarianism basically discusses equal consideration between human being and animals based on interest. Singer said that the most basic benchmark for equal consideration between human being and animals is capability of feeling pain. Something right to do for utilitarians is maximize happiness (pleasure) and minimize pain. If dogs elimination in Bali is done by painful ways, the ways can be categorized into sppeciesist acts.

Abstrak :
Furusato Nozei merupakan sebuah program kebijakan pajak berbasis donasi untuk mengatasi masalah penurunan pendapatan daerah di wilayah rural Jepang. Program ini memberikan insentif berupa pengurangan beban pajak serta hadiah berbentuk barang yang dinamakan dengan return gift kepada para kontributornya. Dalam penelitian ini dibahas konsep utilitarianisme tindakan yang mendasari motivasi para kontributor dalam melakukan donasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori utilitarianisme menurut Ben Eggleston yang berfokus pada konsep utilitarianisme tindakan. Analisis dilakukan dengan memaparkan data jumlah kontribusi yang diterima program ini serta menganalisa rentetan tindakan yang mungkin dilakukan kontributor beserta konsekuensinya.

---

Furusato Nozei is a donation-based tax policy program to address the problem of decreasing regional income in rural Japan. This program provides incentives in the form of tax burden reduction and gifts in the form of goods called 'return gift' to its contributors. This research discusses the concept of 'act utilitarianism' that underlies the motivation of contributors in making donations. The theory used in this research is utilitarianism according to Ben Eggleston which focuses on the concept of act utilitarianism. The analysis is carried out by describing data on the number of contributions received by the program and analyzing the possible actions taken by the contributors along with its consequences.

Abstrak :
Rumusan keadilan selama ini begitu identik sebagai yang monumental, yang selalu dapat ditunjuk oleh subjek dengan pendasaran pada asumsi keberadaan sensus communis. Asumsi tersebut telah membuat konsepsi keadilan mengeksklusi kesadaran perseptual subjek seperti yang dilakukan oleh kerangka utiliatarianisme, intuisionisme, dan kontraktarianisme. Penelitian ini mencoba menunjukan bagaimana keadilan yang monumental tidak dapat dipertahankan lagi melalui tawaran Derrida tentang keadilan, sehingga keadilan dapat dipahami sebagai integritasnya dengan kesadaran perseptual subjek sebagai ketegangan yang tanpa henti dan dapat terus hadir walaupun tidak pernah dalam kepenuhan, keadilan momentual. Dengan sasaran memberikan pemahaman yang komprehensif akan momen keadilan maka diharapkan dapat memberikan kecukupan ruang untuk dinamika keadilan itu sendiri menghindari kekerasan pada subjek akibat stagnansinya. ......Formulation of justice has been very identical to something which is monumental, which has always been able to be referred by subject based on presupposition of the sensus communis. That presupposition has excluded the subject's perseptual consciousness by the justice conception, just like the utilitarianism, intuisionism, and contractarianism have done. This research tries to demonstrate how monumental jutice can no longer be preserved through Derrida's offer about justice, thus justice can be understood as its integrity with the subject's perceptual conciousness as the unstoppable stress and will be always present eventhough it has never been the fully one, which is the momentual justice. The aim of this research is to give a comprehensive understanding of the moment of justice. The author expect that this research can give enough locus for the dynamic of justice itself to prevent the violence on the subject which is caused by its stagnancy.

Abstrak :
ABSTRAK
Kepentingan manusia akan tetap ada dalam suatu pengambilan keputusan sekalipun yang berkaitan dengan alam. Hal tersebut dikarenakan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kasadaran dan menyadari adanya kerusakan lingkungan. Kesadaran manusia membentuk kepedulian terhadap lingkungan sehingga manusia dapat merencanakan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu maka meskipun alam sudah dianggap sebagai subyek moral akan tetapi yang bisa menjadi pelaku moral hanyalah manusia saja. Hanya manusialah yang dapat mempertimbangkan dan memutuskan mana kepentingan yang semestinya didahulukan apabila terdapat dua kepentingan yang bertabrakan. Kepedulian manusia untuk mengadakan pelestarian alam tersebut merupakan suatu bentuk kepentingan manusia dalam alam. Meskipun antroposentrisme telah runtuh, porsi kepentingan manusia masih tetap selalu ada dalam pengambilan keputusan. Perlu diketahui bahwa selalu ada kepentingan manusia bukan berarti adalah terpusat manusia. Pembuktian adanya kepentingan manusia ini dilakukan melalui komparasi pemikiran deep ecology Arne Naes dan utilitarianisme Peter Singer. Pemikiran keduanya meskipun tidak lagi terpusat pada manusia tetapi manusia sebagai satu-satunya agen moral adalah hal yang tidak dapat dapat dihindari lagi sehingga kepentingan manusia selalu ada dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan alam.

---

abstract
Human interest will always be on the decisions making although on the decision related to the nature. Human is the only being that have consciousness and can realize the environmental crisis. Human consciousness forms awareness of environment crisis, so human can plan the conservation of the environmental. Though nature has become moral subject, but only human can be the moral agent. Only human can considering and deciding which interest that have to take precedence over the others. Human awareness that create nature conservation is a form of human interest on the nature. Though anthropocentrism has been broke but portion of human interest always be on the every decision making. Human interest is different from human centeredness. The proof of that human interest gained from the comparison of Arne Naess? deep ecology and Peter Singer?s utilitarianism. Both thoughts, though no more centered to the human interest but human as the only moral agent cannot be avoided, so human interest will always be in the decision making related to the nature