Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan hukum yang lahir dari kontrak migas mengikat sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini karena pembentukan kontrak migas telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, secara hukum pemerintah dan kontraktor terikat untuk menaati seluruh ketentuan di dalam kontrak migas. Namun demikian, melihat fakta dan sentimen investasi terhadap industri migas di Indonesia yang semakin menurun terutama mengenai kepercayaan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia, maka perlu ada peningkatan dan perbaikan yang signifikan dalam kontrak migas di Indonesia. Mengelola kegiatan usaha hulu menggunakan sistem kontrak memiliki kekhasan tersendiri karena usaha hulu migas memiliki banyak risiko dan mengingat bahwa pemerintah juga memiliki banyak keterbatasan. Kekhasan lain adalah karena di dalam kontrak migas, salah satu pihak di dalamnya adalah pemerintah yang secara konstitusional berada pada ranah hukum privat dan publik secara bersamaan. Yang menjadi pertanyaan yuridis disini adalah, Bagaimana dampak kedudukan Pemerintah sebagai pihak dalam perjanjian yang dapat mengubah peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi yang berakibat pada kepastian kontrak minyak dan gas bumi dan keadilan bagi para pihak? Bagaimana kontrak minyak dan gas bumi yang ideal yang menempatkan para pihak dalam kedudukan yang seimbang? Disertasi ini akan melihat bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan, baik peraturan di bidang hukum publik maupun hukum perdata, di dalam kontrak migas dan mencari tahu mengapa ketidakpastian hukum dalam penerapan kontrak migas masih menjadi masalah hingga saat ini. Selain itu disertasi ini membahas penerapan kontrak migas dan mengkaji bagaimana hubungan hukum yang terjadi selama ini, dan mencari titik ideal dari kontrak migas baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif dan data yang dikumpulkan adalah data sekunder (terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier). Kesimpulan, di dalam pelaksanaan kontrak migas, maka selain dari tataran implementasi, ada beberapa restrukturisasi hukum yang dapat berdampak kepada terciptanya hubungan hukum yang lebih baik antara pemerintah dan kontraktor migas dalam melaksanakan kontrak migas.

---

The legal relationship that is born from the oil and gas contract is binding as law for the parties who make it. This is because the formation of oil and gas contracts is in accordance with Article 1320 of the Civil Code and therefore based on Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, the government and contractors are legally bound to comply with all provisions in the oil and gas contract. However, considering the fact and investment sentiment towards the oil and gas industry in Indonesia that is decreasing, especially regarding investor confidence in legal certainty in Indonesia, it is necessary to have a significant increase and improvement in oil and gas contracts in Indonesia. Managing upstream business activities using a contract system has its own peculiarities because the upstream oil and gas business has many risks and given that the government also has many limitations. Another peculiarity is that in the oil and gas contract, one of the parties is the government which is constitutionally in the realm of private and public law simultaneously. The juridical question here is, what is the impact of the position of the Government as a party to an agreement that can change the laws and regulations in the oil and gas sector which results in the certainty of oil and gas contracts and justice for the parties? What is the ideal oil and gas contract that puts the parties in a balanced position? This dissertation will look at how the application of laws and regulations, both in the fields of public law and civil law, in oil and gas contracts and find out why legal uncertainty in the application of oil and gas contracts is still a problem today. In addition, this dissertation discusses the application of oil and gas contracts and examines the legal relationship that has occurred so far and looks for ideal points from oil and gas contracts from both government and private parties. The research will be conducted using the juridical normative research methodology and the data collected is secondary data (consisting of primary, secondary and tertiary legal materials). In conclusion, in the implementation of oil and gas contracts, apart from the level of implementation, there are several legal restructurings that can have an impact on the creation of a better legal relationship between the government and oil and gas contractors in implementing oil and gas contracts. "

"Mekanisme pengembalian kembali pajak Pertambahan Nilai pada industri hulu migas mengalami perubahan yang signifikan sejak PMK No. 218 Tahun 2014 diberlakukan. Tambahan persyaratan dokumen pengajuan pengembalian kembaliPPN seperti SKF, SKPN dan konfirmasi faktur pajak dari DJP membuat prosedur pengembalian kembali PPN menjadi lebih lama dari sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prosedur pengembalian kembali PPN Migas berdasar PMK 218 Tahun 2014 di PT X. Penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam untuk pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengembalian kembali PT X harus melalui lima tahap yaitu penyiapan surat permohonan kembali PPN, verifikasi dokumen oleh SKK Migas dan konfirmasi DJP, penelitian terhadap surat permintaan pengembalian kembali PPN oleh DJA, pengeluaran surat perintah pembayaran, dan pencairan dana dari rekening migas. Namun, dalam proses pengimplementasiannya PT X mengalami permasalahan seperti birokrasi yang terlalu panjang.

---

The mechanism of reimbursement of Value Added Tax on the upstream oil and gas experienced a significant change since the PMK No. 218 of 2014 was enforced. Additional requirements filing documents VAT reimbursement such as SKF, SKPN, and confirmation tax invoice from the DJP make VAT reimbursement procedures become longer. This study aimed to analyze the implementation of the VAT reimbursement procedure based on PMK 218 2014. This qualitative research used in-depth interview as data collection technique.

As the result, there are five stages that has to be passed in the procedure. The stages are preparation of VAT returns documents, documents verification by SKK Migas and confirmation by DJP, study of VAT reimbursement's letter of request by DJA, the issue of a payment order, and funds disbursement from oil and gas account. However, there are some problems in the implementation, long bureaucracy is one of them."

"Laporan magang ini membahas mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang dikelola melalui Kontrak Kerja Sama, dan bagaimana pemilihan mekanisme perhitungan bagi hasil yang berbeda akan memengaruhi penerimaan Pemerintah dan kontraktor. Sejak dahulu, perhitungan bagi hasil dilakukan dengan mekanisme pengembalian biaya operasi cost recovery. Namun, pada awal tahun ini Pemerintah menetapkan mekanisme baru, yaitu gross split, yang tidak lagi mengenal pengembalian biaya operasi bagi kontraktor. Hasil analisis menunjukkan bahwa jika dilihat secara keseluruhan, penggunaan mekanisme gross split memberikan hasil yang lebih baik bagi kontraktor, sedangkan bagi Pemerintah penggunaan mekanisme cost recovery memberikan hasil yang lebih baik.

---

This internship report analyzes about how Indonesia's upstream oil and gas operations is governed using Production Sharing Contract PSC between the Government and contractor, and how the selection of a production sharing mechanism will affect each party's take. Cost recovery mechanism has always been the choice, but early this year the Government proposes a new mechanism, gross split, where the Government no longer has to pay back the amount spent by contractor in conducting upstream oil and gas operations. The case study results indicate that contractor will be better off by using gross split mechanism, and the contrary applies for the Government."

"Skripsi ini membahas mengenai pengelolaan asuransi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Pengelolaan asuransi ditinjau dari bentuk perjanjianya serta kesesuaiannya dengan prinsip kebebasan memilih penanggung dan prinsip penutupan objek asuransi oleh perusahaan asuransi dalam negeri. Dalam penyusunannya skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, dimana dalam pengumpulan datanya selain melalui literatur, juga melalui Focused Group Discussion (FGD). Dari sana ditemukan bahwa perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai pengelolaan asuransi dalam kegiatan usaha hulu migas ini oleh regulator kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta perlu pembahasan lebih lanjut mengenai komponen dalam negeri berkaitan dengan prinsip penutupan asuransi oleh perusahaan asuransi dalam negeri.

---

This undergraduate thesis examines about juridical observation of insurance management in the upstream oil and gas business. The observation examines the insurance's policy format, and its relevance with the insurance principles such as freedom to choose the insurer, and the principle of insurance covering object with national insurance company. The method that been used to arrange this thesis is juridical-empiric method, which was in data colleting, aside from the literature study; we held a focused group discussion (FGD). As the result, it had been found that there should be more of socialization about insurance management system in this kind of business from the regulator to the parties who needed it. And also, more explanation needed about domestic component in the terms of insurance covering from national insurer principle."