Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Arah kebijakan negara, baik menurut Pasal 33 ayat (33) UUD 1945 maupun Pasal 2 ayat (1) UUPA 1960 adalah memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan-ketentuan dasar tersebut di atas dijabarkan MPR RI dalam TAP MPR Nomor IVIMPRI1999 Tentang Garis-Garis Besar Haitian Negara Tahun 1999-2004 pada Bab III Visi dan Misi butir (B-9), Bab IV Arah Kebijakan Ekonomi butir (B-6) dan Bab IV Arah Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup butir (H-1). Salah satu hal panting yang diamanatkan oleh GBHN Bab IV Arah Kebijakan Ekonomi butir (B-6) secara ringkas adalah mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis dalam menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat.Salah satu upaya untuk mengantisipasi dan menangani masalah sulitnya pengadaan tanah untuk pembangunan perkotaan adalah melalui konsolidasi tanah seperti telah ditempuh oleh negara-negara lain; suatu metoda pembangunan areal perkotaan di daerah pinggiran kota (urban fringe) untuk mengantisipasi perluasan pembangunan kota yang dikenal dengan Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai suatu bentuk kegiatan penataan kembali tanah di wilayah perkotaan (urban) atau di pinggiran kota (urban fringe) dengan mengandalkan partisipasi masyarakat melalui sumbangan tanah (contribution/land contribution/sharing) yang diberikan peserta KTP. Pendekatan bottom up ini kemudian diwujudkan dalam program Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok.Terdapat 2 (dua) kegiatan yang dilakukan secara simultan dalam suatu kegiatan KTP yaitu Pertama: Penataan pertanahan yang meliputi penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah; dan Kedua: Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan di lokasi pelaksanaan KTP. Mengingat KTP merupakan model pembangunan partisipatif yang menurut ide dasarnya, pembiayaan KTP diperoleh dari STUP yang diserahkan oleh peserta KTP. Secara asumtif, hukum dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam KTP. Pemikiran aliran hukum sosiologis (sociological jurisprudence) menyatakan bahwa hukum dapat mempengaruhi masyarakat serta hukum dapat sebagai sarana rekayasa social (law as a tool of social engineering). Ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) implikasi yuridis yaitu Pertama : Ketentuan itu merupakan pedoman untuk menentukan `kelayakan hukum' suatu lokasi yang direncanakan; dan Kedua : Persetujuan para pemilik tanah itu sekaligus merupakan dasar hukum materil (substantive law) bahwa pelaksanaan KTP secara hukum materil (substantive law) tunduk pada hukum perdata yaitu hukum perikatan yang berasal dari perjanjian. Norma hukum yang mengikat para peserta KTP adalah persetujuan yang ditandatanganinya yang menyatakan kesediaannya sebagai peserta KTP sebagaimana tertera pada Pasal 1338 ayat (1), (20 dan (3) KUH Perdata."

"Tesis ini meneliti, Iowa 80 Truckstop, tempat istirahat pengemudi trek yang terletak pada Interchange exit 284, yang merupakan interchange dari Interstate Highway 1-80 di negara bagian Iowa, Amerika Serikat. Truck stop ini mendapat julukan "The largest tuckstop in the world" dan oleh beberapa pengunjung dikatakan bahwa Iowa 80 Truckstop sudah menjadi sate Trucker Village. Lokasi Iowa 80 Truckstop terdapat dalam Scott County, Iowa dirnana terdapat dua kota metropolitan yaitu Davenport dan Bettendorf dan beberapa kota-kota kecil pedesaan yang terletak sekitar Iowa 80 Truckstop. Bersama dengan dua kota yang terletak di Illinois, Davenport dan Bettendorf disebut the Quad Cities dan bersama tiga county pedesaan yang terletak di Iowa dan Illinois daerah ini dikatakan sesuai dengan bentuk terbaru daerah metropolitan Amerika, a mulitinucleated metropolitan region.Perkembangan kota Amerika dengan pusat kota, mainstreet atau downtown, yang berada ditengah kota, berubah menjadi bentuk daerah metropolitan dimana pusat-pusat perkotaan terletak pada daerah rural urban fringe yang menjadi bagian daerah metropolitan ini. Metropolitan menjadi daerah dimana terdapat kota besar, kota pedesaan dan daerah antara kota dan desa dan metropolitan menjadi daerah yang luas dan dalamnya terdapat pusat-pusat kegiatan dengan fungsi tertentu. Kota-kota dikatakan sudah tidak berbatas lagi.Transformasi metropolitan ini terjadi karena dibangun satu sistem jaringan jalan raya yang memungkinkan orang bisa melakukan perjalanan di Arnerika dengan mudah, dan semua kota ataupun daerah dapat dicapai dengan cepat dengan memakai mobil. Mobilitas masyarakat Amerika yang tercipta sangat sesuai dengan nilai budaya kebebasan dan keinginan sesuatu yang bare, dan pemukiman yang terjadi tersebar seluruh benua Amerika. Untuk menghidupkan pemukiman-pemukiman ini diperlukan media transportasi yang bisa mengikuti jaringan jalan raya dart sebagai alat yang paling sesuai adalah pengangkutan dengan truk. Perjalanan berhari-hari meliwati jaringan jalan raya menyebabkan terbentuk kebudayaan pengemudi truk yang disamakan dengan koboi Arnerika masa lampau. Perjalanan jauh membutuhkan isirahat dan muncullah dipinggir jalan raya truck stop, tempat pengemudi truk beristirahat dan truk diservis. Salah satu perhentian truk ini adalah Iowa 80 Truckstop.Truck stop ini maju pesat selarna empat puluh tahun karena mengikuti misi dan visi pendirinya, Bill Moon yaitu tetap menekuni pelayanan pengemudi truk (trucker) dan menyesuaikan pelayanan dengan kebudayaan pengemudi truk. Dengan semua fasilitas dan jasa pelayanan yang ada sudah menjadi satu nuclei atau simpul khusus dalam daerah metropolitan Quad Cities.Tesis ini mencoba membahas dan merangkai keterkaitan Iowa 80 Truckstop dengan perkembangan daerah metropolitan bare, daerah rural-urban fringe, pusat perkotaan, jalan raya Interstate, perkembangan pinggir jalan rays, mainstreet kota pedesaan, kebudayaan pengemudi, dan usaha komersiil dengan meneliti fungsi-fungsi pusat perkotaan yang sudah dipenuhi dan dioperasionalkan oleh Iowa 80 Truckstop terhadap kota-kota kecil pedesaan disekitarnya."

"Suburbanisasi adalah suatu proses yang mampu mengubah suatu kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan. Selain perubahan penggunaan tanah, penduduk yang tinggal dalam wilayah yang terkena imbas suburbanisasi juga mengalami perubahan sistem penghidupan. Kecamatan Citeureup yang semula merupakan kawasan pedesaan yang luas, saat ini sudah berkembang menjadi suatu kawasan transisi perkotaan di mana sebagian wilayahnya dipadati oleh aktivitas industri dan permukiman. Perkembangan wilayah Citeureup tidak dapat dipisahkan dari proses suburbanisasi yang ditandai dengan perkembangan wilayah itu sendiri dan masuknya penduduk pendatang ke wilayah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial dari aktivitas konsumsi penduduk asli pada tiga periode suburbanisasi, serta kaitannya dengan interaksi terhadap penduduk pendatang dan jarak antara rumah penduduk asli dengan pusat pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan keluarga penduduk asli yang sudah tinggal di wilayah Citeureup setidaknya sejak tahun 1970an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dari wilayah kecamatan. Sejak tahun 1970 hingga sekarang, kebutuhan tersier dipenuhi dari tempat-tempat di luar kawasan pedesaan. Sementara itu, dari periode ke periode, untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, penduduk cenderung menyesuaikan diri. Penyesuaian ini terjadi beriringan dengan perkembangan wilayah di sekitar tempat tinggal penduduk. Jarak fisik dan jarak sosial juga memberikan dampak, namun tidak berperan besar, karena sebagian besar informan merasa keberadaan penduduk pendatang tidak berpengaruh vital terhadap keputusan konsumsi mereka. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan memberikan pengaruh terhadap pola spasial konsumsi penduduk asli. Di sisi lain, kehadiran penduduk pendatang tidak memberikan efek vital kepada penduduk asli.

---

Suburbanization is a process that change rural areas into urban areas. Besides land use changes, people that live in the area also facing their livelihood transformation as well. Kecamatan Citeureup, which was a large rural area, at present developed as a transitional urban area where parts of its area overflowing with industrial land and settlements. The development of Citeureup area is inseparable from the process of suburbanization which is indicated by the development of the region and the influx of migrant population to this region. The objective of this research is to find out the the spatial pattern of local people consumption in three periods of suburbanization, regard to their interaction with the immigrants and their home location to the development center. This research uses qualitative methods through in depth interviews to families that live in the area at least since 1970s. The results show that not all needs could be fulfilled by the area. Since 1970 to the present time, tertiary need wass fulfilled from stores outside of the rural area. Meanwhile, from period to period, to fulfill the primary and secondary needs, people tend to adjust. This adjustment occurred along with the development of the area around the population rsquo s residence. Physical distance and social distance also make an impact, but it does not play a big role, because most of the informant feels that the presence of migrant has no vital influence on their consumption decisions. The conclusion of this study shows that development center give influence to the local people spatial pattern consumption. In the other hand, the presence of migrant population do not give any vital effect to the local people."

"Perkembangan Kota Jakarta yang semakin tinggi intensitasnya dihadapkan pada keterbatasan lahan di pusat kota, akibatnya perkembangan akan mengarah ke daerah pinggiran kota yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kec. Ciputat dan Kec. Pamulang Penelitian ini menyampaikan penjelasan tentang perkembangan yang terjadi di daerah pinggiran Kota Jakarta, dilihat dari perkembangan permukimannya dalam kurun waktu tahun 1991-2007 terkait dengan variabel-variabel yang diteliti. Perkembangan yang terjadi di daerah pinggiran ini dapat diidentifikasi dari perkembangan permukiman. Perkembangan permukiman ini dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, jaringan jalan, fasilitas pendidikan dan harga tanah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan yang terjadi bersifat menyebar dengan karakteristik yang berbedabeda. Permukiman teratur lebih terkonsentrasi di wilayah yang jauh dari DKI Jakarta dan tidak terlalu dipengaruhi oleh akses tetapi oleh harga tanah yang sangat rendah. Sedangkan pada permukiman tidak teratur lebih terkonsentrasi di wilayah yang dekat dengan DKI Jakarta dan tidak dipengaruhi oleh harga tanah melainkan dekat dengan akses yang mendekati DKI Jakarta dan juga fasilitas pendidikan seperti kampus.

---

The development of Jakarta that has inclined in intensity faced with the limitation of land in the city causes its development course to the urban fringe area, which administratively is in the Ciputat and Pamulang Regency. This research inform descriptions about the development that happens in the urban fringe area in Jakarta, viewed from the development of its settlements during 1991-2007 concerned with the research variables. The development which happens in urban fringe area can be identified from the change of settlement. This change of settlement is affected by density of peoples, roads, facility of education and price of land.

The output of research shows that such development is cluster with differents characteristic. The orderly settlements are more concentration in region long from DKI Jakarta and not always affected by roads but by the low price of land. But the disorder settlement more concentration in region near from DKI Jakarta and not affected by price of land but near accces to Jakarta and facility education like campus."