Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong keterlibatan UMKM dalam pengadaan publik di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknis analisis metode ilustratif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah secara umum dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan alternatif dan aktif. Pendekatan aktif dilakukan melalui peluncuran platform pengadaan khusus UMKM yaitu e-Order DKI Jakarta dan Bela Pengadaan LKPP. Upaya pendekatan aktif ini dilakukan untuk mengatasi kendala yang menjadi penghambat UMKM mengikuti pengadaan publik yaitu terkait proses pembayaran yang lama dan keterbatasan akses. Selanjutnya, pendekatan alternatif dilakukan melalui hadirnya Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa untuk menjamin keterlibatan UMKM dalam pengadaan, Program Jakpreneur Jakarta dan peran KADIN DKI Jakarta dalam memberikan pelatihan dan program bantuan pembiayaan bagi UMKM. Kedua upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi kelemahan internal UMKM yang menjadi penghambat seperti perizinan, keterbatasan modal, rendahnya literasi perbankan dan teknologi informasi. Selain itu, LKPP juga berupaya melakukan pendekatan alternatif melalui kegiatan pengawasan ke daerah-daerah untuk mendorong Pemerintah Daerah belanja lebih banyak produk dalam negeri khususnya UMKM.

---

This study aims to identify and analyze the Government's efforts to improve MSME involvement in public procurement, particularly in DKI Jakarta Province. This study uses qualitative research methods with illustrative analysis techniques. The result of this study indicates that the Government's efforts are generally through two approaches, i.e., an alternative and an active approach. An active approach implements through the launch of a particular procurement platform for MSMEs, namely the DKI Jakarta e-Order and LKPP Bela Pengadaan. This active approach to overcoming an inhibitor factor to MSME in joining public procurement related to long payment processes and limited access. Furthermore, an alternative approach implements through the presence of Presidential Decree 16 of 2018 concerning the procurement of goods and services to ensure the involvement of MSMEs in public procurement, the Jakarta Jakpreneur Program, and the DKI Jakarta KADIN role in providing training and financing assistance programs. That two programs for MSMEs to overcome MSMEs' internal weaknesses, i.e., capital, lack of knowledge and technology, resources, and licensing. Also, LKPP seeks to take an alternative approach by monitoring activities in the regions to encourage local governments to spend more on domestic products, especially MSMEs."

""

"Penelitian ini menganalisis pengaruh rezim buruh migran di Taiwan terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong kenaikan upah pekerja migran Indonesia (PMI) domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur dan wawancara mendalam untuk memperoleh data empiris dari studi kasus yang diangkat. Berdasarkan Chia-Wen Lu (2011), konsep rezim buruh migran mengacu pada kontrol terhadap populasi pekerja migran yang memiliki karakteristik tidak sama di berbagai negara tujuan pekerja migran. Rezim buruh migran di Taiwan menurut Lu memiliki karakteristik tidak transparan dan mengisolasi pekerja migran domestik dari hak-hak politik mereka dalam memengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, peranan pemerintah Indonesia menjadi penting dalam mengadvokasikan kepentingan PMI domestik di Taiwan. Mengingat kondisi PMI domestik di Taiwan bekerja dalam kondisi yang eksploitatif, ketika upah yang mereka terima relatif tidak setimpal dengan panjang dan intensitas jam kerja yang dijalani. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa karakteristik rezim buruh migran di Taiwan telah memengaruhi upaya pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi kenaikan upah minimum bagi PMI domestik. Selain itu, penelitian ini menemukan faktor lain di luar kerangka analisis Lu (2011) yaitu bahwa meskipun pemerintah Indonesia memiliki bargaining power untuk mengusulkan kenaikan upah minimum PMI domestik kepada otoritas Taiwan, dalam prosesnya terdapat hambatan untuk mencapai kesepakatan dalam waktu singkat. Hal ini terkait dengan karakteristik rezim buruh migran di Taiwan yang lebih mengutamakan kepentingan atau kondisi pemberi kerja atau majikan ketimbang pada pekerja migran. Hal ini yang menyebabkan proses negosiasi kenaikan upah minimum antara pemerintah Indonesia dan otoritas Taiwan, memakan waktu cukup lama hingga mencapai kesepakatan resmi. Hasil proses resmi tersebut pun masih tergantung pada itikad baik pemberi kerja di Tawan untuk mematuhinya.

---

This research analyzes the influence of the labour migrant regime in Taiwan on the Indonesian government’s efforts to enforce a wage increase for Indonesian domestic migrant workers. This research uses a qualitative method by conducting literature studies and in-depth interviews to obtain empirical data. According to Chia-Wen Lu (2011), the labour migrant regime is the state’s control over the migrant worker population. Hence, each country has its own characteristic of control. For instance, the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan are non-transparency and isolates domestic migrant workers from their political rights to influence a policy-making process. Due to the exploitative conditions, when the wage received is not worth the working hours they took. Therefore, the role of the Indonesian government is essential to advocate the needs of Indonesian domestic migrant workers in Taiwan. The findings in this study confirm the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan affect the Indonesian government’s effort to increase the minimum wage of Indonesian migrant domestic workers. In addition, this study found other factors aside from Lu’s analytical framework. It discovered the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan prioritize the interests of employers. Therefore, although the Indonesian government has the bargaining power to propose an increase in the minimum wage, there are obstacles to reaching an agreement immediately. This is related to the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan, which prioritizes the interests or conditions of employers or employers instead of migrant workers. This characteristic caused the negotiation process for the minimum wage increase between the Indonesian government and the Taiwanese authorities to take a long time to reach an official agreement. The results of the official process also depend on the goodwill of employers in Taiwan to comply."