Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan melaksanakan kegiatan berdasarkan pada hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan. Perencanaan yang disusun melalui pengenalan permasalahan secara tepat berdasarkan data akurat dapat mengarahkan upaya yang dilakukan puskesmas untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja puskesmas dalam perencanaan kegiatan UKM di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan menggunakan kerangka kerja Malcolm Baldrige. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method dengan sequential eksplanatory design (urutan pembuktian) yang didahului oleh penelitian kuantitatif pada 237 orang dengan pengisian kuesioner dan dilanjutkan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, dan observasi proses minilokarya puskesmas. Variabel independen terdiri dari kepemimpinan; perencanaan strategis; fokus pelanggan; pengukuran, analisis dan manajemen pengetahuan; fokus tenaga kerja; dan fokus proses. Variabel dependen adalah hasil kinerja perencanaan kegiatan UKM puskesmas. Hasil analisis bivariat diketahui bahwa seluruh variabel berhubungan signifikan, yaitu kepemimpinan (r = 0.516; R2 = 0.266; p = 0.001), perencanaan strategis (r = 0.540; R2 = 0.2916; p = 0.001), fokus pelanggan (r = 0.395; R2 = 0.1560; p = 0.001), pengukuran-analisis-manajemen pengetahuan (r = 0.518; R2 = 0.2683; p = 0.001), fokus tenaga kerja (r = 0.526; R2 = 0.2767; p = 0.001) dan fokus pada proses (r = 0.595; R2 = 0.3540; p = 0.001). Hasil pemodelan terakhir multivariat menunjukkan hanya variabel kepemimpinan (Coef B = 0.16; p = 0.029) dan fokus pada proses (Coef B = 0.14; p = 0.005) yang signifikan dapat memprediksi hasil kinerja perencanaan kegiatan UKM puskesmas. Disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar mengembangkan upaya kaderisasi untuk kepemimpinan masa datang serta memperhatikan sistem antisipasi dan manajemen bencana dalam menyusun perencanaan kegiatan UKM Puskesmas.

---

Puskesmas as the healthcare facility organizes Public Health Efforts (PHE) and carries out activities based on the analysis of public health issues and healthcare services necessity. Planning which is prepared through proper problem recognition based on accurate data is able to direct the efforts made by the puskesmas to achieve its goals and objectives. This research was conducted to determine the factors related to the puskesmas performance in planning PHE activities in Muaro Jambi District, Jambi Province using Malcolm Baldrige framework. This study uses a mix method approach with sequential explanatory design which was preceded by quantitative research on 237 people by filling out questionnaires and followed by qualitative research by conducting in-depth interviews, and observing the Puskesmas Minilokarya process. Independent variable consists of leadership; strategic planning; customer focus; measurement- analysis and knowledge management; focus of workforce; and focus on the process. The dependent variable is the result of the performance of planning activities of the Puskesmas PHE. The results of bivariate analysis revealed that all variables were significantly related, namely leadership (r = 0.516; R2 = 0.266; p = 0.001), strategic planning (r = 0.540; R2 = 0.2916; p = 0.001), customer focus (r = 0.395; R2 = 0.1560; p = 0.001), measurement of knowledge-management analysis (r = 0.518; R2 = 0.2683; p = 0.001), workforce focus (r = 0.526; R2 = 0.2767; p = 0.001) and focus on the process (r = 0.595; R2 = 0.3540; p = 0.001).The final multivariate modeling results shows that leadership (Coef B = 0.16; p = 0.029) and focus on the process (Coef B = 0.14; p = 0.005) are able to significantly predict the results of the Puskesmas PHE activity planning performance. It is recommended that the Head of Departement of Health and Puskesmas to develop regeneration efforts for future leadership and to pay attention to disaster management and anticipation system in planning the activities of Puskesmas PHE.

Abstrak :
Puskesmas merupakan fasilitas layanan kesehatan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka puskesmas menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Pada era JKN, saat ini puskesmas juga berperan sebagai gatekeeper di masyarakat. Meningkatnya jumlah peserta JKN, diiringi dengan peningkatan akses ke layanan kesehatan salah satunya adalah puskesmas. Dengan sumber daya yang terbatas, puskesmas harus menjalankan kedua peran penting tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan UKP dan UKM pada puskesmas di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dengan metode wawancara mendalam. Sebagai triangulasi untuk keabsahan data, maka dilakukan telaah dokumen berupa peraturan kementerian kesehatan, peraturan dinas kesehatan, serta dokumen penunjang dari puskesmas lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori sistem dengan variabel masukan (SDM, biaya, metode, dan sarana pra sarana), proses (perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengawasan, pengendalian, dan penilaian), dan keluaran (kinerja puskesmas). Kesimpulan yang didapatkan adalah puskesmas telah melakukan manajemen puskesmas berpedoman pada Permenkes  no. 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Puskesmas sudah baik dalam pelaksanaan UKP dan UKM dengan sumber daya manusia, biaya, dan sarana pra sarana yang tersedia. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang ditemui. SDM yang tidak  sesuai standar dapat menjadi penghambat pelaksanaan UKP dan UKM. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka rekomendasi bagi pelaksanaan UKP dan UKM di Puskesmas adalah perlu adanya evaluasi secara terpadu untuk kegiatan yang dilaksanakan UKP dan UKM. Pemenuhan SDM untuk memenuhi standar dapat dilakukan dengan pengangkatan SDM non ASN menggunakan dana BOK atau BLUD. Kebijakan dari dinas kesehatan terkait penambahan jam pelayanan di puskesmas perlu dikaji lebih lanjut untuk dapat menyesuaikan keadaan puskesmas sehingga pelaksanaan UKP dan UKM di puskesmas dapat berjalan maksimal. ......Puskesmas is a health service facility that has responsibility to improve the health status of the community in its working area. To achieve that goal so puskesmas organizes Individual Health Efforts (UKP) and Community Health Efforts (UKM). In this JKN era, puskesmas also acts as a gatekeeper in the community. The increasing number of JKN participants is accompanied by increased access to health services, one of which is puskesmas. With limited resources, puskesmas must carry out both important roles. This study aims to analyze the implementation of UKP and UKM at puskesmas in Semarang City. The method used is a qualitative approach with primary data sources with in-depth interviews. As a triangulation for the validity of the data, a document review was carried out in the form of regulations from the ministry of health, regulations from the health department, as well as supporting documents from the puskesmas where the research was located. This study uses sistems theory with input variabels (HR, costs, methods, and infrastructure), process (planning, mobilization and implementation, as well as supervision, control, and assessment), and output (health center performance). The conclusion is puskesmas has carried out management of the puskesmas based on Permenkes no. 44 of 2016 concerning Pedoman Manajemen Puskesmas. Puskesmas has been good in implementing UKP and UKM with human resources, costs, and available infrastructure. However, there are still some obstacles encountered. Human resources that are not up to standard can be an obstacle to the implementation of UKP and UKM. Based on the results of existing research, the recommendation for the implementation of UKP and UKM in Puskesmas is the need for an integrated evaluation for activities carried out by UKP and UKM. Fulfillment of HR to meet standards can be done by appointing non ASN HR using BOK or BLUD funds. The policy from the health department regarding the addition of service hours at the puskesmas needs to be studied further to be able to adjust the condition of the puskesmas so that the implementation of UKP and UKM in puskesmas can run optimally.

Abstrak :
Program Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK melalui mekanisme DAK Non Fisik merupakan upaya penyalurkan dana operasional untuk kegiatan Puskesmas. Dana tersebut merupakan yang digunakan untuk kegiatan UKM di Puskesmas. Namun masih banyak kendala yang yang menyebabkan efektifitas dana ini menjadi belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektifitas implementasi dana BOK melalui mekanisme DAK Non fisik untuk menunjang kegiatan UKM di Puskesmas dilihat dari waktu pencairan, anggaran, sumber daya manusia, sarana, beban kerja serta proses pengelolaan dana tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan dilakukan di antara bulan Januari sampai Mei 2019. Dana BOK ini sangat membantu kegiatan operasional puskesmas, namun cakupan SPM di kabupaten Bogor belum begitu signifikan. Hal ini dikarenakan masih banyak faktor yang membuat jalannya dana tersebut belum efektif dan efisien.

---

The Health Operational Assistance Program or BOK through the Non-Physical DAK mechanism is an effort to channel operational funds to Public Health Centre activities. The fund is used for the activities of UKM in the Public Health Centre. But there are still many obstacles that have caused the effectiveness of these funds to be not optimal. The purpose of this study was to see the effectiveness of the implementation of BOK funds through the non-physical DAK mechanism to support UKM activities in Public Health Centre viewed from the time of disbursement, budget, human resources, facilities, workload and the process of managing the funds. The research was conducted with qualitative methods and was carried out between January and May 2019. This BOK fund greatly helped the operational activities of the Public Health Centre, but the SPM coverage in Bogor district was not so significant. This is because there are still many factors that make the way the funds have not been effective and efficient.