Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan terhadap pembayaran upah buruh dan pemenuhan hak-hak buruh yang timbul akibat PHK pada perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang kepailitan dan ketenagakerjaan, dengan studi kasus kepailitan PT Fit U Garment Industry. Penelitian ini menguraikan mengenai buruh sebagai salah satu kreditor dari debitor pailit yang harus bersanding dengan kreditor-kreditor lainnya dalam mendapatkan pembayaran upah buruh dan hak-hak buruh lainnya dari harta pailit. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut; pertama, Bagaimana kedudukan tagihan upah buruh dan hak-hak buruh lainnya dalam urutan prioritas pembayaran utang. Kedua, Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh buruh terhadap putusan kepailitan untuk mendapatkan hak-hak buruh yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan terakhir, bagaimana pembayaran upah buruh dan pemenuhan hak-hak yang timbul akibat PHK pada kasus kepailitan PT Fit-U Garment Industry.

---

This thesis discusses the protection of workers' wage payment and fulfillment of labor rights arising from layoffs at the company declared bankrupt under the laws of bankruptcy and employment, with the bankruptcy case studies PT Fit U Garment Industry. This study describes about the workers as one of the creditors of the bankruptcy debtor must be coupled with other creditors in obtaining payment of wages and other labor rights of the bankruptcy estate. This study aims to answer the question as follows; first, how the position of wage bills and other labor rights in order of priority debt payments. Second, how efforts to be made by the workers against the decision of the bankruptcy to obtain labor rights set out in the legislation in force. And lastly, how payment of wages and fulfillment of the rights arising from layoffs in the case of bankruptcy PT Fit-U Garment Industry."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan dan hak-hak buruh ketika proses kepailitan pada perusahaan, terlebih pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013. Selain itu penelitian ini akan membahas perbandingan dari kedudukan para kreditur dalam perkara pailit, berkaitan dengan manakan kreditur yang harus didahulukan untuk dilakukan pembayarannya. Oleh karena hal tersebut penelitian ini akan dirumuskan beberapa masalah mengenai kedudukan hak-hak buruh pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013, serta bagaimana perbandingan dari kedudukan tersebut di negara lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kedudukan hak-hak buruh dalam keadaan pailit pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013 menjadi prioritas utama yang harus dibayarkan terlebih dahulu dari seluruh kreditur lainnya. Kedua, berdasarkan perbandingan dari negara-negara seperti China, Singapura dan Jepang menunjukkan bahwa, hak buruh seperti upah tidak harus dibayarkan pertama kali melainkan terdapat beberapa kreditur yang memiliki hak eksklusif . Ketiga, upah buruh sejatinya tidak perlu ditempatkan pada posisi pertama, melainkan kreditur separatis demi menciptakan kepastian hukum atas perjanjian yang telah dibuat antara kreditur separatis dan debitur pailit.

---

This thesis discusses the position and rights of workers during the bankruptcy process at the company, especially after the enactment of the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013. In addition, this study will discuss a comparison of the positions of creditors in bankruptcy cases, relating to which creditor must take precedence for payment. Because of this, this research will formulate several problems regarding the position of labor rights after the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013, as well as how the comparison of these positions in other countries. This study uses normative research methods with a statutory approach (statute approach) and conceptual (conceptual approach). The results of the study show that, first, the position of labor rights in a state of bankruptcy in the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 is a top priority that must be paid in advance from all other creditors. Second, based on comparisons from countries such as China, Singapore and Japan, it shows that labor rights such as wages do not have to be paid the first time, but there are several creditors who have exclusive rights. Third, labor wages do not really need to be placed in the first position, but separatist creditors in order to create legal certainty over agreements made between separatist creditors and bankrupt debtors."

"ABSTRAKDalam sepuluh tahun terakhir, kondisi kesenjangan gender dalam pengupahan pada perkerja yang tergolong sebagai buruh/karyawan di Indonesia terlihat menurun. Dengan dekomposisi Oaxaca menggunakan data IFLS 2007 dan 2014, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah penurunan kesenjangan gender dalam pengupahan benar-benar terjadi, dan cerita di baliknya. Ditemukan bahwa kesenjangan gender terlihat meningkat jika hanya dilihat dari raw gap 34 di tahun 2007 dan 37 di 2014 , tetapi porsi dari kesenjangan gender yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik perempuan dan laki-laki explained factors meningkat 13 di tahun 2007 dan 22 di 2014 . Hal ini menunjukkan bahwa porsi dari gender wage gap yang disebabkan oleh unexplained gap, yang mengindikasikan kemungkinan diskriminasi atau hal-hal lain yang tidak dapat terukur oleh perbedaan karakteristik, menurun. Penelitian ini juga menemukan bahwa occupational segregation segregasi pekerja berdasarkan jenis kelamin di berbagai jenis pekerjaan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pekerja di perusahan swasta dan pekerja yang bekerja pada pemerintah.

---

ABSTRACTIn the last ten years, Indonesia has seen a consistently declining gender wage gap for those who work as employees. Using the Oaxaca decomposition applied to the IFLS 2007 and 2014 data sets, this study aims to find out if the narrowing of the gender wage gap really occured and the story behind the decreasing gap. I found that the raw gender wage gap widens 34 in 2007 to 37 in 2014 , but the explained factors of the gap increases 13 in 2007 to 22 in 2014 . This shows that the gender wage gap that can be attributed to differences in characteristics between women and men is increasing, when the possible discrimination and unmeasurable characteristics between men and women is decreasing. It is also found that occupational segregation based on gender affects private sector workers and government workers differently."