Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam Hukum Islam wasiat dibawah tangan harus memenuhi syarat dan rukun wasiat, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wasiat dibawah tangan selain wasiat kodisil harus dilakukan penyimpanan kepada Notaris, namun terdapat perbedaan pada praktiknya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2018 yang memberi keabsahan atas wasiat dibawah tangan tanpa disaksikan oleh dua orang saksi dan tidak dilakukan penyimpanan kepada Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan wasiat dibawah tangan sebagai dasar pembagian harta kepada anak angkat dan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris yang didasarkan atas wasiat dibawah tangan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2018 yang masing-masing dianalisis menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang mencakup penelitian perbandingan hukum dengan tipologi eksplanatoris dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah menurut hukum Islam, wasiat dibawah tangan sebagai dasar pembagian harta kepada anak angkat sebagaimana dalam Putusan tersebut diatas adalah sah, namun harus disesuaikan dengan batas maksimum yang dapat diterima yaitu sepertiga bagian dari harta peninggalan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak sah karena perkara dalam Putusan tersebut diatas tidak dilakukan penyimpanan kepada Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 932 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian menurut Hukum Islam anak angkat tidak dapat tampil sebagai ahli waris namun berhak mendapatkan wasiat wajibah. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dilengkapi Staatsblad nomor 129 tahun 1917 bahwa anak angkat dapat menjadi ahli waris. ......Unwritten will is a testament made in front of a notary. According to Islamic law, an Indonesian unwritten will must be carried out by fulfilling the requirements of a will, while according to the civil code, an unwritten will must be saved by a notary. However, there are differences in practice as in the Decision of the Supreme Court Number 1318 K/Pdt/2018 which give the validity of an unwritten will without being witnessed by two person and not saved by a notary. The purpose of this research is to analyze the validity of the unwritten will as a basis for distribution of assets to the adopted child and the position of adopted child as a heir based on the unwritten will, both of them is analyzed according to Islamic law and Indonesian civil code in the decision of the supreme court number 1318 K/Pdt/2018. This research use a normative juridical research which includes comparative law research with an explanatory typology and use secondary data. The results of this research are according to Islamic law, the unwritten will as the basis for distribution of assets to adopted child is valid but must be adjusted to the maximum acceptable limit, which is one third of the inheritance. Meanwhile, according to the Civil Code, it is invalid because the case in the Decision above is not saved by notary as regulated in Article 932 of the Civil Code. Then according to Islamic law, adopted child cannot appear as a heir but entitled to a mandatory will. Meanwhile according to the civil code which is equipped with staatsblad number 129 of 1917 that adopted child can appear as a heir.

Abstrak :
Perjanjian hutang piutang dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Namun, yang kerap terjadi adalah para pihak mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian hutang piutang secara lisan membentuk suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas objek yang dijadikan jaminan perjanjian hutang piutang lisan yang bersangkutan, sebagaimana terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2288/K/PDT/2020. Permasalahan utama yang diangkat adalah terkait dengan kedudukan hukum perjanjian hutang piutang lisan berdasarkan hukum pembuktian dan akibat penyelundupan hukum perjanjian hutang piutang lisan yang dibuat sebagai pendahuluan Akta PPJB dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2288/K/PDT/2020. Guna menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian doktrinal, dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa perjanjian hutang piutang lisan in casu terbukti dengan alat bukti persangkaan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 173 HIR, yang ditarik dari alat bukti saksi, dan tertulis seperti Akta PPJB dengan klausul hak membeli kembali dan laporan appraiser atas objek sengketa yang menyatakan perbedaan nilai ril objek sengketa dengan harga yang diperjanjikan dalam Akta PPJB dan telah dibayar lunas 2,5 (dua setengah) bulan sebelum pembuatan Akta PPJB. Perjanjian hutang piutang lisan yang dibuat sebagai pendahuluan Akta PPJB yang memuat klausul hak membeli kembali adalah suatu penyelundupan hukum karena telah memenuhi unsur penyelundupan hukum dan telah melanggar syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu kausa yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Berangkat dari itu, Akta PPJB in casu harusnya batal demi hukum. ......Debt agreements can be made either in an unwritten or written format. However, what often happens is that parties that bind themselves into an unwritten debt agreement would then form a Sales and Purchase Agreement Deed on the object used as a collateral in the previous unwritten debt agreement, as happened in the Supreme Court Decision Number 2288/K/PDT/2020. The main issues raised are related to the legal position of an unwritten debt agreement based on the law of evidence, and the consequences of legal evasion in an unwritten debt agreement made as a preliminary agreement to a Sales and Purchase Agreement Deed in the Supreme Court Decision Number 2288/K/PDT/2020. To provide answers for the issues above, a doctrinal research method is used, with a qualitative analysis method. The results found that the unwritten debt agreement in this case is proven by the judge’s presumption as stipulated in Article 173 of the HIR, that is drawn from witness evidence and written evidence, such as the Sales and Purchase Deed with the right to repurchase clause, and the appraiser’s report on the disputed object, which states the obvious difference between the real value and the agreed value that had been fully paid 2,5 (two and a half) months prior to making the Sales and Purchase Agreement Deed. The unwritten debt agreement made as a preliminary agreement to the Sales and Purchase Agreement Deed containing the right to repurchase clause is a form of a legal evasion, because it has fulfilled the elements of legal evasion and has violated one of the objective requirements for the validity of an agreement which is regulated in Article 1320 of the Civil Code. Therefore, the Sales and Purchase Agreement Deed in this case should be null and void.

Abstrak :
Lazada adalah sebuah perusahaan retail yang mempunyai kebudayaan perusahaan yang cenderung untuk mewujudkan Work Hard/Play Hard sebagai tipe budaya perusahaan dalam kegiatan bisnisnya. Perusahaan ini memiliki perangkat aturan tertulis dan peraturan tidak tertulis yang melingkupi hampir seluruh bisnisnya. Oleh karena itu, para pegawai dibagi menjadi 13 kelompok kerja yang memiliki kepala kelompok yang membuat peraturan tidak tertulis untuk kelompoknya masing-masing dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan menerapkan metode kualitatif yang mencakup wawancara mendalam dan observasi partisipasi. ......Lazada is a retail online company which has corporate culture that tends to realize Work Hard/Play Hard`s type of culture in its daily business activities. This company has set of written rules as well as unwritten rules which cover most of their business. Therefore, the employees are devided into 13 work teams which have head of team who create the unwritten rules for their own team and function as control mechanism. The field research is carried out by applying qualitative methods which include technique of depth interview and participation observation.