Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengelolaan lumpur tinja (Faecal Sludge Management, FSM) yang tidak tepat menjadi masalah global penghambat pembangunan berkelanjutan. Lumpur tinja sering dibuang ke lingkungan yang berisiko pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Riset menilai tingkat keamanan FSM pada lingkungan di Sumatera Barat dan Lampung dengan pendekatan kuantitatif, mix method dan flow chart menurut ekonomi dan sosial rumah tangga. Riset menunjukkan tingkat keamananan FSM pada lingkungan mayoritas di wilayah riset tidak aman pada lingkungan dan lebih banyak pada rumah tangga yang lebih miskin. Tingkat FSM yang lebih aman pada lingkungan di Sumatera Barat tidak berbeda pada gender kepala rumah tangga sedang di Lampung lebih banyak pada yang dikepalai laki-laki. Uji hipotesis menunjukkan tingkat keamanan FSM pada lingkungan 1,2 kali lebih aman pada anggota rumah tangga tidak lebih dari 4 orang dan yang memiliki rumah sendiri 1,4 kali lebih aman dibanding dengan yang tidak memiliki rumah sendiri.

---

ABSTRACT

Lack of household Faecal Sludge Management (FSM) is a global problem and an inhibitor to sustainable development. Faecal sludge is often allowed to accumulate in the environment, a growing challenge, generating significant risks to the environment and public health. The research analyzes environmentally safe level of FSM in Sumatera Barat and Lampung using a quantitative approach, mix method and flow chart tools via socio economic segmentation. The study showed environmentally safe levels of FSM in majority households is unsafe with higher level in poorer households. Safe FSM levels in West Sumatra segmented by gender head of household do not vary. In Lampung, the safer FSM levels were found in those headed by men. Hypothesis showed the environmentally safe level of FSM to be 1.2 times safer for households with no more than 4 members and 1.4 times safer for those that own their own homes over those that do not."

"ABSTRAKRPJMN 2015-2019 mengamanatkan pencapaian target akses universal air minum tahun 2019 sehingga diperlukan upaya mencapai target tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pencapaian kebijakan 100 akses air minum berdasarkan tren pendanaan, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kepadatan penduduk, serta mengetahui pendanaan yang paling berpengaruh terhadap cakupan air minum. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah regresi data panel, dilengkapi analisis deskriptif. REM menunjukkan variabel pendanaan, PDRB per kapita, dan kepadatan penduduk mampu menjelaskan variabel cakupan air minum sebesar 23,57 , sementara sisanya dijelaskan variabel diluar model. PDRB per kapita merupakan variabel berpengaruh terbesar terhadap cakupan, diikuti variabel Kepadatan Penduduk. Untuk pendanaan, APBN merupakan variabel yang signifikan memberikan pengaruh tertinggi terhadap cakupan, diikuti variabel APBD, sedangkan variabel pendanaan lain tidak signifikan. Cakupan air minum tahun 2019 berdasarkan perhitungan harga satuan adalah 80,21 , artinya target akses universal tidak tercapai. Investasi berpengaruh positif pada cakupan, namun investasi total per kapita yang tinggi belum tentu memberikan tambahan cakupan yang tinggi. Dana pemerintah berpengaruh positif terhadap cakupan, meskipun pada level investasi per kapita yang sama, tambahan cakupan yang dihasilkan berbeda dengan range yang cukup besar. Intervensi publik untuk infrastruktur air minum mutlak diperlukan karena besarnya distribusi layanan dan besarnya kemungkinan kegagalan pasar. Oleh karena itu, untuk mencapai akses universal, diperlukan peningkatan pendanaan yang substansial sejalan dengan peningkatan PDRB per kapita dan kepadatan penduduk di wilayah pelayanan. Kata kunci: Data Panel; Akses Universal; Air Minum; Pendanaan.

---

ABSTRACTRPJMN 2015 2019 mandates the achievement of universal access of drinking water in 2019 so that efforts are needed to achieve these targets. This study aims to analyze the achievement of 100 access of drinking water based on funding trend, considering the economic condition and population density, as well as to find the most impacted funding to water coverage. Quantitative approach used is panel data regression, equipped with descriptive analysis. REM shows variables of funding, GRDP per capita, and population density is able to explain the drinking water coverage variables of 23.57 , while the rest are explained by variables outside the model. PDRB per capita has the biggest impact on coverage, followed by Population Density. On funding, APBN is a significant variable that giving the highest impact on coverage, followed by APBD, while other funding variables are not significant. The drinking water coverage in 2019 based on unit cost calculation is 80.21 , so that universal access target is not reached. Investment has a positive effect on coverage, but high per capita total investment may not necessarily provide high coverage. Government funds have a positive effect on coverage, although at the same level of investment per capita, the additional coverage generated will be different with a considerable range. Public intervention for drinking water infrastructure is absolutely required because of large distribution of services and the high probability of market failure. Therefore, to achieve universal access, substantial funding is required in line with increasing per capita GDP and population density in service areas. Keywords Panel Data Universal Access Safe Drinking Water FundingJEL Classification C23 H54 H76."