Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Proses pengadaan pebekalan farmasi di RSUP Dr. Kariadi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan perbekalan farmasi yang digunakanan untuk pelayanan kesehatan pada pasien. Proses tersebut dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan dan Pembayaran dilaksanakan oleh Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif riset operasional untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan proses pembayaran pengadaan perbekalan farmasi. Data sekunder diambil dari alur proses pembayaran pengadaan perbekalan farmasi. Data primer diperoleh dari informan yang terlibat dalam proses pengadaan perbekalan farmasi. Hasil penelitian didapatkan bahwa waktu penyelesaian berita acara 20 hari, waktu pengajuan kuitansi tagihan 8 hari, verifikasi dokumen tagihan sampai pembayaran 9 hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan proses pembayaran antara lain Berita Acara Penerimaan Barang tidak segera dibuat, masih ditemukannya kesalahan penulisan dalam dokumen pengadaan maupun kuitansi tagihan, pembuatan dokumen-dokumen pengadaan belum dibantu dengan software yang untuk meningkatkan efisiensi pembuatan dokumen, belum pusatkan penyelesaian dokumen pengadaan. ......Procurement process in pharmaceutical Supplies in the Dr. Kariadi Hospital as an effort to meet the needs of pharmaceutical supplies used for health care on the patient. The process implemented by the Procurement Services Unit and the payment is carried out by The Treasury and the mobilization of funds Department. This research is qualitative operational research to identify the factors which affect the delay of the payment process. Secondary Data taken from flow of procurement payment process of pharmaceutical supplies. The primary Data were obtained from the informan involved in the procurement of pharmaceutical supplies. The research found that the time resolution of news events 20 days, the time of the filing receipt 8 days, verification Bill documents until payment 9 days. Factors that affect the delay of the payment process between the other News Shows Acceptance of goods not immediately made, still finds the write error in the procurement documents or receipts bills, making procurement documents have not been helped by the software to improve the efficiency of document creation, not to centralize the completion of procurement documents.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko dan rencana pengendalian pada proses pemilihan penyedia barang/jasa oleh Unit Layanan Pengadaan Kementerian Luar Negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui focus group discussion dan penyebaran kuesioner kepada pemilik risiko yaitu Kelompok Kerja ULP. Hasil dari penelitian ini adalah proses pemilihan penyedia barang/jasa oleh ULP termasuk dalam kategori risiko sedang dan memiliki 39 tiga puluh sembilan risiko yang terdiri dari 5 lima risiko termasuk dalam kategori tinggi, 30 tiga puluh risiko termasuk dalam kategori sedang, dan 4 empat risiko termasuk dalam kategori rendah. Respon yang dipilih untuk mengurangi terjadinya risiko yaitu mengurangi tingkat kemungkinan, mengurangi tingkat dampak, dan kombinasi dari kedua respon tersebut.

---

ABSTRACT
The aim of this research is to analyze the risk and control plan in supplier selection process of goods services by Procurement Services Unit at Ministry of Foreign Affairs. The method used in this research is qualitative method with case study approach. Data are collected through focus group discussion and questionnaires to the risk owner Working Group of Procurement Services Unit . The result of this research is the supplier selection process of goods services by procurement services unit included in moderate risk category and have 39 risks consist of 5 risk in high category, 30 risks in medium category, and 4 risks in low category. Selected responses to reduce the risk are reducing the level of likelihood, reducing the level of consequences, and the combination of both responses.

Abstrak :
ABSTRAK Pengadaan barang/jasa sangat rentan sebagai sarana dari tindak pidana korupsi dan persekongkolan tender. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan proses transparan atau terbuka untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah melalui sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasnmigrasi. Permasalahan yang dikaji adalah pengaturan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Unit Layanan Pengadaan, struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan, dan bagaimana sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditinjau dari hukum investasi dan pembangunan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merefleksikan hukum secara normatif. Data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data sekunder dan data penunjang berupa hasil wawancara dengan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya dan regulasi terkait yang telah memberikan manfaat pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan adanya efisiensi dan efektivitas serta keterbukaan dan transparansi yang dapat memacu pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik, peningkatan peran fungsi dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan, dan peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait dan organisasi pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum, dan jaminan keamanan yang dapat menunjang pembangunan ekonomi.

---

ABSTRACT Procurement is very vulnerable toward corruption and tender conspiracy. To avoid this, transparency or openness is needed for government policies implementation to create clean government through electronic procurement system which has been done by Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration. The problems are focused on regulation of electronic procurement system on Procurement Service Unit, organizational structure of Procurement Service Unit, and how electronic procurement system on Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration in terms of investment law and development. The research methodology is normative juridical by reflecting the law normatively. Datas are analyzed qualitatively by describing secondary data and supporting data from interviewed the Procurement Service Unit Secretariat at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration. The results in this research can be concluded that Electronic Procurement on Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration based on Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning Government Procurement of Goods/Services as well as amendment and related regulations that have provided benefits of electronic procurement with efficiency and effectiveness also openness and transparency that can support economic development. Therefore, it is necessary for comprehensive regulation of electronic procurement, increasing the role and authority of Procurement Service Unit, and increasing coordination with related institutions and procurement organizations in Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration to create investment climate conducive, legal certainty, and security guarantees that can support economic development.