Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk dapat memahami mengenai perkembangan proses Enlargement atau penambahan keanggotaan bare yang telah dilakukan oleh Uni Eropa, serta pengaruhnya bagi perkembangan integrasi Uni Eropa secara menyeluruh (dalam hal ini berkaitan pula dengan upayanya menuju suatu Uni Politik). Penelitian ini dilakukan mengingat Uni Eropa sebagai suatu blok kerjasama regional dan merupakan salah satu aktor internasional yang signifikan pada konstelasi politik internasional. Permasalahan yang hendak diteliti adalah melihat pada kondisi normatif proses enlargement yang dilakukan oleh Uni Eropa sejak tahun 1973 ketika masih bernama Masyarakat Ekonomi Eropa, dan segala proses'dalam perkembangan tersebut berkaitan dengan apa-apa yang menjadi cita-cita bersama Uni Eropa akan tetapi dalam realitanya, penambahan keanggotaan tersebut ditenggarai membawa pengaruh berupa tantangan serta peluang yang akan dihadapi oleh Uni Eropa dalam hal jangkauan jangkauan integrasi (Functional Scope, Institutional Capacity serta Geographical Domain). Berangkat dari permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitial ini adalah mengenai apa yang akan didapat oleh Uni Eropa dari proses penambahan keanggotaan, terutama bagi perkembangan integrasi Eropa serta upayanya menuju suatu uni politik ? Penulis menggunakan konsep utama Region-Regionalisme dan Integrasi Internasional yang digunakan dalam mengamati perkembangan integrasi Eropa. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskripi if-analitis, yaitu penulis memaparkan fakta-fakta yang telah ada dalam sejarah regionalisasi Eropa di Bab II serta perkembangan Uni Eropa sejak Traktat Maastricht beserta perubahan-perubahan yang dihasilkannya di Bab III. Selain itu penulis juga mendeskripsikan serta menjelaskan hubungan antara penambahan keanggotaan dengan perubahan-perubahan dalam jangkauan integrasi Uni Eropa yang dihasilkan dalam Traktat lice dan prospek Uni Eropa menuju uni politik di Bab W. Pada akhirnya, berdasarkan hash analisis dari pembahasan ini kesimpulan yang dapat diambil penulis adalah bahwa: Pertama, perluasan keanggotaan ini sangat berkaitan dengan perubahan-perubahan proses pengambilan keputusan oleh lembagaiembaga dalam Uni Eropa (institiaiona1 capacity), dalam hal ketetapan-ketetapan yang dihasilkan mengenai peningkatan hubungan kerjasama dalam integrasi tersebut; Kedua, upaya Uni Eropa dalam mencapai suatu uni politik memang harus memikirkan suatu landasan konstitusional mengenai hal itu, dalam hal ini federalisme merupakan pilihan objektif. Selain itu jugs dengan adanya proses enlargement pada Traktat Nice ini diharapkan Uni Eropa dapat mencapai cita-citanya menyatukan benua Eropa secara geographical domain.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini merumuskan latar belakang Uni Eropa melakukan sentralisasi data populasi dan perumahan Uni Eropa dalam sebuah sistem daring diberi nama Census Hub, serta dampaknya terhadap jumlah tunawisma dan ketersediaan hunian di Negara Anggota Uni Eropa. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah latar belakang Uni Eropa menciptakan aplikasi daring untuk sentralisasi data populasi dan perumahan di Eropa. Permasalahan kedua yang dibahas adalah fenomena jumlah tunawisma dan ketersediaan hunian kosong di Negara Anggota Uni Eropa. Periodisasi penelitian diambil dari tahun 1980-2020. Metode penelitian adalah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sumber data diambil dari publikasi resmi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Teori yang digunakan adalah konstruktivisme untuk integrasi Eropa oleh Jeffrey T. Checkel menekankan pada perspektif politik domestik untuk merumuskan latar belakang inisiatif sentralisasi data populasi dan perumahan di Uni Eropa. Konsep yang digunakan adalah analisis pasar perumahan dilihat melalui faktor permintaan, penawaran, dan legal dari Erick Eschker untuk merekonstruksi dampak sentralisasi sensus terhadap jumlah tunawisma dan ketersediaan hunian di Negara Anggota Uni Eropa. Dari kedua proses analisis untuk menjawab kedua masalah, peneliti menemukan, bahwa sentralisasi sensus populasi dan perumahan Uni Eropa melalui Census Hub tidak dapat menjadi indikator dalam mengatasi peningkatan jumlah tunawisma dan tingkat kekosongan hunian di Negara Anggota Uni Eropa.

---

ABSTRACT
This research formulates the background of the European Union centralizing population and housing data of the European Union in an online system called the Census Hub, and its impact on the number of homeless and housing availability in EU Member States. The problem raised in this research is the background of the European Union creating an online application for centralizing population and housing data in Europe. The second issue discussed is the phenomenon of the number of the homeless and the availability of empty dwellings in EU Member States. The research period is taken from 1980 to 2020. The research method is qualitative and quantitative research methods. The data sources are taken from official publications issued by the European Union. The theory used is constructivism for European integration by Jeffrey T. Checkel emphasizes the domestic political perspective to formulate the background of the population and housing data centralization initiative in the European Union. The concept used is an analysis of the housing market from Erick Eschker seen through demand, supply, and legal factors to reconstruct the impact of census centralization on the number of homeless people and the availability of dwellings in EU Member States. From the two analysis processes to answer the two problems, the researcher found that the centralization of the population and housing census of the European Union through the Census Hub cannot be an indicator in overcoming the increase in the number of the homeless and in the level of vacancy dwellings in the EU Member States.

Abstrak :
Skripsi ini membahas dampak terbukanya Eropa Timur sebagai tujuan wisata baru terhadap perkembangan pariwisata di Prancis. Sejak menjadi anggota UE pada 2004, Eropa Timur mengalami kemajuan baik di bidang ekonomi, sosial, politik, maupun pariwisata. Di bidang pariwisata, jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Eropa Timur mengalami peningkatan. Selain di sebabkan oleh keanggotaannya dalam UE, Eropa Timur menawarkan berbagai jenis wisata menarik dan produk-produk wisata dengan harga yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat. Oleh karena itu, Eropa Timur muncul sebagai pesaing baru pariwisata Eropa yang patut dipertimbangkan. Keadaan ini dapat memberikan pengaruh bagi perkembangan pariwisata anggota lama UE, termasuk Prancis yang selama ini dikenal sebagai tujuan wisata nomor satu dunia.

---

This thesis discusses about the impact of the opening of Eastern Europe as a new tourist destination for the development of tourism in France. Since becoming the EU member, the sector economic, social, political, as well as tourism of the Eastern Europe well developed. In the tourism sector, the number of tourist arrivals in Eastern Europe increased. Besides caused by its membership in the EU, Eastern Europe offers variety of interesting tourists attractions and more reasonable price for tourist products than in Western Europe. Therefore, Eastern Europe emerges as new competitor of European Tourism that is worth to be considered. This situation could give an impact for the old EU member states, including France which is known as number one world tourist destination.

Abstrak :

Nama                         : Megan Anglingsari Raritra Intanti

Program Studi             : Ilmu Hubungan Internasional

Judul                          : Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa

Pembimbing                : Dr. phil. Yandry Kurniawan

 

Kajian Analisis Kebijakan Luar Negeri atau FPA telah menjadi bidang studi independen dalam ilmu hubungan internasional sejak tahun 1950an. Fokus FPA terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dianggap telah berhasil menjawab permasalahan studi HI yang cenderung menciptakan jarak antara politik domestik dan internasional. Menariknya, klaim bahwa FPA telah inklusif menuai kritik diantara cendekia Eropa, khususnya dalam pembahasan kebijakan luar negeri Uni Eropa. Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana literatur menempatkan kebijakan luar negeri Uni Eropa diantara kajian FPA. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penulis menyusun 96 total temuan literatur dengan akreditasi internasional dalam empat kategori tema, yaitu: (1) konsep kebijakan luar negeri Uni Eropa; (2) institusionalisasi kebijakan luar negeri Uni Eropa; (3) Uni Eropa sebagai aktor; dan (4) lingkup kawasan kebijakan luar negeri Uni Eropa. Upaya tinjauan literatur menghasilkan beberapa temuan seperti konsensus, perdebatan, dan kesenjangan terkait topik ini. Selain itu, tulisan ini juga menelusuri tren tema literatur, persebaran penulis, serta tren persebaran paradigmatik. Berangkat dari kondisi tersebut, tulisan ini berhasil menyingkap fakta bahwa FPA belum menjadi perspektif yang umum digunakan dalam mengkaji kebijakan luar negeri Uni Eropa. Meskipun begitu, tulisan ini tidak menemukan literatur yang menolak keberadaan kebijakan luar negeri Uni Eropa. Tulisan ini akan ditutup dengan penjabaran sejumlah rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang meliputi perluasan paradigmatik khususnya FPA dan pendekatan kritis, serta topik-topik yang belum banyak terbahas tetapi cukup relevan dengan kondisi empirik kebijakan luar negeri Uni Eropa.

 

 

 

Kata kunci:

Analisis Kebijakan Luar Negeri, Uni Eropa, kebijakan luar negeri Uni Eropa, European Foreign Policy, hubungan eksternal Uni Eropa, EPC, CFSP

 

---

Name                        : Megan Anglingsari Raritra Intanti

Study Program           : International Relations

Title                          : European Union’s Foreign Policy

Counsellor                 : Dr. phil. Yandry Kurniawan

 

Foreign Policy Analysis or FPA has been developed as an independent field of international relations (IR) studies since the 1950s. FPA’s primary focus on foreign policy decision making processes is considered to have successfully answered IR studies problem which tends to create a gap between domestic and international politics. Interestingly, the claim that FPA has been inclusive drawn criticism among European scholars, particularly in the discussion of the EU's foreign policy. Therefore, this paper aims to explain how literature interpret EU’s foreign policy among FPA studies. In order to achieve this goal, the authors compiled 96 total international accreditation literature within four categories of themes, namely: (1) the concept of EU’s foreign policy; (2) institutionalization of EU’s foreign policy; (3) European Union as an actor; and (4) regional scope of the EU’s foreign policy. This literature review has resulted in several findings such as consensus, debates, and gaps related to this topic. In addition, this paper also traces the literature trend, distribution of authors’ origin, as well as the paradigmatic trend. Based on these conditions, this paper was successfully revealed the fact that FPA is not a mainstream perspective in studying EU’s foreign policy. Even so, this paper didn’t identify scholar that rejects the idea of EU’s foreign policy. This paper will conclude with some recommendations for further research including paradigmatic diversification, especially FPA and a critical approach, as well as topics that rarely discussed but are quite relevant to the empirical conditions of EU’s foreign policy.

 

 

 

Keywords:

Foreign Policy Analysis, European Union, European Foreign Policy, EU Foreign Policy, EU External Relations, EPC, CFSP

 

Abstrak :
Tahun 2015 terjadi krisis di wilayah Eropa karena masuknya jutaan pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika terutama dari Suriah. Uni Eropa sebagai institusi supranasional yang bertanggung jawab pada isu ini berusaha menyelesaikan krisis dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Salah satu institusi Uni Eropa yang berwenang dalam kebijakan adalah Parlemen Eropa. Kekuatan Parlemen Eropa meningkat sejak Perjanjian Maastricht hingga Lisbon. Anggota PE ketika berada di parlemen tidak lagi menjadi perwakilan partai politik nasional, melainkan perwakilan dari kelompok politik Eropa. Dengan teori pola perilaku dalam proses kebijakan publik dan jaringan aktor, skripsi ini akan berusaha membuktikan bahwa ada pengaruh partai politik nasional Prancis terhadap anggota PE dalam kebijakan pengungsi Suriah Uni Eropa tahun 2015-2016. Kelompok politik Eropa tidak menjadi satu-satunya penentu keputusan anggota PE asal Prancis karena kebijakan yang krusial. Pengaruh ini terlihat ketika partai politik nasional dan kelompok Eropa memiliki pandangan berbeda dalam suatu isu. ...... In 2015 there was a crisis in Europe because the influx of millions refugees from the Middle East and Africa mainly from Syria. The EU as a supranational institution responsible for this issue seeks to resolve the crisis by making policies. One of the European Union institutions responsible in policy is the European Parliament EP. The strength of the EP has increased since the Treaty of Maastricht and Lisbon. Members of the EP MEPs while in EP are no longer representative of national party, but representatives of European political group. With the theory of behavioral patterns in the process of public policy and the actor network, this paper will attempt to prove that there is an influence of France 39 s national party on their MEPs in the EU Syrian refugee policy of 2015 2016. European political group are not the sole determinants of French MEPs decision because this policy is crucial. This influence is seen when national party and European political group have different stance on an issue.