Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagian besar dana yang digunakan dalam bidang perekonomian berasal dari kegiatan usaha perbankan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dengan pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya. Perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut berpedoman dengan prinsip kehatian-hatian. Bank-bank sebagai penghimpun dana masyarakat dari nasabah penyimpan dana (seperti antara lain tabungan dan deposito) dan sebagai penyalur dana kepada nasabah debitur haruslah terlindung hukum. Dengan harapan untuk perlindungan dikemudian hari pemerintah berasaskan keadilan, keseimbangan serta untuk mendapatkan kepastian hukum telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-undang Perlindungan Konsumen) pada tanggal 20 April 1999 dan berlaku effektif pada tanggal 20 April 2000. undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diharapkan dapat melindungi kepentingan nasabah sebagai konsumen misalnya dari segi dokumen yang berhubungan dengan kepentingan antara debitur dan bank seperti Perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit yang akan memuat hak dan kewajiban dari bank dan debitur diharapkan memuat asas keseimbangan antara kebutuhan debitur dan bank.Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat diimplementasikan dalam klausula-klasula baku yang termuat dalam formulir Perjanjian Kredit."

"Skripsi ini membahas mengenai hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi immateriil. Permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini adalah ketentuan Pasal 19 UUPK mengenai tanggung jawab pelaku usaha apakah mencakup bentuk ganti rugi immateriil bagi konsumen atau tidak dan mekanisme agar konsumen dapat mengajukan ganti kerugian immateriil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, Undang-Undang, Putusan BPSK dan Pengadilan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan Pasal 19 UUPK mengakui semua kerugian termasuk kerugian immateriil merupakan hak konsumen. Pasal 19 mengatur pula kerugian immateriil yakni dalam bentuk santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Santunan dalam hal ini termasuk kerugian immateriil karena merupakan tanggung jawab moril pelaku usaha yang bukan merupakan kerugian nyata tetapi jumlahnya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui BPSK atau Peradilan namun kerugian immateriil tidak dapat dikabulkan oleh BPSK karena BPSK hanya mengabulkan kerugian materiil saja dan tujuan utama pembentukan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen secara singkat, sederhana dan murah. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlu merubah UUPK dengan menambahkan ketentuan bahwa pengajuan tuntutan kerugian immateriil kepada Pengadilan Negeri. Konsumen yang ingin mendapatkan ganti kerugian immateriil lebih tepat mengajukan gugatan melalui Peradilan agar BPSK tetap melaksanakan tugas penyelesaian sengketa secara cepat, singkat, dan murah.

---

This study focuses on the consumer's right for granting immaterial loss compensation. The research discusses about whether Article 19 of Consumer Protection Law CPL regulates immaterial loss compensation as well as the mechanism to file a claim for immaterial loss compensation. The method used in this study is juridical normative study by using secondary data, primary legal material, secondary and tertiary such as, CPL, verdict of BPSK and court decisions. The research finds that Article 19 of CPL recognizes all types of consumer's loss including immaterial loss. Article 19 of CPL regulates immaterial loss in the form of sympathetic care santunan in accordance with the regulations. Sympathetic care in this case belongs to immaterial loss as it is a moral responsibility of the business actors which is not a real loss yet the amount of the loss is regulated by the laws. The consumer is able to file claims for his her compensation through BPSK as the alternatives dispute resolution or court. However, BPSK is not able to grant the consumer's immaterial loss since BPSK only grants the consumer's material loss. That is because primarily BPSK is established to dispute resolution in a quick, simple, and low cost way. Furthermore, this study recommends the revision of CPL by putting stipulation to file the claim for immaterial loss compensation to the Court. That stipulation is a guarantee to the consumer's right of protection for immaterial loss. Any consumer who wants to file claim for immaterial loss compensation may go through the Court. Therefore, BPSK as an institution still runs its function to dispute resolution in a quick, simple, and low cost mechanism."

"ABSTRAKHampir setiap waktu masalah keluhan ataupun kerugian yang dialami oleh konsumen sering kali terjadi sebagai akibat dari pemakaian ataupun mengkonsumsi barang/ produk makanan dan minuman maupun menggunakan jasa dari pelaku usaha. Hal ini bisa terlihat melalui pemberitaan media elektronik maupun media massa. Terhadap permasalahan dan kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut, sering kali pula konsumen sendiri belum dan/atau tidak mengerti serta memahami bagaimana upayanya dalam membela dan mempertahankan haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha, meskipun saat ini telah ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang konsumen, yaitu UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut ?UUPK?). UUPK memberikan kesempatan dan pengaturan bagi konsumen untuk mengajukan tuntutannya dengan 4 (empat) jenis, yaitu : gugatan individual, gugatan class action, gugatan legal standing, dan gugatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau instansi terkait. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk : mengetahui ketentuan dan mekanisme dalam melaksanakan perlindungan hak konsumen memperoleh ganti rugi dan memberikan gambaran tentang pelaksanaan dan kendala yang dihadapi oleh konsumen dalam upayanya menempuh proses penyelesaian sengketa dalam menggugat/menuntut ganti rugi kepada produsen atau pelaku usaha. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini di antaranya adalah penyelesaian sengketa konsumen menurut UUPK ada 3 (tiga) jalur penyelesaian, yakni penyelesaian sengketa secara musyawarah atau damai; penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi melalui lembaga BPSK; dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi. Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah : bahwa tuntutan ganti rugi konsumen yang tidak memisahkan atau menggunakan sekaligus antara prinsip tanggung jawab berdasarkan KUH Perdata dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan menimbulkan multi penafsiran di pihak pengadilan, sehingga lebih tepat konsumen dalam menuntut haknya menggunakan prinsip tanggung jawab yang disediakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perlunya suatu revisi dari pemerintah mengenai pelaksanaan putusan BPSK agar nantinya mempunyai kekuatan eksekutorial, seperti halnya yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri.

---

ABSTRACTAlmost every time the issue of complaint or loss experienced by the consumers often happens as the result of the use or consumption on goods/products of foods and drinks as well as the use of services of businessmen. On the problem and loss experienced by those consumers, often the consumers themselves have not and/or don?t understand nor comprehend on what efforts in defending and maintaining their rights through suffering losses by businessmen, even though right now there have laws specifically regulating the consumers that is Laws No. 8 Year 1999 On Consumer?s Protection (from hereinafter shall be referred to as ?UUPK-Undang-Undang Perlindungan Konsumen/Laws On Consumer?s Protection?). UUPK gives the opportunities and regulations on consumers to file claims in 4 (four) types they are: individual claim, class action claim, legal standing claim, and claim done by the Government and/or related institution. This research in general is aimed to find out the provisions and mechanisms in performing the consumer?s rights protection in getting their compensation and giving the picture on the implementations and obstacles faced by the consumers in the effort to get the dispute settlement in claming/demanding compensations to producer or businessmen. The research method used is normative juridical research. The data needed in this writing is secondary data obtained through library studies. The conclusions of this research, among other things, are consumers dispute settlement through UUPK through 3 (three) settlement lines, they are dispute settlement through amicable way; dispute settlement outside the court or non litigation through BPSK institution; and dispute settlement through court or litigation. As for the suggestions from the results of this research are that the claims on consumers? compensation not separating or using simultaneously between accountability principal based on Civil Code and accountability principal based on Laws of Consumers? Protection will result in multi interpretations from the court party, thus it is more appropriate for consumers in claiming their rights to use the responsibility principal provided in the Laws of Consumers? Protection and the need of a revision by the government on the implementation of BPSK decisions"

"Angkutan udara yang mempunyai karakteristik bertekhnologi tinggi dan memerlukan tingkat keselamatan tinggi, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa transportasi udara, ditandai dengan meningkatnya jumlah arus pengguna jasa angkutan udara di berbagai kota di wilayah Indonesia. Dalam penyelenggaraan penerbangan ternyata banyak hak-hak penumpang yang tidak dipenuhi sebagai mana mestinya. Sehubungan dengan itu diperlukan adanya pengaturan-pengaturan secara hukum untuk menentukan tanggung jawab perusahaan penerbangan sehingga kepentingan penumpang terlindungi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum perusahaan penerbangan PT Pelita Air Service sebagai pengangkut untuk kerugian yang timbul terhadap penumpang dan bagasi dalam pengangkutan udara dengan charter pesawat udara, serta apakah peraturan perundang-undangan saat ini sudah cukup untuk menjawab permasalahan apabila terjadi kerugian yang diderita oleh pengguna jasa angkutan udara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara niaga tidak berjadwal.Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa dalam tatanan hukum positif di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penumpang transportasi udara, yaitu antara lain : Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) 1939, Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Hukum yang diberikan dan paling banyak dibahas dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2009 adalah tentang keselamatan baik untuk perusahaan penerbangan, awak pesawat, penumpang dan bagasi. Selain itu peraturan perundang-undangan juga menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang yang mengalami kerugian, yaitu upaya hukum melalui jalur pengadilan dan upaya hukum di luar pengadilan.

---

Air transportation has high technology and high safety requirement as its characteristic. In regards to this benefit, air transportation should have been developed for its potential and its role in connecting the national and international area in enhancing the national development for the prosperity of the people. The number of society that is using air transportation has been increased which indicated by the higher number of airline passenger across Indonesia. In its practice, many of passenger rights are not fulfilled as it should be. Given to this circumstance, it is necessary to establish regulation which defines the legal liability of air transportation companies for the protection of passenger rights. The objective of this study is to explore the legal liability of PT Pelita Air Service as an air transportation company concerning to the damages or losses of the passenger and baggage in the air transportation which are using chartered aircraft, and to review the sufficiency of the current regulatory law in protecting air transportation customer. This study is a normative legal study which performed by research of regulation and law that related to the legal protection for non-scheduled air transport passenger. This study revealed that in the positive legal order in Indonesia there are some regulations which related to the legal protection for air transportation passengers such as Air Transport Act Year 1939, Law No. 1 Year 2009 on Aviation and Law No. 8 Year 1999 concerning on Consumer Protection. The legal protection which defined in Law No. 1 Year 2009 is mostly regarding the safety of airline, air crew, passenger and baggage. In addition, this law has regulated the legal action for passenger who is suffering for any losses for an in court or out court settlement."