Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, sampai sejauh mana suatu kebijakan dapat di-implementasikan melalui suatu ketentuan peraturan perundangan, dapat secara efektif dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya semula. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 194 5 yang menyangkut tentang perekonomian, termasuk pengelolaan serta pemanfaatannya bagi kepentingan rakyat banyak, harus dapat dirasakan hasil dan manfaatnya oleh segenap rakyat Indonesia secara menyeluruh dan merata.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang bersifat deskriptif analisis. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan adalah merupakan salah satu bentuk ketentuan pelaksanaan kebijakan tentang bagaimana diaturnya pembangunan infrastruktur jalan, khususnya jalan tol yang diharapakan antara lain dapat menjadikan lebih terbukanya jalur transportasi sekaligus distribusi,yang diharapkan dapat lebih menggerakkan roda perekonomian sehingga dapat menciptakan pemerataan pembanguanan dengan hasil-hasilnya, yang pada akhirnya dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia demi kesejahteraan dan keadilan yang merata pula. Dalam implementasinya, kebijakan pembangunan infrastruktur jalan khsusnya jalan tol, menghadapi kendala dan hambatan yang tidak mudah. Keberadaan PT Jasa Marga (Pesero) dan pembentukan Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) tidak serta merta dapat mempermudah percepatan pembangunan jalan tol. Keikut-sertaan atau partisipasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Swasta pun masih mendapatkan kendala yang cukup besar.Faktor pengadaan lahan dan penentuan tarif tol merupakan faktor yang dapat menenetukan menarik-tidaknya investasi jalan tol apabila ditinjau dari segi kelayakan bisnisnya. Lambannya pembangunan jalan tol berakibat pada kurang meratanya jalur transportasi dan distribusi, mengakibatkan kurangnya pergerakan pemerataan kegiatan perekonomian guna peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosan guna menggairahkan sektor investasi penyelenggaraan jalan tol.

---

ABSTRACT
This research is intended to analyze on how far a policy can be implemented effectively through the provisions of the laws and regulations in accordance with its initial objectives and purposes. As instructed in the 1945 Constitutions of the Republic of Indonesia related to the economy/ including the administration and utilization for the interest of the people, its result and benefit must be enjoyed by the entire Indonesian people in general and equally. This research uses the normative research method by collecting, processing and analyzing the data that have analytic descriptive nature. Law Number 38 of 2004 regarding Road is one of the policy implementation formats in the administration of the road infrastructure construction particularly toll road that is expected, among others, will allow the opening of the transportation as well as the distribution path that can activate the economic wheels in creating the even distribution of the development and its result in turn will improve the economic growth for achieving the better standard of living for the people in Indonesia as well as the evenly distributed prosperity and justice. In the implementation of the policies in the toll road encountered many problems and hindrances which are not easily eliminated. The existence of PT Jasa Marga (Persero) and the establishment of Toll Road Regulating Board (BP JT) do not automatically make it easier for accelerating the construction of the toll road. The participation of the Regional-Owned Enterprises (BUMD) or Private-Owned Enterprises encountered also significant problem. The land procurement factor and the decision of the toll tariff, that makes the investors loss their interest in constructing the toll road if it is seen from the business feasibility point of view. In this condition, the delay in the construction of the toll road infrastructure resulted in the delay in evenly distribution of the transportation and distribution path which at the end prevent the equal movement of the economic activities in supporting the economic growth in Indonesia. In this matter, the government is expected to create a breakthrough to stimulate the investment sector in the organization of toll road.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, sampai sejauh mana suatu kebijakan dapat di-implementasikan melalui suatu ketentuan peraturan perundangan, dapat secara efektif dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya semula. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 194 5 yang menyangkut tentang perekonomian, termasuk pengelolaan serta pemanfaatannya bagi kepentingan rakyat banyak, harus dapat dirasakan hasil dan manfaatnya oleh segenap rakyat Indonesia secara menyeluruh dan merata.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang bersifat deskriptif analisis. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan adalah merupakan salah satu bentuk ketentuan pelaksanaan kebijakan tentang bagaimana diaturnya pembangunan infrastruktur jalan, khususnya jalan tol yang diharapakan antara lain dapat menjadikan lebih terbukanya jalur transportasi sekaligus distribusi,yang diharapkan dapat lebih menggerakkan roda perekonomian sehingga dapat menciptakan pemerataan pembanguanan dengan hasil-hasilnya, yang pada akhirnya dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia demi kesejahteraan dan keadilan yang merata pula. Dalam implementasinya, kebijakan pembangunan infrastruktur jalan khsusnya jalan tol, menghadapi kendala dan hambatan yang tidak mudah. Keberadaan PT Jasa Marga (Pesero) dan pembentukan Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) tidak serta merta dapat mempermudah percepatan pembangunan jalan tol. Keikut-sertaan atau partisipasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Swasta pun masih mendapatkan kendala yang cukup besar.Faktor pengadaan lahan dan penentuan tarif tol merupakan faktor yang dapat menenetukan menarik-tidaknya investasi jalan tol apabila ditinjau dari segi kelayakan bisnisnya. Lambannya pembangunan jalan tol berakibat pada kurang meratanya jalur transportasi dan distribusi, mengakibatkan kurangnya pergerakan pemerataan kegiatan perekonomian guna peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosan guna menggairahkan sektor investasi penyelenggaraan jalan tol.

---

ABSTRACT
This research is intended to analyze on how far a policy can be implemented effectively through the provisions of the laws and regulations in accordance with its initial objectives and purposes. As instructed in the 1945 Constitutions of the Republic of Indonesia related to the economy/ including the administration and utilization for the interest of the people, its result and benefit must be enjoyed by the entire Indonesian people in general and equally. This research uses the normative research method by collecting, processing and analyzing the data that have analytic descriptive nature. Law Number 38 of 2004 regarding Road is one of the policy implementation formats in the administration of the road infrastructure construction particularly toll road that is expected, among others, will allow the opening of the transportation as well as the distribution path that can activate the economic wheels in creating the even distribution of the development and its result in turn will improve the economic growth for achieving the better standard of living for the people in Indonesia as well as the evenly distributed prosperity and justice. In the implementation of the policies in the toll road encountered many problems and hindrances which are not easily eliminated. The existence of PT Jasa Marga (Persero) and the establishment of Toll Road Regulating Board (BP JT) do not automatically make it easier for accelerating the construction of the toll road. The participation of the Regional-Owned Enterprises (BUMD) or Private-Owned Enterprises encountered also significant problem. The land procurement factor and the decision of the toll tariff, that makes the investors loss their interest in constructing the toll road if it is seen from the business feasibility point of view. In this condition, the delay in the construction of the toll road infrastructure resulted in the delay in evenly distribution of the transportation and distribution path which at the end prevent the equal movement of the economic activities in supporting the economic growth in Indonesia. In this matter, the government is expected to create a breakthrough to stimulate the investment sector in the organization of toll road.