Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini menganalisis hubungan penerapan kebijakan unbundling terhadap profit margin per unit dan konsentrasi pasar pada badan usaha (perusahaan) niaga gas bumi yang memasok ke sektor industri. Dilakukan regresi data panel unbalance pada 26 perusahaan selama periode tahun 2008 sampai 2014 dengan menggunakan random effect model. Pada model pertama, ditemukan bahwa kebijakan unbundling berhubungan negatif dan signifikan dengan profit margin per unit sebesar 21,6 persen. Variabel penjualan, kontrak pasokan, badan usaha swasta, dan interaksi antara unbundling dan wilayah Papua juga berkorelasi negatif dan signifikan dengan profit. Sementara konsentrasi pasar, usia perusahaan, PDB, serta interaksi unbundling dengan wilayah JBB (Jawa Barat dan Banten) berkorelasi positif dan signifikan dengan profit. Hasil estimasi model kedua menunjukkan kebijakan unbundling memiliki korelasi negatif, namun tidak signifikan terhadap konsentrasi pasar. Variabel kontrak pasokan, PDB, perusahaan swasta, dan wilayah Sumsel berkorelasi negatif dan signifikan dengan konsentrasi pasar. Sedangkan, variabel wilayah Jatim, serta interaksi unbundling dengan wilayah Sumut dan Riau berkorelasi positif dan signifikan dengan konsentrasi pasar. Penelitian ini merekomendasikan untuk mendorong masuknya pemain baru, khususnya perusahaan swasta, pada bisnis niaga gas bumi, serta menambah pasokan gas bumi yang diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.

---

ABSTRAK This research analyzes correlations between implementation of unbundling policy with profit margin per mile mile british thermal unit (mmbtu) and market concentration ratio at gas trading companies supplying gas to manufacturing industry. By using unbalanced panel data from 26 companies in the period of 2008 to 2014, the research runs regression analysis with random effect model. In the first model, the research result shows that the unbundling policy has significant negative correlation with the profit margin per mmbtu by 21,6 percent. The analysis also shows that ?sales?, ?supply?, ?private companies?, and interaction between ?unbundling? with ?Papua? region have significant negative relationship with the profit, while ?market concentration ratio?, ?years of operation", "gross domestic product (GDP)", and interaction between ?unbundling? with ?West Java and Banten? region have significant positive relationship. Based on the second model, the result shows that unbundling have negative correlation, but not significant with the market concentration ratio. The analysis also shows that ?supply?, ?GDP?, ?private companies?, and ?South Sumatera? region have significant negative relationship with the market concentration, while ?East Java? region and interaction between ?unbundling? with ?North Sumatera? and ?Riau? region have significant positive relationship. The research recommends to encourage new players, especially private companies, to enter natural gas trading business, and to increase the suplly as well as the development of sufficient infrastructure.

Abstrak :
Tesis ini membahas salah satu cara untuk meningkatkan penetrasi pemakai internet di Indonesia, hal ini dilatarbelakangi bahwa penetrasi pemakai internet masih cukup rendah serta jumlah kekosongan jaringan masih cukup banyak serta masih mahalnya harga sewa jaringan langsung ke pengguna. Tujuan pembahasan ini adalah menghitung besar sewa jaringan dengan pola LLU serta menghitung kelayakan investasi bagi new entrant (operator baru) dengan asumsi bahwa yang berubah adalah besaran sewa jaringan. Hasil perhitungan untuk sewa jaringan diperoleh harga minimal (replacement cost) Rp.38.812,68, Bagi new entrant (investor baru) agar tertarik untuk melakukan investasi maka dilakukan perhitungan kelayakan investasinya dan dikategorikan layak apabila NPV >0 serta IRR > WACC, yang memenuhi syarat dalam kategori tersebut adalah untuk sewa jaringan yang besarannya adalah minimal Rp. 38.812,68 sampai dengan Rp.142.300,00. Dari hasil diatas disarankan agar di Indonesia disusun regulasi yang mengatur pengembangan infrastruktur telekomunikasi dengan pola LLU. Dampak positifnya adalah perekonomian meningkat dan dampak negatifnya bisa terjadi penurunan kualitas pelayanan.

---

This thesis describes one way to increase penetration of Internet users in Indonesia, this backdrop that the Internet user penetration is still quite low and the number of vacancies is still quite a lot of network and still high prices of leased line directly to the user. The purpose of this discussion is to calculate the lease of the network with the pattern of investment in LLU and calculate eligibility for the new entrant (new operators) with the assumption that the change is the amount of rental network. Results of calculation for the network lease obtained a minimum price (replacement cost) Rp.38.812, 68, For the new entrant (new investors) so interested in investing then count feasibility of the investment and categorized feasible if NPV> 0 and IRR> WACC, qualified in that category is to lease network that amount is at least Rp. 38812.68 up to Rp.142.300, 00. From the above results it is suggested that Indonesia has been formulated regulations governing the development of telecommunication infrastructure with the pattern of LLU. Its positive impact is the economic rise and its negative impact can decrease the quality of service.

Abstrak :
Gas bumi adalah sumber daya alam tak terbarukan yang sangat penting bagi hajat hidup banyak orang. Oleh karena itu, eksploitasi dan pemanfaatan gas bumi harus dilakukan secara bijak dan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implementasi unbundling dan open acces dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 tahun 2009 gagal untuk mencapai tujuannya apabila dilihat dari perspektif menciptakan efisiensi dan meningkatkan pertumbuhan infrastruktur nasional gas bumi. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 untuk merekonstruksi banyak ketentuan yang terkandung dalam peraturan sebelumnya, terutama mengenai hak eksklusif di Wilayah Jaringan Distribusi Tertentu yang kemudian diikuti oleh perubahan prinsip pemisahan badan usaha menjadi hanya pemisahan akuntansi juga mengenai ketentuan open access menjadi third party access. Penelitian ini akan menganalisis apakah ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 sesuai dengan UUD 1945 dan prinsip persaingan yang sehat.

---

Natural gas is a very important non-renewable natural resource that controls the livelihood of many people. Therefore, the exploitation and utilization of natural gas must be carried out wisely and for the greatest prosperity of the people. This is mandated in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The implementation of unbundling and open access under ESDM Ministerial Regulation Number 19 of 2009 fails to achieve the expectation from the perspective of creating efficiency and improving national infrastructure of natural gas. Therefore the government issued ESDM Ministerial Regulation Number 4 of 2018 to reconstruct many of the provisions contained in the previous regulation, mainly regarding the exclusive rights in Certain Distribution Areas which then followed by the alteration of separation principle (Legal unbundling) into accounting unbundling as well as the alteration of open access into third party access. This thesis will analyse whether the provisions contained in the ESDM Ministerial Regulation Number 4 of 2018 is in line with the 1945 constitution and the principle of fair competition.

Abstrak :
Pengelolaan gas bumi di Indonesia telah memasuki era baru dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini telah membuka persaingan usaha dan investasi yang seluas-luasnya kepada swasta dan koperasi untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengusahaan di sektor minyak dan gas bumi nasional. Namun, hal ini bukan berarti pemerintah telah mendorong pengelolaan gas bumi di Indonesia menuju persaingan usaha pada pasar bebas, Pemerintah tetap berkuasa untuk menjalankan kebijakan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan tersebut dibuat dalam rangka efisiensi pengelolaan gas bumi di Indonesia dengan menyusun kebijakan pemisahan rangkaian usaha unbundling pada pengelolaan gas bumi. Tujuan dilakukan unbundling tersebut adalah untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam penyediaan gas bumi nasional, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan dan pendistribusian gas bumi kepada masyarakat yang membutuhkan. Efisiensi dapat dilakukan tidak hanya melalui kompetisi yang sehat, tetapi juga berdasarkan kegiatan monopoli yang diawasi pemerintah, khususnya terhadap kegiatan pengangkutan transmisi dan/atau distribusi gas bumi melalui pipa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif berdasarkan pengumpulan data sekunder, dibuat dalam rangka memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan unbundling berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya dengan mengambil studi terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi yang dilakukan oleh PT. Trasnportasi Gas Indonesia TGI. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa unbundling pengelolaan gas bumi di Indonesia dilakukan berdasarkan pemisahan entitas hukum antara pelaku i Kegiatan Usaha Hulu dengan Kegiatan Usaha Hilir dan ii Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Jaringan Distribusi dengan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa. Namun tidak diatur batasan untuk penguasaan vertikal terhadap badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa, sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan penguasaan monopoli antara kegiatan penyediaan dan pengangkutan gas bumi. Untuk itu Pemerintah dituntut untuk melakukan pengawasan dengan ketat agar pengusahaan pengangkutan gas bumi dapat berjalan seefisien mungkin dengan prinsip pemanfaatan bersama yang berkeadilan sosial. ......Indonesian gas market has entered a new era with the enactment of Law No. 22 of 2001 regarding Oil and Natural Gas. This law has create competition and opportunities for direct or indirect investment of private own company or cooperatives in oil and gas sector. But, that doesn't mean the government has promoted competition in oil and gas sector based on a free market competition, the government still has the power to execute a policy for achieving state's purpose, which is to bring prosperity and promoting welfare among the people of Indonesia.One of the policy to create an efficient natural gas market is by stipulating unbundling policy in natural gas industry. The purpose of unbundling is to create a healthy competition, so it will promote competitiveness and enhances quality services for distribution of natural gas to the people. Efficiency can be made not only from creating a competition in the market, but it could also be made by regulated monopoly, especially in transportation activity transmission and or distribution of natural gas through pipelines. This research will be carried out using the methodology of Juridical Normative approach based on collected secondary data, the purpose is to describe the implementation of unbundling policy based on Law No. 22 of 2001 and the derivative regulations in the study of PT. Transportasi Gas Indonesia TGI's Transmission Pipelines. From this research, we shall know there are legal unbundling between i upstream oil and gas activity and downstream oil and gas activity, and also between ii trading and transporting activities of natural gas through transmission and or distribution pipelines. But there are no limitation to vertically control a gas transportation company, so there are plenty of opportunities to monopolize the supply and distribution of natural gas market through pipelines. Therefore the government have to regulate the market tightly so the natural gas industry can be managed in the most efficient way and shared by the principal of social justice.

Abstrak :
Dengan adanya UU no.36/'99 dan WTO, Indonesia harus menghadapi liberalisasi telekomunikasi dimana akibatnya akan meningkatkan suasana kompetisi antara banyak penyelenggara. Salah satu alternatif terbaik untuk meningkatkan kualitas kompetisi adalah dengan menggunakan bersama Jaringan Lokal Akses Tembaga (JARLOKAT), sebagai dampak dari penguraian jaringan lokal. Penguraian jaringan lokal membuat penyelenggara baru menggunakan bersama JARLOKAT milik penyelenggara lama untuk menyalurkan layanan jasa telekomunikasinya ke pelanggan. Negara pertama yang mengadopsi alternatif ini adalah Amerika Serikat, dan sekarang telah berkembang di negara-negara Eropa. Dalam tesis ini, sistem teknologi x-DSL yang dipakai dalam penggunaan bersama JARLOKAT adalah ADSL dan DSL Lite. Kedua jenis teknologi ini memungkinkan satu kabel tembaga ke pelanggan dapat disalurkan layanan data dan telepon. Tesis ini menyediakan wacana tentang penerapan penggunaan bersama JARLOKAT di Indonesia, dimana akan merubah penyelenggaraan telekomukasi. Penerapannya sendiri disesuaikan dengan infrastruktur JARLOKAT yang dimiliki oleh PT. TELKOM. Hasil penelitian tesis menunjukkan bahwa penggunaan bersama JARLOKAT dibagi menjadi dua model. Model pertama memakai wilayah lokal dengan banyak sentral, dan model yang kedua memakai wilayah lokal dengan sentral tunggal.

---

With the introduction of Telecommunication Act no. 36/'99 and the World Trade Organization (WTO) Agreement, Indonesia has to face telecommunication liberalization, which ultimately will improve competition environment for multi operators. One of the best alternatives for enhancing the quality of competition is the sharing of copper local loop access network as the impact of Unbundling Local Loop (ULL). ULL will facilitate new entrants to use the incumbent's local loop for delivering their telecommunication services. The USA is the first country to apply ULL, and presently many European countries adopt ULL. In this thesis, the x-DSL technology systems for the sharing of copper local loop access network are ADSL and DSL Lite. Both systems enable a copper local loop to deliver simultaneously data services and Public Old Telephone Service (POTS). This thesis provides a discourse about the application of the sharing of copper local loop access network in Indonesia, which will change in the provisioning of telecommunication services. Its application is adapted to the copper local loop access network infrastructures owned by PT. TELKOM. The result of the research in this thesis shows that the sharing of copper local loop access network is divided into two models. The first model is based on Multi Exchange Area, and the second is based on Single Exchange Area.

Abstrak :
ABSTRAK
Over the past few years, one of Indonesias state-owned enterprises, PLN, has conducted dialogues focusing on developing a new value-creative business model to transform itself, a sleepy regulated utility, into a truly competitive electricity service provider. However, efforts to preserve the prominence of the Countrys electricity sector have been ongoing as the sector is still experiencing sustained rolling blackouts, net import dependency and lack of transmission facility enforcement throughout the Indonesian archipelago. Such efforts have been varied from the incentivise policy and programs such as the Public-Private Partnership and the two phases of Fast Track Program. The reformation of electricity law dated back on the 1985, 2002 and 2009 to attract investors in the development of Indonesias electricity sector have been enacted, but a controversial issue arose from the annulment of the Law No. 20 Year 2002 on Electricity by the Constitutional Court Decision No. 001- 021-022/PUU-I/2003 stating that such law which clearly stating that the requirement to privatise electricity operation was unconstitutional. This article will try to provide a comprehensive comparative analysis of such decision with the common practice adopted by the EU which has successfully implemented its deregulation and separation of the electricitys business chain through unbundling the sector as part of liberalisation.