Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Laporan magang ini disusun dengan tujuan untuk melakukan evaluasi atas proses Financial Due Diligence (FDD) pada PT TOL oleh PT PIA. FDD dilakukan terhadap PT TOL atas transaksi antara PT TOL dan OUT Pte Ltd. PT TOL merupakan perusahaan infrastruktur yang bergerak di bidang jalan tol. Evaluasi proses FDD dilakukan untuk melihat kesesuaian kegiatan dalam penugasan FDD yang dilakukan oleh PT PIA berdasarkan pendapat mengenai proses penugasan FDD oleh Sayuthi (2010), Gole & Hilger (2009), dan LehmanBrown (2014). Berdasarkan hasil evaluasi, proses FDD yang dilakukan oleh PT PIA sebagian besar telah sejalan dengan ketiga pendapat mengenai proses penugasan FDD. Kegiatan dalam FDD, fact finding dan investigation of special matters, tidak terlaksana secara efektif karena terdapat hambatan dalam pengoleksian data dan terdapat inkonsistensi dalam kalkulasi bagian pendapatan potensial dan biaya potensial. Terlepas dari evaluasi, laporan magang ini juga disusun untuk merefleksi diri Penulis selama menjadi karyawan magang selama di PT PIA sebagai pembelajaran diri ke depannya. ......This internship report is made to evaluate the process of financial due diligence (FDD) on PT TOL by PT PIA. FDD on PT TOL is carried out due to the merger and acquisition transaction happening between PT TOL and OUT Pte Ltd. PT TOL is a company within infrastructural industry engaged in toll road sector. The evaluation is focused on the key activities within the FDD engagement carried out by PT PIA compared to the FDD engagement theory from Sayuthi (2010), Gole & Hilger (2009), and LehmanBrown (2014). The evaluation results in the fact that PT PIA accomplished carrying out most of the key activities of the theories. Two activities failed to be carried out effectively, fact finding and investigation of special matters, are due to the timely data collection and the calculation inconsistency between the calculation of potential gain and potential loss. Despite the evaluation, this internship report is also containing Author’s self-reflection on internship period in PT PIA.

Abstrak :

Abstrak :

Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses uji tuntas yang dilakukan oleh PT JKK dalam rangka restrukturisasi utang PT E kepada PT BMU. Restrukturisasi utang dilakukan akibat ketidakmampuan PT E dalam membayar utangnya dengan pemasok utamanya yakni PT BMU karena arus kas operasi yang negatif. Uji tuntas yang dilakukan oleh PT JKK sebagai pihak ketiga profesional merupakan bagian awal dari tahap pelaksanaan restrukturisasi utang yang meliputi tahap persiapan proyek, tahap perencanaan proyek, dan tahap implementasi. Berdasarkan evaluasi, prosedur uji tuntas yang dilakukan oleh PT JKK dalam rangka restrukturisasi utang PT E sudah sesuai dengan kerangka teori yang digunakan dan meliputi aspek keuangan, operasional, dan hukum.

---

This internship report aims to evaluate the due diligence process carried out by PT JKK in the context of PT E’s debt restructuring to PT BMU. Debt restructuring is required due to inability of PT E to pay its debts to the main supplier, namely PT BMU, because of negative operating cashflows. Due diligence carried out by PT JKK as a professional third party is the initial part of the debt restructuring stage which includes the project preparation stage, project planning stage, and implementation phase. Based on the evaluation, due diligence procedures carried out by PT JKK regarding to PT E’s debt restructuring are consistent with the prevailing general theory and has included financial, operational, and legal aspects.
 

Abstrak :
Laporan Magang ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas tahapan pengecekan dokumen pendukung dalam proses uji tuntas keuangan pada PT Merlin. PT Merlin adalah sebuah perusahaan di Indonesia yang menyediakan jasa berupa data intelligence. Pengecekan dokumen pendukung dilakukan dengan mengecek kesesuaian data antara sampel jurnal transaksi dalam General Ledger milik PT Merlin dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kerangka evaluasi berupa uji tuntas secara umum serta uji tuntas keuangan menurut Howson (2003) dan Spedding (2008) dengan praktik di KAP Camelot. Evaluasi menunjukkan bahwa secara keseluruhan, proses yang dilakukan oleh Tim KAP Camelot di tahapan pengecekan dokumen pendukung dalam proses uji tuntas keuangan pada PT Merlin telah dapat membantu tercapainya tujuan serta kriteria uji tuntas keuangan yang baik. Rekomendasi untuk KAP Camelot yaitu mempertimbangkan untuk memodifikasi format template hasil pengecekan dokumen pendukung untuk meningkatkan efisiensi waktu dan ketepatan kerja. ......The purpose of this internship report is to evaluate the stages of supporting document checking in the financial due diligence process on PT Merlin. PT Merlin is a company in Indonesia that provides data intelligence services. The supporting document checking is by verifying the data between the transaction journal sample from PT Merlin's General Ledger with related supporting documents. The evaluation is by comparing the practice in KAP Camelot with the evaluation frameworks, which are the due diligence in general and financial due diligence by Howson (2003) and Spedding (2008). The result shows that overall, the process conducted by KAP Camelot's Team in the stages of the supporting document checking has been able to help the achievement of objectives and criteria of a proper financial due diligence. Recommendations for KAP Camelot is to consider modifying the template format used for supporting document checking results to improve time efficiency and work accuracy.

Abstrak :
Cryptocurrency dapat diklasifikasikan sebagai bentuk aset digital berbasis atau mata uang virtual pada jaringan yang didistribusikan, dan banyak cryptocurrency adalah jaringan terdesentralisasi berdasarkan teknologi blockchain. Menurut Badan Pengatur dan Perdagangan Berjangka Komoditas (“Bappebti”) mata uang kripto dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa yang akan datang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10/2011. Setelah mempertimbangkan perdagangan aset kripto sebagai komoditas. Bappebti mengeluarkan peraturan yang memberikan skema peraturan umum terperinci tentang pengoperasian pasar berjangka aset kripto fisik melalui Peraturan Bappebti No. 5/2019 tentang Ketentuan Teknis yang Mengatur Perdagangan Berjangka Fisik Aset Crypto. Tesis ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu 1) Bagaimana regulasi mengenai prinsip mengenal nasabah dalam kaitannya dengan Anti Pencucian Uang dan pencegahan pendanaann terorisme serta rekomendasi FATF dalam perdagangan aset kripto? 2) Bagaimana implementasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme oleh Tokocrypto? Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Bappebti No.5 / 2019 serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme. Bappebti sebagai regulator untuk ketentuan teknis perdagangan aset kripto telah menerapkan langkahlangkah manajemen risiko sekaligus menetapkan persyaratan manajemen risiko untuk semua pihak yang terlibat, seperti melakukan Uji Tuntas Pelanggan (“CDD”). ......Cryptocurrencies can be classified as a form of digital asset based or virtual currency on network that is distributed across, and many cryptocurrencies are decentralized network based on blockchain technology. According to Commodity Futures Trading and Regulatory Agency (“Bappebti”) cryptocurrencies are considered as commodity which can be traded in future exchanges, in respect to Law Number 32 of 1997 about Commodity Futures Trading as amended by Law Number 10 /2011. After having considered crypto assets trading as a commodity. Bappebti issued a regulation which provide a detailed general regulatory scheme on the operation of the physical crypto-asset futures market through Bappebti Regulation No. 5/2019 on Technical Provisions Governing Physical Futures Trading of Crypto Assets. This thesis has the research question of 1) How is the regulation regarding to Know Your Customer Principle in relation to anti-money laundering and counter terrorism financing policy and FATF Recommendations on physical trading of crypto asset? 2) How is the implementation of Know Your Customer Principles in combating money laundering and counter terrorism financing program by Tokocrypto? This thesis uses the normative juridical research method, based on regulation stated in Bappebti Regulation No. 5/2019 as well as other laws such as prevention and eradication of money laundering crime and prevention and eradication of terrorism financing. Bappebti as the regulator for the technical provision of crypto asset trading has both implemented risk management measures as well as stipulating risk management requirements for all parties involved, such as performing Customer Due Dilligence (“CDD”).

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas proses uji tuntas keuangan yang dilakukan oleh KAP RCH terhadap PT.T perusahaan target atas permintaan klien P Co. calon perusahaan pengakuisisi , yang keduanya bergerak di bidang manufaktur pelumas. Secara historis, kombinasi bisnis seringkali gagal menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Dalam hal ini, uji tuntas keuangan bertujuan untuk mengurangi risiko informasi yang harus ditanggung oleh P Co. terkait dengan rencana untuk mengakuisisi PT. T. Untuk itu, KAP RCH melaksanakan prosedur uji tuntas keuangan yang bertujuan untuk mengungkap informasi keuangan PT. T yang relevan bagi pemahaman P Co.Dari proses uji tuntas keuangan, tim KAP RCH memperoleh beberapa temuan berupa kesalahan danrisiko yang masih berada pada kelompok kuning, yaitu tidak membatalkan transaksi.

---

---

ABSTRACT
This report explains financial due diligence process performed by KAP RCH towards PT. T target company based on client rsquo s request P Co. acquiring company , both of which are lubricants manufacturers. Historically, business combinations often fail to generate additional value forshareholders. A financial due diligence is performedto reduce the information risk burden on P Co. inherent to its plan to acquire PT. T. Therefore, the objective of this financial due diligence is to reveal any financial information about PT. T that are relevant for P Co. understanding. After performing financial due diligence, KAP RCH obtain some findings in the form of errors and risks that are still classified in a yellow bucket, i.e. will not break the deal.

Abstrak :
Laporan Magang ini membahas mengenai evaluasi prosedur tahap analisis data uji tuntas keuangan yang dilakukan terhadap PT AS. PT AS merupakan perusahaan pembiayaan non-bank di Indonesia yang kegiatan usaha utamanya adalah pembiayaan konsumen. Uji tuntas keuangan terhadap PT AS dilakukan sebagai salah satu tahapan transaksi preakuisisi untuk mengidentifikasi risiko serta melakukan verifikasi aset dan liabilitas perusahaan untuk mendeteksi distorsi akuntansi sebelum memasuki tahap kesepakatan formal. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan prosedur uji tuntas pada tahap analisis data dengan Strategy and Transactions Advisory EY Indonesia (2020), Morris et al. (2000), dan Palepu et al. (2013). Sehubungan dengan karakteristik PT AS sebagai perusahaan pembiayaan yang harus patuh pada ketentuan dan regulasi industri jasa keuangan, salah satu fokus area uji tuntas adalah kepatuhan perusahaan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prosedur uji tuntas keuangan pada tahap analisis data sudah sesuai dengan proses yang dijabarkan oleh Strategy and Transactions Advisory EY Indonesia (2020), Morris et al. (2000), dan Palepu et al. (2013). Selain evaluasi atas prosedur tahap analisis data uji tuntas keuangan, laporan magang ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan melakukan evaluasi refleksi diri selama menjalani kegiatan magang. Berdasarkan hasil refleksi diri diperoleh kesimpulan atas kemampuan yang masih harus ditingkatkan, yaitu memperluas berbagai wawasan industri, meningkatkan kepercayaan diri, dan meningkatkan kemampuan manajemen waktu. Tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan perkembangan industri-industri di Indonesia, melatih kemampuan fisik melalui olahraga bela diri dan mengembangkan kemampuan bahasa asing untuk meningkatkan kepercayaan diri, serta menjaga rutinitas yang tepat untuk optimalisasi produktivitas. ......This Internship Report discusses the evaluation of the financial due diligence procedures in the data analysis phase conducted on PT AS. PT AS is a non-bank financing company in Indonesia whose main business revolves in consumer financing activity. Financial due diligence on PT AS was carried out to identify risks, verify the company's assets and liabilities, as well as to detect accounting distortions before entering the formal agreement stage. The evaluation is carried out by comparing the due diligence procedure in the data analysis stage with Strategy and Transactions Advisory EY Indonesia (2020), Morris et al. (2000), and Palepu et al. (2013). In relation to the characteristics of PT AS as a financing company that must comply with the rules and regulations of the financial services industry, one focus area of this due diligence is the company's compliance with the regulations of the Financial Services Authority. The evaluation results show that the financial due diligence procedure at the data analysis stage is in accordance with the process described by Strategy and Transactions Advisory EY Indonesia (2020), Morris et al. (2000), and Palepu et al. (2013). In addition to evaluating the procedures of the financial due diligence in the data analysis phase, this internship report also aims to describe and evaluate the author's self-reflection during the internship period. Based on the results, there are several abilities that require improvement, namely broadening various industrial insights, improving self-confidence, and improving time management skills. The follow-up action will include attending trainings related to the development of industries in Indonesia, training physical abilities through martial arts and developing foreign language skills to increase self-confidence, as well as maintaining an established routine to optimize productivity.

Abstrak :
Layanan Perbankan Digital adalah layanan yang memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan investasi, transaksi elektronik, dan kebutuhan lainnya dari nasabah bank. Digitalisasi perbankan terjadi karena masyarakat menginginkan proses transaksi yang lebih murah, cepat, dan sederhana dan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Pengembangan strategi bisnis dimaksud memerlukan infrastruktur yang memadai antar lain manajemen risiko, penyesuaian Teknologi Informasi. Sebagai salah satu alat transaksi modern, layanan perbankan digital juga berpeluang untuk disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang. Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai penerapan uji tuntas nasabah layanan perbankan digital pada produk Jenius milik PT. BTPN, Tbk. sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya dan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Selain itu, akan dibahas juga aspek perlindungan konsumen pada produk Jenius sebagai upaya melindungi hak nasabah penyimpan dana. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah menggunakan bentuk penelitian dari skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa PT. BTPN Tbk. selaku penyedia jasa keuangan dari Layanan Perbankan Digital Produk Jenius dalam hal ini telah berusaha untuk melaksanakan uji tuntas nasabah dengan baik berdasarkan POJK APU PPT SJK, terlepas dari belum ditetapkannya pengaturan khusus terkaitLayanan Perbankan Digital. Dengan demikian, penulis menyarankan agar segera ditetapkannya ketentuan yang memadai dan dapat mendasari layanan perbankan digital dan tidak hanya berdasar pada POJK APU PPT SJK dalam penyelenggaraannya.

---

ABSTRACT
Digital Banking is one of the provided services of banks nowadays, in which enables its prospective customer and or customer to collect information, to communicate, to register, to open an account s , to do banking transactions, to close and block account s or to collect information and do transactions other than bank services, such as getting investment advices, e commerce transactions, et cetera. Bank digitalization occurs because the society demand an easier, faster, and simpler type of transaction and in order to increase awareness for the use of a non cash instrument, so that there will be formed a community or society who use more non cash instrument to do transactions. As one of the modern model of transaction, digital banking has potentials to be misused as a money laundering tool by criminals. This thesis explains about the implementation of customer due diligence for digital banking product Jenius as a form of precautionary principle for banks in running their business and in order to prevent any money laundering practice. Other than that, this thesis also explains about the customer protection aspect in digital banking product Jenius as an effort to protect customer rights. The form of this research is normative juridical. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. This thesis concludes that PT. BTPN, Tbk. as the financial service provider has done its best to apply the customer due diligence provisions for digital banking product Jenius users based on POJK APU PPT SJK, despite of limited digital banking regulations and some slight obstacles. Therefore, the author suggests the government as the regulator to set more regulations on digital banking so that it is not only depends on POJK APU PPT SJK.

Abstrak :
ABSTRACT
In todays era all sectors are greatly influenced by technology, starting from the manufacturing sector to the health and banking sector. The development of technology creates efficiency that benefits the society. For example in the banking sector, new products have been invented as a result, such as Bit coin, Internet Banking, Financial Technology and digital banking. . Digital banking has made customers more independent and therefore there are challenges on how to regulate banking in particular with regard to the prudential principle and customer due diligence CDD and how to implement it in digital banking. By using research method of literature study with secondary data and descriptive typhologhy, based on the this research has made a conclusion on the materials with regard to the relevant regulations in relation to the prudential principles in customer due diligence in digital banking as well as provide the report on the implementation in digital banking product.

---

ABSTRAK
Era saat ini sangat dipengaruhi oleh Teknologi, mulai dari sektor pabrik hingga sektor kesehatan dan perbankan. berkembangnya teknologi ini menghasilkan efisiensi yang membawa banyak manfaat di masyarakat. Seperti pada sektor perbankan, produk-produk baru mulai bermunculan,seperti; Bit coin, Internet Banking, Finansial Teknologi dan perbankan digital. Di perbankan digital nasabah melakukan aktivitas secara mandiri disini Tantangan baru timbul pada peraturan-peraturan perbankan terutama dalam prinsip kehati-hatian dan uji tuntas pelanggan dan implementasinya dalam perbankan digital. Dengan menggunakan metode penilitian diantaranya studi kepustakaan dengan mencari data sekunder yang terdiri dari sumber primer dan sekunder dan dimana kesimpulan penelitian ini telah menyimpulkan materi-materi tentang peraturan yang berlaku terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam uji tuntas nasabah CDD serta penerapan peraturannya di produk perbankan digital.

Abstrak :
ABSTRAK Laporan magang ini membahas pelaksanaan prosedur yang disepakati bersama (Agreed Upon Procedures AUP) berupa uji tuntas sekuritisasi KPR yang dilaksanakan di Bank PONM. Pelaksanaan uji tuntas sekuritisasi KPR dilakukan berdasarkan prosedur-prosedur yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan uji tuntas sekuritisasi KPR tersebut, yaitu pihak akuntan publik/auditor, Abadi Jaya Finansial (AJF), pihak Bank PONM, dan pihak konsultan hukum/notaris. Prosedur pelaksanaan uji tuntas sekuritisasi KPR berisikan kriteria-kriteria yang menjadi acuan dalam melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dokumen debitur dan pemeriksaan fisik bangunan yang menjadi agunan. Pelaksanaan uji tuntas sekuritisasi KPR yang dilakukan telah sesuai dengan standar prosedur yang disepakati bersama yang berlaku, yaitu Standar Perikatan Jasa (SPJ) 4400.