Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Koperasi Asuransi Indonesia (KAI) sebagai badan usaha yang berbentuk koperasi dan bergerak di bidang usaha asuransi jiwa mempunyai keuntungan dalam bidang pemasaran yang tidak dimiliki oleh perusahaan asuransi jiwa lainnya. Tetapi produksi program asuransi perorangannya (Asper) dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988 tidak pernah mencapai yang telah ditetapkan, sedangkan untuk program asuransi kumpulan (Askum) selalu melampaui target produksi yang ditetapkan. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi program Asper tersebut. target produksi produksinya. Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, melalui pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara dengan pimpinan serta beberapa kepala bagian KAI, diketahui bahwa unsur-unsur marketing mix sebagai faktor yang dapat dikendalikan, dan secara langsung dapat mempengaruhi tingkat penjualan polis asuransi jiwa dilaksanakan dengan baik oleh KAI, terutama faktor distribusi dan promosi, sehingga target produksi yang ditetapkan untuk program Asper tidak pernah tercapai. Faktor lain yang mempengaruhi belum tidak tercapainya target produksi Asper adalah penentuan target produksi yang tidak mempertimbangkan jumlah agen (aparat dinas luar) yang ada, tetapi mempertimbangkan jumlah agen (aparat dinas luar) yang seharusnya ada dalam struktur organisasi, kenyataannya, badan pelaksana KAI tidak mampu merekrut agen (aparat dinas luar) sesuai dengan jumlah agen (aparat dinas luar) yang seharusnya ada dalam struktur organisasi, sehingga target yang ditetapkan pengurus KAI terlalu tinggi untuk. Sedangkan dicapai oleh badan pelaksana KAI. Untuk menghindari kegagalan dalam mencapai target produksi di masa yang akan datang, penulis menyarankan agar dalam proses penentuan target produksi diadakan nasi antara pengurus dengan badan pelaksana KAI, koordisehingga terdapat kesesuaian jumlah agen (aparat dinas luar) dengan target produksi yang ingin dicapai.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan hak mewaris berkenenaan dengan tuntutan dari penerima manfaat asuransi yang tercantum dalam polis asuransi jiwa. Penunjukan penerima manfaat asuransi yang didasarkan prinsip insurable interest yaitu dalam hal ini hubungan keluarga sering sekali terjadi sengketa dikarenakan yang biasanya ditunjuk sebagai ahli waris dalam asuransi adalah ahli waris golongan II menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun hukum waris untuk warga negara golongan Tionghoa telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan asas penderajatan. Permasalahan ini menyebabkan Notaris sebagai pejabat umum yang membuat surat keterangan hak mewaris sering terseret dalam permasalahan hukum tersebut dikarenakan tidak mencantumkan penerima manfaat dalam surat keterangan hak mewaris yang dibuatnya atau sebaliknya, yang menyebabkan pembagian jatah harta peninggalan yang keliru, disebabkan telah salah menetapkan ahli waris. Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (i) bagaimana kedudukan hukum penerima manfaat polis asuransi jiwa yang termasuk ahli waris golongan II dalam hukum waris sesuai KUHPer dan (ii) bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bersifat eksplanatoris. Hasil analisa adalah penerima manfaat hanya memiliki hak tuntut kepada penanggung dan wajib menyerahkan uang pertanggungan kepada ahli waris golongan I dan notaris dalam pembuatan surat keterangan hak mewaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban apabila sudah memenuhi prosedur yang berlaku. Maka seharusnya terdapat peraturan khusus mengenai uang pertanggungan dan sebagai upaya preventif, notaris wajib membiasakan diri untuk selalu membuat akta pernyataan terlebih dahulu. ......This research discusses about the role and responsibilities of a notary in making a certificate of inheritance rights related to the demands of the insurance beneficiary listed in the life insurance policy. The appointment of the beneficiaries of insurance is based on the principle of insurable interest, namely in this case family relations often occur in disputes because those who are usually appointed as heirs in insurance are class II heirs according to the Civil Code. However, the inheritance law for Chinese ethnic group has been regulated in the Civil Code that based its principle on equalization. This problem induces Notaries as public officials who create certificates of inheritance rights are often dragged into these legal issues because they do not include beneficiaries in the certificates of inheritance rights that they make or vice versa, which causes the distribution of inheritance rights to be erroneous, due to the wrong appointment of heirs. The main issues raised in this study are (i) how is the legal position of the beneficiaries of the life insurance policy which includes class II heirs in inheritance law according to the Criminal Code and (ii) how are the roles and responsibilities of a notary in making a Certificate of Inheritance. To answer these issues, a normative juridical research method with an explanatory character is used. The result of the analysis is that the beneficiary only has the right to sue the insurer and is obliged to submit the sum assured to the class I heirs and the notary in making the certificate of inheritance rights cannot be held accountable if it has complied with the proper procedures. Therefore, there should be special regulations govern the sum assured and as a preventive measure, notaries must get accustomed to always making a statement deed first.