Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini akan menerangkan salah satu permasalahan apakah pengadilan negeri dapat memeriksa dan mengadili tuntutan ingkar. Yaitu suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang bagi para pihak yang berkepentingan apabila terdapat dugaan arbiter dalam melaksanakan tugasnya tidak bebas dan akan berpihak seperti yang dimaksud dalam pasal 22 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa UU Arbitrase . Di dalam pasal 25 UU Arbitrase pengadilan negeri melalui Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksanya, namun di sisi lain ada pasal-pasal lain yang seolah-olah bertabrakan dengan Pasal 25 UU Arbitrase seperti pasal 34 UU Arbitrase yang menyebutkan harus menggunakan acara yang di pilih yang seakan-akan menyatakan pengadilan tidak melibatkan terlalu jauh di dalam proses arbitrase sebab Arbitrase memiliki asas lex arbitri yang sedari awal sudah menundukkan diri dengan suatu ketentuan yang telah disepakati bersama. Kata kunci: Arbitrase, Penyelesaian Sengekta di Luar Pengadilan, Tuntutan Ingkar. PT. CTPI VS PT Berkah Karya Bersama.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to explain one of the problems whether the district court can examine and rule the request for recusal which is the right granted by the Law to the parties if there is an allegation to the arbitrator in carrying out his her duties independently or will be biased as contemplated in Article 22 Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution Arbitration Law . In Article 25 of Arbitration Law, the district court through the Chairman of a District Court has an authority to examine the request for recusal, but on the other hand there are other articles that seems overlapping with Article 25 of Arbitration Law such as Article 34 of Arbitration Law which states shall be done according to the chosen procedures as if the district court is not very much involved in arbitration proceedings since the arbitration has a principle called Lex Arbitri which from the outset has subject to a provision that has beed agreed. Keywords Arbitration, Alternative Dispute Resolution, Request for Recusal, PT. CTPI VS PT Berkah Karya Bersama.

Abstrak :
[ABSTRAK
Bertujuan menganalisa alasan-alasan yang digunakan dalam permohonan tuntutan ingkar terhadap arbiter, menganalisa prosedur tuntutan ingkar dalam arbitrase, dan menganalisis sikap pengadilan terhadap tuntutan ingkar dalam arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan studi kepustakaan. Kesimpulan penetian ini menunjukkan bahwa batasan alasan pengajuan tuntutan ingkar terlalu luas, dan dalam prosedur pengajuan tuntutan ingkar tidak diatur mengenai kewenangan pengadilan dalam tuntutan ingkar terhadap arbiter/majelis arbitrase. Berdasar putusan yang diteliti pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili dalam hal arbiter/majelis arbiter yang bersangkutan diangkat oleh institusi arbitrase, atau membiarkan dan sama sekali tidak mengeluarkan produk hukum.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the reasons used in the petition on claims to deny against arbitrators, analyzing the procedures, and to analyze court's verdict on such claims. This study uses normative juridical method, with the study of literature. It concludes that grounds to file claims to deny is too far-reaching, and the procedures regarding the court's authority to adjudicate claim to deny on arbitrator/arbitrator tribunal is not regulated appropriately. Of the cases analyzed, the courts’s is to declares himself not competent to judge in terms of arbitrator/ arbitrator tribunal appointed by the arbitrary institution, or did not issue a legal product altogether., This study aims to analyze the reasons used in the petition on claims to deny against arbitrators, analyzing the procedures, and to analyze court's verdict on such claims. This study uses normative juridical method, with the study of literature. It concludes that grounds to file claims to deny is too far-reaching, and the procedures regarding the court's authority to adjudicate claim to deny on arbitrator/arbitrator tribunal is not regulated appropriately. Of the cases analyzed, the courts’s is to declares himself not competent to judge in terms of arbitrator/ arbitrator tribunal appointed by the arbitrary institution, or did not issue a legal product altogether.]