Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata CaraPelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan PemindahtangananBarang Milik Negara. Dalam PMK 96/PMK.06/2007 Lampiran VIII, TukarmenukarBarang Milik Negara dapat dilakukan dalam hal Barang Milik Negaraberupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah ataupenataan kota. Penentuan mitra dapat melalui tender dan tidak melalui tender. JikaMitra adalah Pemerintah Daerah maka penentuan mitra tidak melalui mekanismetender. Jika pemilihan mitra tidak melalui tender maka Pengelola Barang akanmengeluarkan 1 (satu) ¡jin yaitu Ijin Tukar Menukar Barang milik Negarasebagaimana diatur pada PP 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara Pasal 56, oleh karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor96/PMK.06/2007 Lampiran VIII Romawi VI angka 2 belum mengatur jika mitraditentukan melalui mekanisme tender. Dalam hal pemilihan mitra melalui tender,mekanisme tender belum diatur dalam PMK 96/PMK.06/2007 sehingga dalampraktek mengacu pada Kepres 80 Tahun 2003. Oleh karena itu pengaturan tenderdalam rangka pemilihan mitra perlu diatur tersendiri, yang dapat mengacu padaKepres 80 Tahun 2003 dan ditambah penyesuaian ketentuan tender dalam TukarMenukar."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tukar menukar hak atas tanah berdasarkan ketentuan Hukum Tanah Nasional dan peraturan-peraturan terkait (Studi Putusan PN Depok No. 211/Pdt.G/2018/Pn.Dpk). Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah mengenai keabsahan tukar menukar hak atas tanah secara umum dan keabsahan tukar menukar hak atas tanah yang dilakukan secara lisan oleh penggugat dan tergugat dalam Putusan PN Depok No. 211/Pdt.G/2018/Pn.Dpk. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tukar menukar hak atas tanah adalah sah, apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian akan tukar menukar menurut Hukum Perjanjian dan memenuhi syarat sahnya suatu perbuatan hukum pemindahan hak menurut Hukum Tanah Nasional. Penulis tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan bahwa tukar menukar hak atas tanah yang dilakukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat adalah sah. Menurut Penulis tukar menukar hak atas tanah yang dilakukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat adalah tidak sah, hal ini dikarenakan tukar menukar hak atas tanah tersebut hanya dilakukan secara lisan saja dan karena tukar menukar hak atas tanah tersebut tidak memenuhi sifat tunai, terang dan riil suatu perbuatan hukum pemindahan hak. Sebaiknya tukar menukar hak atas tanah dibuktikan Akta PPAT karena tanpa Akta PPAT para pihak akan mengalami kesulitan dalam pendaftaran peralihan haknya di Kantor Pertanahan dan mengingat sifat tanah sebagai benda tetap yang harus didaftarkan (asas publisitas).

---

ABSTRACTThis thesis discusses the exchange of land rights based on national Land Law and related regulation (Study of the Decision of The Depok Disctrict Courts No.211/Pdt. G/2018/Pn.Dpk). The subject matter in writing this thesis is about the validity of the exchange of land rights in general and the validity of the exchange of land rights which is done verbally by the plaintiff and defendant in the verdict of PN Depok No.211/Pdt.G/2018/Pn.Dpk. This thesis uses normative juridical research method with a type of research that is descriptive analytic. From the results of the research can be noted that the exchange of land rights is valid, if it qualifies as a treaty will be exchanged according to the law of the Agreement and qualifies as a legal act to transfer rights under the law of the national land. The author disagrees with the consideration of the Tribunal of the District Court of Depok stating that the exchange of land rights made by the plaintiff and the defendant party are valid. According to the author exchange of land rights carried by the plaintiff and the defendants party is not valid, this is because the exchange of land rights is only done orally and because the exchange of land rights does not fulfill the nature of cash, light and real a legal action of the transfer of rights. The exchange of land rights should be carried out with the PPAT Deed because without the PPAT deed the parties will have difficulty in registering its rights in the land office and considering the nature of the land as a fixed object that must be registered (the principle of publicity)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian non-pertukaran objek bergerak dalam bentuk tanah berdasarkan Perjanjian Hukum, ketentuan Undang-Undang Pertanahan Hukum dan peraturan nasional dan terkait lainnya. Utama Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah tentang keabsahan perjanjian Pertukaran benda tidak bergerak berupa tanah dalam Surat Keputusan No. 200/Pdt.G/2019/ PN.Sb. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian Jenis penelitian yuridis normatif adalah deskriptif analitik. Dari hasil Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pertukaran lahan dinyatakan legal secara hukum hukum jika memenuhi persyaratan perjanjian pertukaran tanah dan memenuhi persyaratan hukum perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah. Penulis tidak setuju dengan pertimbangan dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaña menyatakan bahwa perjanjian tukar menukar tanah telah dibuat dilakukan oleh para pihak adalah halal menurut hukum. Menurut penulis bursa Hak atas tanah yang dilakukan oleh para pihak menjadi tidak sah karena bursa saham dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah.This study aims to analyze the non-exchange of object agreements moves in the form of land based on the Law Agreement, the provisions of the Land Law Other national and related laws and regulations. Main the problem in writing this thesis is about the validity of the agreement exchange of immovable objects in the form of land in Decree No. 200/Pdt.G/2019/PN.Sb. The writing of this article uses a research metho This type of juridical normative research is analytical descriptive. From the results Based on the research, it can be seen that land exchange is legally declared legal law if it meets the terms of the land swap agreement and meet the legal requirements of the legal act of transferring land rights. The author does not agree with the consideration of the District Court Judge Surabaña stating that land swap agreements have been made done by the parties is lawful according to law. According to the authors of the exchange Land rights exercised by the parties are invalid because of the stock exchange carried out by parties who do not have the authority to do so legal act of transferring land rights."

"Penelitian ini berisi uraian mengenai kekuatan hukum akta pengikatan tukar menukar saham dengan tanah yang dibuat oleh Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1479 K/Pdt/2018. Masalah yang dikaji adalah kekuatan hukum akta pengikatan tukar menukar saham yang dibuat oleh Notaris yang proses balik namanya tidak dapat terlaksana karena tanah objek tukar menukar dibeli pihak ketiga dan akibat hukum perbuatan jual beli tanah dalam hal penjual bukan pemilik barang. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dengan metode analisis kualitatif. Bentuk hasil penelitian ini adalah preskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini bahwa perjanjian pengikatan tukar menukar saham dengan tanah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan kewenangan notaris membuat akta tersebut adalah sah dan mengikat, tidak hanya itu pengalihan kepemilikan atas saham dan hak atas tanah antara Pihak I dan Pihak II/ Penjual telah terjadi melalui penyerahan benda. Sehingga Pihak II/ Penjual tidak berwenang menjual tanah objek tukar menukar kepada Pihak III/ Pembeli. Akibat hukum perbuatan jual beli tanah dalam hal penjual bukan pemilik barang adalah batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1471 KUHPerdata. Sehingga dengan ditetapkan oleh hakim bahwa perjanjian jual beli atas tanah tersebut batal demi hukum, kantor pertanahan patuh dan berwenang untuk mengeluarkan surat pembatalan pendaftaran tersebut. Luaran/output yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan karya ilmiah berupa tesis yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penulis lainnya di masa yang akan datang.

---

This research contains descriptions regarding the legal force of the binding exchange of shares with land deed made by Notary in the Supreme Court Verdict Number 1479 K/Pdt/2018. The problem studied is the legal force of the binding exchange of shares made by Notary in which the title transfer cannot be carried out because the object was purchased by a third party and as the legal consequences for unauthorized land selling. The research method used is normative legal research with prescriptive typology. The data collection tool used is document study with qualitative analysis methods. The result of this research is in prescriptive-analytical form. This research will show that the binding exchange of shares with land deed that is based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code and the authority of Notary to make the deed is legal and binding. Not only that, the ownership transfer of the shares and land rights between the First Party/the owner of the shares and the Second Party/the seller of the land has occurred through delivery of objects. The Second Party is not authorized to sell the land, which is the object of the exchange deed, to a Third Party/the buyer. The legal consequences of land selling by someone who is not the owner is null and void as stipulated on Article 1471 of the Indonesian Civil Code. As the sale and purchase agreement declared null and void by the judge, the National Land Agency has the authority to issue a letter of cancellation the the registration. This research aims to produce scientific paper in form of postgraduate thesis which can be used as reference material by other writers in the future.

"

"ABSTRAK Tesis ini menggambarkan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan adanya tukar menukar barang milik kekayaan negara yang dimiliki Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Ada 5 faktor yang berhubungan dengan tukar menukar barang milik kekayaan negara yang: (I) terkena Rencana Tata Ruang Kota, (2) belum dimanfaatkan secara optimal (idle), (3) assetnya dipersatukan karena lokasinya terpencar agar memudahkan koordinasi serta dalam rangka efisiensi, (4) memenuhi kebutuhan operasional pemerintah sebagai akibat pengembangan organisasi dan atau (5) mengandung pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam. Permasalahannya adalah sampai sejauh mana faktor-faktor tersebut mempunyai hubungan terhadap terjadinya tukar menukar barang milik kekayaan negara yang dilakukan oleh Departemen/LPND dengan pihak swasta dan ditinjau dari segi manfaat dan biaya. Untuk mengctahui hubungan faktor-faktor tersebut dengan tukar menukar terlebih dahulu perlu ada penelitian terhadap kelima faktor tersebut. Tentunya dari hasil penelitian tersebut apakah kelima faktor tersebut semuanya mempunyai hubungan dengan transaksi tukar menukar. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK 03/1994 tanggal 13 Juli 1994 bahwa tukar menukar barang milik kekayaan negara yang dilaksanakan oleh Departemen/LPND pada dasarnya dapat disetujui oleh Menteri Keuangan apabila salah satu faktor tersebut dapat dipenuhi sebagai pertimbangan untuk dilaksanakannya tukar menukar. Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut di atas, diperlukan data mengenai tukar menukar yang telah dilaksanakan oleh Departemen/LPND sejak tahun 1992 sampai dengan 1994 dengan pihak swasta dan data luas tanah serta bangunan yang dimiliki oleh Departemen/LPND. Selanjutnya diperlukan data mengenai jumlah pegawai negeri sipil, standar bangunan yang berlaku untuk tiap Departemen/LPND yang ketentuannya diatur oleh Bappenas dan Departemen Keuangan. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan adanya hubungan positif antara tukar menukar dengan Rencana Tata Ruang Kota, penyatuan asset, rencana strategi Hankam sangat kuat. Sedangkan terhadap asset idle dan pengembangan organisasi terdapat hubungan terbalik dengan tukar menukar karena dari basil penelitian mempunyai hubungan yang negatif. Dari hal tersebut di atas disarankan agar faktor Rencana Tata Ruang Kota, penyatuan asset dan rencana strategi Hankam apabila dilakukan transaksi tukar menukar agar dibuat kriteria pengukuran yang lebih tajam untuk diambil sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan. Selanjutnya terhadap asset idle dan pengembangan organisasi tetap dipertahankan untuk tidak dilakukan tukar menukar."

"Dalam perjanjian tukar-menukar tanah dan bangunan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bersangkutan wajib membuat akta sesuai dengan perbuatan hukum yang disepakati para pihak. PPAT juga wajib membaca, menjelaskan, dan memastikan akta PPAT yang dibuat telah sesuai isinya dengan apa yang dikehendaki para pihak, sebelum akta tersebut disampaikan ke kantor pertanahan guna pendaftaran peralihan hak atas tanah. Hal tersebut bertujuan agar akta yang dibuat PPAT terhindar dari unsur penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak, yang menyebabkan cacat kehendak tersebut merugikan pihak lawan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai peran dan upaya pencegahan PPAT terhadap penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan akta terkait tukar-menukar tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor 3145 K/Pdt/2020; dan mengenai akibat hukum atas akta jual beli yang dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian tukar-menukar tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor 3145 K/Pdt/2020. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah diatas adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian bersifat eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini adalah PPAT yang bersangkutan membuat akta jual beli dikarenakan atas dasar penyalahgunaan keadaan salah satu pihak dalam perjanjian tukar-menukar tanah dan bangunan. PPAT seharusnya dapat melakukan upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan keadaan dengan membaca dan menjelaskan isi akta kepada para pihak terlebih dahulu sebelum akta tersebut ditandatangani. Akta yang seharusnya PPAT tersebut buat adalah akta tukar-menukar, mengingat akta PPAT yang dibuat harus sesuai dengan perbuatan hukum yang disepakati para pihak dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Adapun akibat hukum terhadap akta jual beli yang dibuat PPAT akibat penyalahgunaan keadaan salah satu pihak tetap mengikat dan sah sehingga dapat didaftarkan guna pendaftaran peralihan hak atas tanah. Namun jika pihak lawan mengajukan pembatalan terhadap perbuatan hukum dalam akta tersebut, maka akta jual beli tersebut dapat dibatalkan dengan dasar adanya bukti seperti putusan pengadilan atau akta PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru.

---

In the land and building exchange agreement, the concerned Land Deed Maker (PPAT) is obliged to make a deed in accordance with the legal actions agreed by the parties. The PPAT is also obliged to read, explain, and ensure that the PPAT deed made is in accordance with what the parties want, before the deed is submitted to the land office for registration of the transfer of land rights. This is intended so that the deed made by PPAT is protected from the element of undue influences from one party, which causes the defect of the will to be detrimental to the opposing party. The problems discussed in this study are regarding the PPAT's role and prevention efforts against Undue Influence in making deed related to the exchange of land and buildings based on Decision Number 3145 K/Pdt/2020; and regarding the legal consequences of the deed of sale and purchase made on the basis of Undue Influence in the land and building exchange agreement based on Decision Number 3145 K/Pdt/2020. The research method used to answer the problem formulation above is normative juridical with an explanatory research typology. The results of the analysis of this study are the PPAT concerned made a deed of sale and purchase due to the undue influences of one of the parties in the land and building swap agreement. The PPAT should be able to make efforts to Undue Influence by reading and explaining the contents of the deed to the parties before the deed is signed. The deed that PPAT should have made is a deed of exchange, considering that the PPAT deed made must be in accordance with legal actions agreed upon by the parties and regulated in Government Regulation Number 24 of 1997. The legal consequences of the sale and purchase deed made by PPAT due to Undue Influence because one party remains binding and legal so that it can be registered for registration of the transfer of land rights. However, if the opposing party submits the cancellation of the legal action in the deed, the sale and purchase deed can be canceled on the basis of evidence such as a court decision or PPAT deed regarding a new legal act."

"Bentuk awal dari perdagangan dilakukan secara tukar menukar barang yang diperlukan, dikenal dengan istilah barter. Tukar menukar akan berlangsung jika seseorang dapat menawarkan suatu barang yang diinginkan oleh kedua dan orang kedua memiliki barang yang dibutuhkan oleh orang pertama (penawar) (Sadono Sukirno 1981:224)Kesulitan dari perdagangan secara barter adalah pertukaran hanya mungkin terjadi apabila,keduanya me_miliki barang-barang yang diinginkan oleh masing-_masing pihak. Selain itu kesulitan untuk memberikan nilai pada suatu benda.Untuk mengatasi kesulitan yang timbul, digunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar (media pertukaran), yang kemu-dian dikenal sebagai uang.Tujuannya: adalah untuk memudahkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan.Dalam sistem ekonomi uang mempunyai empat peranari yaitu sebagai alat tukar (media pertukaran), sebagai satuan nilai, sebagai alat untuk..."

"Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk ( plural society) yang mempunyai aneka ragam kebudayaan di-sniping keseragaman yang mendasar sebagaimana diungkapkan dalam lambang Bhineka Tunggal Ika. Keberagaman dalam kesera_gaman kebudayaan merupakan kebanggaan nasional yang menunjuk_kan betapa kaya warisan budaya yang tumbuh dan berkembang di_kepulauan Nusantara. Di lain pihak kebudayaan itu menimbulkan aerbagai masalah sosial budaya baik dalam pergaulan antar suku-bangsa maupun dalam perencanaan pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh.Ada kesan bahwa sampai saat iniprogram pembangunan yang tengah dilaksanakan terutama bagi masyarakat di daerah ter-pencil di pelosok nusantara sering tidak menyentuh dan malahan seringkali menimbulkan masalah sampingan atau kalau tidak di_katakan gagal. Banyak sebab kegagalan akan tetapi tidak kuran'g pentingnya ialah kegagalan karena kurang pemahaman akan Tatar belakang kebudayaan masyarakat tersebut. Apa yang dianggap balk oleh pihak perencana dan pengambil kebijaksanaan di pusat belum tentu baik bagi masyarakat yang bersangkutan. Belum"

"Perkembangan teknologi informasi telah membantu masyarakat dunia dalam berbagai lini kehidupan, termasuk bagi pelaku seni yang memiliki permasalahan dalam karya seninya. Dengan adanya teknologi, pelaku seni saat ini telah dimudahkan karena dapat memasarkan hasil karyanya ke seluruh dunia dengan mengubahnya menjadi token yang dapat diperdagangkan atau dikenal dengan istilah non-fungible token. Non-fungible token telah membantu para pelaku seni untuk dapat menjual, mengkomersilkan, dan memperdagangkan hasil seninya termasuk dengan komunitas didalamnya. Media perdagangan terbesar yang mewadahi proses transaksi ini salah satunya adalah Opensea. Transaksi di e-commerce Opensea dilakukan dengan menggunakan mata uang kripto berupa ethereum. Namun demikian, proses transaksi tersebut berpotensi batal demi hukum apabila dilakukan oleh masyarakat Indonesia mengingat eksistensi kripto yang hanya diakui sebagai komoditas. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa transaksi NFT yang dilakukan dengan aset digital berupa mata uang kripto memiliki payung hukum karena dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian tukar menukar benda digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian menggunakan alat berupa studi dokumen peraturan perundang-undangan, penelusuran literatur, yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber dari instansi terkait dengan pendekatan kualitatif.

---

Information technology existence has helped the world community in various lines of life, including for artists who have problems in their works of art. With technology, it is easier to promote their work to the world by turning them into tradable tokens or known as non-fungible tokens. Non-fungible tokens have helped artists to sell, commercialize, and trade their art, including activating the community. One of the biggest e-commerce that accommodates this transaction process is Opensea. Opensea required the users to use cryptocurrency-ethereum to do the transaction. However, based on the Indonesia regulation, the transaction has potential to be null and void considering the existence of crypto in Indonesia only recognized as commodity. The results shows that NFT transactions as digital assets using cryptocurrency-ethereum on e-commerce Opensea has legal basis that the transaction can be recognized as an exchange system. This study uses a juridical-normative research method with statutory approach. Study of legal documents, literature research, and a series of in-depth interviews from related government institutions are used as tools of data collection with qualitative approach."

"Tesis ini menganalisis bagaimana hukum agraria nasional mengatur mengenai praktek jual beli dan tukar menukar hak atas tanah dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara di bawah tangan pada perkara dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 98 K/Pdt/2016, tanggal 5 Oktober 2016. Penelitian ini masuk ranah penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan bahwa jual beli dan tukar menukar merupakan dua perbuatan hukum yang berbeda namun bertujuan sama yaitu untuk memindahkan hak atas tanah. Jual beli dan tukar menukar berlandaskan pada hukum adat sehingga bersifat terang dan tunai. Peralihan hak yang terjadi dengan jual beli maupun tukar menukar hanya dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara di bawah tangan adalah sah sepanjang memenuhi syarat materii, namun tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

---

This thesis analyzes how national agrarian law regulates the practice of sale and purchase and exchange of land rights and how were the judge considerations in assessing the legitimacy of privately-made transfer of land rights in Jurisprudence No. 98 K/Pdt/2016, dated October 5, 2016 of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This study includes in the domain of normative legal study or bibliography study by using secondary data sources.

Results of the study concluded that sale and purchase and exchange are two different legal actions but having similar objective, transferring the rights on land. Sale and purchase and exchange of rights are based on customary law so it is clear and cash. Transfer of rights in the form of the sale and purchase or exchange of rights can only be registered with the Land Office if it is made before a Land Deed Title Officer. Privately-made transfer of land rights is legitimate providing that meeting the material requirements, it is however cannot be registered with the Land Office as it does not meet the provisions of Article 37 Paragraph (1) of Government Regulation No. 24 of 1997 on Registration of Land. "