Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kodim 0618/BS Kota Bandung adalah satuan Komando Distrik Militer yang berada di bawah Komando Kodam III/Siliwangi yang membawahi sebanyak 14 Koramil yang tersebar di wilayah Kota Bandung. Dengan 14 Koramil yang tersebar di wilayah Kota Bandung, Kodim 0618/BS memiliki 347 personel dan berdiri sendiri karena tidak berada di bawah Korem dengan memiliki tugas untuk pemberdayaan wilayah, pertahanan dan menyiapkan semua aspek dalam pertahanan wilayah termasuk memiliki program dan penanganan sendiri dalam pengurangan resiko bencana alam. Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui peran Kodim 0618/BS dalam pengurangan resiko bencana alam di Kota Bandung. Bandung termasuk daerah yang memiliki potensi bencana alam cukup tinggi karena berada di antara Sesar Lembang dan juga memiliki letak geografis berbentuk cekungan sehingga memiliki resiko yang cukup tinggi terhadap banjir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data saat peneliti berada di lapangan, dan menggunakan teknik deskriptif analisis, lokasi penelitian dilakukan di kota bandung dengan hasil penelitian menunjukan, bahwa: 1) peran Kodim 0618/BS cukup vital dalam pengurangan resiko bencana alam dibuktikan dengan posisi Dandim sebagai wakil ketua dalam susunan organisasi Satlak Penanggulangan dan Pengurangan Resiko Bencana, 2) Kota Bandung menggunakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam sebagai Organisasi yang bertanggung Jawab dalam Penanggulangan Bencana Alam, dan 3) kurangnya tenaga ahli mitigasi bencana sehingga diperlukan pelatihan khusus bagi personil."

"Konflik Laut Cina Selatan (LCS) yang hingga saat ini belum terselesaikan antara Cina, dan negara anggota ASEAN, telah berdampak terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara. Cina sebagai salah satu claimant state merupakan great power yang sering melakukan aksi agresif di LCS. Pemerintah Indonesia mengirimkan nota protes diplomatik, namun Cina sebaliknya menegaskan klaim kedaulatannya atas wilayah ZEEI tersebut. Panglima TNI mengeluarkan perintah langsung untuk melaksanakan operasi siaga tempur laut. Permasalahannya adalah strategi apa yang terbaik dan efektif bagi TNI untuk mengatasi aksi agresif Cina di ZEEI tersebut, sehingga tidak memicu eskalasi konflik dengan militer Cina menjadi konflik bersenjata secara terbuka dan permasalahan bisa diselesaikan dengan cara damai serta berkelanjutan. Berdasarkan permasalahan tersebut, yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini antara lain adalah (1) perkembangan isu LCS dan aksi agresif Cina; (2) posisi Indonesia pada ZEEI di Laut Natuna Utara; dan (3) strategi TNI dalam menjamin yurisdiksi nasional di ZEEI. Tulisan ini merekomendasikan peningkatkan interoperabilitas antar Satgas TNI yang bertugas dan antara Satgas TNI dengan unit-unit lapangan dari K/L terkait langsung di Laut Natuna Utara, terutama dalam bentuk ROE integratif/kontinjensi agar tindakan-tindakan yang dilakukan lebih cepat, tepat dan terpadu dalam koridor aturan hukum."