Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian menitikberatkan pada perjanjian pengangkutan melalui laut yang mempergunakan kapal niaga, anatar penumpang dengan perusahaan pengangkutan dimana tiap penumpan diwajibkan memiliki tiket sebagai bukti adanya hubungan hukum antara pengangkutan dengan penumpang. Sesuai dengan sifat dan corak masalah yang akan diteliti maka penulisan ini akan mempergunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, penelitian hukum empiris sosiologis secara sederhana untuk melihat pelaksanaan perjanjian pengangkutan penumpang dengan analisis deskriptif analitis.

Abstrak :
Transportasi laut merupakan hal yang sangat diperlukan di negara kepulauan seperti Indonesia. Ketika ferry berlayar melintasi laut pasti akan menghadapi ombak yang dapat mengancam keselamatan. Faktor stabilitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada keselamatan kapal. Oleh karena itu penyusunan muatan dalam kapal sangat diperlukan. Namun penyusunan muatan saja masih belum cukup untuk menjaga keselamatan kapal, karena masih ada kemungkinan muatan tersebut bergeser. Oleh karena itu perlu juga diketahui mengenai sistem lashing pada muatan untuk keselamatan kapal. ......Sea transportation is necessity in archipelago nation like Indonesia. When a ferry sail pass through the sea, surely will face some wave that can be dangerous the ship. Stability factor is the important factor for ship safety. Therefore, arranging loads on the ship is necessity. But, arranging loads is not enough to make the ship safe, because the loads still can be move on the ship. Therefore, sistem lashing in needed to be known for ship safety.

Abstrak :
Perekonomian Indonesia sekarang semakin berkembang sehingga Indonesia membutuhkan kapal sebagai penunjang alat transportasi laut. Kebutuhan tersebut ditekankan pada kapasitas muatan, kecepatan tinggi dengan bahan bakar sedikit. Solusi salah satunya menggunakan kapal multihull, sehingga skripsi ini membahas tentang studi pola gelombang kapal model pentamaran dengan variasi rasio dan susunan asymmetric outrigers. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konfigurasi dengan hambatan terendah sehingga dapat mengurangi pemakaian bahan bakar. Studi dilakukan dengan uji tarik pada kolam uji dalam kondisi calm water menggunakan kamera digital pada Fn = 0.2-0.85. Hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk kurva Froude number terhadap sudut (α) dan panjang interferensi gelombang. ......The role of sea transportation here in Indonesia is very important in supporting its economy growth, even as back-bone of national development support. So that Indonesia needs supporting the ships as a means of sea transportation which was focused on load capacity, high speed with fuel low. One of the solutions is using vessel multihull, so this thesis discussed about study wave patterns a ship model pentamaran with the variation of the ratio and asymmetric outtriggers position. This study attempts to get configuration with obstacles lowest in order to reduce use of fuel and was conducted by trials drag on the pool test in the condition of calm water by digital camera at Fn = 0.2-0.85. The result showed in Froude number curve against to kelvin angle and length of wave interference.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penyebab dominan (proximate cause) dalam sengketa klaim asuransi dan membahas ketepatan pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tersebut dalam Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.SBY. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yuridis-normatif. Penulis dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peristiwa yang menjadi penyebab dominan (proximate cause) dalam klaim asuransi Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.SBY adalah kelalaian dari Nahkoda dan para awak kapal KM. Pemudi dengan tidak melakukan tindakan sepatutnya untuk menyelamatkan kapal KM. Pemudi beserta muatannya, (2) dasar pertimbangan hukum dari Hakim dalam sengketa klaim asuransi pada Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.SBY telah tepat apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang hukum asuransi dan hukum pengangkutan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the proximate cause over insurance claims dispute and discusses the accuracy of Judge legal consideration in examining, deciding, and adjudicating the dispute in Judge Decision Number 586/Pdt.G/2014/PN.SBY. This research is a juridical-normative study. Author in conducting this research also uses qualitative analysis methods. The results of this research show that (1) The proximate cause in the insurance claim dispute in Judge Decision Number 586/Pdt.G/2014/PN.SBY are negligence of the Master and the crew of KM. Pemudi which did not take any action to save KM. Pemudi and its cargo, (2) The Judge legal consideration over the insurance claim dispute in Judge Decision Number 586/Pdt.G/2014/PN.SBY is complies with the prevailing law regarding insurance law and transporation law.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengangkutan barang itu memiliki tujuan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat tujuan. Salah satu risiko yang sering terjadi dalam pengangkutan barang melalui laut adalah terjadinya kerusakan dan kehilangan barang. Dalam hal terjadi kerusakan maupun kehilangan barang, pengangkut bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya barang. Dalam penelitian ini dibahas lebih dalam mengenai tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barang melalui laut, serta akan dilakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2149/K/PDT/2012 antara Rahmad Setiawan melawan Yuni. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder yang berupa bahan kepustakaan. Dari penelitian ini didapat kesimpulan bahwa tanggung jawab pengangkut dimulai pada saat diterimanya barang hingga diserahkan kepada penerima; dan Majelis Hakim sudah tepat dalam menetapkan bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mana hal ini terbukti dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai rumusan Pasal 1365 KUHPerdata.

---

ABSTRACT
The Carriage of goods has purpose of moving goods from one place to a destination. One of the risks of carriage of goods by sea is the damage and loss of the goods. In the event of damage or loss of the goods, carrier shall be liable for loss or damage arising or resulting from the damaged or lost of goods. This research discussed about liability or responsibility of the carrier in the carriage of goods by sea, and analysis of the Supreme Court Decision No. 2149/K/Pdt/2012 between Rahmad Setiawan versus Yuni. This research is using normative jurudical method, through study of various sources of primary law and secondary data. This research concluded that liability of carrier begins upon the goods are received and ends when the goods are delivered to the consignee; and the panel decisions which established that the actions of the defendant is a tort are correct. It's proved to the fulfillment of the elements of a tort in accordance the provisions of Article 1365 KUH Perdata.

Abstrak :
Sebagai negara maritim terbesar di dunia, transportasi laut memegang peranan penting dalam meningkatkan konektivitas antar pulau dan juga dalam nilai tambah perekonomian Indonesia. Dalam transportasi angkutan laut domestik, Indonesia hanya menguasai proporsi sebesar 55,5 persen, sedangkan perusahaan asing mengangkut 45,5 persen sisanya. Sesuai dengan INPRES tahun 2005, pemerintah menerapkan azas cabotage yang melarang kapal asing untuk melakukan kegiatan di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan cabotage pada pelayaran di Indonesia sudah berjalan dengan baik, namun di sisi lain, kebijakan cabotage yang diterapkan pemerintah dalam pelayaran minyak dan gas tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, industri perkapalan Indonesia jauh tertinggal dibanding negara lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak dari adanya kebijakan cabotage terhadap industri pelayaran minyak dan gas di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode input-output untuk melihat pengaruh dalam perekonomian apabila kebijakan Cabotage diterapkan sepenuhnya, serta analisis dilengkapi wawancara dengan beberapa pemangku kebijakan yang terkait. ......As the largest maritime country in the world, maritime transport plays an important role in enhancing the connectivity between the island and also the value-added economy of Indonesia. In domestic sea freight transportation, Indonesia only control the proportion of 55.5 percent, while foreign companies transporting the remaining 45.5 percent. In accordance with Presidential Instruction in 2005, the government implemented cabotage principle that prohibits foreign vessels to carry out activities in Indonesian waters. The cabotage shipping policy in Indonesia has been going well, except a policy of cabotage in the oil and gas shipment are not completely worked well. Therefore, the Indonesian shipping industry has lagged far behind from other countries. The purpose of this study is to look at the impact of the cabotage policy against oil and gas shipping industry in Indonesia. Analysis were performed using the input-output method to see the effect in the economy if the cabotage policy is fully implemented, as well as in depth interviews with some of the relevant stakeholders.