Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai salah satu negara yang menandatangani Paris Agreement dan meratifikasinya, tentu pelaksanaan transisi energi yang berkeadilan bagi tenaga kerja yang rentan merupakan bagian kewajiban konstitusional negara, mengingat hal tersebut merupakan hak dari warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pekerjaan yang layak. Mengingat tingginya risiko sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan transisi energi, maka penting untuk melakukan perencanaan mitigasi risiko. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan transisi energi, dalam hal ini penghapusan penggunaan batu bara, yang sudah ditetapkan dan bagaimana kebijakan tersebut dapat berkontribusi bagi upaya terwujudnya transisi energi yang berkeadilan di Indonesia. ......As one of the countries that signed the Paris Agreement and ratified it, of course implementing a just energy transition for vulnerable workers is part of the state's constitutional obligations, bearing in mind that this is the right of citizens to get a good and healthy environment and decent work. Given the high social and economic risks in implementing the energy transition, it is important to carry out risk mitigation planning. This research is intended to find out the implementation of energy transition policies, in this case the coal phasing-out, which has been stipulated and how these policies can contribute to efforts to achieve an energy transition that is just and fair in Indonesia.

Abstrak :
PLN sebagai salah satu pemain utama dalam transisi energi di Indonesia, memiliki rencana untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Salah satu cara yang dilakukan adalah program dedieselisasi, yaitu melakukan pengurangan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan pembangkit yang berbasis dari energi baru terbarukan (EBT). Dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2021-2030, ditargetkan penurunan pasokan listrik dari PLTD sebesar 87% hingga tahun 2030. Tahap I program ini mengalami penurunan realisasi PLTD yang akan dilakukan dedieselisasi, dari semula target 200 lokasi menjadi hanya 97 lokasi. Dalam menjalankan program ini, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, seperti faktor kehandalan, biaya, dan lingkungan, oleh karena itu dibutuhkan metode yang sesuai dengan keingingan dan kepentingan pemilik proses bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan peringkat prioritas dedieselisasi dengan menggunakan multi criteria decision making, yaitu metode analytical hierarchy process (AHP) untuk menentukan bobot masing-masing kriteria dan dilanjutkan dengan metode technique for order preference by similarity to ideal solutions (TOPSIS) untuk pemeringkatannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria keterjangkauan mempunyai signifikansi tertinggi, disusul oleh faktor keamanan pasokan dan lingkungan. Hasil analisis juga menunjukkan PLTD A18, A14 dan A7 merupakan tiga PLTD teratas yang diprioritaskan untuk dilakukan dedieselisasi karena memberikan jarak terdekat pada kriteria ideal. Assesment risiko menunjukkan bahwa dengan penerapan pembobotan kriteria dan pemeringkatan, maka tingkat risiko dapat diturunkan menjadi masuk dalam selera risiko PLN. ......PLN, as one of the main players in the energy transition in Indonesia, has plans to achieve net zero emissions by 2060. One way to do this is the dedieselization program, namely reducing the use of diesel power plants (PLTD) with plants based on new energy and renewable (EBT). In the 2021-2030 electricity supply business plan (RUPTL), it is targeted to reduce electricity supply from PLTD by 87% by 2030. Phase I of this program experienced a decrease in the realization of PLTD which would be dedieselized, from the target of 200 locations to only 97 locations. In carrying out this program, there are several criteria that must be considered, such as security of supply, cost and environmental factors, therefore requires a method that is in accordance with the desires and interests of the business process owner. This research aims to determine the dedieselization priority ranking using multi-criteria decision making, analytical hierarchy process (AHP) method to determine the weight of each criterion and continuing with the technique for order preference by similarity to ideal solutions (TOPSIS) method for ranking PLTDs that will undergo dedieselization. The analysis results show that the affordability criterion has the highest significance, followed by security of supply and environmental factors. This study also show that PLTD A18, A14 and A7 are the top three PLTDs prioritized for dedieselization because they provide the closest distance to the ideal criteria. The risk assessment shows that by applying weighting criteria and ranking, the risk level can be reduced to within PLN's risk appetite.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan hijau terhadap peningkatan penggunaan energi terbarukan atau transisi energi di negara emerging market, dengan fokus pada perusahaan utilitas listrik sebagai sampel utama. Selanjutnya, makalah ini akan menjawab pertanyaan apakah dan bagaimana pembiayaan hijau (dengan proksi obligasi hijau yang diterbitkan [GB]) mendorong efisiensi energi (dengan proksi score transisi energi) di negara ekonomi berkembang. Tujuan dari penelitian ini juga untuk menentukan bagaimana obligasi hijau dapat mempercepat transisi energi di negara sampel pada tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan data dari database Eikon Refintiv yang merinci tujuan penerbitan obligasi hijau dan nominal nya dengan menggunakan analisis regresi. Penelitian ini mencakup berbagai perusahaan publik dan swasta di industri utilitas listrik. Sejauh pengetahuan penulis, belum ada penelitian mendalam yang berfokus pada hubungan antara pembiayaan hijau dan transisi energi untuk kasus perusahaan industri listrik di ASEAN tahun 2020-2022. Penelitian akan memberikan wawasan khususnya untuk pengambil keputusan baik itu di perusahaan maupun di tingkat pemerintahan, agar dapat mengetahui pengaruh antara obligasi hijau terhadap percepatan transisi energi di suatu negara. ......The study aims to inquire how green financing influence renewable energy dependence and renewable energy transition in Emerging Market, using electric utilities company as the main sample. This paper therefore addresses the question of whether and how green finance (with the proxy of issued green bonds [GBs] promotes energy efficiency (with the proxy of energy intensity) in the emerging market countries. The objective of this study is to determine how green loans or green bonds can hasten the energy transition in a sampling nation in the years 2020–2022. This Research running the data from the Eikon Refintiv database that details the purpose of green bond issues using regression analysis. This study cover different public and private company in electric utilities industry. To the best of author’s knowledge, there has not been any in-depth study focusing on the relationship between green financing and energy transition for the case of electric industries company in Emerging Market 2020-2022. The implication of this study is to offer valuable insights to decision-makers in business and government sectors, with the aim of understanding the impact of green bonds on expediting a nation's transition towards sustainable energy.

Abstrak :
Kesepakatan global terhadap pemanasan global mendorong energi terbarukan dalam transisi energi. Namun, sepuluh negara ASEAN sangat bergantung pada 80% energi bahan bakar fosil untuk pertumbuhan ekonomi mereka, sehingga transisi ini menjadi tantangan karena menghasilkan 4,7% CO2 emisi terhadap emisi global pada tahun 2020. Keamanan energi, keadilan energi, demokrasi energi, dan kewarganegaraan energi adalah faktor-faktor yang mendukung transisi energi yang sedang berkembang pada bidang gerakan sosial dan kemiskinan energi. Penelitian mixed-methods-sequential explanatory ini mengkaji transisi energi dan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan metodologi penelitian sekuensial, baik kuantitatif maupun kualitatif. Pertama, PLS-SEM kuantitatif yang menggunakan data tahun 2000–2020 menentukan dampak transisi energi terhadap pembangunan berkelanjutan. Hasilnya menunjukkan bahwa demokrasi energi, keamanan energi, transisi energi, dan pertumbuhan ramah lingkungan berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Tetapi, kewarganegaraan energi tidak berdampak pada pembangunan berkelanjutan namun memberikan ke arah positif. Temuan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hijau dan empat faktor lainnya membantu sepuluh negara ASEAN potential dalam menurunkan emisi CO2 mereka sebesar 0,764 (76,4%), dari 1,536 MtCO2 menjadi 362 MtCO2, dengan menganjurkan demokratisasi dominasi bahan bakar fosil dalam demokrasi energi, beralih ke energi terbarukan dalam keamanan energi, dan menekankan pentingnya untuk mereka melakukan transisi energi. Kedua, analisis isi kualitatif mengidentifikasi enam kategori mengenai fenomena transisi energi untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Keenam kategori tersebut adalah pembangunan ekonomi saat ini, tantangan energi terbarukan (regulasi, investasi, struktur pasar, dan teknologi), mendorong pelanggan, potensi transisi energi, mengukur pertumbuhan ramah lingkungan, dan dampak NDC terhadap peristiwa bencana dan pembangunan berkelanjutan. Keamanan energi dan pembangunan ekonomi saling terkait—tingginya permintaan energi bahan bakar fosil dan emisi CO2 dari ekspansi ekonomi baru-baru ini, menyebabkan bencana besar. Transisi energi memiliki kendala pada regulasi, pembiayaan dan investasi, struktur pasar, dan sikap individu terhadap akan energi bersih, energi terbarukan, dan produk ramah lingkungan. Studi ini merekomendasikan untuk fokus pada faktor-faktor penting dalam demokrasi energi, keamanan energi, dan kewarganegaraan energi sebagai panduan ilmiah untuk kebijakan energi mereka dan mempercepat transisi energi melalui energi terbarukan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. ......A global warming agreement encourages renewable energy in the energy transition. However, ten ASEAN countries depend on 80% fossil fuel energy for their economic growth, making this transition challenging due to emitting 4.7% of global CO2 in 2020. Energy security, justice, democracy, and citizenship are the factors that support the emerging energy transition field in social movements and energy poverty. This mixed-methods research-sequential explanatory study examines the energy transition and sustainable development using sequential research methodology, both quantitative and qualitative. First, quantitative PLS-SEM using 2000–2020 data determines the impact of the energy transition on sustainable development. The result demonstrated that energy democracy, energy security, energy transition, and green growth impact sustainable development. Unfortunately, energy citizenship does not impact sustainable development but in positive direction. The findings indicate that green growth and four other factors helped ten ASEAN countries lower their CO2 emissions of 0.764 (76.4%), from 1.536 MtCO2 to 362 MtCO2, by advocating the democratization of fossil fuel dominance in energy democracy, shifting to renewable energy in energy security, and emphasizing the prominence of their energy transition. Second, qualitative content analysis identified six categories regarding the energy transition phenomenon to explain the quantitative findings. The six categories are current economic development, renewable energy challenges (regulation, investment, market structures, and technology), encouraging customers, energy transition potential, measuring green growth, and the NDC's impact on catastrophic events and sustainable development. Energy security and economic development were linked—high-demand fossil fuel energy and CO2 emissions from recent economic expansion cause catastrophic calamities. The energy transition has obstacles with regulations, financing and investment, market structures, and individual attitudes toward clean energy, renewable energy, and eco-friendly products. This study recommends focusing on the crucial factors of energy democracy, energy security, and energy citizenship as the scientific guidance for their energy policy and expediting the energy transition through renewable energy in achieveing their sustainable development.

Abstrak :
Penggunaan kendaraan berbahan bakar gas adalah sebuah strategi untuk menghadapi masalah ketergantungan energi dan dampak lingkungan. Sebagai negara yang memiliki persediaan gas yang besar dan kebutuhan energi yang terus meningkat, Indonesia bisa mendapatkan manfaat besar melalui peningkatan volume dan economies of scale dalam penggunaan bahan bakar gas. Namun, usaha pemerintah untuk mengkonversi kendaraan menjadi berbahan bakar gas masih terhambat. Salah satu penyebab masalah ini ialah kekurangan infrastruktur, khususnya dalam stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), dimana terdapat masalah chicken-or-egg antara pembentukan permintaan dan konstruksi infrastruktur karena keduanya saling membutuhkan. Studi ini bertujuan untuk menentukan jumlah SPBG yang dibutuhkan serta penentuan lokasi idealnya dengan mempertimbangkan ciri khas transportasi umum yaitu titik konsentrasi permintaan pendekatan berbasis GIS. Hasil dari 4 skenario yang memperhitungkan tipe fasilitas kandidat dan kondisi lalu lintas didapatkan melalui pendekatan pemodelan location-allocation dan dievaluasi menggunakan model finansial sederhana. Pada lokasi yang kurang atraktif secara finansial, terdapat beberapa alternatif yang dapat dievaluasi untuk mendapatkan demand yang dijangkau oleh lokasi tersebut, seperti mendirikan SPBG independen atau penggunaan mobile refueling units (MRUs). ...... The adoption of natural gas vehicles (NGV) is a recognized strategy to address energy dependence and environmental impact issues. As a country with abundant natural gas supply and ever-rising energy needs, Indonesia stands to benefit from the creation of volume and economies of scale in natural gas utilization. The national push to convert vehicles into NGV, however, has largely stalled. One of the problems this initiative faces is the lack of infrastructure, namely, gas refueling stations, where a chicken-or-egg problem is observed between demand creation and infrastructure construction. This study proposes to determine the number of refueling stations needed and the ideal locations to put them, by leveraging concentration points offered by public transportation fleets such as terminals and taxi pools using a GIS-based approach. Results from four different scenarios accounting for candidate facility types and traffic conditions were obtained with a location-allocation modeling approach and evaluated for economic viability using a simple financial model. In locations where economic viability is lacking, other alternatives could then be evaluated to get the demand covered by those locations, be it by constructing stand-alone refueling stations or utilizing mobile refueling units (MRUs).

Abstrak :
ABSTRAK
Keterbatasan akan energi fosil pada akhirnya akan mendorong suatu negara untuk melakukan transisi energi menuju energi yang lebih bersih dan terbarukan. Pada umumnya transisi energi di sebuah Negara membutuhkan waktu yang relative cukup lama dan dibutuhkan manajerial transisi yang baik untuk dapat mencapai hasil yang diharakan. Indonesia dinilai berhasil melakukan transisi energi dalam waktu yang relatif cepat melalui program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg Terbukti dari besarnya jumlah masyarakat yang mengadopsi LPG, konsumsi LPG yang meningkat, dan juga penghematan subsidi energi setiap tahunnya setelah program konversi. Kebijakan pemerintah memiliki peranan penting dalam mempercepat ataupun menghambat adopsi masyarakat terhadap energi baru tersebut. Dengan mengembangkan model sistem dinamis, yang berfokus untuk menggambarkan sistem program konversi yang secara umum terdiri dari kesiapan infrastruktur LPG, pertumbuhan industri kompor gas, tabung gas dan regulator, dan juga faktor sosial, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakkan pemerintah yang berperan di dalam ketiga faktor tersebut. Dari beberapa kebijakan pemerintah yang diteliti, ditemukan bahwa penarikkan minyak tanah dari pasar dan juga usaha meningkatkan produksi kompor gas, tabung gas dan regulator memiliki peran paling besar dalam mempercepat konversi masyarakat terhadap LPG. Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah dapat kembali mengkaji kedua kebijakan ini untuk dapat diterapkan di program transisi energi lainnya, salah satunya yaitu program konversi dari BBM ke BBG untuk transportasi darat.

---

ABSTRACT
Fossil fuel scarcity eventually will lead a nation to execute energy transition. In several countries, energy transition will generally take years, which transition management is also required to reach the target. Indonesia since 2007 has managed a successful energy transition, with Conversion Program of Kerosene to LPG for household consumption. This program has proved it rsquo s success that shows the numbers of LPG Users, increasing LPG consumption and annual subsidies savings. Government policy has huge contributions to push or even block the success of this program. This research aims to develop system dynamic model which are focused on describing the system of conversion program, which includes LPG infrastructure readiness, production capacity growth of starter kit industries and also social acceptance factors. This research focuses on evaluating government policy within this aspect. A set of policy interventions has been analyzed. Findings from this research are that government intervention to withdraw kerosene supply from the market and the government push to increase production capacity of starter kit industries has a major contribution to accelerating people adoption to the alternative energy. The results of this research are expected to be analyzed by the government so that the policy intervention could also be implemented in other energy transition phenomenon in Indonesia, one of a possible thing is on the conversion program from petrol to gas fuel.

Abstrak :
ABSTRAK
Meningkatnya kebutuhan akan energi yang berbanding terbalik dengan menurunnya pasokan energi, khususnya cadangan minyak, membuat pemerintah mengeluarkan program diversifikasi energi. Dalam program diversifikasi energi tersebut salah satu program yang dicanangkan adalah transisi energi dari Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas atau yang biasa disebut dengan konversi BBM ke BBG. Akan tetapi dalam pelaksanaannya program konversi masih belum mencapai target yang diinginkan. Salah satu kunci keberhasilan dari konversi BBM ke BBG adalah adanya edukasi dan sosialisasi. Metode edukasi yang efektif dan interaktif salah satunya adalah melalui permainan berbasis digital digital serious simulation game . Banyak studi yang menggunakan permainan sebagai suatu media pembelajaran. Akan tetapi belum ada studi yang menggunakan permainan sebagai media edukasi mengenai topik transisi energi khususnya BBM ke BBG. Sehingga diperlukan studi untuk mengeksplorasi konsep permainan mengenai transisi energi. Dari penelitian ini, dibuat sebuah digital serious simulation game bernama Transergy. Berdasarkan analisa dari hasil verifikasi dan validasi, dapat disimpulkan bahwa Transergy dapat digunakan sebagai alat bantu belajar mengenai transisi energi.

---

ABSTRACT
Due to the increasing need of energy that contrast with the decreasing amount of energy reserve, especially oil reserves, lead the government to release an energy diversification program. Through the program, energy transition program which is a program of converting fuel to natural gas is implemented. However, the implementation of conversion program has not achieved the desired target yet. One of the key that affect fuel to natural gas conversion success is through education and socialization. Education method that proved to be effective and interactive is education through digital serious simulation game. Many studies had implemented digital serious simulation game as learning instrument. However, few studies put attention about creating learning instrument through digital serious game in field of fuel to natural gas conversion. Thus, a study to explore the concept of game about energy transistion, fuel to natural gas conversion, is needed. From this study, a digital serious simulation game, Transergy was made. Through the process of verification and validation. Transergy has a significant affect for learning energy transition through game.

Abstrak :
Penelitian ini akan membahas mengenai regulasi energi dalam pemanfaatan tenaga listrik yang ada di Indonesia saat ini dalam menuju transisi energi terbarukan sehingga terciptanya ketahanan energi nasional. Selanjutnya dalam penelitian ini akan mengupas mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Indonesia yang mempengaruhi transisi energi terbarukan. Serta melihat implikasi dari hadirnya regulasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi awal menuju energi terbarukan dan mewujudkan sasaran energi nasional. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi energi di Indonesia berorientasi pada aspek kemanfaatan. Terkait dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan energi terbarukan dapat disimpulkan bahwa beberapa aturan dan kebijakan yang ada perlu disesuaikan dan diubah sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Implikasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bagi sektor energi khususnya panas bumi menuju transisi energi sangat berpeluang meningkatkan persentase pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. ......This study will discuss energy regulation in using electric power in Indonesia at this time towards the transition of renewable energy to create national energy security Furthermore, this research will examine the Indonesian government's laws, regulations, and policies that affect the transition to renewable energy. At the core of this paper's discussion is knowing the implications of the regulation of Law 11/2020 on Job Creation (UU CK) as an initial regulation toward renewable energy and realizing national energy targets. In this study, the method used is normative juridical. This study concludes that the development of energy regulation in Indonesia is oriented to the aspect of benefit. Related to the laws and regulations and government policies that affect the implementation of renewable energy, it can be concluded that some existing rules and policies need to be adjusted and changed to increase renewable energy utilization. The implications of Law 11/2020 on Job Creation for the energy sector, especially geothermal to the energy transition, can potentially increase the percentage of renewable energy utilization in Indonesia.

Abstrak :
Penggunaan energi Tak Terbarukan cenderung menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan akibat Gas Rumah Kaca. Meningkatnya kebutuhan energi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang menggunakan sumber energi Tak Terbarukan sebagai energi primer akan meningkatkan resiko terjadinya perubahan iklim. Hal tersebut terjadi karena peningkatan kebutuhan energi juga beriringan dengan peningkatan Gas Rumah Kaca. Oleh karena itu, kebijakan dan penyusunan regulasi terkait transisi energi menjadi suatu hal yang sangat perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya percepatan transisi Energi Baru dan Terbarukan dalam sudut pandang aspek regulasi instrumen pendanaan. Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur mengenai Energi Baru dan Terbarukan beserta dengan instrumen pendanaannya. Regulasi Instrumen pendanaan tersebut kemudian dibandingkan dengan negara-negara yang telah berhasil melakukan transisi energi atau telah berhasil memanfaatkan Energi Baru dan Terbarukan dalam skala besar yaitu Jerman, India, dan Vietnam. Dengan melihat model pendanaan Energi Baru dan Terbarukan dari ketiga negara tersebut, diharapkan Indonesia dapat melakukan percepatan transisi energi menuju penggunaan Energi Baru dan Terbarukan sebagai salah satu sumber Energi Primer. ......The use of non-Renewable Energy tends to cause negative effects on the environment which are caused by Greenhouse Gases. The increasing of energy needs in developing countries such as Indonesia that use non-Renewable Energy sources as primary energy will also increasing the risk of climate change. It happens because the surge of energy demand is side to side with the surge of Greenhouse Gases. Therefore, policy and regulation-making that related to energy transition are needed. This study’s aim is to analyze the effort to promote the acceleration of New and Renewable Energy Transition from the perspective of the funding instrument’s regulation aspect. Indonesia still does not have rules that regulate about New and Renewable Energy and the funding instrument. The rules of the funding instrument later compared with countries that have successfully made energy transitions on a large scale such as Germany, India, and Vietnam. By looking at the model of New and Renewable Energy funding instruments from the three countries, Indonesia is expected to do some effort to promote the acceleration of New and Renewable Energy transition and use New and Renewable Energy sources as primary energy.

Abstrak :
Transisi energi berkelanjutan merupakan salah satu isu prioritas pada Presidensi G20 Indonesia. Sebagai upaya untuk mempercepat transisi energi berkelanjutan, pemerintah Indonesia menargetkan bauran energi dari energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, yang didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Selain itu, penerapan sistem PLTS atap juga didukung oleh peningkatan nilai keekonomian melalui ditetapkannya Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2021. Dalam skripsi ini dilakukan studi mengenai penerapan sistem PLTS atap pada Gedung Produksi II PT. ON untuk mengetahui potensi produksi energi, potensi penghematan energi yang berasal dari grid, potensi ekspor energi kepada grid, serta besar kapasitas optimal bagi sistem tersebut. Studi pada skripsi ini dilaksanakan dengan menggunakan simulasi berbasis perangkat lunak PVSyst melalui metode trial-and-error. Hasil studi menunjukkan bahwa rancangan sistem PLTS atap Gedung Produksi II PT. ON dengan kapasitas sistem maksimal dapat memproduksi energi sebesar 266955 kWh per tahun. Nilai tersebut setara dengan 115% dari konsumsi energi tahunan PT. ON. Berdasarkan kelebihan produksi energi per tahun sebesar 15% tersebut, dapat diketahui bahwa kapasitas optimal bagi sistem PLTS atap Gedung Produksi II PT. ON adalah sebesar 171 kWp. Melalui kapasitas sistem optimal tersebut, maka seluruh produksi energi dari sistem PLTS atap dapat dimanfaatkan oleh PT. ON. ......The sustainable energy transition is one of the priority issues in Indonesia's G20 Presidency. As an effort to accelerate the transition to sustainable energy, the Indonesian government is targeting an energy mix from new renewable energy of 23% by 2025, which is dominated by solar power plants. Besides that, implementations of rooftop solar power plant are also reinforced in the economic values through the stipulation of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 26 of 2021. In this thesis, a study regarding the application of rooftop solar power plant at PT. ON Production Building II was conducted to find out about the potential for energy production, the potential for saving energy from the grid, the potential for exporting energy to the grid, and the optimal system capacity. The study in this thesis was performed using simulations based on PVSyst software through a trial-and-error method. The results of the study show that the design of the rooftop solar power plant at PT. ON Production Building II can produce energy of 266955 kWh per year. That value is equivalent to 115% of the amount energy consumed yearly by PT. ON. Based on the excess yearly energy production of 15%, the obtained optimal system capacity for the rooftop solar power plant in PT. ON Production Building II is 171 kWp. Through this optimal system capacity, the entire amount of energy produced by the rooftop solar power plant can be fully utilized by PT. ON.