Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Permukiman nelayan secara fisik berbeda dengan permukiman kota secara umum, hal ini disebabkan karena permukiman nelayan memiliki kekhasan tersendiri. Laino Pantai merupakan salah satu daerah di Kelurahan Laiworu, Kabupaen Muna ndash; Sulawesi Tenggara yang lokasi permukiman nelayannya mengalami reklamasi. Proses reklamasi memberikan dampak pada bentuk kehidupan dan penghidupan manusia yang bertinggal setempat. Aktifitas bermukim dan ruang permukiman di Laino Pantai tidak mencerminkan lagi kehidupan nelayan pesisir pantai, namun sebagian masyarakat yang masih berprofesi sebagai nelayan masih meruang di sana. Permukiman di Laino pantai semula merupakan tempat bertinggal di atas air. Proses pembuatan jalan By Pass oleh pemerintah memicu inisiatif warga untuk ikut menimbun area laut sekitar lokasi guna dibangun permukiman dalam orientasi baru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, yang mencoba menguak keseharian warga Laino Pantai. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, bentukan ruang yang tampak sekarang ini lebih condong pada kampung kota, ditambah lagi dengan adanya pendatang yang ikut bermukim di area ini. Mengakibatkan kegiatan nelayannya sudah tidak dominan lagi. Hal ini mengakibatkan permukiman nelayan Laino Pantai saat ini menjadi pudar.Tesis ini memperlihatkan terjadinya transformasi spasial kawasan Laino Pantai setelah dilakukan reklamasi. Penelitian ini memperlihatkan perubahan spasial yang ada setelah dilakukan reklamasi di permukiman Laino Pantai, terutama : elemen-elemen permukiman, manusia pemukimnya, aktifitas bermukim dan ruang permukiman serta implikasi spasial setelah reklamasi terhadap ruang kehidupan dan penghidupan dari berorientasi perairan menjadi berbasis daratan.Kata kunci: permukiman, reklamasi, transformasi ruang, transformasi sosial.

---

ABSTRACT
The settlement of fisherman is physically different from the urban settlements in general this is because the settlement of fishermen has its own characteristic. Laino Pantai is one of areas in Laiworu district of Muna regency Southeast of Sulawesi where its settlement of fisherman location is suffered by reclamation. The reclamation process gives impact in the forms of life and the livelihood of human being who live in there. The settled activities and the settlement area in Laino Pantai do not reflect the life of coast fishermen anymore however some societies who work as fishermen still live in there. Originally, the settlements in Laino Pantai were used to be a place to live on water. The construction process of By Pass road by the government sparks the settlers rsquo initiative to participate in hoarding the sea around the area to build the new oriented settlement. This research is a qualitative research which uses study case approach that tries to reveal the daily activities of Laino Pantai societies. Based on the observation in the field, the form of area that is seen by now more inclined to the hometown, and added by the outsider who also settled in this area. As the result its fishermen activities are no longer dominant. It causes the settlement of fishermen in Laino Pantai currently becomes faded.This thesis shows the occurrence of spatial transformation in Laino Pantai area after reclamation is done. This thesis shows the spatial change which exist after doing the reclamation in Laino Pantai settlement, particularly the settlements 39 elements, the human settlers, the settled activity, and the settlement space, also the spatial implication after reclamation toward the living space and the livelihood from water oriented become land base.Keywords settlements, reclamation, area transformation, social transformation.

Abstrak :
Tesis ini membahas proses penataan administrasi pemerintah Hindia Belanda di Mamasa dan mengulas perubahan sebagai akibat pengaruh dari penerapan sistem administrasi kolonial yang berawal dari ekspansi militer pada 1906 sampai pada berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda pada 1942. Perubahan yang terjadi di Mamasa pada masa kolonial tidak dapat disederhanakan ke dalam pandangan dimana pemerintah kolonial sebagai penggerak yang menggiring masyarakat Mamasa yang pasif. Namun Sebaliknya, melalui ikatan kekerabatan yang telah terbentuk sebelumnya, elite-elite lokal yang tersingkirkan dari wilayah kekuasaan mereka pasca reorganisasi administratif mampu untuk bereaksi melalui perlawanan dan mampu mengantisipasi tekanan pemerintah kolonial Belanda. Gerakan perlawanan itu tidak hanya berdampak pada kondisi keamanan di Mamasa tetapi juga memaksa pemerintah Belanda untuk mengatur ulang keputusan resmi mengenai penataan yang telah ditetapkan sebelumnya sekaligus melakukan penataan ulang cabang pemerintahan di afdeling Mandar, terutama Mamasa. Hadirnya pemerintah Belanda di Mamasa yang membawa pengaruh zending memicu transformasi sosial masyarakat yang sebelumnya menganut kepercayaan lokal kemudian ikut ke dalam pengaruh zending.  ......This thesis discusses the process of structuring the administration of the Dutch East Indies government in Mamasa and reviews changes as a result of the influence of the application of the colonial administrative system that began with military expansion in 1906 until the end of Dutch colonial rule in 1942. The changes in Mamasa in the colonial period cannot be simplified to in the view that the colonial government was the driving force that led the passive Mamasa community. However, on the contrary, through the previously formed kinship ties, local elites who were removed from their territories after administrative reorganization were able to react through resistance and were able to anticipate the pressure of the Dutch colonial government. The resistance movement not only had an impact on the security conditions in Mamasa but also forced the Dutch government to rearrange the official decision on the arrangements that had been set beforehand while at the same time reorganizing the branches of government in Mandar, especially Mamasa. The presence of the Dutch government in Mamasa which brought zending influences triggered a social transformation of the community which previously adhered to local beliefs and then joined the influence of zending.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk nenggambarkan secara jelas peristiwa Revolusi Kebudayaan (1965-1969), yang menitik beratkan pada pertentangan antara Mao Zedong dan Liu Shaogi. Revolusi Kebudayaan adalah suatu revolusi untuk mentransformasikan pera_daban bangsa dan untuk merubah sikap manusia agar tercipta seorang manusia kolektif yang sepenuhnya mencurahkan perhatian kepada perjuangan kelas, garismassa, dan pendekatan Maois menuju transformasi sosialis.Dalam perkembangan selanjutnya Revolusi Kebudayaan yang dilancarkan oleh - Mao lebih merupakan suatu kekuatan untuk menghancurkan bangunan atas atau penguasa Partai yang mengambi] jalan kapitalis..Periode tahun 1965 merupakan periode pengkonsolidasian kediktatoran proletar.'Periode tahun 1966-1969 merupakan periode persaingan atau perebutan ke_kuasaan (power struggle) antara elit politik dan penguasa di Cina. Pada perio_de ini Mao mencari dukungan di luar Partai seperti Pengatral Merah, yaitu para pemuda-pemudi yang diorganisir menjadi kelompok yang bersifat militer dan mili_tan. Selain itu, Mao juga mengandalkan kekuatan Tentara Pembebasan Rekyat/TPR yang ditandai dengan pembentukan Komite Revolusioner. Kekuatan-kekuatan Pengawal Merah dan TPR digunakan Mao untuk membangun kembali supremasi otoritasnya dan memastikan keabadian ideologi serta pemikiran Mao yang mulai memudar pada awal Revolusi Kebudayaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Revolusi Kebudayaan sesungguhnya dirancang oleh Mao untuk memurnikan gagasan ideologi dan menciptakan masyarakat sosialis berdasarkan pikiran-pikiran Mao. Namun, jalan yang ditempuh untuk men_capai tujuan itu secara tak terelakkan harus melalui perebutan kekuasaan...

---

Abstrak :
ABSTRACT
Gagasan pembangunan desa pasca otoritarian dipandang sebagai transformasi pembangunan desa, karena tidak lagi menempatkan desa sebagai objek pembangunan yang ditandai adanya tuntutan penyusunan instrumen pembangunan desa. Namun secara praktik, instrumen pembangunan tersebut ternyata tidak mengakomodasi perbaikan produktivitas pertanian dan peternakan di Kampung Pasir Angling Desa Suntenjaya Kabupaten Bandung Barat. Sebab, petani-peternak tidak memiliki kapasitas pengetahuan dengan daya dukung tatanan administratif untuk menghendaki arah perbaikan. Pada kenyataannya, mekanisme musyawarah dusun secara tersirat diarahkan untuk menghendaki perbaikan dari negara. Dengan menggunakan perspektif pembangunan kritis, penelitian ini berpandangan bahwa transformasi pembangunan desa dapat berlaku apabila tidak terbatas pada perubahan strategi kebijakan publik, melainkan melingkupi perubahan sosial di berbagai sektor kehidupan masyarakat desa. Berangkat dari hal itu, penelitian ini menarasikan pendekatan dan bentuk pemberdayaan petani-peternak Yayasan Walungan dalam rangka menemu kenali transformasi pembangunan desa. Penelitian ini berargumen bahwa transformasi pembangunan desa yang memiliki karakteristik pemberdayaan dapat tercapai apabila terdapat penempatan elemen masyarakat sipil sebagai pihak yang menginisiasi artikulasi kebutuhan dan mengaktifkan kesadaran petani-peternak dalam praktik pembangunan desa. Gagasan mengenai artikulasi, dalam penelitian ini, diupayakan melalui perbaikan relasi yang bersifat egaliter, aktivitas kolektif, dan pengorganisasian masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualititatif dalam mendeskripsikan pemberdayaan petani-peternak di Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya, Kabupaten Bandung Barat.

---

ABSTRACT
The idea of post authoritarian rural development is seen as the transformation of rural development, since it no longer places the village as an object of development characterized by the demand for the preparation of rural development instruments. However, in practice, the development instrument did not accommodate the improvement of agricultural and livestock productivity in Kampung Pasir Angling Suntenjaya Village, West Bandung regency. Since, farmers do not have the capacity of knowledge with the carrying capacity of the administrative order to require direction of improvement. In fact, the mechanism of deliberations of the hamlet is implicitly aimed at seeking improvement from the state. Using a critical development perspective, the study argues that village development transformation may apply if not limited to changes in public policy strategies, but rather to social change in various sectors of village life. Departing from that, this research narrates approach and form of the community development of farmer breeder that initiated by Yayasan Walungan in order to find the transformation of village development. This study proposes arguments that the transformation of the rural development mdash which has the characteristics of empowerment mdash can be achieved when there is a placement of the civil societys elements as the party that initiates the articulation of needs and activates the consciousness of farmer breeders in the practice of rural development. The idea of articulation in this study is attempted through relations improvement in egalitarian way, collective activities, and community organizing. This research used qualitative research approach in describing the community development of farmer breeders in Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya, Kabupaten Bandung Barat.