Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKWP PMA sebagai bagian dari perusahaan multinasional, terutama yang dikendalikan perusahaan induk di luar negeri (Foreign Control Company-PMA FCC) mempunyai kesempatan dan kemudahan dalam melakukan manipulasi transfer pricing, yaitu salah satu modus penghindaran pajak dengan cara merendahkan atau meninggikan harga transaksi (non arm length price) denganperuahaan afiliasi di luar negeri dengan kebijakan pajak yang berbeda, teruatama yang berdomisili di negara taxheaven.Untuk membuktikan dugaan tersebut, beberapa variabel WP PMA FCC akan dibandingkan variabel yang sama dari sampel WP PMA Indonesia Control Company (PMA ICC). Perbandingan secara deskriptif dan statistik membukatikan dugaan WP PMA FCC melakukan manipulasi transfer pricing. Sedangkan variabel kinerja (ROS), transaksi dan ugi mempengaruhi secara signifikan probabilitas perusahaan adalah perusahaan PM FCC. Artinya, bila sebuah perusahaan PMA dengan ROS rendah atau negatif, volume ransaksi tinggi dengan perusahaan afiliasi di luar negeri dan mengalami rugi berutrut-turut, maka probabilitas perusahaan tersebut adalah perusahaan PMA FCC semakin tibggi, sedemikian, maka perusahaan PMA tersebut juga diduga melakukan manipulasi transfer pricing."

"

Tujuan penelitian yakni menganalisis strategi PT. X dalam mempersiapkan dokumen transfer pricing atas setiap jenis transaksi yang dilakukan dengan para pihak yang memiliki hubungan istimewa, agar memenuhi arm’s length principle dan menganalisis strategi PT. X dalam menginisiasi transaksi yang dilakukan dengan para pihak hubungan istimewa, agar tidak menimbulkan sengketa pajak di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh PT. X dalam pembuatan dokumentasi transfer pricing secara formal harus sesuai PMK 213, secara teknis PT. X menyajikan seluruh informasi berikut ke dalam dokumen transfer pricing berupa proses bisnis, deskripsi produk, perjanjian kerjasama dengan seluruh pihak, analisis fungsi, aset dan risiko, analisis bisnis secara global dan nasional, pemilihan metode transfer pricing yang paling tepat dan penerapan arm’s lenght principle dengan pendekatan ex-ante, kemudian strategi dalam menginisiasi transaksi PT. X ada dua cara yang dilakukan oleh PT. X agar tidak menimbulkan sengketa pajak di masa yang akan datang yakni dengan cara mengajukan advance pricing agreement atau membuatkan dokumentasi transfer pricing sesuai PMK 213 dengan pendekatan kepada pihak otoritas pajak untuk mengkomunikasikan hal dokumen tersebut agar sesuai dengan kebutuhan otoritas pajak.

---

This research made by purposed to analyse about the PT. X strategy to preparing transfer pricing documentations for apply the arm’s length principle, and the second purpose is analyse the strategy of PT. X to avoiding the dispute of taxation on the future from the related parties transactions. This research using the qualitative research method, with kind of method is descriptive approach. The result from this research is base on regulation PT. X should be preparing the transfer pricing documentations as per PMK 213 with the informations like business process, product description, agreement with all parties, analysis of function, asset and risk, global and domestic bussiness analysis, choosing the most appropriate transfer pricing mehod, and arm’s length principle applied with ex-ante approach, and then the strategy to avoid the tax dispute of related parties transactions is PT. X. PT. X can submite application for advance pricing agreement to the tax authorities or preparing the transfer pricing documentations as per as PMK 213 and doing communications with tax aouthorities to be finishing the transfer pricing documentations.

"

"Menurut Plasschaert, seperti dikutip Gunadi (1994:9), istilah transfer pricing sering dikaitkan dengan dengan suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, seraya menghindari pajak atau bea suatu negara. Ketentuan teknis di Indonesia yang mengatur tentang transfer pricing masih relatif sedikit jumlahnya antara lain Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 dan Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP-41/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993. Dalam praktek di Indonesia, apabila Wajib Pajak diperiksa dan dikoreksi oleh fiskus atas transaksi transfer pricing sehingga menyebabkan pajak penghasilan terutang menurut fiskus menjadi lebih besar dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak adalah melalui proses keberatan dan banding.Transfer Pricing Dispute antara PT "X" selaku Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak merupakan contoh yang cukup menarik untuk dianalisis untuk memberikan gambaran lengkap tentang transfer pricing dispute.Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, penelitian lapangan, wawancara ke berbagai pihak. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder."

"Perkembangan dunia usaha dengan menggunakan sarana e-commerce telah menjadi alat transaksi yang jamak diikuti terutama oleh perusahaan multinasional juga membutuhkan sarana transfer pricing untuk mengukur kinerjanya. Untuk itu, tesis ini membahas metode dan peraturan transfer pricing, yang dikaitkan dengan e-commerce ketika peraturan transfer pricing dalam e-commerce diterapkan. Penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan desain deskriptif.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat peraturan transfer pricing dalam e-commerce, dan apabila peraturan itu diterapkan, transaksi e-commerce akan menjadi terkendali, bukan menjadi 'tempat bersembunyi' bagi transaksi-transaksi yang digunakan untuk menghindari pajak.

---

The development of the business world with the use of e-commerce has become a usual transactional trade to followed, especially by multinational companies. While multinational corporations are also needed to measure the transfer pricing performance. Therefore, this thesis discussess the transfer pricing methods and regulations, which is assocated woth the e-commerce and the effect on the development of e-commerce transactions when the transfer pricing rules in e-commerce implemented. This research is qualitative descriptive interpretive.

Results of research indicate that there is not transfer pricing transactions will be restrained, not to be a "hiding place" for the transanctions that are used to avoid tax."

"Dalam industri perbankan di Indonesia khususnya, pengembangan dari pola-pola manajemen resiko telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini merupakan akibat dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 di Indonesia, di mana dunia perbankan mengalami pukulan yang sangat hebat di kala itu.Namun pembahasan manajemen resiko seringkali melupakan hal penting lainnya yang perlu diperhatikan oleh industri perbankan, yaitu manajemen kinerja, padahal manajemen resiko memiliki kaitan yang sangat erat terhadap manajemen kinerja, bahkan tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan ini terjadi karena resiko yang diambil menyebabkan bank perlu mengambil profitabilitas untuk dapat menutupi kemungkinan kerugian yang dapat timbul akibat resiko yang diembannya itu.Praktek manajemen resiko dan manajemen kinerja di industri perbankan memerlukan perangkat yang mampu menghubungkan antara manajemen resiko dan kinerja di tingkat unit bisnis dengan orientasi global agar tercipta mata rantai yang tidak terputus. Salah satu perangkat tersebut adalah sistem Fund Transfer Pricing (FTP).Penulisan karya akhir ini akan mencoba untuk memberikan gambaran mengenai proses FTP yang telah berjalan pada bank XYZ, dan mencoba untuk membandingkannya dengan konsep FTP secara teoritis. Berbagai kendala yang dihadapi, pilihan yang dilakukan, justifikasi serta implikasinya dan solusi alternatif yang mungkin diterapkan dalam implementasi sistem tersebut akan dibahas dalam karya akhir ini.

---

In Indonesian Banking Industry, the development of risk management method has growing very fast. This caused by the economic crisis which happened in 1997. At that time, banking industry got a difficult time.

Sometimes in Risk Management implementation forgets the other important thing that needs to mention in Banking Industry, such as Performance Management. Performance Management and Risk Management have tight relationship, even cannot separated. This relationship happened because of the risk that Bank has taken should cover with number of profit.

This relationship between Risk Management and Performance Management need tools to make the relationship connected in business unit with the global orientation. One of the tools is Fund Transfer Pricing system.

This thesis will try to give an illustration about FTP daily process in Bank XYZ, and try to compare with FTP process theoretical, including the problem, option, justification, implication and alternative solution that probably to implement."

"Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan diikuti pula tumbuhnya perusahaan - perusahaan nasional dan multinasional mempunyal implikasi terhadap aspek perpajakan, khususnya pajak penghasilan. Berkembangnya jaringan bisnis konglomerasi menambah maraknya transaksi hubungan istimewa khususnya berupa transfer pricing antar unit-unit usaha yang ada dalam lingkungan jaringan usaha tersebut, baik nasional maupun internasional. Munculnya transaksi transfer pricing dengan segala bentuk yang canggih mempunyai pengaruh terhadap penerimaan negara di bidang perpajakan. Sedangkan di sisi lain dari segi mikro turut mempengaruhi prilaku manajemen perusahaan. Berbagai langkah dilakukan oleh manajemen dalam memperkecil beban pajak melalui mekanisme transfer pricing, kadangkala diluar koridor ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemerintah juga menyadari berbagai langkah manipulasi pajak melalui mekanisme transfer pricing yang dilakukan oleh dunia usaha. Untuk itu upaya mengatasi dan menutup peluang-peluang yang ada dilakukan melalui perangkat peraturan perpajakan, baik melalui Undang-Undang Pajak, Keputusan Menteri Keuangan maupun Surat Edaran DirJen Pajak. Disamping itu peningkatan profesionalisme aparat Direktorat Jenderal Pajak terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya praktek transaksi bisnis yang semakin canggih. Namun demikian, dari pengamatan dilapangan terlihat dunia usaha selalu duluan selangkah dibandingkan perangkat ketentuan perpajakan yang ada, begitu juga sumberdaya manusia pelaku bisnis juga lebih dulu selangkah dibandingkan dengan sumberdaya pada Direktorat Jenderal Pajak sehingga Direktorat Jenderal Pajak harus terus menerus meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia dan memperbaiki perangkat ketentuan perpajakan sesuai dengan dinamika perubahan lingkungan bisnis."

"Globalisasi ekonomi telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi, internasional atau cross border transaction. Arus barang, barang, jasa, dan permodalan (investasi) antar negara telah menjadi berlipat ganda. Saat ini pergerakan modal dan dana dari satu negara ke negara lain menjadi lebih besar dari sebelumnya. Lahirnya General Agreement on Trade and Tariff (GATT) dan World Trade Organization (WTO) telah mengurangi kendala-kendala dalam pergerakan barang, jasa dan modal antar negara. Perusahaan-perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di negara sendiri akan tetapi merambah ke mancanegara dan menjadi perusahaan multinasional dan transnasional. Mereka beroperasi melalui anak usaha dan cabang-cabangnya di hampir semua negara berkembang dan pasar-pasar yang sedan tumbuh.Transfer pricing dapat dilakukan dengan motivasi pajak, yang bertujuan menggeser beban pajak dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Pergeseran ini diyakini dapat menghilangkan potensi penerimaan pajak suatu negara. Untuk mencegah praktik transfer pricing dengan motivasi pajak ini, Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia mengatur tentang Advance Pricing Agreement, yang adalah kesepakatan harga antara Wajib Pajak dengan aparat pajak mengenai harga jual wajar atas produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.Transfer pricing merupakan isu klasik di bidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi multinasional. Dari sisi pemerintahan, transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries). Di pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (cost efficiency) termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (corporate income tax). Bagi korporasi multinasional, perusahaan berskala global (multinational corporations), transfer pricing dipercaya menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas.Di tengah dua pandangan yang berlawanan tadi, tesis ini mencoba menguraikan lebih jauh mengenai solusi yang dicoba ditawarkan Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku (UU Nomor 17 Tahun 2000) terhadap isu ketidakwajaran harga transaksi yang berpengaruh signifikan dalam perhitungan pajak, terutama pajak penghasilan (PPh) badan, yaitu: Advance Pricing Agreement (APA).APA dijadikan salah satu upaya penanganan rekayasa transfer pricing dengan maksud untuk menyelaraskan sistem perpajakan Indonesia dengan perkembangan .perpajakan internasional, disamping untuk mengatasi kebuntuan sehubungan dengan kurangnya akses data eksternal dan tidak efektifnya exchange of information antar negara khususnya dalam melaksanakan pemeriksaan pajak sehubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak-pihak di luar negeri. Mekanisme APA memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menutup kesepakatan harga transfer dengan wajib pajak yang bersangkutan (unilateral) atau dengan negara terkait (bilateral)."