Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan mengenai status hukum transeksual dan perkawinannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penelitian ini diambil tema mengenai transeksual dalam kaitannya dengan hak-haknya seperti mendapatkan identitas baru yaitu perubahan nama dan jenis kelamin untuk dicatatkan di Pencatatan Sipil dan juga mengenai perkawinan dikaitkan dengan keabsahan perkawinan tersebut yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan mengenai suatu permasalahan, wawancara nara sumber ahli, dan analisa kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa transeksual dapat mendapatkan identitas yang baru dengan cara mendapatkan penetapan pengadilan mengenai perubahan identitas barunya dan selanjutnya dicatatkan ke Pencatatan Sipil dan perkawinan transeksual adalah tidak sah berdasarkan sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tidak dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil. ......The focus of this study is to explain the legal status of transsexuals and marriage in terms of Act No. 23 of 2006 on Demography Administration and Act No.1 of 1974 on Marriage. This research takes the themes of transsexuals in relation to their rights such as getting a new identity that is change of name and sex to be listed in the Civil Registry and also about the validity of marriage related with laws and regulation. The study is conducted in analytical descriptive in order to explain related information by interviewing the expert and perform qualitative analysis from related literature and regulations. This study finds that transsexuals can get a new identity by getting determination from the court about their new identity and then can be listed to the Civil Registry and transsexual marriage is not valid based on the validity of the marriage in Act No. 1 of 1974 on Marriage, so it cannot be listed in Civil Registry.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas representasi transgender dan transeksual dalam pemberitaan di media massa. Subyek penelitian adalah artikel berita dalam media massa Pos Kota berupa media cetak dan online selama tahun 2012-2013. Dalam menganalisis representasi berita digunakan metode kualitatif yaitu analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada Michel Foucault karena dalam skripsi ini juga menggunakan pemikiran Michel Foucault mengenai kekuasaan dan seksualitas. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam representasi transgender dan transeksual dalam pemberitaan memiliki unsur transphobia yaitu ketakutan terhadap transgender dan transeksual, mengandung prasangka dan streotipe serta menampilkan adanya tindakan hate crime terhadap transgender dan transeksual. Hal ini dikarenakan adanya kekuasaan berupa konstruksi sosial yang mengkotak-kotakkan individu berdasar dua jenis kelamin sehingga transgender dan transeksual yang memiliki kepanjangan wanita pria dianggap sebagai individu yang sakit karena tidak berkonformitas sesuai jenis kelamin lahiriah.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis discusses the representation of transgender and transsexual over the mass media which is Pos Kota, both printed and online version of the news from 2012 to 2013. News articles of Pos Kota mass media through the years of 2012 and 2013 are the research subjects. This research uses qualitative method, which is discourse analysis, to analyze the news representation. Such method, refer to Michel Foucault as this undergraduate thesis also uses Michel Foucault theory about power and sexuality. The research found that transgender and transsexual news comprise transphobia in its content, containing prejudice and stereotype, as well as showing hate crime towards transgender and transsexual. That could happened by the cause of the power that classify person particularly based on their sex orientation so the transgender and transsexual who is different than those two sex (men and women) considered as an diseased individual, for not adjusting themselves to their natural sex orientation.

Abstrak :
Pada dasarnya Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk-Nya yang paling sempurna dengan jenis laki-laki dan perempuan. Dengan majunya teknologi kedokteran saat ini dimungkinkan bagi seseorang melakukan operasi penggantian kelamin dan bahkan beberapa orang telah mendapat penetapan dari Pengadilan tentang perubahan status mereka didepan hukum. Sehingga, keberadaannya ini menimbulkan permasalahan hukum terhadap status hukum dan akibat hukum serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah Hukum Islam memperbolehkan perkawinan oleh transeksual yang telah diakui perubahan status kelaminnya oleh Pengadilan Negeri. Serta bagaimana Undang-Undang perkawinan di Indonesia memandang permasalahan perkawinan transeksual tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian adalah pada dasarnya tindakan operasi diharamkan, namun dibolehkan apabila terdapat kondisi yang memaksa. Sehingga Hukum Islam secara tegas tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan antara seorang transeksual dengan orang yang sebenarnya berjenis kelamin sama, kecuali perubahan jenis kelaminnya sah menurut Hukum Islam. Sedangkan berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang belum ada aturan secara tegas tentang transeksual, meski Undang-Undang perkawinan mendasarkan sah tidaknya suatu perkawinan juga ditentukan oleh ketentuan dalam tiap-tiap agama, maka tetap dimungkinkan bagi seorang transeksual yang telah mendapat penetapan dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan asalkan syarat perkawinan tersebut tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam agama dari orang yang bersangkutan.

---

Naturally, God have created human as His perfect creation as male and female. With the latest medical technology, it is possible nowadays for everyone to do sex reassignment surgery and some of those have received the Decision from the court about the legal changes of their status. Therefore, the existing of it caused the legal problem about the legal status and the legal implication of their marriage done by them. The purpose of this research paper is to know whether Islamic Law allow the marriage which is done by the transsexual person which status had been recognized by the Court, and how the Act of Marriage's point of view about the transsexual marriage itself. The research is a normative legal research with qualitative analysis on secondary data. The result of this research are: basically, the surgery is allowed if there is any force major therefore, Islamic Law not strictly ban the marriage of an transsexual person with the similar sex spouse unless its transsexual is legal according to Islamic Law. It is different with the Act of Marriage which haven't strictly regulate about transsexual although the act of marriage regulate whether the marriage is legal from every religion, therefore it is possible for a transsexual person who had been approved by court to get married if the marriage requirement is not banned or not broken the requirement of his/her religion.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kelompok minoritas seksual LGBTIQ schagai subjek hak dan hubungannya dengan negara schagai institusi penjamin hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metodc analisis deskriptif dan studi kepustakaan. Hasil dari pcnclilian ini menyatakan bahwa ada keperluan untuk menguhah konsep 11AM schagai sesuatu yang terkonstruksi secant social agar kelompok minoritas seksual LG13'I IQ dapat diakui sebagai subjek hak dan mendapatkan penghormatan, pemenuhan, serta perlindungan atas hak dan kepentingan mereka dari negara. Sislem negara demokrasi menjadi wadah politik yang sesuai untuk memherikan emansipasi kepada kelompok minoritas seksual LGBTIQ.

---

This thesis discussed about sexual minority group LGBTIQ as the subject of rights and its relation with the state as the human rights guarantor institution. This research used analitical descriptive and bibliography study methods. The result of this research declares that there is a need to change the conception of human rights into something that construct socially so that the sexual minority group LGBTIQ can he recognized as the subject of rights and get hold of respect, fulfillment, along with protection for their rights and interests that come from the state. The democracy state system became an appropriate political institution to give the sexual minority group I.GBTIQ emancipations.