Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Didalam karya akhir ini dibahas mengenai pasar kelabu komponen kendaraan penumpang di Indonesia, mulai dari Jatar belakang bidang usaha kendaraan bermotor yang mempengaruhi distribusi komponennya, pengertian pasar kelabu dan sebab-sebab terjadinya, dampak pasar kelabu terhadap pihak-pihak yang terlibat, hingga uraian mengenai transaksi impor komponen kendaraan penumpang di Jakarta. Kemudian dijabarkan suatu analisis kinetja pemasar kelabu dibandingkan terhadap kinerja distributor yang ditunjuk bagi merek kompone kendaraan penumpang tertentu, dengan menggunakan model Pawitra bagi pasar kelabu kendaraan penumpang. Merek komponen yang dipilih adalah Mercedes Benz dan Toyota.Pada dasarnya fenomena pasar kelabu merupakan masalah jalur distribusi, yakni setiap jalur distribusi diluar jalur yangtelah ditunjuk oleh produsen pemegang merek, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Masalah timbul karena produk yang disalurkan melalui jalur distribusi yang tidak ditunjuk ini sama dengan produk yang disalurkan melalui jalur distribusi yang ditunjuk, yaitu produk asli, akan tetapi dijual kepada pelanggan dengan harga yan jauh lebih murah. Pembahasan masalah dalam karya akhir ini dilihat dari sudut pandang distributor yang ditunjuk, selaku pihak yang paling dirugikan dengan adanya fenomena pasar kelabu.Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak distributor yang ditunjuk serta dengan para pedagang komponen kendaraan penumpang di pasar Asem Reges dan Sawah Besar, diperoleh informasi yang lebih akurat mengenai keadaan pasar komponen kendaraan penumpang di Jakarta, karakteristik pembeli dan jalur distribusi komponen, terutama jalur distribusi yang tidak ditunjuk oleh produsen, serta perbedaan transaksi antara komponen bermerek Mercedes Benz dengan komponen bermerek Toyota. Diperoleh pula data harga dan kuantitas penjualan dari suatu kelompok komponen yang telah memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Asumsi-asumsi tersebut adalah bahwa : produk yang dipilih adalah produk asli, komponen kendaraan yang dipilih adalah komponen kendaraan penumpang, bukan kendaraan niaga, sifat komponen kendaraan penumpang yang dipilih adalah fast moving components, serta tingkat harga yang ditawarkan adalah tingkat harga yang berlaku selama masa penelitian, yakni antara bulan Desember 1993 sampai dengan bulan Pebruari 1994.Analisis kinerja distributor yang ditunjuk dan pemasar kelabu komponen kendaraan penumpang dilakukan berdasarkan model Pawitra yang digunakan untuk menganalisis pasar kelabu kendaraan penumpang. Penjabaran model tersebut mengindikasikan bahwa kinerja yang viable dari pemasar kelabu komponen kendaraan penumpaiig dipengaruhi oleh variabel-variabel: tingkat potongan harga dari produsen di luar negeri, besarnya margin distributor yang ditunjuk dan pemasar kelabu, serta fluktuasi nilai tukar valuta asing. Dari data harga dan kuantitas penjualan dari kelompok komponen yang dipihih, diperoleh pendapatan total dari kelompok komponen dari distributor yang ditunjuk. Dengan peñjabaran model Pawitra diperoleh besarnya laba dari distributor yang ditunjuk maupun pemasar kelabu. Analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan profitabilitas dan rasio laba. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pemasar kelabu komponen kendaraan penumpang merek Mercedes Benz dapat menikmati profitabilitas yang sangat baik, sedangkan komponen kendaraan penumpang merek Toyota tidak memberikan profitabihitas kepada pemasar kelabu. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kebijaksanaan penentuan harga.Berdasarkan hasil simulasi analisis sensitifitas, diperoleh dasar untuk menentukan strategi distributor yang ditunjuk dalam menghadapi fenomena pasar kelabu. Distributor yang ditunjuk mempunyai tiga pilihan strategi untuk menghadapi fenomena pasar kelabu komponen kendaraan penumpang, yakni penurunan harga, konfrontasi atau partisipasi. Ketiga strategi tersebut tidak dapat secara tuttas meniadakan pasar kelabu. Naniun, distributor yang ditunjuk dapat secara efektif mengurangi daya tank kinerja pasar kelabu dengan mehakukan penurunan harga juah untuk suatu periode yang relatif lama sebagai hasil penurunan biaya operasionalnya."

"Skripsi ini membahas mengenai keputusan keberatan atas sengketa transfer pricing pada penjualan ekspor produk komponen otomotif kepada pihak afiliasi. Pendekatan analisis kesebandingan yang berbeda antara PT A dan Pemeriksa Pajak menimbulkan perbedaan persepsi dalam menentukan nilai wajar atas transaksi tersebut sehingga hal ini menimbulkan koreksi positif pada laba wajar dari transaksi penjualan ekspor produk komponen otomotif yang dilakukan oleh PT A kepada perusahaan induknya di luar negeri. PT A kemudian mengajukan keberatan atas koreksi tersebut. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan. Kurangnya kepatuhan pajak dari sisi formil serta penentuan data pembanding yang kurang reliable dan perhitungan laba wajar yang tidak mencerminkan arm?s length principle membuat argumentasi Wajib Pajak ditolak dalam ranah keberatan. Data pembanding internal dapat digunakan pada kasus ini dengan melakukan penyesuaian terhadap perbedaan kondisi yang ada. Wajib Pajak disarankan mengajukan banding seraya melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyesuaian penghitungan laba wajarnya. Peneliti keberatan hendaknya memperhitungkan ketersediaan data yang dimiliki Wajib Pajak dan mengungkapkan penyesuaian yang dilakukannya dalam laporan penelitian keberatan.

---

This thesis discusses about transfer pricing dispute on tax decree towards export sales transactions on automotive components products to its affiliation. Different approach on comparability analysis between PT A and tax auditor raises the different perception in determining arm?s length profit of the transaction, thus creates a positive correction on the arm?s length profit from the export sales transaction of automotive components products which conducted by PT A to its parent company abroad. PT A later filed an objection of the correction. This thesis use qualitative research method with literature and field studies as its data collection techniques. The lack of tax compliance from the formal sector, the determination of comparable data which lacks reliability, and the calculation of arm's length profit which does not reflect the arm's length principle made the taxpayer argumentation was rejected in the tax objection. Internal comparable can be used in this case by making adjustments in existing different conditions. The taxpayer is suggested to lodge an appeal while doing repairment and improvement in the adjustments of his arm's length profit calculation. Tax observer should take into account the taxpayer?s data availability and reveals adjustments in the tax decree report."

"Laporan magang ini bertujuan untuk membahas dan mengevaluasi pelaksanaan perikatan prosedur yang disepakati oleh KAP TRU atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT DF dengan distributor. PT DF merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi bahan bangunan dan memiliki program penjualan berupa potongan harga bagi distributornya sehingga PT DF membutuhkan verifikasi nilai transaksi atas seluruh penjualan dengan distributor selama program berlangsung. Laporan magang ini disusun dengan membandingkan kesesuaian antara prosedur yang dilakukan KAP TRU dengan standar yang berlaku. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan perikatan prosedur yang disepakati telah sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu SJT 4400 serta teori yang terkait. Laporan magang ini juga berisikan refleksi diri selama pelaksanaan magang beserta rencana tindak lanjut untuk pengembangan diri di masa depan.

---

This internship report aims to discuss and evaluate the implementation of the engagement of agreed upon procedures by KAP TRU for sales transactions carried out by PT DF with distributors. PT DF is a company engaged in the production of building materials and has a sales program in the form of discounts for its distributors so that PT DF requires verification of the transaction value of all sales with distributors during the program. This internship report is made by comparing the conformity between the procedures performed by KAP TRU with applicable theories and standards. The results of the evaluation show that the implementation of the agreed upon procedures agreement is in accordance with applicable standards, which are SJT 4400 and related theories. This internship report also contains self-reflection during the internship along with follow-up plans for future selfdevelopment."

"Peraturan Pemerintah (PP) No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. Kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan atas penerimaan bruto dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek tersebut bersifat final yang besarnya 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Kebijakan ini seperti teristimewakan dalam situasi harga-harga saham cenderung menaik (Bullish market). Sebaliknya, dalam situasi harga-harga saham cenderung menurun (Bearish market), maka kebijakan tersebut menjadi diskriminatif {tidak adil) karena pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut bersifat final. Kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini menimbulkan permasalahan dalam situasi Bearish market karena para investor pasti mengalami kerugian (capital loss), sedangkan kerugian operasional tersebut tidak bisa dikompensasikan ke tahun-tahun sebelumnya (Loss Carryback) atau ke tahun-tahun berikutnya (Loss Carryforward) yang tidak mengalami kerugian operasional, dan juga tidak bisa di-"restitusi"-kan (Unrefundable). Metode yang digunakan untuk menelaah/meninjau dampak atau pengaruh kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut dilakukan adalah ; penelitian literatur (tinjauan pustaka), penelitian lapang untuk mencari/mengumpulkan data/informasi laporan keuangan Perusahaan Reksa Dana, dan menganalisis laporan keuangan Perusahaan Reksa Dana untuk tahun 1999 yang dibandingkan dengan tahun 1998. tahun 1997, dan tahun 1996. Dari hasil telaah/tinjauan yang dilakukan terdapat beberapa kejanggalan yang menimbulkan ketidak adilan yaitu ; dalam transaksi penjualan saham yang merugi (capital loss) para investor masih harus membayar Pajak Penghasilan, biaya-biaya yang berhubungan dengan operasional perusahaan (investor) tidak bisa dikurangkan dari penghasilan, dan total kerugian hingga akhir tahun fiskal tidak bisa dikompensasikan ke tahun-tahun sebelum atau sesudah diderita kerugian, dan tidak bisa dimintakan pengembalian pajak yang telah dibayar kepada pemerintah (restitusi). Idealnya, kebijakan terhadap dasar pengenaan Pajak Penghasilan haruslah berupa penghasilan neto (laba bersih sebelum Pajak Penghasilan) yaitu penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan proses mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut, hal ini sesuai dengan definisi penghasilan yang diberikan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.10 Tahun 1994 yaitu tambahan kemampuan ekonomis. Definisi penghasilan yang tertuang dalam ketentuan tersebut telah sesuai dengan definisi atau pengertian yang diyakini oleh masyarakat perpajakan Internasional seperti yang diberikan oleh the S-H-S Income Concept. Selanjutnya, tambahan kemampuan ekonomis tersebut haruslah dapat terukur dan tidak membedakan jenis sumber dari tambahan kemampuan ekonomis yang dimaksud sehingga keadilan secara horizontal dapat diterapkan (equal treatment for the equals), dan tarif pajak yang dikenakan terhadap objek pajak penghailan haruslah bersifat umum atau seragam/sama untuk setiap wajib pajak (tax payer) dan tidak menerapkan Schedular Taxation. Tarif pajak penghasilan yang diyakini mengandung unsur keadilan secara vertikal haruslah berupa tarif progresif, sehingga setiap wajib pajak yang memiliki tambahan kemampuan ekonomis yang tidak sama (jumlah atau ability to pay-nya) akan menanggung beban pajak yang tidak sama pula yang besarnya sebanding dengan ketidaksamaannya tersebut (Unequal treatment for the uriequals). Idealisasi lainnya dalam kebijakan pengenaan pajak penghasilan tersebut haruslah memungkinkan setiap wajib pajak untuk melakukan pengkreditan pajak, atau restitusi pajak (refundable), atau kompensasi kerugian baik ke depan maupun ke belakang (Loss carryback or Loss carryforward). Dengan demikian, salah satu saran atau rekomendasi yang dapat penulis kemukakan adalah agar Pemerintah merubah ketentuan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, dari yang bersifat Final menjadi tidak Final."

"Laporan Magang ini disusun dengan tujuan untuk melakukan evaluasi atas perikatan agreed upon procedures (AUP) yang dilaksanakan oleh KAP BCL terhadap transaksi penjualan PT CLK. Penugasan ini memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu untuk memverifikasi nilai faktur penjualan dan melakukan penilaian Good Corporate Governance (GCG) terhadap transaksi penjualan Produk SB dan SC sesuai dengan ketentuan program penjualan yang berlaku pada saat itu. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan praktik pelaksanaan perikatan agreed upon procedures (AUP) oleh KAP BCL dengan ketentuan yang ada di dalam Standar Jasa Terkait (SJT) 4400. Poin yang dievaluasi mencakup Prinsip Umum, Tahap Perencanaan, Dokumentasi, dan Prosedur dan Bukti sesuai dengan keterlibatan Penulis. Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan perikatan agreed upon procedures (AUP) oleh KAP BCL sudah sesuai dengan SJT 4400. Walaupun begitu, terdapat beberapa kekurangan yang ditemukan dalam perikatan dan menjadi rekomendasi sebagai referensi di masa depan, terutama pada proses perencanaan yang bisa diperbaiki sehingga lebih efektif. Selain itu, Laporan Magang juga membahas refleksi diri terhadap pengalaman melakukan aktivitas magang di KAP BCL. Hasil analisis refleksi diri dalam melaksanakan program magang di KAP BCL juga sudah berjalan dengan baik serta memberikan pelajaran tentang soft skills dan hard skills yang bermanfaat untuk diri Penulis.

---

The Internship Report is composed with the aim of evaluating agreed upon procedures (AUP) engagements carried out by KAP BCL on sales transactions of PT CLK. This assignment has 2 (two) main objectives, to verify the sales invoice and to carry out a Good Corporate Governance (GCG) assessment on each sales transaction of Product SB and Product SC in accordance with the applied terms and condition regarding the marketing program. The evaluation is conducted by comparing the practice of agreed upon procedures (AUP) engagements performed by KAP BCL with the applied standard, Standar Jasa Terkait (SJT) 4400. The evaluation consists of General Principles, Planning, Documentation, and Procedures and Evidence which based on Author’s involvement in the engagement. The analysis shows that the practice of agreed upon procedures (AUP) performed by KAP BCL is in accordance with SJT 4400. However, there were several deficiencies found on the engagement that becomes the recommendation for future references, especially in the planning process which can be improved effectively. In addition, this Internship Report also consists of self-reflection on the experience of carrying out internship activities at KAP BCL. The results of the self-reflection analysis in carrying out the internship program at KAP BCL have also gone well and provided lessons on soft skills and hard skills that are useful for the author himself."

"Laporan magang ini disusun untuk mengevaluasi prosedur audit, khususnya pengujian pengendalian yang dilakukan oleh KAP BYR terhadap transaksi penjualan tunai emas PT DC untuk periode interim yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. PT DC merupakan merupakan perusahaan yang bergerak di bisnis retail jual beli emas batangan dan perhiasan. Fokus laporan magang ini adalah mengevaluasi kesesuaian pengujian pengendalian yang dijalankan oleh KAP BYR dengan metodologi perancangan pengujian pengendalian untuk transaksi penjualan oleh Arens et al. (2020), siklus penjualan oleh Romney et al. (2021), tarif pengenaan pajak untuk penjualan emas batangan dan perhiasan emas yang berlaku pada PMK Nomor 34/PMK.010/2017, PMK Nomor 30/PMK.03/2014, dan UU No. 7 Tahun 2021, serta Standar Audit (SA) yang meliputi SA 200, SA 315, dan SA 330. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prosedur tesf of control KAP BYR terhadap transaksi penjualan tunai emas PT DC telah dilakukan sesuai dengan kerangka teori dan standar yang berlaku.

---

This internship report is prepared to evaluate the audit procedure, specifically the test of control performed by KAP BYR on PT DC's gold cash sales transaction for the interim period which ended on September 30, 2022. PT DC is a company engaged in the retail business of buying and selling gold bullion and jewelry. The focus of this report is to evaluate the consistency of the test of control performed out by KAP BYR to the methodology of designing test of controls for sales transactions by Arens et al. (2020), revenue cycle by Romney et al. (2021), the tax imposition rate for the sale of gold bars and gold jewelry that applies to PMK Nomor 34/PMK.010/2017, PMK Nomor 30/PMK.03/2014, and UU No. 7 Tahun 2021, SA 200, SA 315, and SA 330. The result of the evaluation shows that the test of control procedures performed by KAP BYR on PT DC's gold cash sales transactions are performed in accordance with the theoretical framework and applicable standards."