Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengaruskan Notaris secara sendiri atau melalui kuasanya untuk menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya dalam jangka waktu paling lama 15 hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Seiring dengan perkembangan zaman, maka penyampaian pelaporan bulan Notaris dilakukan secara online untuk beberapa provinsi di Indonesia, yaitu di Jakarta, Jawa Timur dan terakhir Banten. Pada tanggal 01 November 2016, diekeluarkan surat edaran nomor W.12.UM.01.01-1554, oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten mengenai penyampaian laporan Notaris secara online untuk Provinsi Banten. Penyampaian laporan Notaris secara online dapat dilakukan dengan mengakses website www.notarisbanten.com. Sosialisasi penyampaian laporan secara online untuk Kabupaten Tangerang diadakan di Rumah Sakit Bethsaida, pada tangal 5 Desember 2016. Penyampaian laporan pelaksanaan jabatan Notaris di Indonesia mengalami berbagai macam perubahan dari masa ke masa. Sejauh mana pelaksanaan penyampaian laporan secara onlienDi Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipologi yang digunakan adalah deskriptif analitis karena untuk menganalisa apakah penyampaian laporan secara online terlah terlaksana secara efektif. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Metode analisis yaitu kualitatif. Penyampaian laporan Notaris secara keseluruhan dibagi ke dalam tiga masa yaitu, masa sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, masa pada saat berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris dan penyampaian laporan Notaris secara online. Meskipun hampir seluruh Notaris telah melakukan registrasi untuk penyampaian laporan Notaris secara online di Kabupaten Tangerang, akan tetapi masih ada beberapa yang belum melaksanakan penyampaian laporan Notaris secara online.

---

Based on Article 61 of Law Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Publication requires Notary by itself or by its proxy to convey in writing a copy which has been approved from the register of deed and other list made in the previous month in The maximum period of 15 days in the following month to the Regional Supervisory Board. Along with the development of the era, the submission of reporting month Notary made online for several provinces in Indonesia, namely in Jakarta, East Java and Banten last. On 01 November 2016, issued a circular number W.12.UM.01.01 1554, by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Regional Office of Banten on the submission of reports online Notary to the Province of Banten. Submission of Notary reports online can be done by accessing the website www.notarisbanten.com. Socialization of online report submission for Tangerang Regency held at Bethsaida Hospital, on 5 December 2016. Submission of reports on the implementation of the position of Notary in Indonesia experienced various changes from time to time. The extent to which the implementation of report submission onlienDi Tangerang District. The research method used is juridical norm. The typology used is descriptive analytical because to analyze whether online report submission is done effectively. The type of data used is secondary data. Meta analysis is qualitative. The submission of the Notary report as a whole is divided into three periods namely, the period prior to the coming into effect of the Notary Position Law, the period at which the Notary Law is effective and the submission of the Notary report online. Although almost all Notaries have registered to submit notary reports online in Tangerang District, but there are still some who have not implemented the submission of Notary reports online.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi penerimaan pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta melalui ekonomi digital namun hanya sedikit pelaku usaha ekonomi digital yang melakukan pembukuan untuk administrasi yang berdampak pada minimnya penerimaan pajak restoran atas transaksi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi pajak restoran berbasis transaksi online di Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist didukung studi kepustakaan dan studi lapangan atau wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah strategi optimalisasi pemungutan pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan dua upaya yakni, intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan pengawasan; memperkuat proses pemungutan pajak; melakukan koordinasi dengan instansi terkait; meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas basis penerimaan. Strategi optimalisasi pemungutan pajak restoran berbasis transaksi online di Provinsi DKI Jakarta didukung berbagai faktor, seperti kesadaran akan digitalisasi sistem pemerintahan, kerja sama dengan pemerintah pusat, pembaruan peraturan pajak restoran. Sedangkan, strategi optimalisasi pemungutan pajak restoran berbasis transaksi online di Provinsi DKI Jakarta mengalami kendala yang disebabkan berbagai faktor seperti kesadaran wajib pajak rendah, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak punya regulasi hukum untuk akses informasi keuangan, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terhalang oleh perizinan untuk melakukan kerja sama dengan pihak eksternal, tidak ada pasal pidana dalam ketentuan perpajakan daerah di Provinsi DKI Jakarta. ......This research is based on the potential for restaurant tax revenue in DKI Jakarta Province through the digital economy, but only a few digital economy business actors do account for administration which has an impact on the lack of restaurant tax revenue on online transactions. This study aims to analyze restaurant tax optimization strategies based on online transactions in DKI Jakarta Province. This research method used a post-positivist paradigm supported by literature studies and field studies or in-depth interviews. The results of this study are the optimization strategy of restaurant tax collection in DKI Jakarta Province is conducted with two measures, intensification and extensification. Intensification efforts are conducted by increasing supervision through local tax regulations in the digital sector; strengthening the tax collection process; establishing cooperation with the central government and the private sector; increasing the efficiency of tax administration. Extensification efforts are conducted by expanding the revenue base. The strategy of optimizing online transaction-based restaurant tax collection in DKI Jakarta Province is supported by various factors, such as awareness of the digitalization of the government system, cooperation with the central government, updating restaurant tax regulations. Meanwhile, the strategy of optimizing online transaction-based restaurant tax collection in DKI Jakarta Province experiences obstacles caused by various factors such as low taxpayer awareness, the DKI Jakarta Province Government does not have legal regulations for access to financial information, the DKI Jakarta Province Government is hindered by permits to collaborate with external parties, there is no criminal article in the provisions of local taxation in DKI Jakarta Province.