Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"Documentary of traffic orderliness education by Indonesian police.
"
Jakarta: Direktorat Lalu Lintas, Polda Metropolitan Jakarta Raya , 2007
343DIRA001
Multimedia  Universitas Indonesia Library
cover
Indar Triyanto
"Penyimpangan pada hakekatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama serta membahayakan kehidupan masyarakat. Meskipun demikian perbuatan tersebut tetap saja terjadi dilakukan oleh setiap orang.
Penyimpangan dalam penegakan hukum lalu lintas di jalan raya yang terjadi di lingkungan PJR dari dahulu sampai saat ini masih terus berlangsung dan dianggap sebagai hal yang biasa sebagai interaksi antara petugas PJR dengan pengemudi kendaraan yang melakukan pelanggaran.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu partisipasi observasi / pengamatan terlibat karena secara kebetulan peneliti adalah anggota polisi yang bertugas di tempat tersebut. Penelitian dilakukan dengan cara pengamatan terlibat dengan menumpang pada kendaraan dinas patroli secara bergantian.
Kerangka teori utama yang digunakan adalah mengacu kepada teori Differential Association (Sutherland) yang berkaitan dengan masalah penyimpangan dalam penegakan hukum di jalan raya, tertetak pada learning theory yang menjadi hakekat subtansi teori dimaksud, sedangkan teori-teori penyimpangan lain adalah sebagai teori penunjang.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa penyimpangan dalam penegakan hukum lalu lintas di jalan tol yang dilakukan anggota PJR terdapat dua pola penyimpangan yaitu pertama berupa denda damai dan yang ke dua adalah berupa salam tempel, pada masing-masing pola tersebut memiliki karakteristik yang bebeda. Pola-pola penyimpangan tersebut terus berlangsung sampai saat ini dikarenakan adanya kesempatan dalam tugas sebagai anggota PJR, adanya sosialisasi melalui pengalaman kerja, adanya dukungan kawan sejawat dan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan tugas di lapangan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T10916
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farouk Muhammad
Jakarta: Balai Pustaka, 1998
388 FAR p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Bryan Jure Pelawi
"Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terjadinya pungli dalam kegiatan penindakan pelanggar lalu lintas di Indonesia adalah dengan menerapkan sistem tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan upaya digitalisasi dari proses tilang dengan memanfaatkan suatu teknologi informasi yang diharapkan menjadi inovasi dalam manajemen penindakan pelanggaran lalu lintas. Namun, dalam implementasinya masih banyak keluhan masyarakat/warga mengenai bagaimana berjalannya sistem ETLE ini oleh Polda Metro Jaya sehingga membuat timbulnya ketidakpercayaan publik. Terkait hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepercayaan terhadap Polda Metro Jaya dalam Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di DKI Jakarta. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu mixed method dengan memperoleh data kuantitatif dan kualitatif melalui survei dan wawancara mendalam. Survei dilakukan secara daring maupun secara luring dengan menggunakan platform google form yang menghasilkan 424 responden penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polda Metro Jaya dalam Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di DKI Jakarta termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 55,40% yang diperoleh dari komputasi tiga dimensi dalam penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi oleh Polda Metro Jaya dalam melakukan perbaikan kinerja dan sistem dalam pemberlakuan ETLE di DKI Jakarta agar tentunya dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap instansi.

One of the efforts that can be made to overcome the problem of extortion in traffic violations in Indonesia is to implement an electronic ticket system. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is an effort to digitize the ticket process by utilizing an information technology that is expected to be an innovation in the management of traffic violations. However, in practice there are still many complaints from the public/citizens about how the ETLE system is running by Polda Metro Jaya, causing public distrust. Related to this, the purpose of conducting this research is to analyze the level of trust in Polda Metro Jaya in the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in DKI Jakarta. The data collection technique in this study, namely the mixed method by obtaining quantitative and qualitative data through surveys and in-depth interviews. The survey was conducted both online and offline using the Google Forms platform which resulted in 424 research respondents. The results showed that the level of public trust in Polda Metro Jaya in the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in DKI Jakarta was in the medium category with a percentage of 55.40% which was obtained from three-dimensional computing in the study. It is hoped that this research can become a reference for Polda Metro Jaya in improving performance and systems in implementing ETLE in DKI Jakarta so that of course it can increase the level of public trust."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Soerjono Soekanto
"Menurut hasil pengamatan, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengkaitkan proses pembangunan dengan pandangan-pandangan ataupun cita-cita yang optimistis sifatnya. Pandangan-pandangan atau cita-cita tersebut biasanya hendak diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai taraf kehidupan materiil dan spirituil yang lebih baik daripada keadaan yang telah atau pernah dicapai. Motivasi untuk membangun timbul antara lain karena para warga masyarakat beserta pemimpin-pemimpin negara-negara yang merdeka dan berdaulat penuh sesudah Perang Dunia ke II, cenderung untuk mempunyai keinginan-keinginan yang sangat kuat agar dapat mencapai tataf kehidupan yang sederajat dengan masyarakat-masyarakat dari negara-negara yang dikualifisir sebagai negara-negara industri yang kompleks dan modern. Akan tetapi usaha-usaha untuk mengadakan pembangunan tersebut tidaklah semudah yang diduga. Semula ada dugaan kuat bahwa pembangunan secara materiil-ekonomis sudah cukup, terutama apabila disertai dengan tersedianya modal, bahan-bahan mentah, alat-alat produksi, tenaga-tenaga terampil dan terlatih, maupun pelbagai kecakapan untuk mengelola suatu organisasi kedalam proses yang sinkron. Salah satu kelemahan daripada ideologi-ideologi pembangunan kontemporer adalah bahwa pendukung-pendukungnya mempunyai gambaran yang jelas mengenai pembangunan materiil-ekonomis, akan tetapi belum ada suatu arah yang nyata mengenai pembangunan spirituil-sosial. Pembangunan materiil-ekonomis di negara-negara Barat antara lain merupakan suatu hasil perkembangan dari proses diferensiasi strukturil-fungsionil dan peningkatan adaptif daripada bidang-bidang kehidupan secara evolusioner, seperti misalnya bidang politik, administrasi, agama, hukum, dan seterusnya. Keinginan dan motivasi yang kuat untuk meniru hasil proses evolusi yang mempunyai taraf ekonomis dan teknologi tinggi, dapat mengakibatkan terjadinya keragu-raguan untuk mengikuti tahap-tahap yang mantap kearah itu (R. Kintner and H. Sicherman 1975: 91). Disatu pihak hal itu kemungkinan besar disebabkan adanya kekhawatiran akan kehilangan identitas, dan di lain pihak ada pula kecemasan bahwa nilai-nilai perikemanusiaan harus dikorbankan. Maka, ada pemimpin-pemimpin negara-negara yang cenderung untuk mempertahankan identitas tradisionil didalam kerangka modernisasi ekonomis, seperti yang dilakukan oleh Nyerere di Tanzania. Ada pula yang sangat cemas akan pengaruh individualisme Barat sehingga berusaha untuk mengubah manusia menjadi makhluk yang tidak mencari kemajuan dan perkembangan, akan tetapi menempatkannya pada kerangka tugas dan kewajiban sebagaimana halnya yang terjadi di Kuba (A.M.I. Hoogvelt 1976: 150, 151).
Nyatalah dari konstatasi-konstatasi diatas bahwa pembangunan secara materiil-ekonomis belaka tidaklah cukup apabila yang diinginkan dan dicita-citakan adalah suatu taraf kehidupan yang lebih baik, oleh sebab "taraf kehidupan" merupakan pengertian serta paham yang mengandung pelbagai segi dan hakekat. Secara sederhana maka didalam proses pembangunan terlebih dahulu perlu diidentifisir dengan seksama apa yang tidak ada atau belum ada, apa yang rusak atau salah, apa yang macet dan apa yang mundur ataupun telah mengalami kemerosotan. Menurut kerangka pemikiran dan tindakan yang sangat disimplifikasikan, maka hal-hal tersebut memerlukan pengadaan, pembetulan atau perbaikan, penambahan, pelancaran dan peningkatan secara proporsionil. Bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, maka pembangunan dapat merupakan proses yang menghambat atau bahkan mungkin menghentikan kelangsungan atau kehidupan unsur-unsur kemasyarakatan tertentu, oleh karena praktek kehidupan suatu masyarakat biasanya rumit dan penuh dengan liku-liku yang sulit diperhitungkan secara pasti dan akurat. Proses tersebut kemudian diikuti oleh kegiatan-kegiatan penyesuaian diri terhadap cara-cara kehidupan yang baru, hal mana tidak jarang merupakan usaha-usaha yang penuh dengan ketegangan, keresahan maupun penderitaan. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1977
D321
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bayu Marfiando
"Kondisi penegakan hukum lalu lintas yang belum maksimal hampir terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk juga di wilayah Polda Metro Jaya. Sebagai ibukota, Jakarta dan sekitarnya menghadapi masalah yang cukup komplek dalam penegakan hukum lalu lintas, baik yang terkait infrastruktur sarana dan prasarana maupun kondisi sosial masyarakat. Pentingnya Implementasi kebijakan Elektronic Traffic Law Enforcement (Etle) Terhadap Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas sangatlah penting. Sehingga bisa mewujudkan Kamseltibcarlantas yang maksimal pada wilayah Hukum Polda Metro Jaya dan sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, implementasi penegakan hukum menggunakan E-TLE di wilayah Hukum Polda Metro Jaya masih kurang efektif ditandai dengan perbedaan jumlah pelanggaran lalu lintas yang menggunakan E-TLE dengan yang tidak. Kedua, manajemen dan kemampuan sumber daya manusia dalam pengoperasian E-TLE di Polda Metro Jaya masih belum efektif. Perlunya pemberian insentif kepada anggota polisi lalu lintas yang bertugas di wilayah ETLE untuk meningkatkan efektifitas, maka nilai implementasi kebijakan ETLE juga akan meningkat.

The condition of traffic law enforcement that has not been maximized has almost occurred in various regions in Indonesia, including the Polda Metro Jaya area. As the capital city, Jakarta and its surroundings face quite complex problems in traffic law enforcement, both related to infrastructure, facilities and infrastructure as well as social conditions. The Importance of Implementing the Electronic Traffic Law Enforcemnt (Etle) policy towards the reduction of the number of traffic violations is very important. So that it can realize maximum security and security in the legal area of Polda Metro Jaya and its surroundings. The results showed that first, the implementation of law enforcement using E-TLE in the legal area of Polda Metro Jaya was still ineffective, indicated by the difference in the number of traffic violations using E-TLE and those that did not. Second, the management and human resource capabilities in operating E-TLE at Polda Metro Jaya are still ineffective. It is necessary to provide incentives to traffic police officers assigned to ETLE areas to increase effectiveness, so the value of implementing ETLE policies will also increase."
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Louis Bisma Wicaksana Praharsa
"Data telah menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi dalam tren pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya sejak 2018-2023. Skripsi ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam implementasi kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam rangka mewujudkan kawasan tertib lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan menurut Grindle dalam melihat keterlaksanaan kebijakan. Adapun peneliti menggunakan pendekatan post-positivist dengan melakukan teknik analisis data secara illustrative methods terhadap data primer berupa wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan ke beberapa pemangku kebijakan krusial, termasuk Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang memimpin jalannya kebijakan ETLE di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan ETLE di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum berjalan dengan optimal dalam mewujudkan kawasan tertib lalu lintas. Walaupun terdapat kemajuan dalam implementasi, namun terdapat beberapa catatan kritis yang harus dibenahi untuk memaksimalkan tujuan kebijakan.

Data has shown that there’ve been fluctuations in the trend of traffic offences in the Greater Jakarta Metro Area Police Jurisdiction from 2018-2023. This thesis aims to further examine the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) policy in order to realise an orderly traffic area in the Greater Jakarta Metro Area Police Jurisdiction. Researchers use Grindle's policy implementation model in looking at policy implementation. The researchers used a post-positivist approach by conducting data analysis techniques in illustrative methods on primary data in the form of in-depth interviews. In-depth interviews were conducted with several crucial policy makers, including the Traffic Director at the Greater Jakarta Metro Area Police who led the ETLE policy in its jurisdiction. The results showed that the implementation of the ETLE policy in the Polda Metro Jaya jurisdiction has not run optimally in realising an orderly traffic area. Although there is progress in implementation, there are several critical notes that must be addressed to maximise policy objectives. "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library