Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengandung ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dimana disebutkan bahwa salah satu alasan merek tidak dapat didaftar adalah apabila merupakan nama umum. Penjelasan dari ketentuan ini belum memberikan kejelasan mengenai bagaimana kriteria suatu merek dianggap merupakan nama umum. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam penerimaan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah penerimaan pendaftaran merek “Bibit” milik PT. Bibit Tumbuh Bersama. Dalam skripsi ini, Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang akan memiliki fokus kepada data pustaka. Penulis mencoba untuk mengeksplorasi terkait yang dimaksud dengan merek yang menggunakan nama umum, berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yurisprudensi di Indonesia, perjanjian serta pandangan organisasi internasional, dan doktrin ahli hukum. Penulis juga membahas mengenai akibat dari diterimanya pendaftaran merek yang merupakan nama umum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria merek hingga dikatakan merupakan nama umum belum diatur secara jelas dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, sehingga bisa dibuat aturan mengenai hal ini dengan mengacu kepada yurisprudensi, perjanjian internasional, serta doktrin ahli hukum, hal ini penting agar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai keseragaman pemahaman sehingga mencegah permasalahan hukum serta perdebatan yang timbul di kemudian hari. ......Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications contains regulation regarding unregistered trademarks where it is stated that one of the reasons a trademarks cannot be registered is if it is a generic name. The explanation of this regulation does not provide clarity on how the criteria for trademarks are considered as a generic name. This causes obscurity in the acceptance of trademarks registration by the Directorate General of Intellectual Property, one of which is the acceptance of the “Bibit” trademarks owned by PT. Bibit Tumbuh Bersama. In this thesis, the author will use a juridicial-normative method that will obtained data from the literature through document study. The author tries to explore what is meant by a trademark that using a generic name, based on the regulation of the law, jurisprudence in Indonesia, agreements and opinion of international organizations, and the doctrine of legal experts. This thesis also explains the consequences of acceptances trademarks that use a generic name. The results of this thesis indicate that the criteria for a trademarks to be considered as a generic name have not been clearly regulated in the Law of Trademarks and Geographical Indications, so that regulations can be made regarding this matter by referring to jurisprudence, international agreements, and the doctrine of legal experts, this is important so that the Directorate General of Intellectual Property has a same understanding so as to prevent legal problems and debates in the future.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan kriteria merekterkenal yang dipergunakan dalam prosedur pemeriksaan pendaftaran merek pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HKI, dibandingkan dengan kriteria merek terkenal pada Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan konvensi-konvensi internasional dalam bidang HKI, khususnya merek. Lebih jauh, dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai kelemahan pada sistem pendaftaran merek di Indonesia yang menyebabkan maraknya pelanggaran terhadap perlindungan merek terkenal asing di Indonesia. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera menetapkan peraturan yang dapat menyeragamkan kriteria merek terkenal di Indonesia dan agar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lebih cermat dalam menyeleksi permohonan pendaftaran merek agar perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia dapat lebih ditegakkan.

---

Abstract
This thesis in general is discussing the rules and regulation regarding the wellknown trademark criteria that is being used to examine and register trademarks in IPR Directorate General, and to compare it to Well-known Trademarks Criteria in Law Number 15 of 2001 regarding Trademarks and IPR international conventions. Furthermore, the author of this thesis is also discussing the weakness in the Trademarks registration system in Indonesia where there is a lot of violation and offenses towards the protection of international Trademarks in Indonesia. The result of this research is advising the government to straight away implements a ruling that homogenizes the criteria of famous Trademarks in Indonesia, and for IPR Directorate General to be more thorough in examining the requests for brand registration so that the famous brands protection could be more justified.;