Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bahwa Trade Facilitation Agreement membahas fasilitasi perdagangan yang dianggap dapat menyederhanakan dan mengharmonisasi prosedur perdagangan internasional. Keberadaan Trade Facilitation Agreement yang lahir untuk mengurangi hambatan prosedural dalam perdagangan internasional, maka diatur mengenai Single Window. Sebagai bagian dari praktik fasilitasi perdagangan, National Single Window perlu diaktualisasikan dengan publikasi yang transparan sehingga prosedur impor-ekspor menjadi lebih efisien serta pertukaran informasi di antara para pihak terjadi secara efektif. Dengan membandingkan penerapan transparansi terhadap publikasi dan akses informasi terkait regulasi dan prosedur dari fasilitasi perdagangan melalui penerapan National Single Window di Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma hukum tertulis dari suatu peraturan perundangan-undangan. Dengan menggunakan tiga parameter dari transparansi yaitu publikasi dan akses terhadap informasi dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi informasi oleh Pemerintah dan notifikasi perubahan kebijakan kepada organisasi internasional. Ada beberapa hal yang dapat dipetik dari transparansi TradeNet Singapura bahwa ada poin-poin yang mengisi jarak di Single Window Indonesia. Walaupun National Single Window Singapura dan Indonesia mulai pada waktu yang berbeda dan perbedaan kontras dari orientasi pengembangan sistemnya antara kedua negara tersebut. Namun, memiliki tujuan yang sama yaitu untuk dapat mengurangi hambatan perdagangan dan proses percepatan pemindahan barang dalam perdagangan internasional untuk efisiensi biaya, beban administrasi dan waktu dalam transaksi perdagangan internasional. Untuk meningkatkan daya saing global, perlunya pengelolaan dan penyelenggaraan Indonesia National Single Window melalui pemutakhiran regulasi, teknologi informasi pendukungnya dan sinkronisasi serta harmonisasi peraturan antar lembaga-lembaganya. ......The Trade Facilitation Agreement that discusses trade facilitation which is to simplify and harmonize international trade procedures. The existence of the Trade Facilitation Agreement was to reduce procedural barriers in international trade, as it is important regarding the Single Window regulations. As part of trade facilitation practices, the National Single Window needs to be actualized with transparent publications so that import-export procedures become more efficient and the exchange of information between parties occurs effectively. By comparing the implementation of transparency in publications and access to information related to regulations and procedures for trade facilitation through the implementation of the National Single Window in Indonesia and Singapore. Using normative juridical research method to examine the written legal norms of a statutory regulation. There are three parameters of transparency used for this research, namely publication and access to information and laws and regulations, enquiry points and notification of policy changes to international organizations. There are several things that can be learned from Singapore's TradeNet transparency that there are points that fill the gaps in Indonesia's National Single Window. Although Singapore and Indonesia's National Single Window started at different times and contrasted the orientation of the development of the system between the two countries. However, they have the same goal, namely to be able to reduce trade barriers and accelerate the process of moving goods in international trade for cost efficiency, administrative burden and time in international trade transactions. Therefore, to increase global competitiveness, it is necessary to manage and implement the Indonesia National Single Window through updating regulations, supporting information technology and synchronizing and harmonizing regulations between its institutions.

Abstrak :
Dewasa ini, fasilitasi perdagangan merupakan elemen penting dalam proses ekspor-impor suatu negara. Fasilitasi perdagangan pertama kali dibahas dalam Singapore Ministerial Conference tahun 1996 dan kemudian dikategorikan sebagai salah satu Singapore Issues. Akan tetapi, negosiasi terhadap fasilitasi perdagangan antara negara-negara WTO sempat mengalami deadlock dan menghabiskan waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya pada 22 Februari 2017, Perjanjian Fasilitasi Perdagangan mulai diberlakukan bagi negara-negara anggota WTO. Dimulainya penerapan single window system di Indonesia, atau yang lebih dikenal sebagai Indonesia National Single Window INSW pada tahun 2008 menandai bahwa Indonesia menjalankan komitmen dalam negosiasi fasilitasi perdagangan WTO. Hal yang menarik adalah dalam hal ini Indonesia sudah mulai menerapkan kebijakan single window system sebelum kesepakatan terhadap Perjanjian Fasilitasi Perdagangan dicapai. Penerapan sistem ini dinilai penting oleh Indonesia demi menunjang proses ekspor-impor yang lebih efektif dan efisien, sebab seringkali proses tersebut memakan banyak waktu dan biaya yang cukup besar. Namun demikian, sebagai negara berkembang Indonesia membutuhkan dukungan baik secara kebijakan maupun pendanaan untuk dapat membangun sistem ini. Tulisan ini kemudian melihat bagaimana keterlibatan atau pengaruh WTO dan Bank Dunia dalam pengembangan sistem INSW. Dalam hal ini, pengaruh WTO lebih ditekankan pada penetapan aturan perdagangan yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan. Kemudian, keterlibatan Bank Dunia adalah dari sisi pendanaan dan pengawasan melalui program Development Policy Loan DPL yang mendukung policy reform, khususnya dalam kebijakan pengembangan sistem INSW. Cognitive authority yang dibangun oleh keduanya menunjukkan terdapat strong institutional belief untuk mewujudkan terciptanya perekonomian negara-negara di dunia yang lebih terbuka. ......Nowadays, trade facilitation is a prominent element in a country rsquo s export import process. Trade facilitation was first discussed at the Singapore Ministerial Conference in 1996 and subsequently categorized as one the ldquo Singapore Issues. However, the negotiations on trade facilitation had been deadlocked and took considerable time to reach the conclusion. On February 22, 2017, the Trade Facilitation Agreement was finally applied to all of the WTO member countries. The commencement of the implementation of single window system in Indonesia, or Indonesia National Single Window INSW in 2008, indicates that Indonesia is committed to WTO trade facilitation negotiations. Indonesia has implemented this system even long before the Trade Facilitation Agreement is reached, which is considered unique as Indonesia is categorized as a developing country. Implementation of this system is considered crucial for Indonesia in order to promote the efficiency and effectivity of trade process, because sometimes this process takes a lot of time and costly indeed. Nevertheless, as a developing country Indonesia needs both policy support and funding to build this system. This paper explains the involvement of WTO and The World Bank in developing INSW system. In this case, the involvement of WTO is more emphasized on setting trade rules, especially relating to trade facilitation. The World Banks involvement is more on funding and monitoring through Development Policy Loan DPL program that promotes policy reform, particularly in the development of INSW system. Their cognitive authority shows there is strong institutional belief to stimulate more liberalized world.

Abstrak :

Studi ini membahas pentingnya fasilitasi perdagangan dalam kinerja logistik untuk mendorong ekspor Indonesia. Penelitian ini menggunakan model gravitasi struktural untuk menganalisis pengaruh kinerja logistik terhadap besarnya ekspor produk tekstil dari Indonesia ke negara-negara mitra dagangnya di seluruh dunia. Secara khusus, studi ini menggunakan Logistics Performance Index (LPI) sebagai proksi untuk fasilitasi perdagangan dan LPI sebagai cerminan kebijakan perdagangan non-diskriminatif dari negara asal. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan data perdagangan intranasional dalam persamaan gravitasi struktural untuk memastikan bahwa efek estimasi untuk kebijakan ekspor non-diskriminatif dalam logistik dapat diidentifikasi walau dengan adanya fixed effect. Hasil estimasi menunjukkan bahwa LPI dapat berperan dalam memperluas ekspor produk tekstil dari Indonesia.

---

This study discusses the importance of trade facilitation in logistic performance to boost Indonesia’s export. This work uses a structural gravity model to analyse the effect of logistics performance with respect to the export magnitude of textile products from Indonesia to its trading partner countries worldwide. In particular, it employs the Logistics Performance Index (LPI) as a proxy for trade facilitation and as a non-discriminatory trade policy of the origin country. Further, this study considers intranational trade in the structural gravity equation to ensure that the estimation effects for the non-discriminatory export policy in logistics can be identified in the presence of the fixed effect. The estimation results reveal that the LPI could play a role in expanding the export of textile products from Indonesia.

Abstrak :
Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (TFA) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bertujuan untuk mengurangi waktu dan biaya dalam proses perdagangan internasional dengan cara mendorong upaya-upaya yang paling efektif dalam proses ekspor-impor. Kendati demikian, belum ada penelitian sebelumnya yang dilakukan mengenai bagaimana TFA mempengaruhi perdagangan environmental goods. Dengan menggunakan data dari tahun 2017 hingga 2021, penelitian ini menggunakan model random effect panel data untuk mengetahui pengaruh TFA terhadap perdagangan environmental goods di negara-negara berkembang dan terbelakang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti bahwa TFA berdampak pada perdagangan environmental goods. Hasil tersebut juga terbukti dengan menggunakan metode instrumental variable, analisis subsampel, dan penggunaan standar error yang berbeda. Hal ini dapat terjadi karena upaya negara-negara tersebut untuk menerapkan TFA tidak berhasil memfasilitasi perdagangan environmental goods, atau tingkat komitmen TFA tidak secara akurat mencerminkan implementasi TFA yang sebenarnya di negara tersebut. Namun demikian, variabel kontrol seperti PDB, populasi, dan tingkat industrialisasi berdampak positif dan signifikan terhadap perdagangan environmental goods ......The Trade Facilitation Agreement (TFA) of the World Trade Organisation (WTO) aims to reduce the time and cost of international trade by endorsing the most effective approaches for managing goods during cross-border shipments. Despite this goal, no previous study has been done on how TFA affects the trade of environmental goods. Using data from 2017 to 2021, this study uses a random effect panel data model to examine how the TFA affects trade in environmental goods in developing and least-developed countries (LDCs). The outcome demonstrates that there is no evidence that the TFA impacts trade in environmental goods. The result is robust to alternative estimation methods, subsample analysis, and using different standard errors. This might be because the countries' efforts to implement the TFA may not successfully facilitate trade in environmental goods, or the TFA commitment rate may not accurately reflect the countries' actual TFA implementation. However, control variables like GDP, population, and industrialisation level positively and significantly impact trade in environmental goods.