Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The emminent economic crisis in the put decade - in particular in Asia has signified a momentum for initiate financial reform as imposed by industrialized countries, with aims to promote resilience in international financial system, to install a pre-warning signal, and to enable to seek effective measures to resolve the financial turmoil in the future. The preventive measures among others is to encourage government policy makers to implement international standards of governance in its financial sector by method or regulation and best practices. Aside of that, globalization of international financial system inevitably brings the practice of trade and transactions across countries within its outreach, which eventually leads to domestic countries to absorb the international standards, either way.

Abstrak :
Beras merupakan kebutuhan yang paling utama. Beras dalam komposisi pangan masyarakat sangat dominan. Beras dikonsumsi oleh 95% penduduk, menyumbang 56% kebutuhan kalori dan 46% penyumbang protein. Konsumsi beras masih terus meningkat karena pertumbuhan penduduk, konsumsi kelompok miskin masih rendah (101,4kg/kap/tahun) dan elastisitas pendapatannya sebesar 0,911. Di dalam industri beras di Indonesia, berdasarkan mata rantai produksi penggilingan selaku pihak yang memproses gabah menjadi beras. Selanjutnya dari sisi distribusi, mata rantai itu dimulai dari petani selaku produsen gabah, tengkulak gabah, pengusaha penggilingan, makelar betas, pengumpul. beras, dan pedagang. Karena siratnya sebagai simpul kawasan industri pedesaan, maka penggilingan padi memainkan peranan yang sangat besar dalam masalah perberasan. Penggilingan padi ikut menentukan jumlah ketersediaan pangan, mutu pangan yang dikonsumsi masyarakat, tingkat harga dan pendapatan yang diperoleh petani dan tingkat harga yang harus dibayar oleh konsumen serta turut menentukan ketersediaan lapangan pekerjaan di pedesaan. Disamping itu, penggilingan padi dapat berperan sebagai saluran bagi penyebaran teknologi pertanian di kalangan petani. Industri penggilingan padi di Indonesia masih menggunakan teknologi yang sederhana. Sebagai akibatnya, beras yang dihasilkan memiliki kualitas dan rendemen beras yang rendah. Kapasitas giling di Indonesia juga jauh lebih besar daripada produksi gabah nasional. Dengan demikian persaingan diantara penggilingan - penggilingan sangat ketat. Banyak diantara penggilingan padi tidak bekerja secara maksimal bahkan rata rata hanya bekerja sekitar sepertiga dari kapasitas maksimalnya. Dengan diserahkannya perdagangan beras ke pasar babas, tidak hanya memberikan dampak negatif kepada harga jual gabah petani namun juga industri penggilingan padi karena kinerja beberapa penggilingan padi menjadi semakin menurun. Penjualan beras hasil giling menurun karena persaingan dengan beras impor yang masuk ke pasar domestik. Penelitian ini bertujuan untuk (a) Melihat pengaruh kapital, tenaga kerja dan perkembangan teknologi terhadap output industri penggilingan padi di Indonesia, (b) Menganalisis dampak liberalisasi perdagangan terhadap output industri penggilingan padi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder panel dari tahun 1994-2002. Model Fungsi produksi yang dipakai adalah Cobb Douglas Production Function yang dikembangkan oleh Dasgupta. Secara matematis fungsi produksinya: In t? In k? + + t TFP + Dirac? + u,,, dimana ),, adalah output, K`? adalah stok modal fisik (physical capital), L,,adalah jumlah tenaga kerja penggilingan padi, TFP adalah pertumbuhan Total Faktor Produktifitas, Dummy adalah kebijakan liberalisasi perdagangan, U adalah galat (error), i adalah indeks propinsi dan t adalah indeks waktu. Dari hasil estimasi, kapital berpengaruh nyata dan berhubungan positif terhadap output industri penggilingan padi di Indonesia. Elastisitas modal terhadap output pada industri penggilingan padi bersifat inelastis sehingga dampaknya adalah setiap penambahan stok modalnya, maka kenaikan output tidak sebesar penambahan stok modalnya. Hal ini disebabkan masih belum maksimalnya utilitas kapasitas mesin karena tingginya persaingan untuk memperoleh bahan baku (gabah). Tenaga kerja berpengaruh nyata dan berhubungan positif terhadap output industri penggilingan. Elastisitas tenaga kerja terhadap output pada industri penggilingan padi bersifat inelastis sehingga dampaknya adalah setiap penambahan tenaga kerja, maka kenaikan output tidak sebesar penambahan tenaga kerjanya. Penggunaan jumlah tenaga kerja yang tidak efisien disebabkan perusahaan penggilingan padi menggunakan tenaga kerja yang kurang trampil serta tingkat pendidikan yang rendah. Total Faktor Produktifitas berpengaruh nyata terhadap output industri penggilingan padi di beberapa wilayah kecuali di Sumsel, NTB dan Sulsel. Kemajuan teknologi yang baik di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan sebagian Sumatera (Sumut dan Lampung). Sedangkan di Sumsel, Bali, NTB, Sulsel, Sulut pertumbuhan Total Faktor Produktifitas masih memberikan kontribusi yang rendah pada kenaikan output. Hal ini disebabkan permasalahan permodalan sehingga masih menggunakan teknologi yang tradisional. Dampak kebijakan liberalisasi perdagangan berpengaruh nyata terhadap di beberapa wilayah industri penggilingan padi yaitu Sumut, Lampung, Jabar, Jateng, Bali dan Sulut. Sedangkan di wilayah Sumsel, Jatim, NTB dan Sulsel kurang berpengaruh nyata. Pengaruh liberalisasi perdagangae beras melalui swasta telah menurunkan output Carl penggilingan padi di propinsi Sumut, Jateng dan Bali. Hal ini disebabkan produk hasil gilingnya kalah bersaing dalam pemasaran dengan beras impor yang harga lebih murah. Sedangkan wilayah lainnya seperti Jabar, Lampung, Sulut mengalami peningkatan output. Wilayah-wilayah tersebut mengolah kembali beras Impor (disosoh dan dicampur dengan beras lokal) untuk dijual ke pasar.

Abstrak :
Salah satu bentuk bisnis yang turut meramaikan dunia perdagangan Indonesia saat ini adalah factoring, yang dalam istilah Indonesia disebut anjak piutang. Perjanjian anjak piutang tidak dikenal dalam RUH Perdata maupun KUH Dagang, tetapi dapat hidup dan berkembang karena RUH Perdata kita mengenal sistem terbuka dan azas kebebasan berkontrak yang berpangkal dari adanya kedudukan kedua belah pihak yang sama derajat. Namun, dalam praktek, perjanjian anjak piutang berbentuk kontrak baku yang isi dan syarat kontraknya telah ditentukan sepihak oleh factor, maka klien hanya berpeluang untuk menerima atau menolak syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut. Di sini nampak dominasi factor yang cukup besar sehingga kewajaran perjanjian tersebut sangat tergantung kepada factor. Faktor selalu memaksakan kehendaknya pada klien. Lemahnya posisi klien tergambar dalam Termination Clause dan syarat panghentian perjanjian sebelum saat berakhirnya perjanjian. Secara substansi hubungan hukum antara factor dengan klien tidak jelas, terutama dalam hal menentukan masalah tanggung jawab hukumnya. Dari hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah perlu membuat ketentuan yang membatasi kebebasan berkontrak dan mencegah penggunaan klausul kontrak yang tidak seimbang, yaitu dengan cara membuat ketentuan yang berisikan larangan menggunakan klausul kontrak yang dinilai dapat merugikan klien baik dari segi kepatutan, keadilan maupun berdasarkan kebebaaan dalam dunia bisnis di Indonesia sehingga pada akhirnya, tercipta kondisi bisnis anjak piutang yang saling menguntungkan baik dari segi hukum maupun dari segi bisnis yang pada akhirnya dapat merangsang pertumbuhan dan kegiatan usaha anjak piutang untuk menunjang perekonomian di Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai adalah memberikan porlindungan hukum yang seimbang kepada factor, klien, dan customer, pembatasan kebebasan berkontrak dapat dilakukan dengan dua Cara yaitu, Pertasra, menyempurnakan kaidah-kaidah dalam buku III KUH Perdata atau membuat undang-undang tentang perikatan dan undang-undang tentang hukum kontrak (termasuk kontrak baku). Kedua, membuat beberapa undang-undang yang khusus mengenai suatu aspek tertentu seperti undang-undang mengenai anjak piutang.

Abstrak :
Sejak pasca Perang Dunia II negara-negara di dunia berusaha untuk menjadi negara yang tidak hanya diakui kekuatannya secara politik tetapi juga secara ekonomi. Oleh karena itu perdagangan luar negeri merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai kepentingan ekonomi sebuah negara. Dalam hal ini Jepang memaksimalkan potensinya sebagai negara penghasil dan pengekspor industri otomotif di dunia. Di sisi lain Australia mengekspor kekayaan sumber daya alam untuk kepentingan ekonominya. Oleh karena itu Jepang dan Australia yang memiliki perbedaan potensi mengadakan perjanjian hubungan perdagangan bilateral untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Jepang dan Australia menandatangani perjanjian perdagangan untuk yang pertama kalinya pada tahun 1957. Mereka juga sepakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam rangka mendiskusikan isu bilateral khususnya di bidang ekonomi. Melalui perjanjian itulah hubungan perdagangan kedua negara yang bersifat komplementer ini terus berlanjut. Bahkan mereka mampu mengatasi rintangan dan meningkatkan ekspor mereka berkat komitmennya untuk bekerjasama dan meningkatkan hubungan bilateralnya di bidang ekonomi. ......Since the post World War II the countries in the world trying to become a country that is not only recognized for its strength politically but also economically. Therefore, foreign trade is one of the way to achieve the economic interest. In this case Japan maximize its potential as a producer and exporter of automotives in the world. On the other hand Australia export its natural resources for economic interest. Therefore, Japan and Australia which have a different potential entered into bilateral trade relations to meet their economic interest. They agreed to conclude the bilateral trade agreement for the first time in 1957. They are also agreed to participate actively in discussing bilateral issues, particularly in the economic field. The bilateral trade between Japan and Australia which complement each other still continued through this agreement. Moreover they able to overcome and increasing their export because of their commitment to cooperate and enhance their bilateral relations in the economic field.