Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan khususnya di rumah sakit, tentunya melibatkan hubungan dokter dan perawat. Dokter atau tenaga medis tidak dapat bekerja tanpa bantuan perawat di suatu ?rumah sakit. Sebaliknya, perawat tanpa adanya instruksi dokter, tidak berwenang untuk bertindak secara mandiri kecuali dalam bidang tertentu yang sifatnya umum dan memang termasuk bidang asuhan perawat (nursing care). Hal tersebut juga berlaku pada tindakan yang dilakukan oleh dokter anestesi dan perawat anestesi. Permasalahan terkait pemberian dan perlindungan hukum bagi perawat dapat dilihat pada tindakan anestesi. Perawat anestesi tidak dapat semaunya melakukan tindakan pembiusan kepada pasien. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memuat sanksi pidana dan denda kepada siapapun yang menjalankan praktik kedokteran yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah merupakan dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Selain itu, tuntutan masyarakat akan pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif dan efisien juga dibutuhkan. Ketentuan ini tentunya menimbulkan polemik mengingat nasib perawat anestesi yang berpraktik di daerah terpencil seperti Kabupaten Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat. Dimana pada daerah tersebut hanya terdapat beberapa tenaga medis yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat.

---

ABSTRACT
In the implementation of healthcare especially in hospitals, naturally there will be an involvement in between doctors and nurses. Doctors or what we could called as paramedics will not be able to work without the help of the nurses in the ?hospitals?. Vice versa, the nurses without the Doctors supervision will not be able to act independently unless it is in a general action and part in the field of nursing care. This also applies to the action taken by the anesthesiologist. The problem related to the issue and a legal care towards the nurses can be shown during anesthesia. Anesthesist are not allowed giving anesthesia to the patients by their own will. In the Act No. 29 Year 2004 about Medical practice, it states a criminal sanction and fines to anyone who undertake an illegal medical action, which will later generate an impression as if it is a legal doctor who has an authorized registration letter and have the authority to take measure. Moreover, the demand for giving a good quality, effective and efficient healthcare to the society is also needed. This provision will certainly polemical considering the fate of the anesthesist that have their practice in a remote area like in Kabupaten Padang Panjang in the province of West Sumatera, where in that area there are only a few of paramedics which could fulfill the needs of the people.

Abstrak :
ABSTRAK
Biaya pelayanan kesehatan cenderung meningkat, baik bersumber Pemerintah maupun masyarakat. Namun peningkatan tersebut belum tentu meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu maka kenaikan biaya ini perlu dikendalikan. Hal ini juga terjadi pada RS Y yang menjadi salah satu Provider JPK Jamsostek. Dalam mengajukan klaim opcrasi peserta JPK Jamsostek sexing terjadi perbedaan klasifikasi tindakan opcrasi yang mengakibatkan tingginya klaim yang diajukan oleh RS Y kepada IPK Jamsostek. Dengau adanya perbedaan klasitikasi tersebut, rnaka klaim dari RS Y itu dikembalikan ke RS Y dan dfbayar sesuai dengan klasiiikasi n1enurutJPK Jamsostek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan klasiiikasi iindakan operasi peserta JPK Jamsostek di RS Y. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian analitik dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data klaim RS Y mmtuk pasien peserta JPK Jamsostck yang mengalami tindakan operasi,dan data primer bempa rekam medis pasien peserta JPK Jamsostek yang mengalami tindal-can operasi di RS Y pada tahun 2006. Jumlah sampel adalah 263 pasien mencakup pasien poli bedah umum, bedah mata, bedah orthopcdi, obsgyn dan bedah samfi Dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji statistik kai kuadrat (chi square) didapatkan bahwa terdapat perbedaan yang siguiiikan antara klasifikasi menurut peneliti, klasifikasi menurut RS Y dan klasifikasi menumt JPK Jamsostck. Dari basil penelitian juga terlihat bahwa poli yang memiliki ?ri'cl ABSTRACT
Health services? cost tends to increase, not only in the government but also the community. But these cost?s increased are not always increase the qualities that are given. For that reason, these increased has to be under controlled. This is also happened to Y hospital which is one of the provider of JPK JAMSOSTBK. Continuing on members? operation claims of JPK JAMSOSTEK, there are often differences of classification operation acts that cause high claim submitted by Y hospital to JPK JAMSOSTEK With these differences of classification, claims that are submitted will be retumed to the provider and paid as the classification of IPK JAMSOSTEK. The objective of this research is to sec the differences of classification operation acts of the members of IPK JAMSOSTEK This research is an analytical research with cross sectional design. The data used for this research are secondary data which is claim data ofthe patients in Y hospital which is the members of JPK JAMSOSTEK that has undergone the surgery, and primary data which is medical records of the patients which is the members of JPK JAMSOSTEK that has undergone the surgery in Y hospital on 2006. Total samples for this research is 263 patients including patients of general surgery, eye surgery, orthopedic surgery, obstetric and gynecologic, and neural surgery. From the result of the statistic test that is done by using chi square statistic test, found that there is significant differences between classification operation acts according to researcher, classification operation acts according to Y hospital, and classification operation acts according to JPK JAMSOSTEK. Based on this research, it is suggested that on classifying the operation acts, managements, medical committee, operator doctors, and treasurer of Y hospital should be involved. Besides that, filling up medical resume that is done by operator doctors should be done more accurately.

---

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini membahas kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi di RSUD Koja Tahun 2018. Tujuan dari peneltian ini adalah untuk mendapatkan gambaran hasil analisis kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi. Jenis penelitian ini adalah mixed method dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan telaah dokumen formulir persetujuan tindakan operasi dan pengisian kuesioner oleh responden, penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian didapatkan rata-rata kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi RSUD Koja sebesar 76,54%. Hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan formulir persetujuan tindakan operasi belum sesuai dengan standar RSUD Koja sebesar 100%. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya perbedaan persepsi dalam pengisian formulir, kurangnya sosialisasi SPO, belum efektifnya pemberian umpan balik, belum ditetapkannya kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi sebagai standar kinerja individu, serta belum adanya sistem reward punishment. Hal tersebut dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi di RSUD Koja.

---

ABSTRACT This research discuss about the completeness of filling informed consent in surgical procedure at Koja District Hospital. The purpose of this research is to get illustration of analysis the completeness of filling informed cosent in surgical procedure. The design of this study uses mixed method which combine quantitative and qualitative. A quantitative method through document review informed consent forms through checklists and questionnaires for respondent, a qualitative method through in depth interviews. Result of this study shows that an average of completeness filling informed consent is about 76,54%. It shows that the completeness of filling informed consent has not convenient to the standard at Koja District Hospital which is about 100%. This study also reveals that there is different perception to filling informed consent, less socialization of Standard Operational Procedure, ineffectiveness of giving feedback, completeness of filling informed consent in surgical procedur has not set as standard performance of individu, the lack of reward punishment system which may be the factors contributing to completeness of filling informed consent forms in surgical procedure at Koja District Hospital.