Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Antony Putra Abraham
Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu bentuk penegakan hukum tindak pidana perikanan adalah penenggelaman kapal asing. Pihak yang diberi kewenangan yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan dapat dilakukan tindakan berupa pembakaran dan penenggelaman kapal asing dalam kondisi memaksa (forced major), seperti adanya perlawanan dari Nakhoda atau anak buah kapal (ABK) kapal asing yang dapat membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan. Dalam perkembangan selanjutnya, penenggelaman kapal yang semula bertujuan untuk memberikan efek jera dinilai kurang efektif karena proses peradilan selama ini hanya menjerat Nahkoda dan awak mesin kapal namun tidak menjerat pemilik kapal. Permasalahan lainnya yaitu pengawasan yang lemah serta proses hukum yang berlarut-larut. Selain itu, penerapan Pasal 69 ayat (4) dalam pelaksanaan di lapangan menimbulkan distorsi dan banyak kritik dari berbagai pihak karena terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional khususnya Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS 1982). Dengan demikian, isi dari Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Perikanan yang mengatur ketentuan penenggelaman kapal asing dengan didasarkan bukti permulaan yang cukup ke depannya menjadi sulit untuk dilaksanakan. Tindakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum memerlukan uji materiil terhadap Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan
ABSTRAK
One form of criminal law enforcement in law of the sea is an act of sinking foreign vessels. Parties whom authorized to do that action are Civil Servant Investigators Fisheries, Investigators Navy officer, and / or Investigator of the Indonesian National Police. Until now, there is no other better way in handling vessels that allegedly used in the crime of fisheries. As stipulated in Article 69 paragraph (4) Indonesia Fisheries Act when in a state of forced major, such as the resistance of the captain or crew of foreign vessels that may endanger the safety of fishery patrol ship, then it could be the reason to burn and sink them. On further developments, sinking ship that was originally intended to provide a deterrent effect, considered less deterrent for the vessels owner. Legal sanction has been given to the captain and chief of engine room crew, but have not been able to ensnare the ship owner because proceedings for the perpetrators of illegal fishing has not ensnare vessel owner and is still constrained weak supervision and a dragged on legal process. In addition, the application of Article 69 paragraph (4) the implementation of a practice cause a lot of distortion and get criticism from various parties including countries that are victims of sinking as in the case of foreign vessel sinking associated with the provisions of international law, especially the UN Convention on the law sea (UNCLOS 1982). Thereby, the content of Article 69 Paragraph (4) Fisheries Act provisions governing foreign vessel sinking with sufficient evidence based on the future becomes difficult to implement. In order for sinking action of foreign fishing vessel could be accounted for by law then it required judicial review of Article 69 paragraph (4) of the Fisheries Act
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42427
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tuti Marwati
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang tindakan penegak hukum di laut yang dilakukan pemerintah Indonesia, terutama penyidik dari instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta TNI Angkatan Laut guna memberantas tindak pidana perikanan dengan cara mengambil tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal ikan asing (KIA) pelaku tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Oleh karena itu penelitian ini akan menjelaskan tentang dasar hukum, praktek negara-negara dan prosedur penenggelaman KIA pelaku tindak pidana perikanan baik berdasarkan hukum internasional maupun hukum nasional. Pembahasan penelitian dianalisis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan dijabarkan secara preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa negara, misalnya Argentina, Australia, Filipina dan Malaysia yang mempunyai kebijakan yang sama dengan Indonesia untuk memusnahkan KIA pelaku tindak pidana perikanan, walaupun dengan teknis pelaksanaan yang berbeda. Tindakan yang diambil oleh Indonesia dan negara-negara tersebut telah memiliki dasar yang kuat berupa peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada UNCLOS 1982. Rekomendasi penelitian ini adalah apabila melakukan penenggelaman KIA pada tahap pemeriksaan di laut sebagai pelaksanaan Pasal 69 (4) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, agar tindakan khusus tersebut hanya dilaksanakan di Perairan Indonesia (Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial karena masih banyak batas ZEEI yang belum disepakati dengan negara-negara lain yang berbatasan wilayah lautnya dengan Indonesia.
ABSTRACT
This thesis examines the actions of law enforcements at sea conducted by the Indonesian government, especially the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and the Indonesian Navy to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing by taking special measures to burn and/or sink foreign fishing vessels committed IUU fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ). Therefore, this research will explain the legal basis, state practices and procedures for sinking foreign fishing vessels both based on international law and national law. This thesis will analyze the judicial process with a qualitative approach and descriptive elaboration. The study shows that there are several countries, such as Argentina, Australia, the Philippines and Malaysia that have the same policies with Indonesia in which they destroy foreign fishing vessels, even though the technical implementations are different. The actions taken by Indonesia and these countries have legal standing of national legislation referring to UNCLOS 1982. Therefore, it is recommended to sink foreign fishing vessels at sea as the implementation of Article 69 (4) Fisheries Act 2009 Numbor 45, the special measures will only be carried out in Indonesian waters (internal waters, archipelagic waters and territorial seas because there are still many Indonesian EEZ boundaries that have not been agreed with other countries.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51924
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library