Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi temuan modus baru TPPO pada jenis eksploitasi seksual melalui kawin kontrak di wilayah Puncak Bogor Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa pengungkapan TPPO belum maksimal. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan strategi Satgas TPPO Dittipidum Bareskrim Polri dalam pengungkapan sindikat tindak pidana perdagangan orang dengan jenis eksploitasi seksual pada modus kawin kontrak di Puncak Bogor Jawa Barat.Teori yang digunakan antara lain teori aktivitas rutin, teori disorganisasi sosial, teori manajemen, teori efektivitas hukum, teori pemolisian kolaboratif, teori analisis SWOT, dan konsep tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menunjukkan pengungkapan kelompok yang terorganisir TPPO dengan jenis eksploitasi seksual pada modus kawin kontrak di Puncak Bogor Jawa Barat yang dilakukan oleh Satgas TPPO Dittipidum Bareskrim Polri belum efektif, yang disebabkan oleh banyaknya korban yang secara sukarela menjadi korabn TPPO tersebut, dan lemahnya hukum yang menjerat para pelaku dan tidak adanya jerat hukum pada korban yang sukarela menjadi korban TPPO. Strategi Satgas TPPO Dittipidum Bareskrim Polri dalam pengungkapan TPPO dapat dilakukan dengan pendekatan preemtif, preventif dan represif melalui cara memotong mata rantai terbentuknya pola kejahatan TPPO guna menghilangkan adanya unsur korban agar kerentanan TPPO dapat dihilangkan.

---

The background of the research is the findings of a new mode of human trafficking, also known as trafficking in person (TIP) as one of the types of sexual exploitation through contract marriages in Puncak, Bogor, West Java. Such findings reveal that the uncovering of disclosure efforts of TIP have not been done maximally.The study aims at elaborating the strategies TIP Task Force of General Crime Directorate of Criminal Investigation Department of Indonesian National Police (Dittipidum Bareskrim Polri) in uncovering the crime syndicate of TIP which employs contract marriage as its modus operandi in committing the crime in Puncak, Bogor, West Java

The author employs several theories, such as routine activity theory, social disorganization theory, management theory, legal effectiveness theory, collaborative policing theory, SWOT analysis theory, as well as the concept of trafficking in persons. The research uses the qualitative method with descriptive analytical approach.

The results of the study reveal that Dittipidum Bareskrim Polri has not carried out the disclosure efforts effectively. This is reflected by the fact that there are still many women who willingly become the victims of TIP, and the weakness of the law regulating the crime. Furthermore, there are no stipulations in the law regarding the punishment given to women who willingly become the victims of TIP. The author recommends TIP Task Force of Dittipidum Bareskrim Polri to cut the chain of the formation of the patterns of TIP in order to eliminate the victim element so that the TIP vulnerability can be eliminated."

"Penelitian ini dilakukan dengan melihat ditemukan banyak putusan pengadilan yang menolak permohonan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Tidak ada standar baku mengenai penghitungan penilaian ganti kerugian untuk restitusi. Penuntut umum juga tidak memiliki keseragaman cara pandang dalam pengajuan restitusiyang akan dimasukkan dalam surat tuntutan. Dengan melihat keadaan tersebut, penelitian ini membahas mengenaipertimbangan hakim dalam menentukan permohonan restitusi yang diajukan oleh penuntut umum ditinjau dari pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang dengan studi putusan pengadilan. Penelitian inimerupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan ditunjang dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa penuntutumum memiliki kewenangan mengajukan permohonan restitusi dengan melampirkan penghitungan restitusi dalamtuntutan pidananya. Namun dalam praktiknya, putusan perkara tindak pidana perdagangan orang jarangmengabulkan restitusi. Hal ini dipengaruhi oleh kurang maksimalnya pembuktian yang dilakukan penuntut umum terhadap kerugian korban tindak pidana perdagangan orang sehingga tidak menimbulkan keyakinanhakim. Tidak ada pedoman penghitungan restitusi yang baku. Faktor lainnya yaitu belum jelasnya prosedurpengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Diperlukan upaya pembentukan pedomanpelaksana mengenai prosedur pengajuan restitusi oleh masing- masing lembaga penegak hukum, pembuatan pengaturan penilaian terkait penghitungan restitusi, peningkatan kesadaran aparat penegak hukum, dan evaluasi terhadap putusan pengadilan yang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang yang disertai denganpermohonan restitusi. Maka, diharapkan tuntutan restitusi semakin banyak dikabulkan dengan mekanisme dan pengaturan yang seragam.

---

This research was conducted by observing that there were many court decisions that rejected requests for restitution for victims of trafficking in persons. There is no standard standard regarding the calculation of theassessment of compensation for restitution. Public prosecutors also do not have a uniform viewpoint in filing forrestitution that will be included in the lawsuit. By looking at these circumstances, this study discusses the considerations of judges in determining requests for restitution submitted by public prosecutors in terms offulfilling the rights of victims of the crime of trafficking in persons with a study of court decisions. This research is a normative juridical research using data collection techniques in the form of literature studies and supported by interviews. Based on the results of research and discussion, it is known that public prosecutors have the authority to submit requests for restitution by attaching restitution calculations to their criminal charges. However, inpractice, decisions on cases of trafficking in persons rarely grant restitution. This is influenced by the lack of maximum evidence by the public prosecutor against the loss of victims of the crime of trafficking in persons so that it does not give rise to the judge's conviction. There are no standard guidelines for calculating restitution.Another factor is the unclear procedure for filing restitution for victims of the crime of trafficking in persons.Efforts are needed to establish implementing guidelines regarding procedures for filing restitution by each law enforcement agency, making assessment arrangements related to calculating restitution, increasing awareness of law enforcement officials, and evaluating court decisions handling cases of criminal acts of trafficking in persons accompanied by requests for restitution. Thus, it is hoped that more and more demands for restitution will begranted with a uniform mechanism and arrangement."