Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[Tesis ini membahas tentang penyelengaraan manajemen sekuriti fisik di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Merak-Banten yang dikelola oleh PT. Indo Sarana Usaha sesuai dengan Addendum VIII (delapan) Surat Perjanjian tentang Perpanjangan Waktu Tenaga Ahli Daya (Outsourcing) Tenaga Pengamanan (Security) Pelabuhan Merak Nomor : Sperj.29/Add-HK.203/ASDP-CUM-2014 dan Nomor : 083/SK/ASDP-ISU/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 guna melindungi asset, keamanan, kenyamanan dan ketertiban bagi seluruh penumpang yang mengunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Merak. Penelitian tesis ini dilatar belakangi oleh hasil observasi penulis terhadap penyelengaraan manajemen sekuriti di Pelabuhan Merak yang belum sesuai dengan beberapa literatur manajemen sekuriti, hal tersebut terbukti masih banyaknya tindak pidana penyelundupan. Batasan tesis ini fokus pada proses manajemen sekuriti dan upaya proses pengamanan dan pengawasan yang dilakukan oleh sekuriti PT. ISU. Penelitian tesis ini mengunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis manajerial, serta dalam penelitian ini mengunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui penggambaran dan penganalisaan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan penelaahan beberapa dokumen. Sumber data berasal dari informasi yang didapatkan penulis berupa data primer dan sekunder. Tinjauan pustaka yang digunakan oleh penulis merupakan beberapa konsep dan dokumen yang menunjang penulis untuk melakukan penelitian ini terhadap penyelengaraan manajemen sekuriti oleh PT. ISU di kawasan PT. ASDP Merak Banten. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan manajemen sekuriti tidak ideal karena kurangnya inventaris dan penerapan SOP dalam pengaman dan pegawasan untuk mencegah terjadinya penyelundupan. Disarankan agar dilakukan perbaikan sistem dan sumber daya Satpam.;This thesis discusses the physical security management at PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) organization of Merak Banten managed by PT Indo Sarana Usaha in accordance with Addendum VIII (eight) Agreement on the Extension of Time Expert Power (outsourcing) Energy security (security) Merak Number: Sperj.29/ Add-HK.203/ASDP-CUM-2014 and Number : 083/SK ASDP-ISU/X/2014 dated October 10, 2014 in order to protect the assets, security, comfort and order for all the passengers who use the services crossing PT. ASDP Merak. The background of this thesis research by the observation of the writer towards the organization of security management at Merak are not in accordance with some security management literature. It is evident there are many criminal acts of smuggling. Limitations of this thesis focuses on the process of security management and security and surveillance efforts processes carried out by security PT. ISU. This thesis uses qualitative research methods with managerial juridical approach, and in this study using qualitative descriptive analysis technique through the depiction and analysis. The technique of collecting data through interviews, observation and review of several documents. Source of data derived from the information obtained in the form of author primary and secondary data. Literature review used by the author are some concepts and documents that support the writer to do this research on the organization of security management by PT. ISU in the area of PT. ASDP Merak, Banten. The results showed that the implementation of security management is not ideal because of the lack of inventory and application of SOP in the safety and pegawasan to prevent smuggling. It is recommended that the system be improved and resource security guard, This thesis discusses the physical security management at PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) organization of Merak Banten managed by PT Indo Sarana Usaha in accordance with Addendum VIII (eight) Agreement on the Extension of Time Expert Power (outsourcing) Energy security (security) Merak Number: Sperj.29/ Add-HK.203/ASDP-CUM-2014 and Number : 083/SK ASDP-ISU/X/2014 dated October 10, 2014 in order to protect the assets, security, comfort and order for all the passengers who use the services crossing PT. ASDP Merak. The background of this thesis research by the observation of the writer towards the organization of security management at Merak are not in accordance with some security management literature. It is evident there are many criminal acts of smuggling. Limitations of this thesis focuses on the process of security management and security and surveillance efforts processes carried out by security PT. ISU. This thesis uses qualitative research methods with managerial juridical approach, and in this study using qualitative descriptive analysis technique through the depiction and analysis. The technique of collecting data through interviews, observation and review of several documents. Source of data derived from the information obtained in the form of author primary and secondary data. Literature review used by the author are some concepts and documents that support the writer to do this research on the organization of security management by PT. ISU in the area of PT. ASDP Merak, Banten. The results showed that the implementation of security management is not ideal because of the lack of inventory and application of SOP in the safety and pegawasan to prevent smuggling. It is recommended that the system be improved and resource security guard]

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dari pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, Penulis menjabarkan hal tersebut dengan menjelaskan bagaimana peranan orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia, lalu mengaitkan peranan tersebut dengan kejahatan terorganisir dan penyertaan dalam tindak pidana, untuk dapat menentukan mengenai bagaimana orang-orang yang terlibat dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas turut sertanya mereka dalam melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Penulis juga menjabarkan bagaimana putusan-putusan pengadilan dalam memutus dan mengadili pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia dilihat berdasarkan peranannya dalam tindak pidana. Hasil dari skripsi ini adalah pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia yang merupakan kejahatan terorganisir, pertanggungjawabannya adalah sebagaimana bentuk penyertaan turut serta melakukan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penulis juga melihat bahwa pada penerapannya, Undang-Undang Keimigrasian belum mampu meminimalisir terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia, sebab tidak adanya rumusan yang mengatur mengenai peranan dan pertanggungjawaban pidananya secara jelas. Saran yang dapat Penulis berikan adalah dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap penerapan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perlu dibentuk suatu Undang-Undang atau peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia. Kemudian, Penulis juga menyarankan adanya arahan yang tegas diiringi dengan adanya kesadaran terhadap orang-orang yang memiliki kewenangan dalam memberikan peluang atau kesempatan untuk terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia untuk tidak melakukan praktik korupsi dengan menerima suap untuk meloloskan orang-orang yang akan diselundupan dengan mudah dari tempat pemeriksaan imigrasi. ......This research discusses about the criminal liability of the perpetrators involved in the crime of people smuggling. By using juridicial-normative research methods, the author describes this by explaining the roles of people involved in criminal acts of people smuggling, linking these roles with organized crime and inclusion in criminal acts, to be able to determine how people involved can be held liable for criminal liability who take a direct part in the execution of the act of people smuggling. The author also describes how the court's decisions in deciding and trying the perpetrators involved in criminal acts of people smuggling are seen based on their role in criminal acts. The results of this thesis are the perpetrators involved in the crime of people smuggling are organized crime, the liability is as a form who take a direct part in the execution of the act as regulated in Article 120 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration jo. Article 55 Paragraph (1) of the 1^st Criminal Code. The author also sees that in its application, the Immigration Law has not been able to minimize the occurrence of criminal acts of people smuggling, because there is no absolute formulation that regulates the roles and responsibilities of the criminal. The suggestion that the author can give is an evaluation and analysis of the application of Article 120 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and the need for a special law or regulation that regulates the crime of people smuggling to be established. The author also suggests that there are strict directions accompanied by awareness of people with authorities to provide opportunities for the occurrence of criminal acts of people smuggling to not commit corrupt practices by accepting bribes to pass people who will be smuggled easily from immigration checkpoint.