Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaga yang melakukan pembinaan bagi anak yang terpidana melakukan tindak pidana kekerasan seksual ialah Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembinaan anak di LPKA Kelas I Tangerang tidak sepenuhnya dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Serang dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan internal LPKA Kelas I Tangerang. Pembinaan bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual juga tidak dibedakan dari anak yang melakukan tindak pidana lain, dan pembinaan khusus hanya akan diadakan ketika muncul hal yang sifatnya darurat.

---

This study aims to determine the rehabilitation development of juvenile sex offenders in the Youth Correctional Center (LPKA) Tangerang. The results showed that the criminal prosecution of juvenile sex offenders should be referred to the Law No. 11 Year 2012 on Children Criminal Justice System. Institutions which are providing supervision for children who are convicted of a criminal act of sexual violence is the Agency is assisted by the Special Child and Community Advisors.

Rehabilitation development of children in LPKA Tangerang is not fully accompanied along by Social Counsellor (Pembimbing Kemasyarakatan) from The Central Penitentiary (Bapas) Serang due to limitation of human resources and internal policies of LPKA Tangerang. Guidance for juvenile sex offenders inside LPKA Tangerang is no different from children who commit other crimes, and special guidance will only be held when it appeared the nature of the issue a child has is an emergency."

"ABSTRAKSebagai seorang individu yang belum matang, anak mempunyaikecenderungan untuk meniru apa yang mereka terima dari luar tanpa disaringlebih dahulu. Anak yang kurang/tidak memperoleh kasihsayang,asuhan,bimbingan dalam pengembangan sikap perilaku serta pengawasandari orang tua mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat yang kurangsehat, melakukan perbuatan menyimpang bahkan perbuatan melanggar hukumdan adakalanya terpaksa diajukan ke muka pengadilan karena telah melakukantindak pidana. Salah satu kejahatan yang Hilalmigiti oleh anak adalah kekerasan seksual,di mana yang menjadi korban dari kekerasan seksual ini adalah anak juga. Menyikapihal tersebut penulis tertarik untuk mengambil permasalahan mengenai“Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan atas tindak pidana kekerasanseksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak”. Lingkup permasalahan yangpenulis teliti adalah : 1)faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalampenjatuhan putusan, 2)hambatan-hambatan yang dialami dan upaya mengatasinya,3)serta bagaimana bentuk sanksi dan apakah hakim telah memberikanperlindungan terhadap anak.Di Indonesia telah berlaku UU No.3/1997 tentangPengadilan Anak dan UU No.23/2002 tentang Perlindungan AnakMelalui duaketentuan inilah hakim antara lain mendasarkan penjatuhan putusan dalam perkaraanak,selain tentunya dengan ketentuan lainnya. Hakim harus mempertimbangkankepentingan terbaik bagi anak, dimana kekerasan seksual telah mengakibatkantrauma dan rusaknya masa depan korban,namun dari sisi pelaku masa depan danhak-haknya juga harus diperhatikan.Disinilah ungkapan “pengadilan sebagaibenteng terakhir keadilan” harus diwujudkan oleh hakim sebagai harapan darimasyarakat untuk memberikan keadilan. Penulis melakukan penelitian yuridisnormatif yang disajikan secara kualitatif, ternyata didapati kesimpulan bahwahakim dalam menyikapi ketentuan pidana minimum khusus dalam UUPerlindungan Anak adalah kembali menggunakan aturan umum yakni KUHP,olehkarena hakim menganggap sanksi pidana minimum 3 tahun dalam UUPerlindungan Anak tidak mewakili kepentingan terbaik bagi anak, pedomanpemidanaan perlu segera diatur secara tegas dan jelas dalam KUHP yang akandatang, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan adalah dapat berupa pidana penjaraatau tindakan (kasus per kasus).

---

ABSTRACTAs an individual who has not been mature,children have a tendency toimitate what they receive from outside without filtered previously. Children whoare less / not get affection, care, guidancein the development of behavior andattitude control of the parentseasy trail in the flow of the association communitythe less healthy, to act deviate even act against the law and sometimes forced toface a court asked to do because it was a crime. One of the crimes committed bychildren is sexual violence, in which victims of sexual violence is also a child.That the authors are interested to take the problems on "The judges decision isthrowing up in the crime o f sexual violence committed by children againstchildren". The scope of the problems that the author is thorough: 1) factors intoconsideration in the judge dropping decision, 2) barriers experienced andovercome the effort, 3) and how the form of sanctions and whether the judge hasgiven the protection of children. Indonesia has been in effect on the LawNo.3/1997 on Children's Court and Law No.23/2002 on Child Protection.Through the provision of two judges, among others, this is the base throwingdecision in the matter of children, in addition of course to the other provisions.Judges must consider the best interests of the children, where sexual violence hasresulted in trauma and damage to the future victims, but from the side of thefuture and their rights also must be considered. Is the expression "the court as thelast fortress of justice" must be transformed by the judge as expectations of thepeople to give justice. Author juridical non-native research presented inqualitative, conclusion was found that the judge in the criminal provisions in theminimum special Child Protection Act is again using the general rule that thePenal Code, because the judge considered criminal sanctions minimum 3 years inthe Child Protection Law does not represent the best interests of the children,sentencing guidelines need to be set explicitly and clearly in the Penal Codewhich will come, and form of sanctions that can be a form of imprisonment orcriminal action (cases per case)."

"ABSTRAKSebagai seorang individu yang belum matang, anak mempunyaikecenderungan untuk meniru apa yang mereka terima dari luar tanpa disaringlebih dahulu. Anak yang kurang/tidak memperoleh kasihsayang,asuhan,bimbingan dalam pengembangan sikap perilaku serta pengawasandari orang tua mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat yang kurangsehat, melakukan perbuatan menyimpang bahkan perbuatan melanggar hukumdan adakalanya terpaksa diajukan ke muka pengadilan karena telah melakukantindak pidana. Salah satu kejahatan yang Hilalmigiti oleh anak adalah kekerasan seksual,di mana yang menjadi korban dari kekerasan seksual ini adalah anak juga. Menyikapihal tersebut penulis tertarik untuk mengambil permasalahan mengenai“Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan atas tindak pidana kekerasanseksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak”. Lingkup permasalahan yangpenulis teliti adalah : 1)faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalampenjatuhan putusan, 2)hambatan-hambatan yang dialami dan upaya mengatasinya,3)serta bagaimana bentuk sanksi dan apakah hakim telah memberikanperlindungan terhadap anak.Di Indonesia telah berlaku UU No.3/1997 tentangPengadilan Anak dan UU No.23/2002 tentang Perlindungan AnakMelalui duaketentuan inilah hakim antara lain mendasarkan penjatuhan putusan dalam perkaraanak,selain tentunya dengan ketentuan lainnya. Hakim harus mempertimbangkankepentingan terbaik bagi anak, dimana kekerasan seksual telah mengakibatkantrauma dan rusaknya masa depan korban,namun dari sisi pelaku masa depan danhak-haknya juga harus diperhatikan.Disinilah ungkapan “pengadilan sebagaibenteng terakhir keadilan” harus diwujudkan oleh hakim sebagai harapan darimasyarakat untuk memberikan keadilan. Penulis melakukan penelitian yuridisnormatif yang disajikan secara kualitatif, ternyata didapati kesimpulan bahwahakim dalam menyikapi ketentuan pidana minimum khusus dalam UUPerlindungan Anak adalah kembali menggunakan aturan umum yakni KUHP,olehkarena hakim menganggap sanksi pidana minimum 3 tahun dalam UUPerlindungan Anak tidak mewakili kepentingan terbaik bagi anak, pedomanpemidanaan perlu segera diatur secara tegas dan jelas dalam KUHP yang akandatang, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan adalah dapat berupa pidana penjaraatau tindakan (kasus per kasus).

---

ABSTRACTAs an individual who has not been mature,children have a tendency toimitate what they receive from outside without filtered previously. Children whoare less / not get affection, care, guidancein the development of behavior andattitude control of the parentseasy trail in the flow of the association communitythe less healthy, to act deviate even act against the law and sometimes forced toface a court asked to do because it was a crime. One of the crimes committed bychildren is sexual violence, in which victims of sexual violence is also a child.That the authors are interested to take the problems on "The judges decision isthrowing up in the crime o f sexual violence committed by children againstchildren". The scope of the problems that the author is thorough: 1) factors intoconsideration in the judge dropping decision, 2) barriers experienced andovercome the effort, 3) and how the form of sanctions and whether the judge hasgiven the protection of children. Indonesia has been in effect on the LawNo.3/1997 on Children's Court and Law No.23/2002 on Child Protection.Through the provision of two judges, among others, this is the base throwingdecision in the matter of children, in addition of course to the other provisions.Judges must consider the best interests of the children, where sexual violence hasresulted in trauma and damage to the future victims, but from the side of thefuture and their rights also must be considered. Is the expression "the court as thelast fortress of justice" must be transformed by the judge as expectations of thepeople to give justice. Author juridical non-native research presented inqualitative, conclusion was found that the judge in the criminal provisions in theminimum special Child Protection Act is again using the general rule that thePenal Code, because the judge considered criminal sanctions minimum 3 years inthe Child Protection Law does not represent the best interests of the children,sentencing guidelines need to be set explicitly and clearly in the Penal Codewhich will come, and form of sanctions that can be a form of imprisonment orcriminal action (cases per case)."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan menjelaskan bagaimana peraturan hukum hak atas pemulihan bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui skema Dana Bantuan Korban. Dana BantuanKorban merupakan sebuah bentuk kompensasi dari negara bagi korban tindak pidana kekerasan seksual apabila pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi dalam bentuk restitusi. Restitusi atau ganti rugi dalam bentuk uang yang diberikan oleh pelaku kepadakorban merupakan sebuah upaya untuk memulihkan hak korban tetapi tak serta merta korban bisa dapatkan. Dengan menggunakan Feminist Legal Method yang melihat pada pengalaman perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, maka penelitianini akan memakai empat putusan tindak pidana kekerasan seksual terkait restitusi. Penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana korban perempuan sebagai korban seringkali semata-mata hanya dianggap sebagai saksi untuk mendakwa korban bukan sebagai korban dari perlakuan pelaku. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana peran hukum di Indonesia terhadap pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dan implikasi dari adanya Dana Bantuan Korban di Indonesia. Lebih lanjut,penelitian juga dilakukan dengan menelaah serangkaian peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan para narasumber terkait Dana Bantuan Korban untuk memperoleh data-data. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan skema Dana Bantuan Korban yang sejalan dengan Feminist Legal Theory sebagai hasil perjuangan hak perempuan danreformasi hukum bagi perempuan. Oleh sebab itu, dengan adanya Dana Bantuan Korban diharapkan dapat membantu para korban perempuan yang seringkali tidak bisa mendapatkan hak atas pemulihan.

---

This research was conducted with the aim of providing an understanding of and explaining how the law regulates the right to recovery for women who are victims of crimes of sexual violence through the Victim Trust Fund scheme. The Victim Trust Fund

is a form of compensation from the state for victims of crimes of sexual violence if the perpetrators are unable to provide compensation in the form of restitution. Restitution or compensation in the form of money given by the perpetrator to the victim is an attempt to restore the victim's rights, but the victim does not necessarily get it. By using the feminist legal method, which looks at the experiences of women as victims of sexual violence, this research will use four decisions for sexual violence crimes related to restitution. This research also shows how female victims are often only seen as witnesses to indict victims, not as victims of the perpetrator's treatment. This research will also analyze the role of the law in Indonesia in fulfilling the rights of victims of sexual violence and the implications of the existence of a Victim Trust Fund in Indonesia. Furthermore, research was also carried out by examining a series of laws and regulations and conducting interviews with sources related to The Victim Trust Fund to obtain data. In addition, this

research also shows that The Victim Trust Fund scheme is in line with feminist legal theory as a result of the struggle for women's rights and legal reforms for women. Therefore, with the existence of The Victim Trust Fund, it is hoped that it can help female victims, who often unable get their right to recovery."

"Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penyelesaian perkara dengan partisipasi aktif dari korban maupun pelaku untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil sehingga tidak ada lagi pengulangan tindak pidana yang dilakukan pelaku dan pemenuhan kebutuhan korban yang telah diterapkan pendekatannya di Indonesia melalui Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak semua perkara anak dapat diterapkan pendekatan keadilan restoratif, salah satu syaratnya adalah tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana kesusilaan serius. Negara Selandia Baru dan Australia menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam hal penyelesaian perkara pada kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, bentuk penerapannya keduanya menggunakan model keadilan restoratif konferensi keluarga, mediasi antara pelaku-korban dan bentuk lingkaran. Dalam praktiknya di Indonesia, banyak kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak menggunakan pendekatan keadilan restoratif, hasil dari penerapan keadilan restoratifnya sendiri bukan selalu berdamai namun anak dapat dikenakan pidana tindakan atau pidana dengan syarat sebagai bentuk wujud dari penerapan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulisan ini akan menganalisis bagaimana penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam hal penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

---

Restorative justice is an approach employed in resolving cases with active participation from both the victim, offender, community leader, and restorative justice facilitator to achieve a fair agreement that prevents the repetition of criminal acts by the offender and fulfills the needs of the victim. This approach has been implemented in Indonesia through the Juvenile Criminal Justice System Act, as stated in Article 5, paragraph (1) of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Not all cases involving children can be subjected to restorative justice; one of the requirements is that the committed crime should not be a serious sexual offense. New Zealand and Australia have implemented the restorative justice approach in resolving cases of sexual violence committed by minors, utilizing the restorative justice model of family conferences, mediation between the offender and victim, and circle processes. In practice in Indonesia, many cases of sexual violence committed by children have been addressed using the restorative justice approach. The outcome of implementing restorative justice is not always reconciliation, but rather the child may face punitive measures or conditional punishment as a form of restorative justice emphasizing restoration. By employing a normative juridical research method, this paper aims to analyze the application of the restorative justice approach in resolving cases of sexual violence committed by minors."

"Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang semakin marak ditemukan terjadi dalam tatanan masyarakat Indonesia. Perkembangan pidana dan pemidanaan terhadap terdakwa dan terpidana tindak pidana kekerasan seksual merupakan respons terhadap peristiwa kejahatan tersebut. Pemberatan sanksi pidana serta penetapan sanksi tindakan dalam bentuk kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi merupakan langkah yang dinilai pemerintah Indonesia sebagai solusi untuk mengatasi fenomena tindak pidana kekerasan seksual. Makna keadilan bagi korban yang seringkali diartikan pembalasan semata sedangkan sistem pemidanaan Indonesia berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi menimbulkan dilema dalam penentuan sanksi bagi terdakwa tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini akan mengkaji perkembangan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, sanksi pidana dan tindakan, serta penerapan sistem pemidanaan dua jalur (double track system) dalam tindak pidana kekerasan seksual pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian doktrinal merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder dari berbagai bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal dan sumber lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem hukum Indonesia telah menganut double track system dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Sanksi pidana dan tindakan ditempatkan pada kedudukan yang setara dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan bagi para pelaku kekerasan seksual. Namun, berdasarkan studi pada empat putusan pengadilan tindak pidana kekerasan seksual yang dianalisis dalam skripsi ini menunjukan bahwa double track system belum diterapkan secara optimal oleh sistem peradilan pidana Indonesia. Pengaturan yang terbatas, miskonsepsi hakim, dan kepasifan aparat penegak hukum merupakan hambatan terhadap penerapan sistem pemidanaan dua jalur dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

---

Sexual violence is a criminal act that is increasingly common found in Indonesian society. The development of crime and punishment of defendants and convicts of sexual violence crime is a response to this crime event. Aggravating criminal sanctions and treatment sanctions establishment in the form of chemical castration, installing electronic detection devices, and rehabilitation are steps that the Indonesian government considers to be a solution to overcome the phenomenon of sexual violence crime. The meaning of justice for victims, which is often interpreted as mere retribution, whereas the Indonesian criminal system is oriented towards rehabilitation and reintegration, creates a dilemma in determining sanctions for defendants of sexual violence crime. This research will examine the development of types of sexual violence crime, criminal sanctions and treatments, as well as the implementation of double track system in sexual violence crime in Indonesian laws. The doctrinal research method is the method used in this research using secondary data from various legal materials including statutory regulations, court decisions, books, journals and other sources. The secondary data in this research was analyzed qualitatively. The results of this research found that the Indonesian legal system has adopted a double track system in cases of sexual violence crime. Criminal sanctions and treatments are placed on an equal position in order to achieve the goal of punishing perpetrators of sexual violence. However, based on a study of four sexual violence crime court decisions analyzed in this thesis, it shows that the double track system has not been implemented optimally by the Indonesian criminal justice system. Limited regulations, judges' misconceptions, and the passivity of law enforcement are obstacles to the implementation of double track system in cases of sexual violence crime in Indonesia."

"Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa Pengadilan harus merahasiakan informasi yang memuat identitas dari Saksi dan/atau Korban dalam putusan atau penetapan pengadilan. Merahasiakan informasi mengenai identitas korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan hal yang penting sebagai wujud pengejawantahan dari hak pelindungan korban atas kerahasiaan identitas. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana penerapan pengadilan dalam merahasiakan informasi dari identitas korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan. Dengan menggunakan metode penilitian doktrinal, Tulisan ini juga bertujuan untuk melihat perbandingan pengaturan mekanisme publikasi putusan antara Indonesia dengan Hongaria dan Italia, terkhusus dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Untuk memperdalam analisis, penulis mewawancari dua narasumber, yaitu Marc van Opijnen selaku Peneliti Publikasi Putusan dalam Uni-Eropa dan Marsha Maharani selaku Peneliti Isu Kekerasan Seksual dari Indonesia Judicial Research Society. Temuan dari tulisan ini adalah putusan-putusan yang tidak melakukan pengaburan informasi identitas tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Sayangnya, putusan tersebut dipublikasi dalam situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh umum yang makin mencederai hak pelindungan korban atas kerahasiaan identitasnya. Selain itu, temuan dari tulisan ini adalah ketiadaan pengaturan mekanisme yang mendetail yang dapat ditempuh oleh korban terhadap putusan pengadilan yang tidak merahasiakan identitas dirinya. Adapun ketiadaan pengaturan mekanisme ini dapat berkaca dari pengaturan yang ada di Hongaria dan Italia untuk menciptakan penanganan tindak pidana kekerasan seksual, dalam hal pengaburan informasi identitas korban dalam putusan pengadilan, yang berasas kepentingan terbaik bagi korban.

---

The Statute Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Criminal Acts stipulates that the Court must maintain confidentiality of information containing the identities of Witnesses and/or Victims in court decisions or determinations. Maintaining the confidentiality of information regarding the identity of victims of sexual violence crimes is crucial as a manifestation of the right to protect the victim's identity. This paper will analyze how the courts implement the confidentiality of information regarding the identity of victims of sexual violence crimes in court decisions. Using the doctrinal research method, this paper also aims to compare the regulations on the publication mechanisms of judgments between Indonesia, Hungary, and Italy, specifically in cases of sexual violence crimes. To deepen the analysis, the author interviewed two informants, namely Marc van Opijnen as a Researcher on Court Decisions Publication in the European Union and Marsha Maharani as a Researcher on Sexual Violence Issues from the Indonesia Judicial Research Society. The findings of this paper reveal that some court decisions in Indonesia do not obscure the identities of victims of sexual violence crimes. Unfortunately, these decisions are published in website Direktori Putusan Mahkamah Agung, which is accessible to the public, thereby compromising the right to protect the victim's identity. Additionally, the paper found a lack of detailed mechanisms that victims can pursue against court decisions that do not maintain the confidentiality of their identities. The absence of these mechanisms can be reflected in the regulations in Hungary and Italy concerning the handling of sexual violence crimes, specifically in obscuring the identities of victims in court decisions, based on the best interests of the victim."