Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan aspek keluhan dan produk tidak sesuai CDOB dan CDAKB, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara langsung dengan karyawan serta studi literatur. Hasil penelitian ini menyarankan untuk menjaga kelancaran dan kualitas dari seluruh kegiatan penanganan keluhan dan produk tidak sesuai yang telah berjalan dengan baik. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan serta komparasi dengan literatur didapatkan bahwa semua aspek yang berkaitan dengan keluhan dan produk tidak sesuai yang meliputi return, recall, produk palsu, kedaluwarsa dan reject di PT.MJG telah mengalami penganan secara baik dan menyeluruh sesuai dengan ketentuan di CDOB dan CDAKB.

---

This research discusses the application of aspects of complaints and products that do not comply with CDOB and CDAKB. This research is qualitative research carried out by direct observation and direct interviews with employees as well as literature study. The results of this research suggest maintaining the smoothness and quality of all complaints and non-conforming product handling activities that have been running well. Based on observations that have been made and comparisons with the literature, it was found that all aspects related to complaints and non-conforming products including returns, recalls, counterfeit products, expired and rejected products at PT. CDAKB."

"Pembangunan proyek konstruksi yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dapat menimbulkan dampak yang merugikan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, Kota Jakarta, dan Kota Malang, pembangunan proyek konstruksi ini melanggar ketentuan rencana tata ruang dan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan hidup. Hal tersebut membawa tiga pokok permasalahan yang dibahas di skripsi ini, yakni terkait mengapa pembangunan tidak sesuai tata ruang dapat terjadi, peran hukum dalam menanggapi masalah ini, serta penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu dilakukan upaya perlindungan lingkungan hidup yang telah dicederai yang dapat dilakukan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam proses perencanaan pembangunan proyek konstruksi, melakukan kajian dampak lingkungan yang lebih mendalam saat memulai pembangunan, memperhatikan kriteria lingkungan dalam pemilihan lokasi proyek konstruksi serta menindak secara tegas bagi pelanggar hukum secara tegas dan efektif untuk menjamin lingkungan hidup dalam konteks pembangunan proyek konstruksi yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang. Pemerintah juga perlu menguatkan implementasi peraturan dan regulasi terkait tata ruang dan lingkungan hidup. Dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan proyek konstruksi, pemerintah dapat menggunakan mekanisme pengawasan seperti izin lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu diperhatikan dan hak-hak mereka ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan proyek konstruksi.

---

Development of a construction project that is not in accordance with the spatial designtaion can have a detrimental impact on the efforts to protect the environment. In Indonesia, especially in Bandung, Jakarta, and Malang, the construction of this project violates the provisions of the spatial plan and has a negative impact on the environment. This brings up thre main issues discussed in this thesis, namely related to why development that is not in accordance with that is not in accordance with spatial planning can occur, the role of law in responding to this problem, and its resolution. In this thesis, the method used in this research is juridical-normative. The results of this study indicate that it is necessary to carry out efforts to protect the environment that has been damaged which can be done by integrating environmental aspects in the construction project development planning process, conducting a more in-depth environmental impact assessment when starting construction, paying attention to nevironmental criteria in selecting construction project sites and taking strict action for law violators to strictly and effectively guarantee the environment in the context of construction projects that are not in accordance with the spatial designation. The government needs to strenthen the implementation of rules and regulations related to spatial planning and the environment. In supervising the construction of construction projects, the government can use supervisory mechanisms such as environmental permits. In addition, the community need to be considered and their rights need to be involved in making decisions about construction projects."

"Alat kesehatan hanya dapat disalurkan oleh Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang telah mendapatkan izin. Sementara, sediaan farmasi disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang telah mendapatkan izin. Dalam beroperasi, baik PAK dan PBF harus senantiasa menerapkan CDAKB dan CDOB dalam tiap aspek, termasuk pada aspek penanganan keluhan pelanggan dan penanganan produk tidak sesuai atau non-conformity. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa alat kesehatan dan sediaan farmasi yang didistribusikan melalui PAK atau PBF telah memenuhi persyaratan mutu, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, dan memberikan khasiat bagi pengguna (Pemerintah RI, 2009). Selaku pemegang Izin PAK dan Izin PBF, PT MJG memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan CDAKB dan CDOB dalam perusahaan. Penerapan yang baik dari dua pedoman tersebut akan memengaruhi kualitas alat kesehatan dan sediaan farmasi yang didistribusikan. Oleh karena itu, penulis menyusun laporan ini guna mengkaji penerapan CDAKB dan CDOB di PT MJG terkhusus aspek penanganan keluhan pelanggan dan penanganan produk tidak sesuai atau non-conformity. Tujuan tugas khusus ini adalah mengetahui dan mengkaji implementasi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) khususnya mengenai penanganan keluhan pelanggan dan penanganan produk tidak sesuai (quarantined, rejected, recalled, returned dan expired) di PT MJG.

---

Medical devices can only be distributed by Medical Device Distributors (MDD) who have obtained permission. Meanwhile, pharmaceutical preparations are distributed by Wholesale Pharmaceutical Traders (WPT) who have obtained permission. In their operations, both Medical Device Distributors and Wholesale Pharmaceutical Traders must consistently apply Good Distribution Practices for Medical Devices (GDPMDS) and Good Distribution Practices for Pharmaceuticals (GDP) in every aspect, including handling customer complaints and managing non-conforming or non-compliant products. This is aimed at ensuring that medical devices and pharmaceutical preparations distributed through Medical Device Distributors and Wholesale Pharmaceutical Traders meet quality requirements, are safe for use or consumption, and provide efficacy for users. As the holder of permits, PT MJG is obligated to implement GDPMDS and GDP within the company. Proper implementation of these guidelines will affect the quality of medical devices and pharmaceutical preparations distributed. Therefore, the author has compiled this report to assess the implementation of GDPMDS and GDP at PT MJG, specifically focusing on handling customer complaints and managing non-conforming products. The objective of this specific task is to understand and assess the implementation of Good Distribution Practices for Medical Devices (GDPMDS) and Good Distribution Practices for Pharmaceuticals (GDP), particularly regarding the handling of customer complaints and management of non-conforming products (quarantined, rejected, recalled, returned, and expired) at PT MJG."

"Pendaftaran merek merupakan hal penting di Indonesia karena adanya prinsip first to file. Pendaftaran merek berikut penggunaannya pun perlu dilakukan secara cermat agar terhindar dari pelanggaran merek yang belum secara lengkap diatur dalam Undang-Undang Merek, yang mana dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan para pihak. Apabila dilihat pada Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby maka di dalamnya dapat ditemukan penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan yang dihadapkan dengan gugatan pelanggaran merek, yakni persamaan merek pada pokoknya. Kedua pelanggaran merek tersebut belum diatur secara mendalam dalam Undang-Undang Merek. Bahkan penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan tidak diatur pada peraturan manapun. Dalam putusan tersebut prinsip first to file menjadi tidak berlaku, hal ini sebagai dampak dari adanya penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan yang dihadapkan dengan gugatan pelanggaran merek. Untuk menentukan dampak tersebut harus dilihat pemenuhan kriteria dari kedua pelanggaran merek yang dimaksud, karena dengan adanya penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan seharusnya tidak semata-mata menyebabkan merek tersebut dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Selain itu, unsur itikad tidak baik juga perlu dilihat, yang mana justru sebenarnya dapat dilihat dari waktu pendaftaran serta penggunaan merek tersebut.

---

Trademark registration is important in Indonesia because of the first to file principle. Mark registration and its use also need to be carried out carefully in order to avoid infringement on marks that have not been fully regulated in the Trademark Law, which can lead to legal uncertainty and harm to the parties. When seen in Decision No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby, it can be found that the use of a mark that is not in accordance with the one registered is being faced with a lawsuit for trademark infringement, namely brand similarity in principle. The two trademark violations have not been regulated in depth in the Trademark Law. Even the use of a mark that is not in accordance with the one registered is not regulated in any regulations. In this decision the principle of first to file is not valid, this is as a result of the use of a mark that is not in accordance with the one registered which is faced with a lawsuit for trademark infringement. In order to determine this impact, it is necessary to look at the fulfillment of the criteria for the two trademark violations in question, because the use of a mark that is not in accordance with the one registered should not merely cause the mark to be said to have similarities in principle with other marks. In addition, the element of bad faith also needs to be seen, which can actually be seen from the time of registration and use of the mark."